Tergugat / Terbanding I untuk mencabut Keputusan Bupati Sumenep No. 188 / 720 / KEP / 435.013 / 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Atas Nama Suparman, SPdi, Kecamatan Talango (VI) Nomor Urut 2 Desa Poteran, terbit tanggal 16 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding I ; ------------------------ Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding I untuk memerintahkan kepada Panitia Pilkades Desa Poteran atau Panitia Pilkades Desa Poteran yang baru untuk melakukan proses pemilihan

ulang Kepala Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------------------

Tergugat / Terbanding ; Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabutKeputusan Bupati Sumenep No. 188 / 720 / KEP / 435.013 /2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Atas Nama Suparman, SPdi, Kecamatan Talango (V1)Nomor Urut 2 Desa Poteran, terbit tanggal 16 Desember 2014yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding ; Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untukmemerintahkan kepada Panitia Pilkades Desa Poteran atauPanitia Pilkades Desa Poteran yang baru untuk melakukanproses pemilihan

ulang Kepala Desa Poteran KecamatanTalango Kabupaten Sumenep sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.250.000.

Dalam Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Ruan Ilir agarmelibatkan Pengawas Tingkat Kabupaten yang terdiridari : Bagian Hukum Setda, BPMPD, BagianPemerintahan Setda, Kantor Satuan Polisi Pamong Prajadan Kantor Kesbang Polinmas Kabupaten BatangBahwa Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan atas dikeluarkannyaSurat Bupati Batang Hari No.700/0224/BHK yang dilaksanakan olehTergugat selaku. Camat Maro Sebo Ulu dengan mengeluarkan surat No.700/023/Pem. tertanggal 20 Januari 2012.

Dan juga secara hukum surat yang dikeluarkan Tergugat selakuCamat tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karenasurat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlakutentang Aturan Pemilihan Ulang Kepala Desa.

(Sesuai dengan 17.Bukti T17: Surat Ketua BPD Sungai Ruan Ilir ditujukan kepada CamatMaro Sebo Ulu, Kepala BPMPD, Kabag Hukum, Kakan KesbagPollinmas, Kades Sungai Ruan Ilir dan Ketua Panitia PilkadesSungai Ruan Ilir beserta anggota Nomor. 141/18/BPD/SRI/02/2012, tanggal 15 Februari 2012, perihal tindak lanjuttentang pemilihan ulang calon Kades Sungai Ruan Ilir.

bisa dilaksanakan,sepanjang BPD selaku penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa telahmenentukan sikap terkait Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada 17November 2011, dengan secara konsekuen melaksanakan amanat dari ketentuanPasal 24 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 7Tahun 2006, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2006, ataupun melalui mekanismePembentukan Peraturan Desa tentang Pemilihan

Ulang Kepala Desa secara tersendiri,sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6Tahun 2006, mengingat pengaturan mengenai Pemilihan Ulang Kepala Desa tidakdiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2006;Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Tergugat tentang GugatanPenggugat Kabur karena objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negaradan tidak memenuhi rumusan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun2009, telah terbukti, maka eksepsi

Selain daripada itu, Menteri tidakmelaksanakan pemilihan ulang, tetapi nekat melawan hukum mengeluarkanSK Nomor 153, tanggal 9 Mei 2012 mengangkat Dr. Surial Mofu, S.Pd.,M.Ed., M.Phi. sebagai Rektor UNIPA periode 20122016. Jika segeradilakukan pemilihan ulang ketika itu, Pemohon optimis menang dengansuara terbanyak, karena peserta pemilihan ulang hanya dua orang yaituPemohon dan Dr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P.).

Merlyn Lekitoo, M.P., telah mengikutipenerapan Pasal 1 sampai Pasal 19 dari Permenristekdikti RI tersebut.Karena pemilihan ulang tidak dilakukan, tetapi Menteri langsung melawanhukum mengangkat Tergugat Intervensi 2 menjadi Rektor(Pemohon menilaisebagai melawan hukum jilid 2).

Oleh sebab itu dan karena pemilihan ulang tidak dilakukan, makaPemohon adalah calon rektor dengan suara terbanyak 12, sedangkanDr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P. memperoleh lima suara pada saat pemilihantanggal 10 Januari 2011, merupakan dalil yang tidak berdasar. Hal inikarena merupakan hak Menteri untuk memberikan suara pada siapapundalam pemilihan Rektor, dan tidak harus pada Pemohon.

------

ulang Kepala Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat periode 2018-2024 sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Ulang Kepala Desa Karangbahagia,untuk itu perkenan kiranya Tergugat uraikan sebagai berikut : a.

Bahwa, keinginan Para Penggugat sesuai Petitum dan Positanya hanyakarena adanya dugaan kecurangankecurangan dan selisin perolehansuara dalam proses hasil pemilihan Kepala Desa Karangbahagia,merupakan dinamika politik dan demokrasi pemilihan di dalammasyarakat desa karangbahagia, menurut ketentuan sebagaimanadimaksud UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaiground normnya, terhadap pemilihan ulang tidak diatur adanyaPemungutan Suara Ulang dan/atau setidaktidaknya Pemilihan Ulangkhususnya

Kalaupun ada ketentuan tentang Pemilihan ulang dan/atau Pemumutansuara ulang, sebagaimana dimaksud Pasal 112 UndangUndang NomorHalaman 41 dari 136 halaman Putusan Nomor :87/G/2018/PTUN.BDG1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilinan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang,dalam perkara

Sehingga keinginan ParaPenggugat sesuai Posita dan Petitumnya tidak didukung denganPosita Para Penggugat tersebut diatas, justru berbanding Terbalikdengan faktafakta hukum yang ada terkait dengan pemilinan kepaladesa in case, serta tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2)Pasal 112 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 diatas.Dengan demikian atas Posita pada poin angka 49 dan Petitumnya padapoint angka 4 terkait dengn Pemilihan Ulang Kepala Desa Karangbahagia,hal. 15 adalah Petitum yang tidak berdasarkan

KenapaTergugat dijadikan Tergugat dalam perkara a quo, apalagi apa yang dimintaatau dituntut dalam petitum angka 4 mengenai : Halaman 53 dari 136 halaman Putusan Nomor :87/G/2018/PTUN.BDGMemerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang KepalaDesa Karangbahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berkaitan dengan petitum Para Penggugat tersebut kiranya Tergugat IIIntervensi tanggapi agar jangan sampai menimbulkan kerancuan dalampelaksanaan

untukmembicarakan rencana menggunakan surat suara sisa pada PengumutanSuara Ulang di Kampung Sewenui Distrik Raimbawi pada hari Rabu tanggal26 Juli 2017.Hal 2 Putusan No.69/Pid Sus/2017/PT JAPe Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS KampungSewenuisebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan ) pemilih, jumlahSurat Suara cadangan (2,5%) sebanyak 15 lembar sehingga jumlah suratsuara Saat itu sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) lembar.e Bahwa setelah pemilih yang datang untuk melakukan Pemilihan

ulang danmenggunakan hak pilinnya yaitu sebanyak 168 (seratus enam puluhdelapan) orang dan masih tersisa 400 (empat ratus) lembar surat suaramaka sesual pembicaraan awal antara TerdakwaTerdakwal.

ZAKEUS SIBURI Alias SAKEUS untukmembicarakan rencana menggunakan surat Suara sisa pada PengumutanSuara Ulang di Kampung Sewenui Distrik Raimbawi pada hari Rabu tanggal26 Juli 2017.e Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS Kampung Sewenuisebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan ) pemilih, jumlah surat suaracadangan (2,5%) sebanyak 15 lembar sehingga jumlah surat Suara saat itusebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) lembar.e Bahwa setelah pemilih yang datang untuk melakukan Pemilihan

ulang danmenggunakan hak pilinnya yaitu sebanyak 168 (seratus enam puluhdelapan) orang dan masih tersisa 400 (empat ratus) lembar surat suaraHal 4 Putusan No.69/Pid Sus/2017/PT JAPmaka sesual pembicaraan awal antara TerdakwaTerdakwal.

Desa pada tanggal 28Desember 2009 tanpa mengikutsertkan Para Penggugat sebagai pemilih yangsah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep ;Bahwa dengan dihalanghalanginya Hak Para Penggugat dalam melakukanhak pilihnya sebagai Warga Negara Yang Baik dan sebagai Warga DesaSendang yang sah menurut hukum, maka Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSendang, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yang dilaksanakanTergugat pada tanggal 28 Desember 2009 tidak sempurna dan belum selesaisampai dengan terlaksananya Pemilihan

Ulang Terbatas ;Bahwa dengan tetap melaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Sendang tanpamengikutsertakan hak pilih Para Penggugat, maka didapatlah suatu hasil yangberupa Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sendang dengan Nomor :141/13/435.412.104/BPD/2009, tanggal 30 September 2009 yang ditujukanpada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sendang yang salah satunyaberisikan sebagai berikut :11Bahwa pada pada tanggal 28 Desember 2009 telah dilaksanakan PemilihanKepala Desa Sendang yang bertempat di

hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa Sendang dan atausampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap(ingkracht) ; (Vide pasal 6 junto pasal 29 junto pasal 30)16 Bahwa Para Penggugat adalah sebagai warga yang mempunyai hak pilih yangsah dalam melakukan pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Sendang, akantetapi pada kenyataannya tidak diperkenankan oleh Tergugat untuk melakukanhak pilihnya, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis HakimPemeriksa perkara ini agar melakukan Pemilihan

ulang Kepala Desa Sendangsecara terbatas khusus untuk Para Penggugat (melakukan pencoblosan), makaberdasarkan ketentuan pasal 180 HIR mohon agar permohonan PemilihanKepala Desa Sendang yang diulang secara terbatas khusus untuk ParaPenggugat agar dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding,Kasasi maupun perlawanan dari Tergugat ;Berdasarkan alasanalasan uraian diatas, maka Para Penggugat memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Yth agar memanggil para pihakuntuk memeriksa

mempunyai hak pilih yangsah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sendang ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Pemilihan Kepala DesaSendang diulang secara terbatas khusus untuk Para Penggugat (melakukanpencoblosan) agar dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding,Kasasi maupun perlawanan dari Tergugat ;Menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sendang yang diadakan olehTergugat pada tanggal 28 Desember 2009 tidak sempurna dan belum selesaisampai dengan terlaksananya Pemilihan

bertukarnomor Whatsapp dan terus menjalin komunikasi hingga kemudian SaksiSAMSUL HUDA Bin DUL ASRI JOHAN mengutarakan ide serta memintadana kepada Terdakwa untuk membuat ketapel, bom bola hydrogen danbom bola karet dari ban bekas yang dilengkapi dengan butir mesiu agardapat meledak apabila ditembakkan/lIemparkan ke sasaran, yang akandipergunakan untuk menyerang aparat kepolisian dengan tujuan terjadinyakericuhan saat Pelantikan Presiden yang akan berlangsung tanggal 20Oktober 2019 untuk diadakan pemilihan

ulang calon Presiden.

ulang calon Presiden, untuk itu Saksi SAMSUL HUDABin DUL ASRI JOHAN sedang berupaya untuk mencari dana, setelahmendengar penjelasan Saksi SAMSUL HUDA Bin DUL ASRI JOHANselanjutnya Terdakwa tergerak memberikan bantuan dana sehinggamelakukan transfer tunai di konter handphone yang terletak di Jl.

Mewajibkan kepada Tergugat II untuk melakukan pemilihan ulang KepalaDesa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten5.

Ternyata salingberkaitan bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara tanggal 8 Juni2013 terjadi kegaduhan saksi calon kepala desa nomor urut 2 dan 3 mintadiadakan pemilihan ulang.

2 kemudian saksi memberikan suratsuara kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam bilik suara untukmencoblos dan setelah itu terdakwa keluar dan memasukan surat suara ke dalamkotak suara yang telah tersedia, kemudian terdakwa menuju tempat SilwanusTaihutu untuk diberikan tanda telah memilih, kemudian terdakwa keluar dariTPS;Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pemilihan, kemudian diberitahukanoleh saksi dari pasangan calon sanpurna, bahwa terdakwa melakukan coblos duakali;Bahwa dilakukan pemilihan

ulang pada hari itu juga setelah diketahui telahterjadi pencoblosan dua kali oleh terdakwa;Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;2.

dilakukandirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perludipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkanhalhal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa mencederai demokrasi di Kabupaten Maluku Tengah;Halhal yang meringankan :e terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;e terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;e telah dilakukan pemilihan

ulang di TPS 1 Desa Yafila ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat pasal 117 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganyang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negarayang Baru mengenai Pemilihan Ulang Kepala Desa Periode 20182024di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;5.

PALIyang terletak di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa V sedang mengantar adiknyakesekolah lalu diajak ikut unjuk rasa oleh Saudara Candra dengan carapayo nak milu kekantor Bawaslu Demo nuntut pemilihan ulang, lalusaudara Candra berkata kumpul terlebih dahulu dirumah Adi Warsitoyang saat itu adalah caleg DPRD yang tidak terpilih;Bahwa tujuan unjuk rasa tersebut agar pihak Bawaslu melakukan Pemiluulang di 2 (dua) wilayah;Bahwa sebelum menuju lokasi Terdakwa V berkumpul

PALIyang terletak di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;Bahwa sebelumnya Terdakwa VI diajak ikut unjuk rasa oleh saudaraCandra dan saudara Firman dengan berkata payo nak milu kekantorBawaslu Demo nuntut pemilihan ulang, kalo nak ikut besok pagi jam07.00 wib siapsiap lah;Bahwa tujuan unjuk rasa tersebut agar pihak Bawaslu melakukan Pemiluulang di 2 (dua) wilayah;Bahwa sebelum menuju lokasi Terdakwa VI berkumpul dirumah kediamanErwin Eriza Putra barulah berangkat menuju ke kantor Bawaslu;Bahwa kemudian

ulang,kalo nak ikut besok pagi jam 07.00 wib siapsiap lah, Terdakwa III DobiFebriansyah Bin Saharadin diajak ikut unjuk rasa oleh Saudara Darwi yangmenghubungi Terdakwa Ill melalui via telepon dan menyuruh Terdakwa.

Illmengantarkan para pengunjuk rasa yang ada didesa, dan jam 07.00 wib siapsiap lah, Terdakwa IV Solihin Bin Ojo diajak ikut unjuk rasa oleh Saudara SuaidiYusuf als Cecep dengan cara payo nak milu kekantor Bawaslu Demo nuntutpemilihan ulang, Terdakwa V Dani Saputra Bin Edison ketika sedang mengantaradiknya kesekolah lalu diajak ikut unjuk rasa oleh Saudara Candra dengan carapayo nak milu kekantor Bawaslu Demo nuntut pemilihan ulang, lalu saudaraCandra berkata kumpul terlebih dahulu dirumah Adi Warsito

yang saat ituadalah caleg DPRD yang tidak terpilih, Terdakwa VI Nanda Pratama Bin Khoirildiajak ikut unjuk rasa oleh saudara Candra dan saudara Firman dengan berkatapayo nak milu kekantor Bawaslu Demo nuntut pemilihan ulang, kalo nak ikutbesok pagi jam 07.00 wib siapsiap lah, dan Terdakwa VII Firman Bin Sapowidiajak ikut unjuk rasa oleh Saudara Yoyon yang mengakatakan Ado gawe dakdengan pegisok, milu kami be ke Pendopo ado acara makan ditanggung, rokokado dan Terdakwa VII pun menyetujuinya;Menimbang

atas Panitia Pemilinan Kepala DesaSumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Para Calon Kepala DesaSumurgede dan Badan Permusyawaratan Desa serta diketahui TripikaKecamatan Cilamaya Kulon telah bersepakat dan menandatangani SuratKeputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/Huk/PAN/2012, tanggal 30November 2012 yang memutuskan Pemilihan Kepala Desa Sumurgedepada hari Minggu tanggal 25 November 2012 untuk Periode PemilihanKepala Desa Tahun 2012 s/d 2018 dinyatakan Tidak Sah Dan DibatalkanDan Dilaksanakan Pemilihan

Ulang Kembali, namun = dalamkenyataannya Panitia Pemilinan Kepala Desa tidak melakukan pemilihanulang bahkan bukan pemilihan ulang yang terjadi melainkan PanitiaPemilihan melaporkan hasil pemilinannya kepada Ketua BadanPermusyawaratan Desa ; 13.Bahwa walaupun Saudara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)turut menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/Huk/Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUNBDGPAN/2012, tanggal 30 November 2012 yang isinya menyatakan "TIDAKSAH

kericuhankericuhan dari Para Calon dan pendukung Kepala Desa yangkalah, dengan pelemparanpelemparan bangku milik desa, ucapan katakata kotor,sehingga situasi dan kondisi saat itu tidak kondusif, dan pada saat itu para calonKepala Desa yang kalah (Para Penggugat), telah menyiapkan konsep SURATKEPUTUSAN BERSAMA Nomor : 141.1/Kep.01/Pan 2012 yang isi pokoknyaHalaman 27 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUNBDGmenyatakan Pemilihan Pilkades Sumurgede dinyatakan TIDAK SAH DANDIBATALKAN DAN DILAKSANAKAN PEMILIHAN

ULANG KEMBALI, dengankondisi yang tidak kondusif tersebut, maka pihak Panitia Pemilinan, BPD, Kepolisian,Danramil, menyetujui usul dari pihak Calon Kepala Desa yang kalah (ParaPenggugat) untuk mendatangani SURAT KEPUTUSAN BERSAMA Nomor : 141.1/Kep.01/Pan 2012 tertanggal 30 November 2012 5Bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut dibuat dalam kondisi yang tidak kondusifoleh Para Calon Kepala Desa yang kalah (Para Penggugat) serta tidak diikutkannyaTergugat II Intervensi dalam permasalah tersebut, maka

No. 04 P/HUM/2002(4)(5)(6)Bakal Calon Terdaftar yang memperoleh suara sampai urutan 12 namadinyatakan sebagai Bakal CalonApabila terdapat jumlah suara sama untuk menetukan dua belas besar BakalCalon maka dilakukan pemilihan ulang terhadap jumlah suara yang samatersebut;Kartu suara dinyatakan tidak sah karenaa. Memilih lebih atau kurang dari 12 nama;b. Mencantumkan nama lain; selain namanama Bakal Calon Terdaftar;c.

sebagai PasanganCalon terpilih.Dalam hal perhitungan suara ternyata tidak ada Pasangan Calon yangmemperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasalini, maka diambil dua Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih banyakdari Pasanganpasangan Calon yang lain, dan kemudian dilakukan pemungutansuara ulang untuk memperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan suaraterbanyak;Apabila terdapat jumlah suara yang sama terhadap urutan kedua, maka untukmenetukan urutan kedua tersebut diadakan pemilihan

ulang terhadap suarayang sama tersebut.Hal 19 dari 28 hal Put.

Penyempurnaan atas ketentuan tersebutdilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 24 PeraturanPemerintah No. 151, menyatakan apabila hasil perolehan suara belum mencapaisetengah ditambah satu, diambil 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suaraurutan terbesar pertama dan kedua dan kemudian dilakukan pemilihan ulang untukmemperoleh suara terbanyak.B.8 Bahwa terdapat cukup alasan hukum bagi pemohon untuk menyatakan bahwatindakan DPRD Propinsi Banten dalam melakukan revisi tersebut tidak

Pemilihan ulang Presiden RI satu paket mandat (haluan)PANCASILA Supremasi Keadilan dan mandat rakyat, by name byaddress. In casu, S MPR RI dapat menetapkan Presiden RI Ir.

Memerintahkan Tergugt untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Dayu, Kecaniatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur seStialbsgedengan peratyran perundangundangan yang berlaku; A5.

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang KepalaDesa Serentak Gelombang Il (Kedua) Periode 20182024, DesaPangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,Provinsi Riau, khusus di TPS 02 dan TPS 04 Desa Pangkalan Panduk,Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, palinglama 3 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;5.

Permasalahan pada TPS 01 sudah diselesaikansesuai ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan, sehingga tidakdapat dijadikan alasan untuk mengadakan pemilihan ulang.

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan Pemilihan Ulang antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;