Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati LembataNomor 463 Tahun 2020 tentang Pembebasan Dari Jabatan sebagaiSekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenLembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S.Sos, M.Si., NIP.19720115 2000031 007 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat/IV.b, tanggal 10 September 2020; 4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Lembata Nomor463 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dari Jabatan SebagaiSekretaris Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KabupatenLembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S. Sos. M.si, NIPPutusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal5 dari 10 Hal19720115 200003 1 007, Pangkat/Golongan Ruang Pembina TingkatIV.b. tanggal 10 September 2020 53.

Pembebasan Dari Jabatan a.n.Drs.

WAHYA NIP.196007161989031007 Yang Ditetapkan pada Tanggal 4 Maret2019;3) Mewajibkan TERGUGAT untuk ~~ mencabut KeputusanTERGUGAT/ GUBERNUR BANTEN Nomor: 821.2/KEP.50BKD/ 2019 Tentang Pembebasan Dari Jabatan a.n.

Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (NietOntvankelijk verklaard);TENTANG PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN1.Menyatakan, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objeksengketa berupa Keputusan GUBERNUR BANTEN Nomor : 821.2/KEP.50BKD/ 2019 Tentang Pembebasan Dari Jabatan a.n. Drs.

WAHYA NIP.196007161989031007 Yang Ditetapkan pada Tanggal 4 Maret 2019, sah danberharga, serta telah dijalankan, menurut kepastian hukumnya;Menolak permintaan Penggugat untuk menunda, pelaksanaan ataupemberlakuan Keputusan GUBERNUR BANTEN Nomor : 821.2/KEP.50BKD/ 2019 Tentang Pembebasan Dari Jabatan a.n. Drs.

(Fotokopi Ssesualdengan aslinya);Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.1/KEP.11BKD/2019 Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. HaerulMufti, S.IP.,, M.Si. NIP. 19740103 200112 1 002, padaTanggal 8 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.1/KEP.12BKD/2019 Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. OktiAndayani, S.Pd., M.Si. NIP. 19711004 20011 2 2002, padaTanggal 8 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Pj.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 0836/Pdt.G/2017/PA.TmK.Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atasnama PENGGUGAT, tanggal 26 Mei 2017, yang mana merupakan bagian takterpisahkan dari berkas perkara ini, Kemudian Majelis Hakim menyatakanbahwa perkara ini dapat diperiksa Secara prodeo atau cumacuma

Nomor: 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli1998;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuanketentuan yang terdapatdalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama KotaTasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama PENGGUGAT,tanggal 26 Mei 2017, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biayaperkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan

Pos Indonesia (Persero) tanggal 31Mei 2005 No. 1460/Dirop/0505 tentang Pembebasan daritugas/jabatan menjelang pensiun An. R. Sunarto Soediono, SE.Nippos : 951007350 ; Surat Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 31 MeiHal. 6 dari 20 hal. Put. No. 37 K/TUN/20072005 No. 1274/Dirut/0505 tentang Pelaksanaan Cuti Besar menjelangBT/MPP An. R. Sunarto Soediono, SE. Nippos : 951007350. yangbertitik tolak dari Keputusan Direksi PT.

Pos Indonesia (Persero) Nomor :1460/Dirop/0505 tanggal 31 Mei 2005 tentang Pembebasan daritugas/jabatan menjelang BT/MPP an. R. Sunarto Soediono, SE. Nippos :951007350 ;Dimana masa tugas Penggugat dipercepat dengan diharuskannya menjalanihak cuti besar selama 15 (lima belas) bulan sebelum bebas tugas/masapersiapan pensiun (BT/MPP) atau dengan kata lain dipaksa dirumahkan/dinon aktifkan secara semenamena (terselubung), sehingga menimbulkan :a.

Pos Indonesia (Persero) tanggal 31 Mei2005 Nomor : 1460/Dirop/0505 tentang Pembebasan dari tugas/jabatanmenjelang pensiun An. R. Sunarto Soediono, SE. Nippos : 951007350 ;Harus dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar kiranya berkenanmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah surat yang dikeluarkan :a.

Pos Indonesia (Persero)tanggal 31 Mei 2005 No. 1460/Dirop/0505 tentang Pembebasan daritugas/jabatan menjelang pensiun An. R. Sunarto Soediono, SE. Nippos :951007350) ;Mewajibkan kepada :a. Tergugat untuk mencabut berlakunya Surat Direktur Utama PT. PosIndonesia (Persero) tanggal 31 Mei 2005 No. 1274/Dirut/0505 tentangPelaksanaan Cuti Besar menjelang BT/MPP An. R. Sunarto Soediono,SE. Nippos : 951007350) ;b. Tergugat Il mencabut berlakunya Surat Pjs. Direktur Operasi PT.

Pos Indonesia (Persero) tanggal 31Mei 2005 No. 1460/Dirop/0505 tentang Pembebasan daritugas/jabatan menjelang pensiun atas nama R. SUNARTOSOEDIONO, SE. Nippos : 951007350 ;3. Mewajibkan kepada :a. Tergugat untuk mencabut berlakunya Surat Direktur Utama PT. PosIndonesia (Persero) tanggal 31 Mei 2005 No. 1274/Dirut/0505 tentangPelaksanaan Cuti Besar menjelang (BI/MPP) atas nama R.SUNARTO SOEDIONO, SE. Nippos : 951007350) ;b. Tergugat Il mencabut berlakunya Surat Pjs. Direktur Operasi PT.

OBYEK GUGATAN ; wan ee eee een nnn nnn ae ne enObyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan BupatiRembang Nomor : 862/053 /2016 tanggal1 Juli 2016 tentang Pembebasan dariJabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI diKabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat. ;B.

KEPENTINGAN PENGGUGAT ;Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari JabatanFungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI di KabupatenRembang yang diterbitkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat dirugikan baiksecara materiil yaitu tidak dapat melaksanakan jabatan Fungsional sebagaiPerawat Pelaksana sehingga Penggugat tidak memperoleh Tunjangan Fungsionalsebesar Rp. 240.000; ( dua ratus empat puluh

Hasil sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS KabupatenRembang tanggal 28 Desember 2015 ; 22502 22 noe notelah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 /2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan FungsionalPerawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI, NIP. 19771029200604 1 004, Pangkat Golongan Pengatur / llc Jabatan PerawatPelaksana, Unit Kerja di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembangkarena yang bersangkutan telah melakukan Perbuatan yang melanggarketentuan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor :862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari JabatanFungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI diKabupaten Rembang 5 22 222 non non non ron nn nnn enn nee nnn ne ne3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiRembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentangPembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama ALIACHMAD SUWINDI diKabupaten Rembang ;4.

Gatot Subroto Kav. 71 73, Pancoran, Jakarta Selatan, 12870,Indonesia dan menetapkan atas barang yang diimpor untuk dipakaidengan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggukeputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya PabeanTanjung Perak sesuai Surat Keputusan NomorKEP3388/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal 3 April 2014 telahdibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor559/KM.4/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pembebasan

2016tanggal O8 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.796.802.3081.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor untukdipakal dengan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggukeputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean TanjungPerak sesuai Surat Keputusan NomorKEP3388/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal O03 April 2014 telahdibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor559/KM.4/2014 tanggal 02 April 2014 tentang

Pembebasan Bea Masuk danPajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang BerdasarkanKontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Kepada JOB PERTAMINA MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atas keterlambatan menyerahkan PIBNomor : 061229 tanggal 24 Juni 2014 (PIB definitif) tidak berakibat batalnyakeputusan pembebasannya sehingga bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor yang harus dibayar nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Petugas KPPBCTMP Merak secara bebas menginterpretasikan bahwaSurat Kepala BKPM Nomor: 199/Pabean/PMDN/2012 gugur, karena Surat KepalaBKPM Nomor: 199/Pabean/PMDN/2012 mencantumkan tanggal penerimaanpermohonan Terbanding adalah 26 Juni 2012;bahwa berdasarkan Pasal 5A Peraturan Menteri Keuangan Nomor: /76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas ImporMesin Serta Barang dan Bahan Baku Untuk Pembangunan Atau

Bahan untuk Pembangunan atauPengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal;Surat Persetujuan Menteri Keuangan (Surat Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM)Nomor: 198/Pabean/2010 tanggal 17 Mei 2012 perihal Pemberian FasilitasPembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan yang BelumDirealisasir Impornya Untuk PT XXX Dalam Rangka PMDN;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.01 1/2012 tanggal21 Mei 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk serta Barang dan Bahan untukPembangunan atau Pengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal;Surat Nomor: 406/DirAP/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal PermohonanPerpanjangan Fasilitas Keringanan Bea Masuk sesuai Perolehan Tingkat KomponenDalam Negeri atas Investasi Mesin/Peralatan a.n.

September 2012;bahwa permohonan perpanjangan fasilitas pembebasan bea masuk PemohonBanding tidak memenuhi Pasal 5A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal Il ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 sehingga Surat BKPM Nomor: 336/Pabean/PMDN/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tidak berlaku untuk PIB Nomor: 801590tanggal 17 September 2012;bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Mesin Serta Barang dan Bahan Baku Untuk Pembangunan AtauPengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.011/2012 tanggal 21Mei 2012 yang mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan,menyebutkan:Ayat (1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8,Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri memberikanpersetujuan atau penolakan;ayat (2) Persetujuan

Pertani(Persero) Nomor : SK.161/ Pert.D/ SDM 20.1/ 2016 tanggal 14 April2016 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/ KaryawanPT.

Bahwa kemudian tindakan Tergugat dengan mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : SK.161/ Pert.D/ SDM 20.1/ 2016 tanggal 14 April2016 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/ KaryawanPT.

Pembebasan danPengangkatan Pejabat/ Karyawan PI.

Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT.

Petugas KPPBCTMP Merak secara bebas menginterpretasikan bahwaSurat Kepala BKPM Nomor: 199/Pabean/PMDN/2012 gugur, karena Surat KepalaBKPM Nomor: 199/Pabean/PMDN/2012 mencantumkan tanggal penerimaanpermohonan Terbanding adalah 26 Juni 2012;bahwa berdasarkan Pasal 5A Peraturan Menteri Keuangan Nomor: /76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas ImporMesin Serta Barang dan Bahan Baku Untuk Pembangunan Atau

Bahan untuk Pembangunan atauPengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal;Surat Persetujuan Menteri Keuangan (Surat Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM)Nomor: 198/Pabean/2010 tanggal 17 Mei 2012 perihal Pemberian FasilitasPembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan yang BelumDirealisasir Impornya Untuk PT XXX Dalam Rangka PMDN;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.01 1/2012 tanggal21 Mei 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk serta Barang dan Bahan untukPembangunan atau Pengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal;Surat Nomor: 406/DirAP/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal PermohonanPerpanjangan Fasilitas Keringanan Bea Masuk sesuai Perolehan Tingkat KomponenDalam Negeri atas Investasi Mesin/Peralatan a.n.

12 Oktober 2012;bahwa permohonan perpanjangan fasilitas pembebasan bea masuk PemohonBanding tidak memenuhi Pasal 5A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal Il ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 sehingga Surat BKPM Nomor: 336/Pabean/PMDN/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tidak berlaku untuk PIB Nomor: 801688tanggal 10 Oktober 2012;bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009tanggal 26 Nopember 2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor MesinSerta Barang dan Bahan Baku Untuk Pembangunan Atau Pengembangan IndustriDalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan No. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang mulai berlakusetelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan, menyebutkan:Ayat (1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8,Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri memberikanpersetujuan atau penolakan;ayat (2) Persetujuan

PetugasKPPBCTMP Merak secara bebas menginterpretasikan bahwa Surat KepalaBKPM Nomor: 199/Pabean/PMDN/2012 gugur, karena Surat Kepala BKPMNomor: 199/Pabean/PMDN/2012 mencantumkan tanggal penerimaanpermohonan Terbanding adalah 26 Juni 2012;bahwa berdasarkan Pasal 5A Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan BeaMasuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Baku Untuk PembangunanAtau

atauPengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal,Surat Persetujuan Menteri Keuangan (Surat Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM)Nomor: 198/Pabean/2010 tanggal 17 Mei 2012 perihal Pemberian FasilitasPembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan yang Belum DirealisasirImpornya Untuk PT XXX Dalam Rangka PMDN,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.011/2012 tanggal21 Mei 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/13.14.15.16.L7.18.19.20.21.22.23.PMK.011/2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk serta Barang dan Bahan untukPembangunan atau Pengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal,Surat Nomor: 406/DirAP/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal PermohonanPerpanjangan Fasilitas Keringanan Bea Masuk sesuai Perolehan Tingkat KomponenDalam Negeri atas Investasi Mesin/Peralatan a.n.

September 2012.bahwa permohonan perpanjangan fasilitas pembebasan bea masuk PemohonBanding tidak memenuhi Pasal 5A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal II ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 sehingga Surat BKPM Nomor: 336/Pabean/PMDN/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tidak berlaku untuk PIBNomor: 801606 tanggal 19 September 2012.bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang

Pembebasan Bea MasukAtas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Baku Untuk Pembangunan AtauPengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.011/2012 tanggal21 Mei 2012 yang mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggaldiundangkan, menyebutkan:Ayat (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal8, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menterimemberikan persetujuan atau penolakan,ayat(2) Persetujuan

Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan,khususnya diktum kedua angka 4 atas nama R.

PAS.149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan BersyaratYang Balum Dilaksanakan Tertanggal 16 Nopember 2011, khususnya padadiktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh AbdukMalik. IlPETITUM.

NomorPAS149.PK.01.05.06 TAHUN 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat YangBelum Dilaksanakan (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti P2. : Putusan Nomor: 02/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.Pst.tanggal 1 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;Bukti P3. : Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin Han25/01/XI1/2009, tanggal 3 Nopember 2009 untuk R.

PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat YangBalum Dilaksanakan tanggal 16 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan2 Bukti T2.: Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia R.I.

No.211/G/2011/PTUNJKT.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :PAS149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang BelumDilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdul Malik(bukti P1 = T1) ; Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 16Nopember 2011, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011.

29202 2222202 222251 Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo; 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.DALAM POKOK PERKARA : 2 20202 n nner nen nn cence ncn en cence1 Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; 2 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; 3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : JKTIDH/SKEP/50435/10 tanggal 27 Juli 2010 tentang

Pembebasan dan PenempatanJane Agnes Tampatty/523378; 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : JKTIDH/SKEP/50435/10 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pembebasan dan PenempatanJane Agnes Tampatty/523378; 5 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentangPemutusan Hubungan Kerja, sesuai permohonan Penggugat tanggal 22 MaretBahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, sampaidengan sengketa ini diputus di tingkat banding, pihak Tergugat/Terbanding tidakmengajukan

Setyabudi: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat undangan ke2 ralat dari KantorHukum Handiwiyanto & Associates untuk Oeng Johny Setyabudi: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Somasi dari Kantor HukumHandiwiyanto & Associates untuk Oeng Johny Setyabudi; 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 35/HGB/BPN.35.78/2015; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala DinasPengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor: 188.45/002PS/436.6.18/2015 tentang

pembebasan SIP atas rumah/bangunan,; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kKwitansi sewa rumahtanggal6 Maret 1989 dan tanggal 23 Maret 1991; 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Nomor 36; 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Hak GunaBangunan atas tanah seluas 434 m2 dan 374 m2, terletak di JalanSam Ratulangi Nomor 6 dan 8, Kelurahan Dr.

Putusan Nomor 1290 K/Pid/20201 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Somasi dari Kantor HukumHandiwiyanto & Associates untuk Oeng Johny Setyabudi; 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 35/HGB/BPN.35.78/2015; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala DinasPengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor: 188.45/002PS/436.6.18/2015 tentang pembebasan SIP atas rumah/bangunan; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi sewa rumahtanggal6

pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi 2006.38. 1 (satu) buku fotokopi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota CimahiPeriode 20042009. 39. 1 (satu) lembar fotokopi surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Nomor: 170/78/DPRD/IV/2006 Perihal Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2006 kepadaWalikota Cimahi tanggal 12 April 2006. 40. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaCimahi Nomor : 0O1.c/Kep.P/DPRD/I/2006 Tentang

Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal tanggal 26 Januari 2006.4ear. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaCimahi Nomor : 05.a/Kep.P/DPRD/XI/2006 Tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal tanggal 16 November 2006.42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Cimahi Nomor : 900/1016/Keu perihalPenyertaan Modal Tahun Anggaran 2006 kepada Ketua DPRD Kota Cimahi tanggal 4April 2006. 43. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada PerusahaanDaerah Jati Mandiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi 2006. . 1 (satu) buku fotokopi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota CimahiPeriode 20042009. . 1 (satu) lembar fotokopi surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota CimahiNomor : 170/78/DPRD/IV/2006 Perihal Penyertaan Modal Tahun Anggaran2006 kepada Walikota Cimahi tanggal 12 April 2006. . 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Cimahi Nomor : 01.c/Kep.P/DPRD/I/2006 Tentang

Pembebasan Tanahuntuk Pembangunan Sub Terminal tanggal 26 Januari 2006. . 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Cimahi Nomor : 05.a/Kep.P/DPRD/XI/2006 Tentang Pembebasan Tanahuntuk Pembangunan Sub Terminal tanggal 16 November 2006. . 2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Cimahi Nomor : 900/1016/Keu perihalPenyertaan Modal Tahun Anggaran 2006 kepada Ketua DPRD Kota Cimahitanggal 4 April 2006. . 9 (lima) lembar fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SK470/DIR SDM/0308tanggal 6 Maret 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan DalamJabatan an. Yanto F Napitupulu. dkk.14.Surat Kepala Kantor Pos Nomor : 88/SDMIVA/Rhs/0708 tanggal 8 Juli2008 perihal Mutasi Supervisor Kp. Il Jakarta Timur yang ditujukankepada Para Supervisor Kp Jakarta Timur 13000.15.SK Kawilpos IV Jakarta Nomor : 31/KawilposlV/5/0808 tanggal 26Agustus 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan diLingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000.16.SK Direksi PT.

Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 1324/KawilposIV/5/0509 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembebasan dan PengangkatanDalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IV.17.SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 2921/KawilposIV3/0609 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembebasan dan PengangkatanDalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000.Hal. 61 dari 75 hal. Put.

Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 1324/KawilposlV/5/0509 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembebasan dan PengangkatanDalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IV.17.SK Direksi PT.

Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 2921/KawilposIV3/0609 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembebasan dan PengangkatanDalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000.18.SK Kawilpos (V Jakarta Nomor : 10/Kawilpos IV/8/0609 tanggal 3 Juni2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000.19.Surat Kantor Pos Jakarta Timur Nomor : 77/SDMI/2/Rhs/0709 tanggal 23Juli 2009 perihal Mutasi Supervisor Kp Jat 13000 yang ditujukan kepadaPara Supervisor Kp

JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 7173, Pancoran Jakarta Selatan 12870Indonesia dan menetapkan atas barang yang diimpor untuk dipakai denganpersetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggu keputusanpembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak sesuaiSurat Keputusan Nomor KEP3171/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal 26Maret 2014 telah dibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri KeuanganNomor 502/KM.4/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang

Pembebasan BeaMasuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor BarangBerdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Kepada JOBPertamina Medco E&P Tomori Sulawesi dan atas keterlambatanHalaman 2 dari 8 halaman.

tanggal O8 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.796.802.3081.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor untukdipakal dengan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggukeputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean TanjungPerak sesuai Surat Keputusan Nomor:KEP3171/WBC.10/KPP.MP.01/2014, tanggal 26 Maret 2014, telahdibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:502/KM.4/2014, tanggal 26 Maret 2014, tentang

Pembebasan Bea Masukdan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor BarangBerdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi kepada Terbandingdan atas keterlambatan menyerahkan PIB Nomor: 065517, tanggal 04 Juli2014 (PIB definitif) tidak berakibat batalnya keputusan pembebasannyaHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa berdasarkan defenisi tersebut diatas, maka Surat Keputusan BupatiNomor 862/KEP.10/BKPSDM Tentang Pembebasan Jabatan Guru terhadapPegawai Negeri Sipil AN. Maman Suparman, S.Pd.

Pembebasan Jabatan Guru TerhadapPegawai Negeri Sipil AN.

,MM., NIP. 9650912198903 1 010, tertanggal 14 Juni 2019 ; Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati BandungNomor 862/KEP.10/BKPSDM, Tentang Pembebasan Jabatan GuruTerhadap Pegawai Negeri Sipil AN. Maman Suparman, S.Pd.

Pembebasan Jabatan Guru Terhadap PegawaiNegeri Sipil A.N.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati BandungNomor: 862/KEP.10/BKPSDM Tentang Pembebasan Jabatan GuruTerhadap Pegawai Negeri Sipil ALN. Maman Suparman, S.Pd., M.M., NIP.19509121989031010 pertanggal 14 Juni 2019 ;4.

Kepentingan Penggugat:Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati RembangNomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dariJabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindidi Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat, mengakibatkanPenggugat dirugikan baik secara materiil yaitu tidak dapat melaksanakanjabatan fungsional sebagai perawat pelaksana sehingga Penggugat tidakmemperoleh tunjangan fungsional sebesar Rp240.000,00 (dua ratusempat puluh ribu

Hasil sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNSKabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015, telahmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari JabatanFungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi,NIP. 19771029 200604 1 004, Pangkat Golongan Pengatur/IIcJabatan Perawat Pelaksana, Unit Kerja di UPT Puskesmas SaleKabupaten Rembang karena yang bersangkutan telah melakukanPerbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 PeraturanPemerintah

Pembebasan dari JabatanFungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi diKabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacathukum secara materiil karena disebutkan unit kerja Penggugat diUPT Puskesmas Sale, sedangkan Penggugat diperbantukan di UPTPuskesmas Sarang 2 (dua) Kabupaten Rembang sebelum tanggal 1Juli 2016 sampai sekarang maka objek sengketa tersebut yangditerbitkan oleh Tergugat menjadi tidak jelas sehingga keputusanBupati Rembang tersebut cacat hukum dan tidak dapat

Pembebasan dari JabatanFungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi diKabupaten Rembang;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiRembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli2016 tentang Pembebasandari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindidi Kabupaten Rembang;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar

Pembebasan dari jabatanFungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi diKabupaten Rembang dapat dinyatakan batal atau tidak sah sehinggadapat dikabulkan Petitum angka 2,3 dan 4 dalam gugatan yangberbunyi: Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati RembangNomor 862/053/2016 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dariJabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali AchmadSuwindi di Kabupaten Rembang; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiRembang Nomor

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanTergugat Nomor : 821.2/1728/BKD Tentang Pembebasan SementaraHalaman 18 dari 101 halaman.Putusan Nomor : 1/G/2017/PTUNDPS.Drs.

Pembebasan Sementara Drs.

pembebasan sementara Drs.

pada saat ini para Pemohon membutuhkanakta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan aktakelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa TumbuhMulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. nomor400/354/Kesra/VII/2016, tanggal 16 Juli 2016 dan telah mendapatkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22A4/ /HK.O5/ /2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang

pembebasan biaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Selong cq Majlis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :PRIMAIR1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;Menyatakan sah perkawinan Pemohon Muhammad Asri bin H.

/Kesra/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 dan telah mendapatkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22A4/ 1863/HK.05/VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang pembebasan biaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Selong cq Majlis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.