.,22. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

3). Berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 115 / SIT / PID.SUS.K / 2013 / PN.MDN tanggal 13 Desember 2013 berupa :

1. 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati nias Nomor 903/232/K/2007 TANGGAL 26 September 2007 tentang pembentukan Tim TAPD penyusunan rancangan P.APBD Kab.Nias TA.2007.

2.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor: UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal: Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor: UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal: Undangan.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018
125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD

-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

BdgBahwa proses penyusunan Anggaran dari SKPD Dinas Pertanian Tanamanpangan Provinsi Jawa Barat dari mulai tahapan penyusunan RancanganKegiatan Perencanaan Dinas (RKPD) untuk diusulkan / dibahas oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebagai berikut :a. Pada awalnya Kepala Dinas memerintahkan (dalam rapat internal sekitarakhir tahun 2011) kepada Bidang Sumber Daya untuk mengadakan TraktorRoda 2 (dua) dan Pompa Air.b.

AcaraPenyerahan.MelaporkankemajuanPekerjaantermasukpenyerapananggarandanhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan danMenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang /jasaBahwa dalam fakta sidang terungkap Qari keterangan :1) Muhammad Rusdi (Kepala BAPPEDA 20122016 pada PemkabBanjar) yang memberikan keterangan sbb:o Bahwa saksi menerangkan RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim danditandatangani oleh Kepala Dinas/SKPD selaku PenggunaAnggaran (PA) kemudian diusulkan ke Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Banjar.Halaman 120 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2020/PT.BJMo Bahwa saksi menerangkan tim TAPD ( Tim Anggaran PemerintahDaerah) diketuai Sekretaris Daerah Kab. Banjar dengan anggotaantara Kepala BPKAD Kab. Banjar, Ketua Bappeda Kab. Banjar,Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.

bentukpertanggungjawaban memberikan laporan secara lisan maupun tertulisterkait pelaksanaan kegiatan pada Disdik Prov Jabar;Bahwa anggaran keuangan dalam Pengadaan alat alat permainanedukatif (APE) untuk pengembangan TK/SD yang bersumber dari APBDtahun anggaran 2011 sudah ada dalam Daptar Pengguna Anggaran(DPA) dalam menunjang Program Kerja Disdik Prov Jabar berdasarkanusulan rencana dari bidang pendidikan dasar yang diajukan kepadaBina program disdik Prov Jabar selanjutnya diajukan ke Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Wawo Perum Atas KelurahanUlindanu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon; pembayaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)pembahasan perubahan anggaran 2009 atau penghitungananggaran tahun 2010 kepada : ANDI SENGKY, FONNY FAAT,MARTIN MANOPO, JIMMY EMAN, JW TALENGKEY yaitu padatanggal 1 September 2009 sejumlah Rp885.500.000,00(delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)dan tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), tanggal 3 September 2009 dilakukanpembayaran

Nomor 2 Tahun 2010tanggal 25 Januari 2010 tentang Penjabaran Pergeseran APBD TA.2010.115. 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Daerah 2009 tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008.116. 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Walikota Tomohon 2009 tentangPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008.BB NOMOR 117 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA117.1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Keputusan Walikota TomohonNomor 206 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

7178.179:Pemerintah Daerah (TAPD) Penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

No. 21 K/PID.SUS/2017172.173.174.175.176.177.Pengeluaran Pada SKPD Kota Tomohon TA. 2009 serta PemberianHonorarium.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Walikota TomohonNomor 151 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pembahasan perubahananggaran 2009 atau penghitungan anggaran tahun 2010 kepada :ANDI SENGKY, FONNY FAAT, MARTIN MANOPO, JIMMY EMAN,JW TALENGKEY yaitu pada tanggal 1 September 2009 sejumlahRp885.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratusribu rupiah) dan tanggal 2 September 2009 sejumlahRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).2. Tanggal 25 September 2009 pembayaran pelatin sejumlahRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).3.

berdasarkan RKPD dan pedomanpenyusunan APBD yang ditetapkan Menteri DalamNegeri setiapRancangan KUA dan rancangan PPAS tersebutdisampaikan Kepala Daerah kepada DPRD palinglambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalanuntuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBDtahun anggaranberikutnya ;KUA dan PPAS yang telah disepakati, masingmasingdituangkan ke dalam nota kesepakatan yangditandatangani bersama antara Kepala Daerah denganPimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD

40. 8 (delapan) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan Hasil pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD tgl 30/8 2019 persetujuan bersama.

41. 11 (sebelas) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan 27/8 2019 Arah Pak Obaja di ruangan Kabid Anggaran, defisit 9,920 ditutup dari BK, adakan rapat TAPD buatkan BA.

53. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas PUPR nomor: 600/191/DPUPR-TU tanggal 28 Juni 2019 perihal Usulan Program dan Kegiatan Dinas PUPR pada Perubahan APBD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (ALEKSIUS) yang ditujukan kepada Ketua TAPD Kab.

tembusannya disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri Cq DirekturJendral pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.e Bahwa benar proses dan mekanisme peran dari PemerintahKab Bandung kepada PD BPR diantaranya adalahMemfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPR kab Bandungyang dananya bersumber dari APBD kab Bandung adalah:Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.Selanjutnya saya selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kab Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) untukmendapatkan pertimbangan lebih lanjut.Bila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis dan sepanjang danapemerintah daerah Mencukupi atau tersedia maka dilanjutkan dibahas denganpanitia anggaran DPRD untuk di setujui dalam penetapan APBD tahun yang akanberjalan.Untuk selanjutnya di tetapkan peraturan Daerah Kab Bandunge Bahwa benar kewajiban yang harus di penuhi oleh pihakBPR Kab Bandung kepada pemda Kab Bandung adalahsebagai berikut :Melaporkan perkembangan usaha Bank BPR (BUMD)

PMPD Mengajukan ke TAPD (Team Anggaran PemerintahDaerah) Provinsi Jawa Barat, Untuk ditetapkan sebagaiPenerima hibah Anggaran 2014.d. Setelahnya tercantum / ditetapbkan sebagai penerima hibahkemudian Desa yang sudah tercantum dalam penjabarandiberikan BINTEK oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat kepadaLPM dan Kepala Desa agar kemudian LPM mengajukanProposal Pencairan uang Bantuan RUTILAHU dengan syaratsyarat :1.

Perihal undangan tanggal 12 Mei2015 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Plh. SekretarisDaerah Dr. Ir. Hj.

Selanjutnya saksi memerintahkan kepada Gatot Suhendro waktu itusebagai Kepala Bidang Rekayasa Tekhnis Dinas PSDA dan ESDM KotaSemarang untuk mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatanPengadaan Mobil Sedot Lumpur, untuk selanjutnya diajukan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, setelah RKAKegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur dibuat kemudian oleh TAPDdiajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kemudian disetujuiserta disahkan dengan anggaran sebesar Rp. 3.810.000.000,00

Toba Samosir, TAPD Kab. Toba Samosir dan Dinas Tarukim,Putusan No. 08/Pid.Sus.

PeneranganLingkungan Permukiman, Target 1 Paket ; Lokasi Lumban Julu, PaguIndikatif : Rp. 700.000.000, Keterangan DAU ; Dalam RKA Dinas TA.2013 terdapat Program Pembinaan dan Pengembangan BidangKetenaga Listrikan, Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik diKecamatan dengan Pagu sebesar Rp. 6.400.000.000, sedangkanpenjelasan lokasinya hanya di tulisakan di Kecamatan tidak dirincikansecara jelas lokasi pekerjaan ;Bahwa Pada sekira Tahun 2012 dilaksanakan Rapat Pembahasan KUAdan PPAS di Kantor DPRD yang dihadiri oleh TAPD

THAMRINSIMANJUNTAK selaku TAPD,Bahwa yang hadir dari Dinas Tarukim pada saat pembahasan tersebutadalah saksi dan Sekdis Tarukim yaitu TAGOR SIBURIAN ;Bahwa dalam pembahasan tersebut ada penambahan anggaransebesar Rp. 6.400.000.000, untuk Program Pembinaan danPengembangan Bidang Ketenaga Listrikan, Kegiatan PembangunanJaringan Listrik di Kecamatan;Bahwa saksi tidak ingat siapa yang mengusulkan penambahananggaran tersebut ;Bahwa pada saat sekarang ini saksi belum dapat memastikannyakarena saksi masih

TAGOR SIBURIAN, ST) dan salah satu anggota TAPD(Kadis DPPKKD Kab. Toba Samosir / Sdr. THAMRIN SIMANJUNTAK);Bahwa pada saat penggusulan anggaran, yang diusulkan adalah Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa benar proses dan mekanisme peran dari PemerintahKab Bandung kepada PD BPR diantaranya adalahMemfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPR kab Bandungyang dananya bersumber dari APBD kab Bandung adalah:Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.Selanjutnya saya selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kab Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untukmendapatkan pertimbangan lebih lanjut.Bila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis

rensira.ao fF wn PrDalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggungjawab kepada sekretarisdinas ; Bahwa, yang termasuk dalam rencana kerja kegiatan adalah seluruhkegiatan dan program beserta jumlah anggarannya yang ada di DinasKesehatan yaitu 22 (dua puluh dua) jenis program dimana tugas saksimengumpulkan rencana kerja dari masingmasing pemegang programdan menyusunnya untuk selanjutnya saksi seleksi dan saksi masukkanke dalam rencana kerja dinas kesehatan untuk saksi serahkan keBappeda untuk dibahas bersama TAPD

RKA yang sudah di paraf sekretaris dan ditanda tangani olehkepala dinas akan saksi serahkan ke Bappeda, TAPD,BPKD dan BagianAdm Pembangunan di Setdakab dan usulan yang terima dari bagiankeuangan tentang pemeliharaan kendaraan di Dinas Kesehatan Kab.Aceh Timur hanya menyebutkan tentang jumlah kendaraannya saja dantidak ada nama pemegangnya sedangkan untuk jumlah anggarannyamemang sudah ditentukan indeksnya oleh daerah ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kab.

Selanjutnya RASK dan DASK digunakan sebagai dasaruntuk melaksanakan pekerjaan;Bahwa proses penganggaran Pekerjaan Penataan Taman Menuju KyaiLanggeng tersebut adalah pertamatama rapat di Bapeda yang diikuti dariTim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) termasuk Tim dari DKPT.Setelah menjadi rancangan RAPBD dikirim ke DPRD dan dibahas dengankomisi C setelah ditetapkan keluar dalam APBD. Setelah APBD keluarmenyusun DASK yang sekarang telah dirubah menjadi DPA.

Lalu bersama sama dengan TIMTAPD (Tim Anggaran Pemerindah Daerah) melakukan pembahasan diBadan Anggaran, lalu RAPB dicetak sesuai dengan hasil pembahsandengan Banggar dan memperispkan dokumen untuk memperolehEvaluasi Gubernur, berikutnya dibahas lagi bersama TIM TAPD atasevaluasi Gubernur terhadap RPABD dan Rapelwal tentangPenjabaran APBD Perubahan.

dantembusannya disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri Cq Direktur Jendralpemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.e Bahwa benar proses dan mekanisme peran dari PemerintahKab Bandung kepada PD BPR diantaranya adalahMemfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPR kab Bandungyang dananya bersumber dari APBD kab Bandung adalah:Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.Selanjutnya saya selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kab Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) untukmendapatkan pertimbangan lebih lanjut.Bila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis dan sepanjang danapemerintah daerah Mencukupi atau tersedia maka dilanjutkan dibahas denganpanitia anggaran DPRD untuk di setujui dalam penetapan APBD tahun yang akanberjalan.Untuk selanjutnya di tetapkan peraturan Daerah Kab Bandunge Bahwa benar kewajiban yang harus di penuhi oleh pihakBPR Kab Bandung kepada pemda Kab Bandung adalahsebagai berikut :Melaporkan perkembangan usaha Bank BPR (BUMD)

saksi tidak adaacara maka saksi mengikuti kegiatan tersebut ;Bahwa saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2009 danjabatan saksi sekarang adalah Anggota Komisi C membidangi masalahkesejahteraan dan beranggotakan 11 orang ;Bahwa saksi masuk sebagai anggota Banggar sejak menjadi anggota DPRD sampaidengan sekarang ;Tugastugas dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaiberikut :Membahas KUA PPAS internal Banggar ;Pembahasan KUA PPAS dengan tim anggaran (Panggar dan TAPD