MENGADILI:DALAM EKSEPSI:-Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atau legal standing
DALAM POKOK PERKARA:1.Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.456.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kompetensi untuk mengajukan gugatan (legal standing); II. DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Dalam Eksepsi-Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;Dalam Pokok Perkara 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 422.000,- ( Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah ) ;

Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;5.

Standing ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor : 9Tahun 2004 menyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan ataurehabilitasi ;Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu

Standing dan eksepsi mengenaiGugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscuur libel) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima,maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakanditerima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Perkara

dan menjadi satukesatuan dengan berkas perkaranya ;Mengingat, ketentuan pasalpasal dalam Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsie Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugattidak memiliki Legal

Standing ;Dalam Pokok Perkara1.

Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing in judicio dalam perkara ini. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Mengadili

Dalam eksepsi

• Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon terkait legal standing pemohon

Dalam pokok perkara

• Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
• Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

M E N G A D I L I:Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing (Persona Standi In Judicio);Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI: - Menerima Eksepsi Tergugat tentang legal standing Penggugat; DALAM POKOK SENGKETA; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000;- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

UDI CIPTINI, M.Pd, N.LP: 131272435 untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa;TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi:Orang atau. badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikanoleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarKeputusan

N.LP: 131272435 terhitung mulai bulanJuni 2008, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mempunyai legal standing atas gugatan tersebut. ;TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN; Bahwa surat keputusan obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal17 November 2016 dengan cara diambil sendiri oleh Penggugat di ruangKepala BAUK oleh Drs. Sutikno, Msi.

Mengenai hal ini, kami uraikan secara panjang lebar pada uraian berikutnya;Berdasar pada alasanalasan tersebut di atas, jelas bahwa Penggugattidak mempunyai Legal Standing dalam sengketa ini, dan gugatanPenggugat Niet Onvantkelijke Verklaard (NO).; Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUNSMG 3. TENGGANG WAKTU;Sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun1986jo.

Berdasar alasantersebut maka jelas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalamperkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan Niet Onvankelijk Verklaard;Atas eksepsi Tergugat, Penggugat membantahnya dengan alasan bahwaakibat tidak pernah disampaikan secara sah dan patut obyek sengketa,telah mengakibatkan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.46140/A.4.6/KP/2009, maka Penggugat telah dirugikan antara lain; a.

standing Penggugat, karena Majelis Hakimberpendapat bahwa eksepsi tentang legal standing Penggugat berkaitandengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadapterbitnya obyek sengketa, mengingat Hukum Peradilan Tata Usaha Negaramenganut azas point dinterest point daction yang berarti hanya orang yangmempunyai kepentinganlah yang dapat menggugat; Halaman 46 dari54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUNSMGMenimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyaikepentingan yang

------------------------------------------- MENGADILI -----------------------------------------Dalam Eksepsi:--------------------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 Mengenai Penggugat tidak punya Legal standing ; -----------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara:-------------------------------------------------------

Penggugat Tidak Punya Legal Standing (Persona Standi inJUCICIO) j~== == n= ane ann enna nnn nnn nnn nnnHalaman 23 dari 68 hal Putusan Nomor : 021/G/2016/PTUN.Smg.Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugatdalam mengajukan gugatan memperhatikan legalitas kepemilikan Sdr.Witodinoyo terhadap tanahtanah tersebut di atas, sebagaimana diakuisendiri oleh Penggugat termaktub dalam gugatan Penggugat halaman 7angka 12 bahwa tanahtanah berasal dari konversi pembukuan C No.501 atas nama Kadam

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) ; --------------------------------------------- DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ; --------------------------------------------------------------------------2.

Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan (legal standing) Penggugat;II. Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;III. Dalam Pokok Sengketa:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa olehTergugat yakni:a. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayahIUP Eksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARANOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.

Tentang Kedudukan Hukum ( Legal Standing Penggugat):Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: Orang atau Badan HukumPerdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itudinyatakan batal

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING 16.Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN telah mengatur tentangkualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaiberikut:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

M e n g a d i l iDalam eksepsi : -------------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Berkwalitas (Legal Standing sebagai Penggugat); -----------------------------------------------------Dalam pokok perkara : ----------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ---------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar

MENGADILIDALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai Kualitas, Kapasitas atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan;----------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-------------------------------------------------------------1.

----------------------------------------- M E N G A D I L I : ------------------------------------DALAM EKSEPSI ---------------------------------------------------------------------------------Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang legal standing Penggugat ; -----DALAM POKOK PERKARA -------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; ------------------------------------2.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
3. Membebankan ongkos perkara kepada pemohon sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Dalam Eksepsi:----------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tentang tidak adanya kepentingan Penggugat (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan;-------------------------------------------------------------- Dalam Pokok Perkara :-------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;---------------------------------2.

Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan;a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 8Kelurahan Pulau Karam tanggal 09 April 2012 Surat Ukur tanggal 27 April 2011 Nomor00021/2011 luas 5.709 M atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian18Pertahanan RI TNIb.

PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT (LEGALSTANDING); 7 22 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnBahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (legal standing) untukmengajukan gugatan, karena Penggugat tanpa hak menempati tanah milik TNI AD terletak diJalan Teratai, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Yuliar Joni selaku orangtuaPenggugat, dimana dalil substansial gugatan Penggugat mengenai sengketakepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidakberwenang mengadili melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;2 Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat (Legal Standing);e Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (legal standing)untuk mengajukan gugatan, oleh karena Para Penggugat tanpa hak menempati tanahmilik TNI AD terletak di Jalan Teratai

Standing), karena Penggugat (YayasanITTR Yuliyun) 0.ITTR Yuliyun) tidak dapat membuktikan apakah Yayasan ITTR Yuliyun yang dahulu YayasanITTR, milik pribadi Alm.

Standing haruslahdikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi1, tentangPenggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan dikabulkan, maka terhadapeksepsi lainnya dari Tergugat, Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat II Intervensi2 tidak perludipertimbangkan lagi;Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan olehkarena

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.007.000,- (tiga juta tujuh ribu rupiah);

M E N G A D I L I :Menyatakan Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN. Pbr.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir Rp.2.221.000,-(Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN PbrTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang bahwa, Para Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokokperkara juga mengajukan eksepsi ;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatanPenggugat, Jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak yang bersengketa makasebelum mempertimbangkan gugatan, eksepsi dan jawaban dari Tergugat, terlebihdahulu Majelis akan mempertimbangkan Legal

standing Penggugat dalam perkaraAquo ;Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalillkan bahwa objeksengketa adalah Jalan Umum yang dikuasai oleh para Tergugat secara melawanhukum, yaitu dengan mendirikan bangunan permanen dan memagar objek sengketadengan pagar berduri ;Menimbang bahwa,Pengertian Jalan umum menurut Majelis Hakim adalahjalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang digunakan oleh masyarakat untuklalu lintas orang atau kendaraan ;Menimbang bahwa,Jalan umum tersebut digunakan

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara pribadi atas dalilJalan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak punya legalHalaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Pbrstanding untuk maju sendiri menggugat sebuah fasilitas milik public walaupun adakerugian Penggugat dalam perkara aquo ;Menimbang bahwa, akan berbeda halnya kalau Penggugat mendalilkan bahwaobjek sengketa adalah satu satunya akses jalan menuju kerumah milik Penggugat,maka Penggugat punya legal

standing untuk mengajukan gugatan karena adanyaaturan dalam hukum perdata tentang hak pekarangan, dan itupun kalau memang tidakada jalan lain lagi yang bisa dilalui lagi oleh Penggugat menuju rumahnya, karenadalam hal ini hanya yang dirugikan hanya Penggugat sendiri;Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak punyalegal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka dengan demikiangugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya, eksepsidan

Menyatakan Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatandalam perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN. Pbr.2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.

DALAM EKSEPSI: ----------------------------------------------------------------------Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak berhak/tidak memiliki legal standing; -----------------------------------------------II. DALAM POKOK SENGKETA: -------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; --------------------------2.

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai hak/Legal Standing; 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegasseluruh dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal / tidak sah objekperkara yaitu Sertipikat Hak Milik No.121/ Kel.

ada penetapan pembagian warisan dari Pengadilan Agama, dan suratkuasa tertanggal 1 Desember 2014 hanyalah surat kuasa umum, dan itupuntidak dilampirkan pada surat kuasa khusus dalam perkara a quo;5 Bahwa disamping hal tersebut di atas, fisik tanah yang didalilkan olehPenggugat dengan dalil dasar hak Akta Jual Beli No. 482/SH/1979tertanggal 27 Desember 1979 atas nama Almarhum Buchari Saleh adalahtidak jelas letaknya, tidak jelas batas sempadannya, maka terbukti ParaPenggugat tidak mempunyai hak/legal

standing untuk mengajukan gugatana quo dengan dalil haknya telah dirugikan atas diterbitkannya objekperkara aquo, oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolak dan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;b.

Standing untuk mengajukan gugatandengan dalil bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkaraini didasarkan atas Surat Kuasa umum, (bukan Surat Kuasa Khusus)bertanggal 1 Desember 2014 dari 2 (dua) orang saudaranya bernamaMirwanis dan Raudho Liza, yang mana Penggugat dan saudaranya tersebutbelum mendapatkan penetapan pembagian warisan oleh PengadilanHalaman 43 dari 56 halaman.

Selain itu, dalil Penggugat yang mendasarkanhaknya pada Akta JualBeli No. 482/SH/1979 tertanggal 27 Desember 1979atas nama Buchari Saleh, tidak jelas letak dan sempadannya, maka terbuktiPenggugat tidak mempunyai hak/legal standing yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa in litis, oleh karenanya Gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima;b Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatansebagaimana Eksepsi Tergugat Intervensi pada angka

DALAM EKSEPSI:- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengenai legal standing Penggugat;II. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.983.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

;Bahwa Ahli menyatakan Kedudukan seorang subjek hukum baik itusubjek hukum orangpribadi, maupun badan hukum terkait dengandapatkah mengajukan gugatan dalam perkara di pengadilan tata usahanegara, karena tidak semua subjek hukum dapat mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara;Siapa yang boleh menjadi legal standing dalam perkara dengan objeksengketa dua putusan Bupati Maluku Tenggara baik itu nomor 373ataupun 375 tahun 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan duakepala ohoi Baik Ohoi Banda

standing dan bisa dikatakankepentingannya dirugikan, sehingga saya berpendapat bahwa jikakeputusan Bupati Maluku Tenggara yang dalam perkara a quo adalahberkaitan dengan pengangkatan kepala Rasthap maka penggugatmemiliki legal standing tetapi kita mempersoalkan perkara a quo adalahpengangkatan pemberhentian 2 (dua)Ohoi dengan marga yang berbedakarenaitu saya menegaskan bahwa pengugat dalam perkara a quo tidakmemiliki legal standing karena tidak ada kepentingan yang yang dialamioleh Penggugat;Bahwa

Ahli menyatakan Dalam penegasan objek sengketa putusan 373dan 375 tentang pengangkatan dua kepala Ohoi Banda Efruan dan OhoiMun Ohoi Tadium saya tetap berpendapat bahwa penggugat tidakmemiliki legal standing menggugat karena tidak dirugikan dalam prosespengangkatan mulai dari mata rumah atau keluarga yang punya haksehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatandalam perkara ini;Bahwa Ahli menyatakanBahwa sumber hukumnya ada pada perdanomor 3 maupun nomor 4 di dalam Perda Nomor 4

Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat; Bahwa pada pokoknya Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhisyarat (diskualifikasi in persona) untuk bertindak sebagai Penggugat danbukan pihak yang memberikan rekomendasi, maka dalam perkara a quoberarti pula tidak ada hubungan hukum dengan kedua Kepala Ohoidimaksud; Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Anggota KepolisianRepublik Indonesia. Apa sangkut paut seorang Anggota Polri denganobjek sengketa.

Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan apakahPenggugat memiliki kepentingan untukmengajukan gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa2?

MENGADILI:

1. Menyatakan Kuasa Tergugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Negara.