Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor. 83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan terdakwa Drs.

Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang sejaktanggal 3 Agustus 2013 s/d 1 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d31 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (2) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 1 Nopember 2013S/d 30 Nopember 2013 ; ". Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d 18Desember 2013 ;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 16Pebruari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 13 NopemberHal.3 dari 4Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.dalam perkara terdakwa tersebut

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal18 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan banding Nomor. 141/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember2013 j 222 oon nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnnHal.33 dari 4 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyaJaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 2 Nopember

tanggal 13 Nopember 2013 Nomor.83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut ; 1.

DJAMIAN, SH.MH.CN.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masing masing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2Januari 2014 Nomor. 01/Pen.Pid.Sus/2014/PT TPK Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22JANUARI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut sertaANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

25/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUSANNOMOR : 25/ TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : SUROSO bin SASTRO WIHARUJO; Tempat lahir > Kulon Progo; nanc==Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 21 September 1957; Jenis kelamin > LeiKislaRl ; ss2esen

Ditingkat Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;Hal dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETerdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: H.A.Lawali Hasibuan, SH dan Alfahmi Khairi Manurung, SH,Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.A.Lawali Hasibuan, SH & Rekan, alamat Jl.

Barumun KabupatenPadang Lawas, belum dilasanakan;Hal 33 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETanggapan terdakwa:Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.6.

Dana Alokasi Khusus (DAK).Hal 73 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket Pembangunan Kantor BupatiRp 5.188.200.000, 99%2. Pembangunan Gedung Rp 3.328.800.000, 99%DPRD b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket 1.

NamunHal 77 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEhal tersebut tidak dilakukan terdakwa.

DWI DAYANTO, SH, M.H.YUSRA, SH, M.Hum.Panitera PenggantiSAIDUL AMNI, SH, MHHal 101 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE

PERK: PDS05/TLMT/07/2015, menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Gorontalo yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. AZIS BADJODA, MM.Pub selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

Arizon Mega Jaya, SH.( Hakim Ad Hoc TIPIKOR )Panitera Pengganti,Wistof R.Z. Wendersteyt, SH.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang ; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 25 April 2011 Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini. 1.

Tipikor. Smg : Sejak tanggal : 25 Januari 2011 s/d 23 Februari201;5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang : sejak tanggal 24 Februari 2011 sampaidengan 24 April 201 16. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggak 25 April 2011 s/d 24 Mei 2011 ; 7. Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Mei 2011 s/d31 Mei 2011 ; Hal.1 dari 29 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. 8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 1 Juni 2011 s/d 30 Juli 2011 ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 25 April 2011 Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN TipikorSmg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan dakwaan Nomor Reg.

Menimbang, bahwa setelah mem pelajari berkas perkara, turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal9 Pebruari 2011 Nomor.06 / Pid.Sus / 2011 / PN.

) Pengadilan Negeri Semarang ;e Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 25 April 2011 Nomor :06/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sehinggaamar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini.1.

,Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan TinggiSemarang sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. danHj.

Menerima permintaan banding dari: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan tersebut pada amar No. 4 putusan a quo, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor15/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 22 April 2014, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hari Sidang pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Nomor :15/Pen.Pid.SusTPK/Hari Sidang/2014/PT JAPBerkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal10 Februari

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 19/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 16 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

PUTUSANNOMOR: 8/TIPIKOR BANDING/2014/PT.JPRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : DANIEL REMI ANALINARTA ;Tempat Lahir : Makasar ;Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 30 Oktober 1958 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl.Sumber

Oktober 2012, dengan Jenis Penahanan pada Rumah TahananNegara Abepura di Kota Jayapura ;7 Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengantanggal 23 November 2012, dengan Jenis Penahanan pada Rumah TahananNegara Abepura di Kota Jayapura ;8 Selanjutnya terhadap diri Terdakwa tidak lagi dilakukan Penahanan, karenatelah Bebas Demi Hukum ;@ Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura telahmenjatuhkan putusan Nomor: 19/Tipikor/2012/PN.JPR tanggal 16 Desember 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa DANIEL REMI ANALINARTA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Tipikor/2013/PN Jpr padatanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukanPermintaan Banding terhadap perkara No. 19/Tipikor/2012/PN.

/II/2014 pada tanggal 17 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwaTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaraselama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari2014 di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkasdikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata

TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam koniramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon dibebaskandari semua dakwaan atau mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik olehTerdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa setelah Pengadilan TIPIKOR

tingkat baningmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.33/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP tanggal 9 Maret 2016 serta memori bandingdan kontra memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum,Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbanganhakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam

dakwaan primair;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TIPIKOR tingkat bandingmemeriksa dan membaca secara cermat serta seksama berkas dalam perkaraini, baik Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, eksepsi Penasihat HukumTerdakwa berikut putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama, keterangansaksisaksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, bukti suratsurat yangdiajukan dipersidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledoi atau suratpembelaan, surat putusan akhir Majelis Hakim tingkat pertama

kami Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsitingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat denganMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama Pengadilan NegeriPangkalpinang, yang dalam pendapat dan kesimpulannya menyatakan bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagimana dalam dakwaan primairpenuntut umum;Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 4/PID/TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim TIPIKOR

oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanprimair maka Majelis Hakim TIPIKOR

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE bin MASENO tersebut ;- Mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor 48 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut : 1.

Tipikor, sejak tanggal 19 Oktober 2013sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya, yang bernama BAMBANG SRIWAHONO, SH Sp.N, MH. dan RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, SH, Advokat padaKantor Advokat KANTOR ADVOKAT BAMBANG SRI WAHONO, SH, Sp.N, MH.& ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 112 Cilacap, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 1 Nopember 2013 Nomor : 83 / Pend.

Smg., tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September2013 Nomor 48/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31Januari 2013 No Reg. Pkr : PDS 04/ 03.10 / Ft.

Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor Semarang masingmasing pada tanggal 19 dan 20 September 2013 sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 109 dan 112 / Banding / Akta. Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 48 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor.

Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ABDUL ROCHIM, SH...Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN SDJAMIAN, SH,CN. sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari SELASAtanggal 26 NOPEMBER 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan dibantu P.

UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH; ----40. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 79/Pid.Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg tanggal 19 Maret 2012 atas nama terdakwa Drs.

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11September 2023 s/d 10 Oktober 2013 ;9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11Oktober 2013 s/d 9 Desember 2013 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. H. UMAR MARUF,SH.,Sp.N. M.Hum, DEVI RIVALDISSH & SENO BASKORO,SH. Advokat dariKantor Advokat & Pengacara UMAR MF & PARTNERS yang beralamat di JalanSukarnoHatta No.28 Pedurungan Semarang.

.; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 September 2013 Nomor: 46/Pid.Sus/ 2013/PN.TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,Nomor Reg.Perk : Reg.

UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.79/Pid.Sus/2011/PNTIPIKORSmg tanggal 19 Maret 2012 atasnama terdakwa Drs.

UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH; 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNo. 79/Pid.Sus/2011/PNTIPIKORSmg tanggal 19 Maret 2012atlas nama terdakwa Drs.

ABDUL ROCHIM, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis, H. DJOHAN AFANDI, SH. MH. Hakim Tinggi Tipikor dan HJ. ELISRUSMIATI, SH. MH.. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangmasingmasing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 OKTOBER 2013 Nomor : 79 /Pen.Pid.Sus / 2013/PT. TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding.

Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Banyumas dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; --------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 22 April 2013 Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut :--- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;--

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 30 Januari2013 s/d 28 Pebruari 201 3;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejaktanggal 1 Maret 2013 s/d 29 April 2013;6. Perpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 30 April 2013 s/d 29 Mei7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejaktanggal 25 April 2013 s/d 24 Mei 2013 ;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 25 Mei 2013 s/d 23 Juli 2013 ;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR TERSEBUT :Telah Me@MbaGa 2 =ss929rnsnescesens rane ssenee nee semi nninssmemenesnenemeenmnen1.Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2013 NomorRegister Perkara: PDS01/BANYU/01/2013, yang menyebutkan bahwaTerdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : PRIMAIR:wn Bahwa Terdakwa TOMAD SUJATMO Bin WIRYAMIJAYAadalah Kepala Desa Kalisube berdasarkan Surat Keputusan

/Tipikor/2011/ PN.Bjm.

/Tipikor/2011/ PN.Bjm. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadlan NegeriBanjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutus' perkaratindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : SALMANI bin MUJADI.Tempat Lahir : Kelampaian Tengah Banjar.Umur/ Tgl.

/Tipikor/2011/PN.Bjm tanggal 6 Oktober 2011.3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 5 Nopember 2011 s/d tanggal 3 Januari 2012berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 19/Pid.Sus.

/Tipikor/20111/ PN.Bjm. tanggal 27 Oktober 2011.Terdakwa menerangkan bahwa = selama penyidikan dikepolisian setempat didampingi oleh Penasihat Hukumnyabernama M.NOOR, SH., namun sekarang dalam keadaan sakit dansampai dengan perkara selesai diperiksa Penasihat Hukumnyatidak pernah hadir tanpa keterangan yang sah.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 19/ Pid.Sus.

/Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNo. 19/ Pid.Sus./ Tipikor/ 2011/ PN.Bjm. tanggal 6Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah mendengar keterangan saksi saksi , keteranganterdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukandi persidangan.Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.

(Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Page 91 of 107Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau jugamelakukan tidak sesuai dengan kewenangan.