.: 11975 / NNF / 2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat danditandatangani oleh : 1. AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, 2. KOMPOLDEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan KOMPOL D. GINTING, S.Si.bahwa barang bukti :Dari hasil analisis tersebut pada BAB Ill, pemeriksa mengambilkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa An.

Lab.: 11975 / NNF / 2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuatdan ditandatangani oleh : 1. AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, 2. KOMPOLDEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan KOMPOL D. GINTING, S.Si. bahwabarang bukti :Dari hasil analisis tersebut pada BAB Ill, pemeriksa mengambilkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa An.

kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama di hadapan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon II telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;11975

batin sebagaimana dialamioleh pemohon dan Termohon sehingga bagi Pemohon Perceraian adalah merupakan jalan satusatunya yang terbaik;Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajuakaan permohonan cerai ini agarperkawinan yanag demikian tersebut dapat diputus dengan perceraian denganalasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akana hidup rukun lagi dalam rumah tanggasebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9Tahun 11975

Bahwa dengan dibongkarnya tenda milik serikatpekerja secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dapatmengganggu ketertiban umum;Pertimbangan tersebut di atas menurut kami bukan merupakan alasanpembenar untuk dilakukan pembongkaran tenda, walaupun dari pihak serikatpekerja telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan SK Nomor 187/SKG/2009 tanggal 30 November 2009 namun sesuai putusan MahkamahAgung: tanggal 25111975 No. 54/Kr/11975. menyatakan kesalahan pihak laintidak berarti menghilangkan

Bilamana batasbatas tanah sengketa tidak disebutkandengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harusmenyatakan surat gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal manaHal 10 dari 38 halaman Putusan No. 27/Pdt/2017/PT.AMB.dipertegas dalam Yunisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1149 K Sip 11975, tanggal 11 April 1979.Berdasarkan uraianuraian yang telah dijelaskan diatas, maka ParaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata ini untuk dapat menjatuhkan putusan

Bilamana batasbatas tanahsengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam suratgugatan tersebut,maka hakim harus menyatakan surat gugatan tersebut tidak dapatditerima, hal mana dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI No.1149 K Sip 11975, tanggal 11 april 1979.ll. JAWABAN DALAM KONPENSI.1.

hartawarisan :Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Agama Lumajang menyatakan gugatanpara Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya didalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan pembagian hartawarisan tersebut :e Tidak menyebutkan kedudukan para Pemberi Kuasa sebagai Penggugate Hanya menyebutkan pihakpihak yang menguasai Obyek Sengketae Tidak menyebutkan semua ahli waris yang seharusnya berhak ataspembagian harta warisanBahwa kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 11975

RITA AZMI dengan nomor rekening : 121-21-11975.Dikembalikan kepada saksi T. RITA AZMI.6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah) ;

langsungtersinggung dan marahmarah terhadap Penggugat yang selanjutnya Tergugatmelampiaskan kemarahannya merusak perabot rumah tangga, Tergugatmemukul kepala Penggugat dan sering berkatakata kotor seperti dasar anakdalall, cangkemmu, matamu, dasar wong pesisir dan tidak seganseganmengancam akan segera menceraikan Penggugat, mengusir Penggugat,yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerusberkepanjangan .Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 11975

Tentang Salah Objek (Error In Objecto);Bahwa, Penggugat sebagaimana dalil gugatannya mengaku sebagai pemilikdari tanah dahulu Kohir 851 Persil 122, Kelas seluas 480 tumbak, terletakdi Blok Sawah Lega, Desa Padasuka I, Kewedanaan Cibenying, KotaprajaBandung, sedangkan berdasarkan data pada Tergugat yang telah diuraikanpula oleh Penggugat dalam surat gugatannya diketahui bahwaSertifikat tanah objek perkara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1246,Gambar Situasi Nomor 29611/11975, seluas 1.750 M* tercatat

HakesAl tangga saling terkait antaraAu antara hak dan kewajibanng hingga sangat tidak baikak, karena antara suami istriAlahan, bahkan PenggugatDantram dan bahagia dengankaidah Hukum dalam bukuAgung Republik Indonesia tahunpnyatakan bahwa :" dalam haldilihat dari siapa penyebabsau pihak telah meninggalkan=)7rlu dilihat adalah perkawinanal. 7 dari 23 Hal. itu. sendiri, apakah perpertahankan atau tidak "kedua belah pihak telahpecahnya rumah tangga mterpenuhi maksud pasal 11975 dan pasal 116 huruf (110

Bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon ielahmemenuhi alas an perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 11975 jo. Pasal 116 KompilasiHukum Islam.PRIMER :1. MengabulkanpermohonanPemohon;2. MemberikanijinkepadaPemohonuntukmenjatuhkantalaksatuRaj iterhadapTermohon = dihadapan sidingPengadilan Agama Jakarta Barat;3.

Kaka (Tergugat XX) dan terhadap TergugatXill dan XN ;Putusan Mahkamah Agung Nomor 343K/Sip/11975:Karena Tergugat sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antarasatu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu suratgugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah.

Terdakwamenyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidakmengajukan keberatan (Eksepsi).Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh PenasihatHukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaraini.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :Nama lengkap: PETRUS SAUD MARULI MALAU; Pangkat/NRP:Mayor Laut (S)/11975

Dan sejak tahun Oktober1993 pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi atasnama PEMILIK TANAH LAMA ; Bahwa selanjutnya PEMILIK TANAH LAMA. mengajukanpermohonan hak tanah atas tanah objek sengketa kepadaTergugat VIl berdasarkan Referensi dari SPS WalikotamadyaJakarta Barat No. 037/J/JB/9/75 tgl. 11975 Kwitansi No. 23/JP/Hal. 4 dari 72 Hal. Put.No. 253/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.Keu/JB/IV79 tgl. 6279. Berdasarkan Srt. Pemindahan danPengoperan Hak No. 14 tgl. 25893 Not.

Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan dasarkepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2137 dengan surat Ukur nomor 814tahun 1919, Sertifikat Hak Milik nomor 2138 dengan surat Ukur nomor 811 tahun1919, dan Sertifikat hak milik nomor 2139 dengan surat ukur nomor 802 tahun1919 kesemuanya atas nama Lucita Purnamasari dahulu Liong Pien Tjoe, yangditerbitkan oleh Turut Terbantah Il, yaitu SUB DIREKTORAT AGRARIAKOTAMADYA BANDUNG SEKSI PENDAFTARAN TANAH (sekarang BPN KotaBandung) pada tanggal 25 11975

Blok2Kedu Ngura Bange 385 1.50 1970 6x6 77 58 430 I3Dubu Baiya 355 1.00 1970 6x6 72 53 4704Hongu Moda Bange 255 1.00 1970 6x6 1 38 5105Langu Wula Bota 365 1.50 1970 6x6 81 55 5806Dota Tada Kedu 375 1.50 1970 6x6 83 56 5907Ubu Gallu Nodu 180 1.00 1970 6x6 86 27 6008Mone Jala Raza 118 0.50 +1970 6x6 79 18 5109Matti Natara Tego 260 1.00) 1970 6x6 72 39 48010Langu Bili Toro 125 1.50 +1970 6x6 77 19 49011Kotto Nangu Toro 158 1.50 +1970 6x6 15 24 440Jumlah II 3,076 14.00 461Il Doka1 Matti Ege Rara 500 2.00 11975

Ngura Bange 385 1.50 1970 6x6 77 58 430 I3 Dubu Baiya 355 1.00 1970 6x6 72 53 4704Hongu Moda Bange 255 1.00 1970 6x6 75 38 5105Langu Wula Bota 365 1.50 +1970 6x6 81 55 5806Dota Tada Kedu 375 1.50 1970 6x6 83 56 5907Ubu Gallu Nodu 180 1.00 +1970 6x6 86) 27 6008Mone Jala Raza 118 0.50 +1970 6x6 79 18 5109 Matti Natara Tego 260 1.00 1970 6x6 72 39 48010Langu Bili Toro 125 1.50 +1970 6x6 77 19 49011Kotto Nangu Toro 158 1.50 1970 6x6 75 24 440Jumlah II 3,076 14.00 461i Doka1 Matti Ege Rara 500 2.00 11975

Bahwa selain itu gugatan cerai Penggugat yang didasarkan padaadanya perselisihan pertengkaran yang terjadi terus menerus antaraPenggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 11975 yang pada pokoknyamenyebutkan Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga*;14.

antara suamiisteri tersebut tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, hal senada juga ditegaskan pada Pasal77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: Jika suamiisteri melalaikan kewajiban, masingmasing dapat mengajukan gugatankepada Pengadlan Agama;Bahwa selain itu gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanyaperselisihan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugatdan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 11975

Ill yang dimiliki oleh pemohon Sertipikat tersebut.Babwa menurut penunjukan lokasi dan batasbatas tanab oleh pemohon tanabtersebut terletak di Blok Lancar, Desa Kaungcaang, Kecarnatan Cadasan,Kabupaten Pandeglang dan sesuai penunjukan tersebut telab dilaksanakanpengukuran dan telab pula diterbitkan Garnbar Situasi berupa Gambar Kasar No.22 11975 tanggal 21 Januari 1975 dengan luas 25.920 M2.. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintab No.

Putusan No.68/Pdt.G/2015/PN.Skh.e) Bahwa, sebagai referensi mohon diperiksa pula Putusanf)Yurisprudensi MA RI, sebagai pendukungnya terhadap PEMBELIYANG BERITIKAD BAIK yaitu :Putusan MARI No. 1230 K/ Sip / 1980 tanggal 29 Maret1982;e Putusan MARI No. 1237 K Sip / 1973 tanggal 15 April 1976;e Putusan MARI No. 52 K/ Sip 11975 tanggal 23 September1975; Putusan MARI No. 82 K/ Sip / 1974 tanggal 28 April 1974;e Putusan MARI No. 3201 K/Pdt / 1991 dan putusan MARINo. 314 /Tun 1996 tanggal 29 Juli 1998 diputus