Ditemukan 7983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagimana sebegaimana sebagaaimana sebagaimanaa
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUDI ANTO TARIGAN Alias RUDI Bin NGAJAM TARIGAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
53 — 46
  • Kota Batam, sebesar kewajiban pembayaran yangdiputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam dikurangi dengan pembayaransebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini,adalah sekaligus merupakan pelaksanaan dari kesanggupan PIHAKKEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalamNOTULEN rapat PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada hariHalaman 16 dari 517 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRjumat dan sabtu tanggal 03 s/d 04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
    dan TenagaHonorer Pemerintah Kota Batam kepada Pemerintah Kota Batam, sebesarkewajiban pembayaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batamdikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, adalahsekaligus merupakan pelaksanaan dari kesanggupan PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam NOTULEN rapat PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada hari jumat dan sabtu tanggal 03 s/d04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
    dan TenagaHonorer Pemerintah Kota Batam kepada Pemerintah Kota Batam, sebesarkewajiban pembayaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batamdikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, adalahsekaligus merupakan pelaksanaan dari kKesanggupan PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam NOTULEN rapat PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada hari jumat dan sabtu tanggal 03 s/d04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
Drs. HERIYADI Bin Alm ABI SERUN
172 — 144
  • September 2015 Rp.6.425.0006 (22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 (22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 (22 Oktober 2015 Rp.70.525.0009 24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 (2 November 2015 Rp.39.400.00011 (12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568.75013 16 November 2015 Rp.6.037.50014 15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGAN DPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
    (22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp.70.525.0009 (24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568.75013 (16 November 2015 Rp.6.037.50014 (15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGAN DPPA Rp.8.839.800 Halaman 111 dari 415 Putusan No 19/Pid.SusTPK/2020/PN.BglBahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
    September 2015 Rp.6.425.0006 22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 (22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp.70.525.0009 (24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 (12 November 2015 Rp.8.568.75013 (16 November 2015 Rp.6.037.50014 (15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGAN DPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 2 Mei 2017 — DIAZ ARYANTO Bin SUTARJO
110 — 31
  • dilakukan langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melaluitahapan penyelenggaraan pengadaan taah yang diaturdalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum danperaturan pelaksanaannya4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hailpenilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beliHalaman 77 dari 129 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Yykatau tukar menukar atau cara lain yang disepakati keduabelah pihak5) Pengadaan tanah sebagiamana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-10-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 April 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
99 — 62
  • Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 347/Pid.B/2013/PN.JKT.BRT tersebut diatas, juga tidak ada satupun AktaAkta tersebut yangdimohon batal oleh pihak manapun atau dibatalkan oleh Pengadilan yangberwenang serta hal ini dapat diequivalensikan dengan Keputusan PejabatTata Usaha Negara (Beschiking) yang tetap dianggap sah sebelum diputussebaliknya oleh Pengadilan yang berwenang dengan mengedepankan asaspraesumptio justae causa;Halaman 41 dari 162 halaman Putusan Nomor :219/G/2015/PTUNJKT.49.50.51.Bahwa, sebagiamana
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 10-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skh
Tanggal 8 Juni 2016 — IRAWAN ANDRY SUMAMPAUW
309 — 497
  • tanggal 21 November 2013 merupakan bentuk Pelanggaran P.IIsebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) point 5 huruf c SuratKeputusan Direksi PLN nomor :1486.K/DIR/2011 tanggal 27 Desember 2011Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skhtentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tersebut. yaitu adanya upayamempengaruhi alat pengukur dan /atau perlengkapnnya, dengancara :Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan cara memutusrangkaian arus CT atau tegangan PT, sebagiamana
Pengadilan PN KENDARI Perdata Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
SYAMSUL
Tergugat:
PT. INTAN SEJAHTERA UTAMA
205 — 84
  • Penggugat mengutip UndangUndang Nomor.11tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV pasal 78 ayat 2 dan Pasal66 ayat 2 sebagai dasar hukum, sehingga antara peristiwahukum dan dasar hukum tidak memiliki relevansi, mengingatUndangUndang 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baru berlakusetelah diundangkan pada tanggal 02 November 2020 sehinggaregulasi ini tidak bisa menjadi dasar hukum peristiwaperistiwadan hubungan hukum yang berlaku sebelum tanggal 02November 2020 (asas non retroaktif atau tidak berlaku surut)sebagiamana
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 725/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — DENI YANZULNY O.P
119 — 107
  • DENI telahmelakukan perbuatan kekerasan secara bersamasama sebagiamana dimaksuddalam Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) dan ayat (8)sebagaimana surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.Bahwa di dalam surat dakwaan Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-11-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 764/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
1.Dr. Tjokro Hadikusumo
2.Henry Junaedi
3.Lauw Frans
4.Alwi Susanto
5.Sutanni
6.Tsui Cheong Wai
7.Ariyani Tjo
8.Karlinah Umar Wirahadikusumah
9.Gusno Wijaya
10.II Wati Lowis
11.Martono
12.Tjia Meliany
13.Mira Amahorseya
Tergugat:
1.Esther Pauli Larasati
2.PT. Reliance Sekuritas, Tbk, dahulu bernama PT. Reliance Securities, Tbk
3.PT. Magnus Capital
4.Hosea Nicky Hogan
5.Hendri Budiman
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan OJK
2.PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia
3.PT. Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia
269 — 244
  • Keuangan.19.Berdasarkan Pasal 40 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013menyebutkan sebagai berikut:(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasisengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepadaOtoritas Jasa Keuangan.Hal 67 dari 120 halaman Putusan No.764/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.(2) Konsumen dan/atau masyrakat dapat menyampaikan pengaduanyang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa kKeuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.(3) Pengaduan sebagiamana
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 14-10-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 89-K/PM.I-02/AD/X/2021
Tanggal 20 Desember 2021 — Abdullah, Sersan Satu NRP 637058,
329 — 173
  • Putusan Nomor 89K/PM.102/AD/X/2021Golongan dari Terdakwa kepada siapapun sehingga tidakada fakta hukum Terdakwa menerima pembayaran,menerima dan memperoleh uang pembayaran ataumenerima uang ataupun janjijanji atau kesepakatanpemyaran dengan pembeli berkaitan dengan penjualanNarkotika tersebut.Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur*"menjual sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militertidak terpenuhi.Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri, unsur"menerima sebagiamana diuraikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag
96 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka muncullahLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Penggunaan / Penyaluran Dana BANTUANSosial (alat bukti 3);Sebagiamana keterangan saksi Ahli Drs. RUDY M.O. SITORUS,M.Siselaku auditor dari BPKB yang diminta Penyidik dipersidangan, mengatakanbahwa Metode perhitungan kerugian Negara dilakukan dengan caramenghitung selisih antara jumlah belanja bantuan sosial yang diterima olehHal. 114 dari 136 hal. Put.
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.PT Bumi Nyiur Swalayan
2.PT. Varia Kencana
3.PT. Aditya Persada Mandiri
4.Jusuf Hosea
5.Agus Angriawan
6.Donny Salim
7.Iwan Teddy
8.Sudono Angkawijaya
9.Akas Ang
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
5.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
260 — 595
  • Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 39 tahun 2008 tentangKementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negaratersebut, nama/nomenklatur yang seharusnya untuk tergugat Illadalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan KeamananRepublik Indonesia, demikian juga yang berlaku dalam suratsuratresmi dan papan nama kantor Tergugat III sebagiamana dimaksudoleh pendapat M.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITI MARYAMI, SE. M.Si. AK Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA SH
138 — 147
  • Majelis Hakim telah keliru dan tidak memberikan alasan pertimbanganyang cukup menyimpulkan Terdakwa Siti Maryami, SE.M.Si Ak secarabersamasama melakukan tindak pidana korupsi dengan Saksi Syahrial,SE, Saksi Ratziati dan Saksi Dheny Okta Priadi sebagiamana maksudpenyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 121 s.d halaman 122menyebutkan :Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah merupakan bentukpenyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.MH
194 — 770
  • dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batamkepada Pemerintah Kota Batam, sebesar kewajiban pembayaran yangdiputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam dikurangi dengan pembayaransebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini,adalah sekaligus merupakan pelaksanaan dari kesanggupan PIHAKKEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalamNOTULEN rapat PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada harijumat dan sabtu tanggal 03 s/d 04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
    dan TenagaHonorer Pemerintah Kota Batam kepada Pemerintah Kota Batam, sebesarkewajiban pembayaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batamdikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, adalahsekaligus merupakan pelaksanaan dari kesanggupan PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam NOTULEN rapat PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada hari jumat dan sabtu tanggal 03 s/d04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
    Kota Batam, sebesarkewajiban pembayaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batamdikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;Halaman 115 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, adalahsekaligus merupakan pelaksanaan dari kKesanggupan PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam NOTULEN rapat PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada hari jumat dan sabtu tanggal 03 s/d04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
237 — 154
  • Kemudian daripada itu,dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapatmengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalamPasal 1335 BW menyebutkan: Suatu perjanjian tanpa sebab,Hal 168 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB23.24. atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atauterlarang, tidak mempunyai kekuatan.
    Bahwa mengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalam PasalHal 232 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB17.18.19.1320 BW, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian:1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu hal tertentu;4.
    Tidakterpenuhinya unsur obyektif dalam suatu perjanjian mengakibatkanperjanjian batal demi hukum, dan hal ini berarti perjanjian tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum sejak dibuatnya perjanjian tersebut;Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapatmengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalam Pasal 1335 BWmenyebutkan: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karenasesuatu Ssebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;Bahwa adanya kontradiktif
    Kemudian daripada itu,dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapat mengacu ketentuanhukum yang diatur sebagiamana dalam Pasal 1335 BW menyebutkan: Suatu perjanjiantanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Perceraian
Register : 19-06-2009 — Putus : 21-07-2010 — Upload : 06-05-2011
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1185/Pdt.G/2009/PAJT
Tanggal 21 Juli 2010 — Pemohon melawan Tergugat
156 — 64
  • Bahwa terhadap harta sebagiamana didalilkan penggugatrekopensi ./ termohon konpensi butir 22 angka / tandapanah ke 6 dan ke 7 dalam rekopensi jawabannya,tergugat rekopensi / pemohon konpensi mensoomerpenggugat rekopensi / termohon konpensi untukmembuktikannya.14.Bahwa mengenai harta dalam butir 22 angka / tandapanah ke 8 dan ke 9 dalam rekopensi jawabannya, bukanmilik tergugat rekopensi / pemohon konpensi, melainkanmilik orang lain yaitu. yang bernama Aryani Marlina.Begitu. juga terhadap harta dalam
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS/2011/PT-MDN
Tanggal 17 Nopember 2011 — H.HADI ASHARI NST,SOS.MM
60 — 25
  • Undangundang NO.4 tahun 2004, Undangundang Nomor 8 tahun 2004 dan UndangundangNo. 2 tahun 1986 serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima permintaan banding dari pembanding / terdakwa dan penuntutumum tersebut ;e Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 15 September2011 Nomor : 313/Pid.Sus/2011/PNPsp. yang dimintakan banding tersebutsebatas mengenai pembayaran uang peagganti yang harus dibayar olehterdakwa kepada negara sebagiamana tersebut
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
189 — 84
  • GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :Bahwa, sebagiamana yang telah Penggugat ketahui, kepemilikan tanah danbangunan oleh TERGUGAT I yang kemudian diserahkan kepada TERGUGAT IIIadalah didasarkan pada Akta Jual Beli Tanah dan bangunan antara Johan KeplerPanggabean cq. Perseroan Terbatas Handelmaatschappij LAuto dengan Ir.Mohamad Dachlan cq.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 423/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2017 — RINALDI NUR RAMLI Lawan 1.PT MODULAR ALKESINDO 2.AISHA SEAN JURNALIS 3.Ir. DIAN SUSILAWATI Msi 4.Dr. JOSE RIZAL JURNALIS 5.Ir. ACHMAD HANIEF M.M dan NOTARIS VIDHYA SHAH, SH
472 — 260
  • tidak mau dicantumkan adalah hal tidak benar danmengadaada.Bahwa TERGUGAT WV tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaanTERGUGAT , hanya saja kebetulan TERGUGAT IV kenal denganPENGGUGAT dan membuat suatu perusahaan yang akan dijalankan olehkeluarga TERGUGAT IV, hal tersebut pun terbukti tidak adanya namaTERGUGAT WV dalam aktifitas perusahaan TERGUGAT dan perusahaanTERGUGAT dijalankan oleh TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill danPENGGUGAT berdasarkan tugas kewajibannya sesuai dengan porsiposisinya masingmasing sebagiamana
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
144 — 144
  • Bahwa dalil point 5 s/d 8 Penggugat adalah kebohongan belaka dankeliru, sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah yang terdapat didalamobjek sengketa namun secara melawan hukum Penggugat bersamasama dengan ayah kandung maupun abang kandungnya menguasai danmengusahai tanah a quo sehingga pemilik tanah sebagiamana termaktubdalam alas hak objek sengketa I.c Para Tergugat II Intervensi pun TIDAKBISA mendapatkan haknya hingga sat ini, bahkan Penggugat denganberaninya melawan hukum menggunakan surat palsu
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : Dadang Idris Soeanda, SH
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
610 — 540
  • Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut,dapat mengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalam Pasal1335 KUHPerdata menyebutkan: Suatu peranjian tanpa sebab, atauyang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan.Selanjutnya dalam memaknai sebab yang terlarang dapat mengacukepada ketentuan pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan : SuatuHalaman 7 dari 126 Putusan No. 173/PDT/2020/PT SMRsebab adalah terlarang, apabiladilarang oleh undangundang