Ditemukan 8600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Wilayah negara Kerugian negara Arsip negara Keuangan negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1888 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Ir. DHARNA DACHLAN
89 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 54 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri SipilDaerah pada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai KepalaDinas Pekerjaan Umum Bina Marga atau penyelenggara negara yaitu PimpinanProyek selaku penanggungjawab Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Batas CabangDinas Muara Enim Baturaja, telah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Khalidin
122 — 50
  • Penyelenggara Negara (Pasal 2 UU.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-10-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat:
HR HERU HERMAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.Yayan Sopyian Anda
1.ACHMAD SUDIRMAN WICAKSANA
95 — 50
  • PeraturanPemerintah sebagaimana yang sudah disampaikan diatas serta perbuatan dantindakan Tergugat tersebut melanggar salah satu asas pada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang baik, diantaranya :Halaman 70 dari 132 halaman Putusan Nomor : 123/G/2017/PTUN.BDGe Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketaa guo sudah mengabaikan Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam NegaraHukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan,kepatutan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara
    Negara; e Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketaa quo sudah mengabaikan Asas Kecermatan adalah Asas yang menghendakiagar dalam tiaptiap Penetapan telah dipertimbangkan semasakmasaknya dansecara seksama dengan kepentingankepentingan yang terkait, agar tidakterjadi kekeliruankekeliruan faham, yang menjadi dasar dan landasan dariPenetapan yang dapat menggoyahkan kekuatan hukum dari Penetapan itusendiri, terlebihlebin lagi dalam Penetapan mengenai penguasaan danpengelolaan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 11-10-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 11 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDI KURNIADI
215 — 129
  • banyak.Menimbang bahwa Pasal 1 angka 6 UndangNomor 17 Tahun2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan Perusahaan Daerah adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.Menimbang bahwa pasal 3 UU Keuangan Negara dalam pasal 3disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,selanjutnya dalampenjelasan dijabarkan bahwa Setiap penyelenggara
    negara wajib mengelolakeuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perUU an, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp.
Tanggal 24 Oktober 2017 — SUKANTO bin SUMARTO
205 — 70
  • SUMARTO pada bulan Juni tahun 2016atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2016, bertempat diKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitungatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yangberdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya Memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau) menerima pembayaran dengan potongan atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perobuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN PgpBahwa ia Terdakwa SUKANTO bin SUMARTO selaku Pegawai Negeri Sipildan menjabat sebagai Kasi Pengawas Tenaga Kerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
113 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara ; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas,Sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999.Yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yang baikadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara
    Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — UUS RUSLAN, S.E., M.Si.;
132 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum, agar tidak terjadi kesalahan ataukekeliruan dalam memeriksa dan mengadili subjek pelaku tindak pidanadimaksud (Error in Persona), selanjutnya apakah subjek tersebut dapatdipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana;Bahwa selanjutnya kata "orang perseorangan" sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menentukankualitas subjek pelaku tindak pidana, apakah subjek pelakunya adalah PegawaiNegeri/Penyelenggara
    Negara/Pemangku Jabatan Publik ataukah Partikulir/Swasta;Hal. 114 dari 118 hal.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat: PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM KAUM TANI LAUCIH Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Tergugat II Intervensi : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
1111 — 1640
  • tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian HakAtas Tanah, maka penerbitan KTUN Objek Sengketa bertentangan/tidak sesuaidengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo PeraturanMenteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Hak Atas Tanah.KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar peraturanperundangan yang berlaku sebagaimana Pasal 3 angka 5 dan 6 UndangUndang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
    Negara yang Bersih danBebas dari KKN,Asas KecermatanBahwaterhadap Tanah yang diterbitkan KTUN Objek sengketa, diatasnya masihterdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu Penggugat yang semulamenduduki dan menguasai Tanah tersebuttelah dikeluarkan dari Tanah tersebutsecara paksa dengan melawan hukum, dan keluarnya Penggugat dari Tanahtersebut belum diberi imbalan ganti rugi sebagaimana putusan Mahkamah AgungNomor : 884 K/Pdt/1990 tanggal 7 Desember 1998;Asas Kepastian HukumHalaman 30PutusanPerkara
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “PERMATA” PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
335 — 2385
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;de. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ataUf.Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 29 April 2013 — SUMIARNI AMd binti TUMINO
75 — 19
  • tanggal 7 Januari 2013 dan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST336PW1152013 tanggal 16 Januari 2013 halPenunjukan sebagai pemberi Keterangan Ahli, sedangkan demikian juga dalam tahappersidangan ahli mendapat surat penugasan dari pimpinan yang diserahkan kepadaMajelis Hakim;Bahwa dasar hukum yang melandasi kewenangan BPKP guna melakukan audit terhadapdugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara adalahUndangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
    Negara yang bersih danbebas KKN.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-10-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 45 / PID/TPK /2014/PT.DKI
Tanggal 18 Oktober 2014 — Ir. HERU SULASTYONO alias HERU Bin KUNCORO
237 — 177
  • Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, telah menerima pemberian atau janjisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu memberi sesuatu kepadapegawai negeri atau penyelenggara
    negara karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukandalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara := Bermula dari bantuan asistensi yangdilakukan oleh Terdakwa Ir.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 27-12-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 99/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 9 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : R.Bondan Agung Kardono, SH
Terbanding/Terdakwa : LUTHFI AHMAD Bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
75 — 45
  • Mandiraja,Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempattertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangHal 63 dari 120 hal, Put No. 99/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan,turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiahatau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 berdasarkan SuratKeputusan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
204 — 263
  • asasasas umumpemerintahan yang baik.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan produk tata usaha negara berupasertipikat a quo Sudah sesuai dengan dengan azasazas umum pemerintahanyang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum PenyelenggaraHalaman 33 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUNMDN21.Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas semakin jelas bahwa Penggugattidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugatdan terkesan mengemukakan dalil yang mengadaada/menyesatkan (fallacy).Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikanasas kecermatan sebagai bagian penting dari Asasasas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat a quo sehingga dalilPenggugat yang
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MANADO Nomor 7Pid.Sus-TPK/2020/PT MND
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ALEXANDER SULUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : SORAYA JUNIARTI TAUFIK alias AYA Binti TAUFIK MUHAMMAD
333 — 138
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-12-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 9 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MASDUKI,SH
Terbanding/Terdakwa : PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
64 — 46
  • No.97/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — BUYUNG ABDULMUNAF ROSNA, ST. M.Si
609 — 744 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 191 PK/Pid.Sus/2015Kupang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezethandeling) yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk selurun atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 29 April 2013 — AGUNG ROFIANTO
70 — 73
  • tanggal 7 Januari 2013 dan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST336PW1152013 tanggal 16 Januari 2013 halPenunjukan sebagai pemberi Keterangan Ahli, sedangkan demikian juga dalam tahappersidangan ahli mendapat surat penugasan dari pimpinan yang diserahkan kepadaMajelis Hakim;Bahwa dasar hukum yang melandasi kewenangan BPKP guna melakukan audit terhadapdugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara adalahUndangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
    Negara yang bersih danbebas KKN.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
Drs. SOLIKHIN, M. Pd Bin SUWARDI
102 — 37
  • Provinsi JawaTengah dan jabatan ahli adalah Auditor Madya ;Bahwa kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugiankeuangan Negara / pemberian keterangan ahli terhadap kasus akibat daritindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan antara lain :1) Penjelasan Pasal 6, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan bahwa yangdimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,inspektur. pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.2) Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,menyebutkan Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsiantara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim danaudit investigatif terhadap kasuskasus yang berindikasi merugikankeuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara danpemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah.Bahwa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-07-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 282/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 1 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
81 — 52
  • 2018/PN.Bnj padahalaman 79 alinea4 dan 5 yang menyatakan:Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum oleh Penguasa/Negaraatau Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) yang merupakansuatu organisasi yang mempunyai otoritas atau kewenangan mutlakuntuk mengatur warga negaranya, sebagaimana Negara/Pemerintahmempunyal fungsi untuk melindungi, mensejahterakan, menghormatidan menjamin hakhak dari warga negaranya, dalam hal terjadi AbuseOf Power (Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan) yang dilakukanoleh oknum penyelenggara
    Negara dalam bentuk By Act (Perlakuan)maupun By Omission (Pembiaran), oleh karena itu Negara mempunyaikewayiban untuk melindungi dan memulihkannya ;Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas,maka terkait petitum kedua gugatan Para Tergugat yang menuntut agarmenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, dan tergugat IV adalah perbatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapatdikabulkan., karena :2.1.
Pengadilan PN SINTANG Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Stg
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.HJ.HURYATI
2.WINDI VIRDIYANTI,S,Si.Apt
3.DEDY MUHARYADI,ST
4.HANAS ZULFIYANDI,S.Hut
Tergugat:
1.BUPATI MELAWI
2.BUPATI SINTANG
3.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
4.KEPALA DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MELAWI
5.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MELAWI
Turut Tergugat:
1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MELAWI
3.KEPALA BADAN NASIONAL KABUPATEN SINTANG
4.CAMAT KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
169 — 41
  • Badan dan/atau PejabatPemerintahan adalah unsure yang melaksanakan fungsi pemerintahnan, baikdi lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. DanFungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan AdministrasiPemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,pemberdayaan, dan perlindungan. Karenanya adalah secara hukum dantidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuberdasarkan :1.