Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019Timur;Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa SawitKepada PT.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/ HK/III/2015tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta HijauBumi Etam Seluas + 13.600 Hektar yang terletak di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;b.

Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan BupatiKutai Timur No.525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas +13.600Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau danKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;b.

Bupati Kepala Daerah Tapanuli Selatan No.525.26/5906,Tgl. 10 Juli1999 tentang Rekomendasi Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit;3. Bupati Kepala Daerah Tapanuli Selatan, Surat RekomendasiPembukaan Perkebunan Kelapa Sawit No.525.26/6078.Tgl. 15 Juli1999 kepada PT. Barumun Raya Padang Langkat;4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI. No.905/KpsII/ 1999, Tgl. 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan PT. Barumun Raya Padang Langkat;5.

T.1.12;Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II TapanuliSelatan No. 525.26/506.A/K/2001 tanggal 22 November 2001 Tentang14.15.16.17.18.19.25Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit KepadaPT.

Barumun Raya Padang Langkat, yang telah diberi materaisecukupnya/diNazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyiaslinya, selanjutnya diberi tanda DUKti 0.0.0.0... eee eceeeseeeeenstneeaeees T.1.17;Foto copy Surat izin Bupati Tapanuli Selatan, No. 525.26/8515 tanggal 14September 2007 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan KelapaSawit atas nama PT.

Barumun Raya PadangLangkat, oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara No.503/597/I1,Tgl. 14Mei 1999;e Bupati Kepala Daerah Tapanuli Selatan No.525.26/5906,Tgl. 10 Juli 1999tentang Rekomendasi Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit;e Bupati Kepala Daerah Tapanuli Selatan, Surat Rekomendasi PembukaanPerkebunan Kelapa Sawit No.525.26/6078.Tgl. 15 Juli 1999 kepada PT.Barumun Raya Padang Langkat;e Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI.

Barumun Raya PadangLangkat.e Surat izin Bupati Tapanuli Selatan No.525.26/8515,Tgl 14 September 2007,tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit an.PT.

Tata Usaha Negara PaluNomor : 03/G/2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 dalam sengketakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILII Dalam Penundaan ; Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26

Rimbun Hijau Lestari; II Dalam Eksepsi;Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukseluruhnya; Il Dalam Pokok Perkara;2 Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehBupati Parigi Moutong berupaa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Halaman 5 dari 19 hal. Put.

Rimbun~ Hijau Lestari;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan berupa : a Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) KelapaSawit Kepada PT.

BenuaIndah Group Divisi Perkebunan, Tanggal 10Januari 2007 ; Surat Pengantar Nomor : 525.26/049/DISBUND,Tanggal 29 Januari2007 ; ++ errr ee eee eee eee eeeRisalah Rapat Identifikasi Permasalahan YangDihadapi Petani Plasma PIRTRANS PT. BenuaIndah Group, Tanggal 24 PebruariSurat Bupati Ketapang Perihal Masalah PT.

BIGNomor : 525.26/0487.A/Disbun D, Tanggal 26Pebruari 2007 ; Notulen Rapat Pembahasan Tindak LanjutPenyelesaian Masalah 4 Unit Pir Trans BenuaIndah Group Di Jakarta Tanggal 1 MaretSurat Departemen Pertanian Direktorat JenderalPerkebunan, Perihal Pengalihan Kebun' PlasmaPir Trans Benua Indah Tanpa Dukungan KLBI,Nomor :205/PL.110/E5.1/05/2007, Tanggal 3 Mei3611. T1112. T1213. T1314. T1415.

Perkebunan,Nomor : 525.26/3670/Disbun D, Tanggal 12Nopember2007 ; +2 rere eee ree ee eeeSurat Tim = Investigasi Permasalahan PetaniPlasma pir Trans Benua Indah Group, Nomor: 109071207, Tanggal 7 DesemberSurat Kecamatan Tumbang Titi Desa SegarWangi, Tanggal 26 JanuariHalaman 37 darihalaman 4916.17.18.19.20.21.Ze.T 20T21T 22Surat Kecamatan Tumbang Titi Desa SepauhanRaya, Tanggal 26 JanuariSurat Pernyataan Kepala Desa KemuningBiutak Kecamatan Matan HilirSOla1aN 52 shes sere serie eee seme seme Some

eee eeSurat Pernyataan Kepala Desa NangaKelampai Kecamatan Tumbang Titi, Tanggal 26danlarl 2Q08 j ~ men neon wn re en ee Surat Pernyataan Kepala Desa JungkalKecamatan TumbangTiti ; Surat Camat Tumbang Titi, Nomor:525/0116/EKBANG, Tanggal 28 Januari 2008,Perihal Surat Pernyataan ; Surat Camat Matan Hilir Selatan,Nomor; 525.26/054/PEM, Tanggal 28 Januari 2008,Perihal Surat Pernyataan ; Rekapitulasi Perkembangan Proyek PirTransmigrasi Benua Indah Group KabupatenKetapang Kalimantan Barat, Tanggal 29

T33Surat Dinas Perkebunan PropinsiKalimantan Barat, Perihal Hasil KesepakatanRapat Masalah Benua Indah Group, Nomor525/231.1/PU/08/2006, Tanggal 01 Maret 2006,BesertaLampiran 5 2c rere rere eee reer eeeSurat Bupati KetapangNomor > 525.26/0314/DISBUNC, Tanggal 09Pebruari 2006, Perihal Konversi Kebun PlasmaTahap VII Dan VIN Benua IndahGIOUP j= sace sane sacs sese s cee e oer e oee SoeSurat Bupati Ketapang Nomor:525.26/0390/DISBUNC, Tanggal 21 Pebruari 2006,Perihal Pembahasan Konversi Kebun Plasma BenuaIndah

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan KeputusanBupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN tentang PemberianIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana TransnakerDengan Pola Kemitraan, seluas + 38.241 Ha yang terletak di KecamatanKasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut Objek Sengketa I:2.

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan berdasarkan Surat KeputusanBupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017September 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan,seluas + 38.241 ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, TinomboSelatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi SulawesiTengah;Bahwa Izin

Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 sebagaimana dimaksudpada angka I.1. di atas, oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagaiPejabat Tata Usaha Negara mencabut/membatalkan Izin UsahaPerkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20September 2011 tersebut, melalui Surat Keputusan Bupati KabupatenParigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tentang Pemberian

Demikian pula halnya dengan dasar dan pertimbangan penerbitanSurat Keputusan Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN (objek sengketa ) tidakkarena atas dasar dan pertimbangan akan diterbitkannya Surat KeputusanNomor 503.45/23.48/DISHUTBUN (objek sengketa Il), akan tetapidisebabkan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya SuratKeputusan Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN525.26/2663/BAG.USBUNtanggal 20 September 2011;.

Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor 525.26/2663/BAG.USBUNtentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PTSarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan seluas + 38.241 Ha yangterletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo KabupatenParigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;2.

Il Bupati Kotawaringin Timur Nomor 212.460.42 tanggal 28Februari 2005;18.3.lzin Usaha Perkebunan luas 15.000 hektar Produk KeputusanTergugat Il Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/604/VIII/Ekbang/06 tanggal 4 Agustus 2006;Halaman 14 dari 31 hal.

KMA Produk KeputusanTergugat Il Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/442/VIII/Ek.SDA/2012 tanggal 27 Agustus 2012;18.5. Izin Lokasi Perkebunan PT. KMA Produk Keputusan Tergugat II BupatiKotawaringin Timur Nomor 188.45/360/HukBPN/2013 tanggal 1Agustus 2013;Bahwa causa hukum Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukumkarena mendapatkan perizinan dari Tergugat V yaitu izin: PelepasanKawasan luas 15.315,10Hektar Produk Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor 188/Kpts!

tujuh miliar rupiah) secara tunai dan seketika yangtetap diperhitungkan tahun berjalan;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas pelanggaran hakkonstitusional dan HAM atas nama Penggugat dan Penggugat II sebesartidak kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) secara tunaidan seketika;Menghukum Tergugat II menyatakan tidak berlaku dan mencabut perizinanyang dikeluarkan antara lain:11.1.1zin Arahan Lokasi luas 15.000 hektar Produk Keputusan Tergugat IIBupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26

/5521 XI/Ekbang/04 tanggal26 November 2004;11.2.1zin Lokasi Parkebun luas 15.000 hektar Produk Keputusan Tergugat IIKotawaringin Timur Nomor: 212.460.42 tanggal 28 Februari 2005;11.3.lzin Usaha Perkebunan luas 15.000 hektar Produk KeputusanTergugat Il Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/604/VIII/Ekbang/06 tanggal 4 Agustus 2006;Halaman 18 dari 31 hal.

KMA Produk KeputusanTergugat Il Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/442/VIII/EK.SDA/2012 tanggal 27 Agustus 2012.27.2.lzin Lokasi Perkebunan PT.

AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/20065 Bahwa PT. AKPL memiliki hak atas pohon kelapa sawit yang tumbuh danberada di lahan Blok E Kuayan Estate di Desa Keminting Kec. BukitSantuai Kab. Kotim Prop. Kalteng yang ditanam tahun 2010.6 Bahwa Saksi hanya mengetahui informasi pengambilan buah sawit olehTerdakwa dari keamanan perusahaan dan PT.

AKPL No. 525.26/172/IlI/Ekbang/2006 tahun 2006.2.

AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006 tahun 2006.MenimbangMenimbangtelah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui olehTerdakwa sebagai bukti pengelolaan PT. AKPL atas perkebunan yang terletak diDesa Keminting Kec. Bukit Santuari. Kab.

AKPL No. 525.26/172/IlI/Ekbang/2006 tahun 2006.Tetap dilekatkan dalam berkas perkarab. Berupa barang : Lima ton buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PT.

Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan olehBupati Lamandau Bustani DJ Mamud;b) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 TentangPemberian ljin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya,(tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati LamandauH.GM. Afhanie;c) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SKIL/IX/2008 TentangPerpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/V1I/2005 TentangPemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n.PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkanoleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 TentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya,(tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh BupatiLamandau H.GM. Afhanie;c.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SKIL/IX/2008Tentang Perpanjangan ljin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n.Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLKPT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau KabupatenLamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan olehBupati Lamandau Marukan;d.

SAWIT LAMANDAU RAYA;berdasarkan :a) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 TentangPemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n.PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan olehBupati Lamandau Bustani DJ Mamud;b) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 TentangPemberian ljin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya,(tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati LamandauH.GM.

Afhanie;c) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SKIL/IX/2008 TentangPerpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT.

Rekomendasi Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit No.525.26/5906 tanggal 10 Juli 1999 oleh Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Selatan;3. Rekomandasi Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit No.525.26/6078 tanggal 15 Juli 1999 oleh Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Selatan;Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 267/PDT/2014/PTMDN.10.Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.905/KptsII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang PemberianIzin Usaha Perkebunan PT.

Barumun Raya Padang Langkat;Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.525.26/506.A/K/2001 tanggal 22 November 2001 tentangPemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan KepalaSawit;Surat Bupati Tapanuli Selatan No. 590/7062/2003 tanggal 27Agustus 2003 perihal Permohonan Hak Guna Usaha Atas NamaPT.

BarumunRaya Padang Langkat seluas + 6,300 Ha, teretak diKabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 540.12631tanggal 13 Oktober 2004 Perihal Hak Guna Usaha atas nama PT.Barumun Raya Padang Langkat;Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan No.525.26/8515 tanggal 14September 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit atas nama PT. Barumun Raya Padang Langkat;Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 267/PDT/2014/PTMDN.11.

tersebut adalah merupakan tanahadat/ulayat Masyarakat 6 (enam) Desa (Desa UnteRudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, DesaPadang Matinggi, Desa Siboris Dolok dan DesaTandihat), dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata RuangKabupaten Daerah Tingkat Il Tapanuli Selatan (19982007) menunjukkan bahwa areal tanah tersebut adalahberada dalam "Kawasan Budi Daya Perkebunan"sebagaimana dimaksudkan bunyi surat Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Tapanuli Selatan Nomor: 525.26

Bintang Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, PataiLubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaga Mulia BaratKecamatan Cempaga, Desa Rasau tumbuh, Pamalian Simpur, Cambadan Kandan Kecamatan KOta Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur danIzin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati KotawaringinTimur Nomor 525.26/368/VII/EKBANG/2008, tanggal 21 Juli 2008 tentangIzin Usaha Perkebunan atas nama PT.

Patai, Lubuk Ranggan, LuwukKama, Jemaras dan Cempaka Mulia Sarat Kecamatan Cempaga, DesaRasau Tumbuh, Pamalian Simpur, Camba dan Kandan Kecamatan KotabesiKabupaten Kotawaringin Timur, maupun ljin Usaha Perkebunan berdasarkanKeputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/368/VII/EKBANG/2008tanggal 21 Juli 2008 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT.

Surat Ijin Bupati Kotawarringin Timur No. : 525.26/258/III/EKBANG/2007tanggal 06 Maret 2007 tentang Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT.Bintang Mulya Sinar Agung;b. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. : 1399.460.42 tanggal 21Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk KeperluanPembangunan Kelapa Sawit atas nama PT.

Surat ljin Bupati Kotawarringin Timur No. : 525.26/258/III/EKBANG/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Persetujuan PrinsipArahan Lokasi PT. Bintang Mulya Sinar Agung. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. ; 1399.460.42 tanggal27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk KeperluanPembangunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bintang Mulya SinarAgung di Desa Rubung Buyung, patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama,Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga.

Bintang Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, PataiLubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaga Mulia BaratKecamatan Cempaga, Desa Rasau tumbuh, Pamalian Simpur, Cambadan Kandan Kecamatan KOta Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur danIzin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati KotawaringinTimur Nomor 525.26/368/VII/EKBANG/2008, tanggal 21 Juli 2008 tentangIzin Usaha Perkebunan atas nama PT. Tunas Agro Subur Kencana;3.

Menyatakan batal :-----------------------------------------------------------------------1) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI/2012 Tanggal 21 Juli 2012 Tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Ijin Lokasi, dan IJin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT.

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :-----------------1) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI/2012 Tanggal 21 Juli 2012 Tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Ijin Lokasi, dan IJin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT.

HAK DASAR DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN : 2222 nooner2.1.Bahwa, ke 2 Objek Sengketa yaitu : (1) Surat Keputusan BupatiKotavaringin Timur Nomor : 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan PrinsipArahan Lokasi, Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) An.PT.

Hatiprima Agro Nomor:525.26/228/Ek.SDA/IV/2012 tertanggal 19 April 2012 dariTERGUGAT , yang diterima oleh PENGGUGAT tanggal 4 Juni 2012 tersebut, Maka, dengan demikian berdasar Objek Sengketa, yang diterbikan TERGUGAT aquo, Gugatan PENGGUGAT inidiajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluhhari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah berdasarkan Undangundang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas

ATAadalah:e Arahan lokasi Lokasi dari Bupati Gunung Nomor : 525.26/0326/VUI/ 2004tanggal 10 Agustus 2004.e jin Usaha Perkebunan Sementara (IUPS) dari Bupati Gunung Mas Nomor :525.26/0408/TX/2004 tanggal 10 September 2004 perihal jin UsahaPerkebunan Sementara (IUPS).e Jjin Lokasi dari Bupati Gunung Mas Nomor : 302 tahun 2004, Tanggal 11Nopember 2004, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.

Kemudian adanya Arahan Lokasi dari BupatiGunung Mas No : 525.26/0326/VIII/2004 tanggal 10 Agustus2004.

ATAantara lain:e = Arahan Lokasi No.525.26/0326/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 dari BupatiGunung Mas.487Keputusan Bupati Gunung Mas No : 302 Tahun 2004 tanggal 11 November2004 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.

Surat Bupati Gunung Mas Nomor 525.26/0326/VIII/2004 tanggal 10 Agustus2004 tentang Pemberian Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PTArchipelago Timur Abadi;2. Surat Bupati Gunung Mas Nomor 525.26/0408/IX/2004 tanggal 10September 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara PTArchipelago Timur Abadi;3. Berita Acara Rapat Koordinasi Pemberian Izin Lokasi Nomor 22.460.42/X1/2004 tanggal 04 Nopember 2004;6134.

Arahan Lokasi dari Bupati Gunung Nomor : 525.26/0326/VIII/2004,tanggal 10 Agustus 2004.b. Ijin Usaha Perkebunan Sementara (IUPS) dari Bupati Gunung Mas No.525.26/0408/TX/2004, tanggal 10 September 2004 perihal Ijin UsahaPerkebunan Sementara (IUPS) yang berlaku untuk 6 bulan dan Habismasa berlaku 10 Maret 2005). Kemudian PT.ATA mengajukanpermohonan perpajangan ijin UP PT.ATA kepada Bupati Gunung Massebanyak 5 (lima) kali, yaitu :1.

(Bukti P3), dan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 8 Desember 2009, tentangPerpanjangan Keputusan Bupati Kuta Timur Nomor188.4.45/539/HK/XI/2008 tanggal 7 November 2008 (Bukti P4), dan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.97/HK/III/2011 tanggal 9Maret 2011 tentang : Perpanjangan dan Refisi Keputusan Bupati KutalTimur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 8 Desember 2009, (BuktiP5). Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Kepada PT.

Nusa Indah KalimantanPlantations mengalami perubahan Luas lahan yakni +15.944 Ha, dan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.429/HK/V/2012, tanggal 31Mei 2012 tentang Perpnjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunankelapa sawit Kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Platations seluas kuranglebih : 15.944. Ha yang terletak di Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/k.97/HK/ III/ 2011tanggal 09 Maret 2011 tentang perpanjangan dan revisi keputusanBupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 08Desember 2009 tentang perpanjangan ijin lokasi kepadaPENGGUGAT,mengalami perubahan luas lahan yakni kurang lebih15.944 ha.Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.429/HK/V/ 2012tanggal 31 Mei 2012 tentang perpanjangan jjin lokasi untuk keperluanPutusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman 14 dari 322

Saibi ;--------------------------------------------------------------------------5. 1 ( satu ) exemplar Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta , an.Rajali ;-----------------------------------------------6. 1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang Hari nomor : 525.26 / 4146 / Pem, tanggal 1 September 1994 Perihal persetujuan pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan / plasma / Bapak angkat dengan luas 25.000 Ha ;------------------------------------------------------

------------7. 1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang hari nomor : 525.26 / 5946/Pem, tanggal 5 November 1994 Perihal persetujuan pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan / Bapak angkat / Plasma dan perubahan nama badan Hukum pengelolaan Plasma kebun kelapa sawit seluas 25.000 Ha di Kecamatan Sekernan dari PT.Brahma Bina Bakti ke PT.Kirana Sekernan yang didirikan pada tanggal 6 Oktober 1994 dengan akta Nomor : 16 Notaris Ny Rukmasanti Hardjasatya,SH di Jakarta ;----------------------------

Saibi ;5.1 ( satu ) exemplar Surat pernyataan pelepasan hak atastanah untuk kepentingan swasta , an.Rajali ;1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang Hari nomor : 525.26/ 4146 / Pem, tanggal 1 September 1994 Perihalpersetujuan pembangunan kebun kelapa sawit polakemitraan / plasma / Bapak angkat dengan luas 25.000Ha ; 7.10.1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang hari nomor :525.26 / 5946/Pem, tanggal 5 November 1994 Perihalpersetujuan pembangunan kebun kelapa sawit polakemitraan / Bapak angkat / Plasma

Saibi ;1 ( satu ) exemplar Surat pernyataan pelepasan hak atastanah untuk kepentingan swasta , an.Rajali ; 1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang Hari nomor : 525.26 /4146 / Pem, tanggal 1 September 1994 Perihal persetujuanpembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan / plasma /40Bapak angkat dengan luas 25.000Ha; . 1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang hari nomor : 525.26 /5946/Pem, tanggal 5 November 1994 Perihal persetujuanpembangunan' kebun kelapa sawit pola kemitraan / Bapakangkat / Plasma dan

Saibi ; . 1 ( satu ) exemplar Surat pernyataan pelepasan hak atas tanahuntuk kepentingan swasta jan.Rajali ; . 1 (satu ) lembar Surat Bupati Batang Hari nomor : 525.26 / 4146 /Pem, tanggal 1 September 1994 Perihal persetujuanpembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan / plasma / Bapakangkat dengan luas 25.000Ha; 7.10.11. 59 1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang hari nomor : 525.26 / 5946/Pem, tanggal 5 November 1994 Perihal persetujuan pembangunankebun kelapa sawit pola kemitraan / Bapak angkat

Saibi ;. 1 ( satu ) exemplar Surat pernyataan pelepasan hak atas tanahuntuk kepentingan swasta an.Rajali ; 1 (satu ) lembar Surat Bupati Batang Hari nomor : 525.26 / 4146 /Pem, tanggal 1 September 1994 Perihal persetujuanpembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan / plasma / Bapakangkat dengan luas 25.000Ha; . 1 ( satu ) lembar Surat Bupati Batang hari nomor : 525.26 / 5946/Pem, tanggal 5 November 1994 Perihal persetujuan pembangunankebun kelapa sawit pola kemitraan / Bapak angkat / Plasma danperubahan

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:525.26/K.858/HK/X/2010 tentang Izin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit kepada PT. BUMI MAS AGRO seluas +14.128 Ha yang terletak di desa marukungan susuk dalam dansusuk luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 18Oktober 2010;i. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 658.31/K.660/2011 tentangKelayakan lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan kelapasawit dan pabrik minyak sawit kapasitas 60 Ton TBS/Jam seluas +14.128 Ha oleh PT.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:525.26/K.853/HK/XII/2017 tentang Revisi izin usaha perkebunan(IUP) PT. BUMI MAS AGRO untuk keperluan perkebunan kelapasawit Sseluas + 14.128 Ha menjadi seluas + 8.241,5 Ha yang terletakdi Kec. Sandaran Kab. Kutim tanggal 4 Desember 2017;. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 14/HGU/KEMATR/BPN/2017 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BUMI MAS AGRO atastanah di Kabupaten Kutai Timur Prov.

Surat Keputusan Kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Paser Nomor:525.26/133/UTIV/2005 tentang pemberian izin pembukaan lahan/landclearing kepada PT. SENABANGUN ANEKA PERTIWI untuk keperluanlahan perkebunan kelapa sawit tahun 2005.g. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/41/EkAdm.SDA/IUPB/VIII/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan BudidayaTanaman Kelapa Sawit atas nama PT.

Senabangun Aneka Pertiwi Provinsi KalimantanTimur yang dilegalisir.Foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Tingkat Kaltim Nomor:525.26/115/TUP/BAPP tanggal 12 Februari 1997 perihal PermohonanDispensasi Pemukaan lahan kebun Tahap Awal 1997/1998 yangdilegalisir.Foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten PaserNomor: 525.26/133/UTIV/2005 tentang pemberian izin pembukaan lahanclearing kepada PT.

Senabangun Aneka Pertiwi Provinsi KalimantanTimur yang dilegalisir,Foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Tingkat Kaltim Nomor:525.26/115/TUP/BAPP tanggal 12 Februari 1997 perihal PermohonanDispensasi Pemukaan lahan kebun Tahap Awal 1997/1998 yangdilegalisir,Foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten PaserNomor: 525.26/133/UTIV/2005 tentang pemberian izin pembukaan lahanclearing kepada PT.

Senabungan AnekaPertiwi Provinsi Kalimantan Timur yang dilegalisir.Foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan TimurTingkat Kaltim Nomor: 525.26/115/TUP/BAPP tanggal 12 Februari1997 perihal Permohonan Dispensasi Pemukaan lahan kebun TahapAwal 1997/1998 yang dilegalisir.Foto copy Surat keputusan Kepala DinasPerkebunan Kabupaten Paser Nomor: 525.26/133/UTIV/2005 tentangpemberian izin pembukaan lahan clearing kepada PT.

Senabangun Aneka Pertiwi Provinsi Kalimantan Timur yang dilegalisir,

Senabangun Aneka Pertiwi Provinsi Kalimantan Timuryang dilegalisir.Foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Tingkat Kaltim Nomor: 525.26/115/TUP/BAPP tanggal 12 Februari1997 perihal Permohonan Dispensasi Pemukaan lahankebun Tahap Awal 1997/1998 yang dilegalisir.Foto copy Surat keputusan Kepala Dinas PerkebunanKabupaten Paser Nomor: 525.26/133/UTIV/2005 tentangpemberian izin pembukaan lahan clearing kepada PT.SENABANGUN ANEKA PERTIWI untuk keperluan lahanperkebunan kelapa sawit tahun 2005 yang

Surat Keputusan Kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Paser Nomor:525.26/133/UTIV/2005 tentang pemberian izin pembukaan lahan/landclearing kepada PT. SENABANGUN ANEKA PERTIWI untuk keperluanlahan perkebunan kelapa sawit tahun 2005.g. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/41/EkAdm.SDA/IUPB/VIII/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan BudidayaTanaman Kelapa Sawit atas nama PT.

Senabangun Aneka Pertiwi Provinsi Kalimantan Timur yang dilegalisir.Foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Tingkat Kaltim Nomor:525.26/115/TUP/BAPP tanggal 12 Februari 1997 perihal PermohonanDispensasi Pemukaan lahan kebun Tahap Awal 1997/1998 yang dilegalisir.Foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten PaserNomor: 525.26/133/UTIV/2005 tentang pemberian izin pembukaan lahanclearing kepada PT.

Surat Keputusan Kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Paser Nomor:525.26/133/UTIV/2005 tentang pemberian izin pembukaan lahan/landclearing kepada PT. SENABANGUN ANEKA PERTIWI untuk keperluanlahan perkebunan kelapa sawit tahun 2005;g. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/41/EkAdm.SDA/IUPB/VIII/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan BudidayaTanaman Kelapa Sawit atas nama PT.

Senabangun Aneka Pertiwi ProvinsiKalimantan Timur yang dilegalisir,Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor 70/Pid.SusLH/2019/PN Tat.Foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Tingkat KaltimNomor: 525.26/115/TUP/BAPP tanggal 12 Februari 1997 perihalPermohonan Dispensasi Pemukaan lahan kebun Tahap Awal1997/1998 yang dilegalisir,Foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan KabupatenPaser Nomor: 525.26/133/UTIV/2005 tentang pemberian izinpembukaan lahan clearing kepada PT.

Bahwa sehubungan dengan Pencabutan Izin UsahaPerkebunan (IUP) TERGUGAT oleh BUPATI PARIGIMOUTONG pada tanggal 20 Desember 2013 sesuai SuratKeputusan Bupati Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN tentang Pencabutan KeputusanBupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUNTentang Pemberian lIzin Usaha Perkebunan (IUP) KelapaSawit Kepada PT.

Foto copy Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian IzinUsaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnakerdengan Pola Kemitraan, seluas + 38.241 ha yang terletak di KecamatanKasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi MoutongPropinsi Sulawesi Tengah tertanggal 20 Desember 2013, diberi tandaT4;5.

Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat dicabut oleh Bupati ParigiMontong dengan Surat Keputusan Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUNtanggal 20 Desember 2013, yang berimplikasi hukum segala aktifitasperkebunan Tergugat terhenti dan mengalami kerugian berupa investasimodal usaha perkebunan sawit kurang lebih Rp19.885.000.000,00(sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);.

olehTergugat adalah efisiensi dan Tergugat mendalilkan alasannya melakukan PHKterhadap Penggugat adalah tidak dapat lagi membayarkan upah seluruhkaryawan termasuk Penggugat setiap bulannya sebagai akibat Izin UsahaPerkebunan (IUP) Tergugat dicabut oleh Bupati Parigi Montong;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan olehTergugat bertanda T4 berupa Keputusan Bupati Parigi Mountong Nomor:525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Parigi Mountong Nomor: 525.26

kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan:Apakah benar dengan terjadinya PHK tersebut, Tergugat berkewajiban untukmemberi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantianhak dan uang proses kepada Penggugat dan berapa besar jumlah uangpesangon yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa Keputusan BupatiParigi Mountong Nomor: 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Mountong Nomor:525.26

harustercapai, pengangkutan produksi ( TBS ) jangan sampai ada yang tidak terangkut dan tanggungjawabnya adalah memastikan semua pekerjaan berjalan dengan baik, dan melaporkannyakepada pimpinan langsung yaitu General Manager (MULKAN OLOAN LUBIS ).Bahwa kebun Huragi di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi KabupatenTapanuli Selatan belum mempunyai ijin HGU ( Hak Guna Usaha ), akan tetapi ijin lokasikegiatan perkebunan dan izin usaha perkebunan ( IUP ) telah ada dari Bupati Tapanuli SelatanNomor : 525.26

/271/K/2001 tentang Perubahan dan Pencabutan Keputusan Bupati TapanuliSelatan Nomor : 525.26/49/K/2000 tentang Pemberian ijin lokasi untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit tertanggal 20 Agustus 2001 dan telah diperpanjang dengan Nomor : 590/1657/K/2003 tentang Perpanjangan ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT.MazumaAgro Indonesia ( PT.MAI ) tertanggal 11 Nopember 2003 dan terhadap Ijin Usaha Perkebunan( IUP ) sesuai dengan keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 525.26/1656/K/

MAT telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan BupatiTapsel No. 525.26/1656/K/2003, tentang izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT.

MATtanggal 11 Nopember 2003, juga Ijin Lokasi No. 525.26/271/K/2001 tentang perubahan danpencabutan Keputusan Bupati Tapsel No. 525.26/49/K/2000 tentang Pemberian izin Lokasiuntuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 20 Agustus 2001 dan diperpanjangdengan SK Bupati Tapsel No. 590/1657/K/2003 tentang Perpanjangan izin lokasi untukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. MAI tanggal 11 Nopember 2003;Bahwa PT.

Rekomendasi Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit No.525.26/5906 tanggal 10 Juli 1999 oleh Bupati Kepala Daerah TingkatII Tapanuli Selatan;3. Rekomandasi Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit No. 525.26/6078tanggal 15 Juli 1999 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II TapanuliSelatan;4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 905/KptsII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan PT. Barumun Raya Padang Langkat;5.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 525.26/506.A/K/2001tanggal 22 November 2001 tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kepala Sawit;6. Surat Bupati Tapanuli Selatan No. 590/7062/2003 tanggal 27 Agustus2003 perihal Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BarumunRaya Padang Langkat, atas tanah seluas + 6.300 Ha, terletak diKabupaten Tapanuli Selatan;7.

Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan No.525.26/8515 tanggal 14September 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit atas nama PT. Barumun Raya Padang Langkat;11. Surat Izin Bupati Padang Lawas No. 503/001/TDUIUP/2009 tanggal30 Januari 2009 tentang Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Perkebunan(TDUIUP) atas nama PT. Barumun Raya Padang Langkat;12.

Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II TapanuliSelatan No. 525.26/506.A/K/2001 tanggal 22 November 2001 TentangPemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit KepadaPT. Barumun Raya Padang Langkat, yang telah diberi materaisecukupnya/diNazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyiaslinya, selanjutnya diberi tanda DUKti ............. cece cccceeeeeeeeeeeeeeeneeeeees P.2;3.

:ccccee T.IV.4;Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor:525.26/5906 tertanggal 10 Juli 1999 Perihal: Pembukaan PerkebunanKelapa Sawit, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan PerdaNo. 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kab.