Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500 (tujuhribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor : 36/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap. tanggal 20 November 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.8.Menyatakan Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa FIRMAN RACHMAN

Nomor Cek 398970 tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp42.188.400;Tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribulima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:04/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Jap, yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa padatanggal 18 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan

V, yang juga adalah pihakpihak yang telah mengetahui dan mengakui jika tanah obyek sengketaadalah milik Para Penggugat, membuat dan menandatangani surat17.18.19.pelepasan terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 11 Desember 2015tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik tanahobyek sengketa.Bahwa Surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat olehTergugat , Il, Ill, IVV kepada Tergugat CXX, itupun baru Para Penggugatketahui saat sidang dalam perkara No. 199/Pdt.G/2018/PN.Jap

ChristofelHanuebu Hobra) dan Suku Taniai Cmeri (vide Perkara No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap, bertanggal 31 Juli 2017);Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);2.

Bahwa bukti P.I.Il.2 s/d P.I.II.20 yang di ajukan oleh Terbanding/ParaPenggugat di Pengadilan Negeri Klas A Jayapura atas Perkarano.123/Pdt.G/2018/PN.Jap sangat diragukan kebenarannya, bahwa tanahmilik Para Penggugat yang didalilkan dalam perkara a quo diperolehsecara hibah dari suku Febu, namun dalam persidangan Terbanding/ParaPenggugat tidak bisa membuktikan baik dari bukti Surat maupun saksiTerbanding/Para Penggugat yang dihadirkan di persidangan yang dapatmenjelaskan siapa yang menghibahkan?

dari Simon Hanasbey;8) Tanah milik Ambo Tan dibeli dari Agustinus meraudje;9) Tanah milik Haji Takwin dibeli dari Jonatan Meraudje;10) Tanah milik Toko Pasifik dibeli dari Maklon Drunyi;11) Tanah milik Antoni Afaar;12) Tanah milik Kaleb Meraudje;13) Tanah milik Theresya Haay;14) Tanah milik Ricardo Boki Drunyi;15) Tanah milik Welem Meraudje;16) Tanah milik Kristian Samallo;17) Tanah milik Laura Samallo;Sebagaimana fakta yang ditemukan dari hasil Peninjauan Setempatdalam Perkara No.123/Pdt.G/2018/PN.Jap

Christofel HanuebiHobra ( pembanding VII) maupun Ibrahim Hanuebi (PembandingVIII) mengisi dan menanda tangani daftar hadir tersebut.Bahwa terbukti pada saat PS /Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2018 di lokasi obyeksengketa terdapat papanpapan nama pemilik hak ulayat yang barudi pasang, yang mana penempatan papanpapan nama dari masing1.13.1.14.masing pemilik hak ulayat tersebut letaknya atau posisinya sangatberbeda saat PS/Pemeriksaan setempat dalam Perkara199/Pdt.G/2016/PN.jap

yang telah memiliki kKekuatan hukumtetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari secara tunaidibayar kepada Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkarayang ditimbulkan dalam gugatan rekonvensi ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor11/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jap

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor9/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Jap tanggal 2 November 2016 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Nomor 842 kK/Pdt.SusPHI/201711.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2016/PN.JAP. tanggal 2 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM KONVENSIDALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Pengadilan

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A JayapuraNomor : 39/Pid.SusTPK/2015/ PN.Jap, tanggal 26 Februari 2016 dalam perkaraterdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telahdidakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS03/NBR/97/02/2015, tanggal 23Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :PRIMAIR :w Bahwa Terdakwa SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos

,M.Si untukmembayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan KuasaHukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Dakris,SH, Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 02 Maret 2016dan 03 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :04/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Kuasa Hukum Terdakwa dan

Penuntut Umum dengan cara patut dan seksama65pada tanggal 03 Maret 2016 dan 17 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2016, dan telahditerima sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 04/Akta Pid.SusTPK/2016/PN.Jap, tanggal 05 April 2016 telah diberitahukan dan diserahkan kepadaPenasihat

TPK/2013/PN.Jap tanggal 23 Januari 2014 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, a.n Sdr. OCTOVA STEVANY HERTATENGKER., dan telah sesuai dengan Peraturan perundangundangandibidang Kepegawaian bukan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiKlas IA Jayapura Nomor 26/Pid.Sus.

TPK/2017/PN.Jap tanggal 9 Mei 2018.Dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo, jelasjelas tidaktermasuk dalam dalam pengertian Keputusan TUN karena didasarkan atasputusan Pengadilan.5. diterbitkannya objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka1 s/d angka 6, menurut Tergugat sebenarnya perbuatan Penggugatmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dijatuhnkan hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalahjustru. merugikan kepentingan umum sehingga kepentinggam

DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIBahwa Kami selaku pihak Tergugat dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor144/Pdt.G/2017/PN.Jap membantah atau menolak semua dalildalil yang diajukanPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas.Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutusperkara ini dalam Putusan Sela, karena dalam eksepsi ini Tergugat, mempunyaialasan hukum yang kuat yang menjadi dasar pertimbangan penolakan kami terhadapgugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:1.

TPK/2014/PN.Jap tanggal 28 Mei 2014 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, a.n Sdr. YUNIUS LUCHS RUMERE,S.H.,M.M, dan telah sesuai dengan Peraturan perundangundangandibidang Kepegawaian. Sangat keliru apabila Penggugat menyatakanPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura Nomor26/Pid,Sus. TPK/2017/PN.jap tanggal 28 Mei 2018Dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo, jelasjelas tidaktermasuk dalam dalam pengertian Keputusan TUN karena didasarkan atasputusan Pengadilan. ;.

Membebankan biaya perkara ini kepada negara.Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 04/Pid.SusTPK/2018/PN.Jap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2018 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ARIS LIEM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS LIEMtersebut oleh karena

B/2018/PN.Jap diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura padatanggal 4 Maret 2019 , sehingga dengan demikianHalaman 34 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT JAPpermintaan banding nya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriJayapura tanggal 28 Pebruari

Dengan demikian daliltersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.Dalam Rekonpensi.Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat Konpensidalam Perkara No.160/Pdt.G/2017/PN.Jap, tertanggal 14 September2017 yang telah menarik Tergugat (Raymon Gan) sebagai pihak danmengklaim objek sengketa sebagai miliknya, maka dengan ini Tergugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi akanmengajukan gugatan rekonpensi perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat yang untuk selanjutnya disebut

Menolak gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan NegeriJayapura dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Jap telah menjatuhkanputusan pada tanggal 30 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunutut Umum tersebut;

• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap, tanggal 6 April 2017 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana penjara yang harus dijalani jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi

JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP Telah membaca Surat Penetepan KetuaPengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 17/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT JAP,tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 15Agustus 2017; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :1/Pid.SusTPK/2016/ PN.Jap

JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAPMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jayapura telah menyatakan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura, hari Selasa tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta19/Akta.Pid,SusTPK/2017/PN.Jap

JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP19/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Jap

PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAPkewenangannya itu untuk menguntung diri sSendiri atau orang lain yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal inikeuangan Bank BPD Papua Kas Lereh Cabang Sentani;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengancermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi 1/Pid.SusTPK/2017/PN.Jap

percepatanpembangunan disegala lini akibat korupsi, maka pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah berada dalamtahanan kota maka haruslah dinyatakan tahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PN.Jap

selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Konvensi/paraPenggugat Rekonvensi;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensidengan surat gugatan tanggal 19 September 2018 yang telah diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20September 2018 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Jap

., dkk,beralamat di Jalan Merah Putih, Buper Waena Heram, Kota Jayapura berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor W30.UV/357/HK.02.04/V1I/2016. tanggal 8 Juni 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Japtanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 24 Mei2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN JapBerkas

Pid.SusTPK/2017PN.Jap dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14Maret 2017 dengan patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura;Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebutTerdakwa/Penasehat Hukum telah menyerahkan memori banding tanggal 02 Maret2017 sebagaimana Akta tanda terima memori banding Nomor 04/Akta Pid SusTPK/2017/PN.Jap dan telah diserahkan

pada Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar yangdidasarkan pada barang bukti, oleh karena itu keberatan Terdakwa/Penasehat Hukumtersebut tidaklah beralasan dan dapat dikesampingkan;Halaman 57 Putusan Nomor : 04/Pid.SusTPK/2017/PT.JAPMenimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Jap

Membebankan biaya perkara ini kepada negara.Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 04/Pid.SusTPK/2018/PN.Jap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2018 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa ARIS LIEM telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;2.

kepada Kuasa Terbanding I dan KuasaTerbanding II, dimana kedua belah pihak telah diberi kesempatan yang cukup,untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura selama 14(empat belas) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapurapada tanggal 16 Juli 2014 dalam Register Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Jap

10 September 2015 Nomor : 53/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Jap, tentang hari sidang;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Ahli serta keterangan terdakwa dipersidangan ;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut umum yang dibacakan pada persidangantanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi yang mengadili