Publik Ernst & Young ;Bahwa terhadap kondisi yang demikian maka Penggugat telah melakukan upayadan langkah serta kebijakan dalam rangka penyelamatan Perusahaan dan sejumlahHal. 3 dari 21 hal.

keuanganTermohon Kasasi/Penggugat yang telah diaudit oleh Auditor Independen (AkuntanPublik ERNEST & YOUNG) itu benar karena Majelis Hakim pernah memintakepada Termohon Kasasi/ Penggugat untuk menghadirkan Akuntan Publik ERNEST& YOUNG dipersidangan untuk membuktikan kebenaran dari Laporan Audittersebut tapi ditolak oleh Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karenanya pertimbanganhukum Judex Facti tersebut haruslah ditolak ;4 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum pada

halaman 29 alinea yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keuangan tersebut (bukti, P3.1, P3.2)akuntan publik untuk tahun 2006 menyatakan pendapat, wajar tanpa syarat, dandalam pemeriksaan akuntan publik memeriksa dengan standarstandar auditing yangditetapkan oleh institute akuntan publik berijazah ;Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sangat berkeberatan dan pertimbanganhukum Judex Facti tersebut di atas, karena pertimbangan hukum yang diberikan olehMajelis Hakim tersebut tidak

didasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum sebabMajelis Hakim hanya membaca kesimpulan yang dibuat akuntan publik dankesimpulan itu hanya tahun 2006 sedang untuk tahun 2007 dan 2008 tidak adapelaporan pendapat dari akuntan publik mengenai kondisi Laporan KeuanganTermohon Kasasi/Penggugat dan didalam persidangan tidak bisa dibuktikan bahwalaporan keuangan Termohon Kasasi/Penggugat yang telah diaudit oleh AuditorIndependen (Akuntan Publik ERNEST & Young) itu benar karena Majelis Hakimpernah meminta

Publik ERNEST & YOUNG) yang belum tentu kebenarannya dapatbertanggung jawabkan berdasarkan hukum karena Termohon Kasasi/Penggugat tidakdapat menghadirkan Akuntan Publik ERNEST & YOUNG oleh karenanya bilamanafakta hukum dan alasan hukum serta peristiwa terbukti dahulu melalui akuntan publicyang disetujui oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sehingga Judex Facti tersebut haruslah ditolak/tidak dapat diterima ;6 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan

Publik Akhayadi & Chris sebesarRp.4.979.298.092, ;.

Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik(selanjutnya disebut UU No.5/2011), Pasal 3 ayat (1) menyatakan(kutipan):Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:a. jJasa audit atas informasi keuangan historis;b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. Jasa asuransi lainnya.41.

Dimana sebelum UU No. 5/2011 berlaku, ketentuan tentang profesiAkuntan Publik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik (KMK No.423/2002) dandiubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik (PMK No.17/2008).42.

Pasal 1 ayat (2) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteriuntuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan ini.Pasal 1 ayat (3) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Halaman 19 dari 53 putusan perdata Nomor 149/PDT/2021/PT BDGKantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usahayang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi AkuntanPublik dalam memberikan jasanya.Pasal 5 ayat (1) KMK

No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik wajib mempunyai KAP untuk dapat memberikanjasanya.43.44.45.46.Pasal 6 ayat (1) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Bidang Jasa Akuntan Publik dan KAP meliputi atestasi, termasuk auditumum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalamStandar Profesional Akuntan Publik dan Audit Kinerja serta AuditKhusus.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini menjelaskan bahwa menjelaskan ruanglingkup jasa yang dapat diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagaiAkuntan

KAP K Gunarsa adalah KAP perseorangan yang mana tidakmempunyai Rekanan sesama Akuntan Publik atau nonAkuntan Publik (orang yang terlibat dalam bekerjapembuatan jasa keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang Akuntan Publik);2. Yang menandatangani, Sdr.

Nomor 5Denpasar dan berdasarkan Surat Tugas Nomor:19/STG/KG/IV/2013 Kantor Akuntan Publik K.

Yang melakukan dan yang membuat laporan:i. bukan seorang akuntan Publik;ii. bukan rekanan Akuntan Publik;ili. bukan rekanan non Akuntan publik;iv. bukan Seorang auditor;v. bukan seorang Pegawai KAP;vi. KAP dan AP K Gunarsa adalah KAP dan APperseorangan tidak mempunyai rekanan AkuntanPublik dan Rekanan non Akuntan Publik semuajasa audit dan ansurans harus dikerjakan oleh APK Gunarsa sendiri;Dengan bukti surat dari:1.

Gunarsa adalah benar akuntan publik yang berdomisili di Denpasar, Baliberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1112/KM. 1/2011. tanggal 11 Oktober20172 Sdr Tony, SE dan Sqr. Antara bukan akuntan publik mau pun rekan non akuntan publikyang terdaftar di Kementerian Keuangan, selain itu yang bersangkutan juga bukan auditoratau karyawan yang bekerja pada KAP K.

Berdasarkan surat dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia AIPI; INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIAindonesian institute of Gertie Futile doce intaatsMomer: OOS4/IWIAPV2014 Jakartla 24 Maret 2014Lampiran: Data Kantor Akuntan Publik daq Akuntan PublixKepada YihIbu Arum AndarvwallJL Tukad Yeh Sungi No. 20RenonDenpasarHak Tanggapan Alas Pengaduan ikan kepada Institut AKAP K.

Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 21 April 2011 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : 04.1.0940. 2. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Pertamina (Persero) dan Entitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9 Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.3. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Pertamina (Persero) dan Entitas Anak 31 Desember 2012 dan 2011 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 15 Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.4. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Pertamina (Persero) dan Entitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs. Haryanto Sahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.5. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP. 022844. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan Anak Perusahaan (audited) Tahun 2013 Per-31 Desember 2013 yang dibuat oleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 28 Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP. 0228.45. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Izin Akuntan Publik : 04.1.0940.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggallaporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs. HaryantoSahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0601.43. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2012 Per31 Desember 2012 yang dibuatoleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 28Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP. 022844. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Izin Akuntan Publik : 04.1.0940.2. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh KantorHal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUSTPK/201 7/PT. DKI.10.Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekantanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs.Haryanto Sahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Mengangkat Akuntan Publik Sdr. Agung Setiawan, Sdri. Novi Indriyanidan Sdr. Robinson dari Kantor Akuntan Publik Arman Hendiyanto danRekan berkantor di 88 Office Tower Kasablanka Floor 12 Unit G JalanCacablanca Raya Kavling 88 Jakarta Selatan 12870, termasuk ahli darikantor akuntan publik tersebut untuk memeriksa seluruh kekayaanTermohon termasuk dokumen, aset dan rekening milik Termohon dalamjangka waktu 90 hari sejak dilaksanakannya RUPS Luar Biasa;9.

Mengangkat akuntan publik Sdr. Agung Setiawan, Sdri. Novi Indriyanidan Sdr. Robinson dari Kantor Akuntan Publik Arman Hendrianto DanRekan berkantor di Arman Hendiyanto Dan Rekan berkantor di 88Office Tower Kasablanka Floor 12" Unit G Jalan Cacablanca RayaKavling 88 Jakarta Selatan 12870, untuk memeriksa seluruh kekayaanTermohon termasuk dokumen, aset dan rekening milik Termohondalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak dilaksanakannya RUPSLB:13.

.- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang berlamat di Jl.HR.RASUNA SAID, kuningan Jakarta SelatanTetap terlampir dalam berkas perkara.5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Achsine Bahwa sebagai seorang ahli Akuntan Publik ;e Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, yang pertama adalahaudit atas laporan keuangan, atau sebutan lainnya adalah General Audit, auditini bertujuan untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran atau tidakwajarnya suatu laporan keuangan.

objek yang sama ;e Bahwa pada umumnya RUPS akan meminta Akuntan Publik untuk mengaudit,namun kembali lagi kepada kesepakatan pemegang saham ;e Bahwa yang diperbolehkan seorang Direktur tanpa persetujuan RUPS memintaaudit kepada Akuntan Publik, tergantung kekuasaan yang dimiliki oleh direksi untukmengajukan audit itu sendiri yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh para39pemegang saham.

Manakala sudah ciear maka opini Akuntan Publik bisaditerbitkan ;e Bahwa tahapantahapan tersebut wajib dilakukan oleh seorang Akuntan Publikberdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik.

Sehingga tidak dibenarkan penyusunsekaligus merangkap sebagai auditor dan begitu juga sebaliknya ;e Bahwa jadi salah satu bentuk pendapat dari Akuntan Publik adalah TidakMemberikan Pendapat/No Opinion/Disclaimer Opinion, artinya atas suatu ataubeberapa angka yang tersaji di dalam Laporan Keuangan seorang Akuntan Publik tidakbisa mendapatkan bukti yang cukup, karena berdasarkan standar pelaksanaan auditingnomor 3, Akuntan Publik harus memiliki bukti yang kompeten dan cukup untukmengambil keputusan

Dan konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh perusahaan karenakonfirmasi merupakan tanggungjawab perusahaan ;e Bahwa ada satu mekanisme dalam Profesi Akuntan Publik yakni manakala adabukti baru yang bisa menganulir bukti yang lama, maka Akuntan Publik yangbersangkutan akan melakukan revisi/restate atas pendapat sebelumnya atas dasarkurangnya bukti ;e Bahwa manakala Akuntan Publik yang bersangkutan menolak untuk melakukanrevisi/restate, itu merupakan persoalan hukum.

., CPA
Tergugat:
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2015, yang diberi tanda bukti P3.A;6. Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2014, yang diberi tanda bukti P3.B;7. Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2013, yang diberi tanda bukti P3.C;8.

Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2012, yang diberi tanda bukti P3.D;9.

Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2011, yang diberi tanda bukti P3.E;10.Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2010, yang diberi tanda bukti P3.F;11.Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2009, yang diberi tanda bukti P3.G;12.Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati

Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2008, yang diberi tanda bukti P3.H;13.

Putusan Nomor 181/G/2016/PHI SbyPublik pada kantor akuntan publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO & Rekan,diperoleh fakta berdasarkan laporan keuangan tersebut Penggugat mengalamikerugian pada tahun 2012;Bahwa berdasarkan bukti P3.E berupa Laporan Keuangan PT MerpatiNusantara Airlines (Persero) Tahun 2011 yang telah diaudit oleh akuntanpublik pada kantor akuntan publik Dra.

Publik yang mengatur bahwa : JasaAsurans dalam hal ini audit hanya dapat diberikan oleh Akuntan PublikJo Pasal 57 Ayat (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapimenjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagaiAkuntan Publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);Bahwa telah ditemukan Novum 5 berupa Surat beserta Lampirandari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Nomor0880

Jenis Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi : Audit Laporan Keuangan;Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No. 57 PK/Pid/2017 Audit Operasional; Audit Ketaatan, dsb5.2. Yang berwenang untuk melakukan kegiatan audit atas laporankeuangan adalah maka sesuai dengan undangundang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berhak melakukan auditAkuntan Publik yang telah memilki izin;5.3.

Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang dan Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwasetiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai bukti novum 4 dan 5 tersebut menegaskan Audit

Ak, CPA tertanggal 22Februari 2014 (Akuntan Publik Resmi yang memilki izin dari MenteriKeuangan Republik Indonesia dan terdaftar keanggotaannya di InstitutAkuntan Publik Indonesia);Oleh karena Raden Edy Winarto tidak terdaftar sebagai anggota danbukan merupakan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik.

These expensesmust be audited by public accountant and approved by theDirector General of Taxes";Bahwa Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta&Harsonotelah menerbitkan audit report khusus~ atas preestablishment cost sebesar US$ 22,023,438.00 untukperiode 1 Oktober 1992 sampai dengan 28 April 1997.

Puncakbaru Jayatama (PT.PJ)telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai /aporanaudit Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta &Harsono; Pemeri ntah dalam hal ini PT. Aneka Tambang telahmengakui preestablisment cost tersebut yaitu modalPT. Aneka Tambang yang semula berupa utang dan telahdilunasi oleh PT. Aneka Tambang pada Tahun 2005Hal 9 dari 16 hal. Put.

Pengeluaran pengeluaran tersebut harusdiaudit oleh akuntan publik dan disetujui DirektoratJenderal Pajak."Bahwa pada Lampiran H (Aturan Menghitung PajakPenghasilan), angka 6 dari Contract of Work antaraPemerintah Indonesia dengan PI Nusa Halmahera Mineralsmengatur syarat pengeluaran pemegang saham yang dapatdibebankan sebagai biaya, yaitu Pengeluaran sebelum perusahaan didirikan tersebutdikeluarkan oleh Pemegang Saham;= Pengeluaran tersebut berhubungan dengan proyekHal 11 dari 16 hal. Put.

publik dan hasil auditnyadiumumkan secara transparan di media cetak berskalanasional;Maka pemohon mengusulkan berubah menjadi:Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahunajaran melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diauditoleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secaratransparan kepada Pemangku kepentinngan Pendidikan terutamaorang tua / wali peserta didik dan penyelenggara satuanpendidikan serta diumumkan dimedia massa lokal dan nasional;Bahwa perubahan nilai

Penguatantersebut adalah bahwa jika Sumbangan yang diterimasatuan pendidikan selama satu tahun ajaran melebihiRp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka WAJIBuntuk diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnyadiumumkan secara transparan di media cetak berskalanasional.

Ketentuan mengenai adanya audit akuntan publikadalah karena nilainya yang besar sehingga dipandang perlupengelolaan dana sebesar tersebut untuk memeriksa,memverifikasi dan menilai laporan keuangan harus dilakukanoleh Akuntan Publik karena keahlian dan fungsi yang dimilikioleh Akuntan Publik. Justru dengan ketentuan Pasal inipengelolan keuangan dari sumbangan harus berdasarkanprinsipprinsip pengelolaan keuangan dan pelaporan yangterstandar dalam sistem akuntansi keuangan.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak memerlukanaudit akuntan publik karena:a. Apabila melibatkan akuntan publik dalam pemeriksaanlaporan keuangan diperlukan biaya yang besar, sehinggakalau nilai uang yang dikelola relatif kecil hal inimembebani biaya untuk membayar akuntan publik;b. Bahwa penghimpunan pendanaan pendidikan khusunyaoleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehmasyarakat kondisinya berbedabeda.

Terdapat satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh masayarakat yangmengelola dana dalam jumlah besar tetapi tidak sedikitpula yang mengelola dana dengan sangat terbatassehingga jika nilai kelola dana sumbangan pendidikandibawah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) harusdengan akuntan publik hal ini membebani satuanpendidikan tersebut.

., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Managing Partner Kantor Akuntan Publik Achmad,Rasyid, Hisballah & Jerry (KAP ARH & J)tempat tinggal Jl.Cipinang Elok Blok AB 8 RT. 009 RW.010 Cipinang MuaraJatinegara Jakarta Timur; Dalam hal ini memberikankuasa kepada Nabil, S.H.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :128/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 November 2017.MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya.DALAM HAL PENUNDAAN1.Mengabulkan Permohonan Pembanding / Penggugat tentang penundaanKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin Akuntan Publik Achmad RodiKartamulja tertanggal 17 April 2017.Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan penundaanKeputusan Menteri

Keuangan Republik/Indonesia Nomor447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin,Akuntan Publik Achmad RodiKartamulja tertanggal 17 April 2017sampai adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap.

JKTyang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;Menimbang, bahwa putusan Tingkat Pertama harus dikuatkandengan pertimbangan hukum pada intinya bahwa berdasarkan pasal 53 ayat1 dan penjelasannya Undang Undang No. 11 tentang Akuntan Publik,seharusnya melakukan upaya administrasi terlebin dahulu, dimana hal tersebut belum dilakukannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum. tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Publik Drs.

yang disepakati berdasar standarauditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Nomor 976 K/Pdt/2017adalah pertimbangan yang hanya mengambil sepotongsepotong/tidaklengkap isi dari Bukti T9 sehingga pertimbangannya menjadi ...dan dalamaudit kantor akuntan publik tidak melakukan perikatan audit berdasarkanstandar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia(IAPI), sehingga akuntan publik tidak mengeluarkan pendapat...

Dengan demikian audityang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ec. Gusti Mahfudz terhadaparus penerimaan dan pengeluaran kas CV Subur Jaya Bersaudara adalahaudit yang telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI,yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kantor Akuntan Publik Drs.

publik Drs.

Izin Akuntan Publik : 04.1.0940.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggallaporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs. HaryantoSahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.4. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekantanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs.Haryanto Sahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.5. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danHal. 36 dari 54 hal.

Izin Akuntan Publik : 98.1.0202.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2011 Per31 Desember 2011 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Yusuf, Mawar danSaptoto tanggal laporan 9 Februari 2012 yang ditandangani olehRudi Hartono Purba No. Izin Akuntan Publik : AP.O601.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Izin Akuntan Publik : AP. 0228Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2013 Per31 Desember 2013 yangdibuat oleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan28 Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto,M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP. 0228.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

supplier terkait dengan penagihanatas reimbursement,Rekap/daftar sales yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa beserta akunpencatatannya;Invoice serta Faktur Pajak yang diterbitkan atas down payment,Invoice yang diterbitkan atas reimbursement beserta data pendukung atas siteacquisition,Rekening koran atas penerimaan kredit di rekening koran sebesar Rp.16.500.000,00,Invoice beserta rekening koran beserta korespondensi atas pengembalian uang darivendor;Laporan Audit Tahun 2005 dan 2006 dari Kantor Akuntan

pekerjaan serta buktipembayaran yang terjadi di tahun 2007 atas biaya akrual di tahun 2006,Laporan Keuangan audit tahun 2006,Kertas kerja penyusunan laporan keuangan audit,List of audit adjustment tahun 2006,Bukti pendukung terkait dengan audit adjustment dan reclassification atas employeetravel claim beserta jurnal pencatatannya,Rincian atas akunakun pembentuk accrued expense,Invoice, purchase order, kontrak, bukti pembayaran dari jurnal pencatatan,Laporan Audit Tahun 2005 dan 2006 dari Kantor Akuntan

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa dari penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta buktibuktiyang dikemukakan dan keterangan para pihak dalam persidangan dapat diketahuisebagai berikut :bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh akuntan publik yangindependen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan denganpendapat wajar tanpa pengecualian;bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa yang termasuk dalam posAccrued expenses sebesar US$ 20,371,780.00

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa setelah meneliti buktibukti pendukung tersebut, Terbanding berpendapatsebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menunjukkan 14 (empat belas) buah voucher senilai US$21,463.

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding sertabuktibukti pendukung dan keterangan para pihak dalam persidangan dan jugamemperhatikan hasil penelitian bersama yang dilakukan Terbanding dan PemohonBanding atas buktibukti pendukung tersebut, Majelis berpendapat dapat meyakiniperhitungan selisin kurs yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPTTahunan PPh Badan tahun 2006;bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis

Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan publik;3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Terminal Utama Makassar) wajib menyampaikan LaporanKeuangan yang benar yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atasposisi keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan padatahun 2013 dan tahun 2014;2) Bahwa Dewan Komisaris Perseroan, PT Terminal Utama Makassar,diwajibkan untuk membubuhkan pula tanda tangannya pada LembarPerjanjian Kontrak (baik perjanjian yang baru disusun menjadi sebuahbuku maupun perbaikan,;3) Penggugat tidak berada dalam keadaan lalai membayar tunggakan atauhutang

dan membayar dimuka atas biaya administrasi;Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan Laporan Keuangan, yangdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atas posisi keuangan 2 (dua) tahunterakhir (tahun 2013 dan 2014) dengan alasan :1) Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, Penggugat hanyamenyampaikan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik, untukLaporan Keuangan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor AkuntanPublik ARMANDIAS No : 092a/TDRARD/AQS/VII/14 bertanggal Jakarta22 Agustus 2014, sedangkan

Laporan Keuangan Tahun 2014 tidak ada;2) Bahwa meskipun Penggugat hanya menyerahkan Laporan KeuanganTahun 2013 namun Tergugat tetap meminta konfirmasi atas Laporantersebut ke Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS danpermintaankonfirmasi Tergugat telah di jawab oleh Kantor Akuntan PublikARMANDIAS melalui Surat No. 100/SKSRD/IX/15, perihal : Konfirmasiatas Laporan Auditor Independen bertanggal Jakarta, 18 September2015, yang akan pokoknya berisi penegasan bahwa Laporan AuditIndependen No : 092a/TDRARD/AQS

Publik ARMANDIAS, tetapi bukti T.2tersebut dibantah oleh bukti T.3 Tergugat yang isinya, bahwa mengkonfirmasilaporan Auditor Independen No: 092 a/TDRARD/AQS/VII/14.

Tanggal 22Agustus 2014, mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs, ARMANDIAS tidakpernah mengeluarkan laporan Audit Keuangan atas nama perusahaan PT.Terminal Utama Makasar. Bahwa dalam perjanjian perusahaan dan pernyataankembali perjanjian kredit hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang komisaris,padahal seharusnya ditanda tangani Dewan Komisaris 2 (dua) orang sesuaidengan ketentuan dalam akte pendirian PT.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlahRp.179.666.666, (seratus tujuh puluh sembilanjuta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratusenam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiaya tersebutdidukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk

Bahwa isi isi Amar Putusan yang bertentangan satu samalain adalah yang berbunyi sebagai berikut Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiayatersebut didukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya; Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk melakukan verifikasi terhadap biaya biaya yangtelah dikeluarkan

adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan.Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejakPutusan Majelis dibacakan.

melaluiKuasa Hukumnya dengan Surat No.097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal Pengajuan Kantor Akuntan Publik,mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli,Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS & D) sebagaiAkuntan Publik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isi Putusan BASYARNAS, untuk disetujuiPEMOHON ( Bukti P 8);(6) Menanggapi Surat TERMOHON Il tersebut, PEMOHONmelalui Kuasa Hukumnya atas dasar itikad baikmenyampaikan Surat Ref.

No.097/HIS/ASBSM/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihalPengajuan Kantor Akuntan Publik, dimanaTERMOHON II mengajukan Kantor Akuntan Publik(KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukanverifikasi sesuai Putusan BASYARNAS.Surat Kuasa Hukum PEMOHON Ref. No.

MM selakuSupervisor pada Kantor Akuntan Publik S. Bharata berkedudukan diJl. H.

publik.

, lalu dimana letakobjektifitas dari kinerja seorang akuntan publik, belum lagi persoalan independensi dariseorang akuntan publik dalam menjalankan audit investigasi?

Minerina Bhakti kepada pihakTergugat (Kantor Akuntan Publik Drs. S.

Penggugat terhadap hasil kerja audit forensik yang telah dilakukanoleh Pihak Tergugat selaku akuntan publik, akhirnya menimbulkan ketakutan denganmelakukan penyerangan secara membabi buta terhadap pihak akuntan publik(Tergugat), dengan mendalilkan seolaholah Pihak Tergugat, selaku akuntan publik telahmelakukan perbuatan wanprestasi dalam melakukan pekerjaan perjanjian auditinvestigasi terhadap utang PT.

Menurut KPP WP Besar Satu, besamya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkan3.2.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi kami harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25pada laporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Pendapat kami tersebut telah sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan karena ketentuanmengenai penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK.03/2008 TIDAK MENGHARUSKAN penggunaanlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.2.1.7.

Publik.