No. 07/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal.24dari 47Halaman dan lebih superior dari Surat Edaran Gubemur Kalimantan Timur tersebut di atas.Hal ini sesuai dengan asas hukumfex superior derogat legi inferior hukum yanglebih tinggi fingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah ;9.2.2.

bin Atjo Mea sebagaimana dimaksud padapoin angka 6 (enam) di atas;Aco Bohari alias M.Dahlan bin Atjo Mea (anak dari istri 1)memperoleh (49 : 7) x 2 = 14 bagian, dibagikan kepadamasingmasing ahli waris dari Aco Mea sebagaimanadimaksud pada poin angka 7 (tujuh) diatas.A.fatma binti Atjo Mea (anak dari istri Il/Penggugat 1)memperoleh (49:7x1=7 bagian;10.Menetapkan bagian masingmasing ahli waris dari Pewaris Rukkawalibin Atjo Mea dari bagian harta warisan pada poin 9.1 (Sembilan titik satu)dan angka 9.2.2

Memeriksa daftar hadir dan kehadiran peserta:9.2.2. Memberi kesempatan kepada Debitor pailit untukmenjelaskan tentang Rencana Perdamaian yang diajukan(Pasal 150 UUK PKPU);9.2.3. Memberikan kesempatan kepada para Kreditor untukmenanggapi Rencana Perdamaian tersebut dan memberikanalasanalasan yang menjadi kendala pelaksanaanperdamaian (Pasal 147 UUK PKPU):9.2.4.

Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian:9.2.2, Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak disetujui olehKreditor;9.2.3. Putusan Pengakhiran PKPU;9.2.4. Penolakan pengesahan perdamaian.10.Pencabutan PKPU (Pasal 259 UUK PKPU).10.1. Debitor setiap waktu dapat mengajukan permohonan pencabutanPKPU ke Pengadilan dengan alasan harta Debitor memungkinkandimulainya pembayaran kembali.

MPA, CIA, CCSA (Ketua) ;9.2.2. Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc. (Anggota) ;9.2.3. Dr. Anies Said Basalamah, Ak, MBA (Anggota) ;9.2.4. Dr. Ir. Pariaman Sinaga, M.M. (Anggota), dan ;9.2.5. Drs. Setyo Heriyanto, M.M. (Anggota).10.

Seharusnyapenentuan nilai lebih tinggi dibandingkan penentuan ambangbatas minimal.9.2.2. Ambang batas minimal sub unsur metode pelaksanaan : 50(lima puluh), sedangkan nilai sub unsur metode pelaksanaan 30(tiga puluh), ambang batas minimal lebih tinggi dibanding nilaiyang ditentukan, hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Seharusnyapenentuan nilai lebih tinggi dibandingkan penentuan ambangbatas minimal.;9.2.3.

Ramli (Almarhum musibah tsunami 2004);9.2.2. Tarmizi bin Ramli, tanggal lahir 8 Agustus 1978, umur 40tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan Swasta, Status Kawin, tempat tinggal diGampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;9.2.3. Mahdan bin Tgk. Ramli (Almarhum musibah tsunami 2004);9.2.4. Furqan bin Tgk. Ramli (Almarhum musibah tsunami 2004);9.2.5. Balia bin Tgk. Ramli (Almarhum musibah tsunami 2004);9.2.6.

Putusan Nomor 1311/B/PK/PJK/2016 Raw Material Used cfm 149.628.879.716,00Pemohon Banding Koreksi (3.727.669.362,00) Koreksi negatif pemakaian bahan menunjukkan adanya pembelian barangyang tidak dilaporkan sehingga atas barang yang dibeli tersebut dijual harga :Harga Pokok Barang 3.727.669.362,00Margin ratarata 581.143.654,00Harga Jual Barang 4.308.813.016,00 9.2.2.

Halaman 36 Alinea ke5dan Halaman 38 Alinea ke1 s.d. 4).9.2.2. Bahwa pada proses keberatan telah disampaikansecara patut kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Surat PermintaanPenjelasan Dan Pembuktian Tertulis (Pertama) No.S3801/WPJ,07/BD.0503/2008 tanggal 15 Juli 2008Halaman 100 dari 109 halaman.

denganTergugat, yang dirasa oleh penggugat tidak ikut dihitung oleh Tergugat didalamperincian uang Kompensasi, dimana setahu Penggugat berdasarkan peraturanseharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat dikarenakan terjadi PemutusanHubungan Kerja (PHK) adalah :9.1 h terh Lembur yang dilakukan istirahat min n yaitu harisabtu dan minggu yang belum dibayarkan selama 15 (lima belas) Tahun ;9.2 Uang Penggantian Hak, yang meliputi :9.2.1 Uang pengganti Cuti Tahunan yang tidak pernah didapat dari Tergugat ;9.2.2

., MM di persidangan, yang pada saatpengangkatan Rektor itu menjabat sebagai Ketua Yayasan PendidikanUniversitas Achmad Yani Vide bukti surat P.9.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. KHAIRIYAHTUL ANWAR, SE.,MM yang di hadirkan Terbanding dalam persidangan bahwa YayasanPendidikan Universitas Achmad Yani Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam akta nomor 33, tanggal 16 April 2007 yang dibuat oleh H,Hadarian Nopol.SH, Notaris di Banjarmasin dimana pada masa itu ketuayayasan di jabat Ir.

Rp. 4.372.759.772,00Pemakaian sendiri/pemberian cumacumaTrade Promotion PC IC Rp. 642.129.462,00Trade Promotion FMCBT Rp. 123.519.040,00Trade Promotion FMCFT Rp. 196.482.662,00Trade Promotion AFH Rp. 323.231.129,00Trade Promotion FCFC Rp. 1.858.094.253,00Rp. 3.143.456.546,00Penjualan Tahun 2006 di Faktur 2007 (Rp. 19.016.041.280,00)Retur Penjualan (Rp. 60 1.294.085,00)DPP menurut Pemeriksa Rp. 314.543.877.548,00(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor tanggal 3 Mei 2010, Halaman12 Alinea Alinea ke1).9.2.2

Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate(cucu lakilaki/Turut Tergugat 3);9.2.2. Baiq Aminah binti Mamig Purwate (cucu perempuan/TurutTergugat 4);9.2.3.

Tergugat pada tahun 2018, dimana upah terakhir yang diterima Penggugat adalah pembayaran upah bulan Mei 2018 sebesar Rp 3.837.939; (tiga jutadelapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluhSembilan rupiah), maka Upah yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2018 adalah Upah periodebulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 adalahRp 3.837.939; X 7 bulan = Rp 26.865.573; (dua puluh enamjuta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah )9.2.2

.), diakui dan dibenarkan.9.2.2.Tanah seluas + 1.285 M2 / SHM No. 424 (Vide Posita Gugatan5.2.), diakui dan dibenarkan.9.2.3.Tanah seluas 448,43 Meter (Vide Posita Gugatan 5.4.), diakui dandibenarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi.Hal 38 dari 61 hal.

Lahirlah Putusan Peradilan PK Nomor 229 PK/Pid.Sus/2013tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan Putusan KasasiNomor 16 K/Pid.Sus/2013 yang membenarkan PutusanJudex Facti;9.2.2.

Akta Jual Beli, tertanggal 31 Desember 1990, Nomor1468/ Jatinegara/1990 yang dibuat di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah (periksa bukti P.8);9.2.2. Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah, tanggal 5Mei 1994, Nomor 23, yang ditandatangani oleh Koko Purnomo(Koko Poernomo Santoso) sebagai penjual dan PTSummarecon Agung) sebagai pembeli, dihadapan Sutjipto,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (periksa bukti PK1 sampaidengan PK11);9.2.3.

TERGUGAT telah menjual tanpa melalui KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram, padahal sudah diatur secarategas dan jelas dalam pasal 26 Perjanjian Kredit nomor0002120120924000007 tertanggal 24 Oktober 12, di hadapanTERGUGAT Il dimana berlaku asas pacta suntservandabahwa Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya.Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 131/PDT/2018/PT.MTR.9.2.2,.2.0.5.2.4,9.2.5,5.2.6,Dasar penjualan adalah adanya sertifikat hak tanggunga

Terlapor atasLaporan Keterlambatan Pemberitahuan pada SidangMajelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal02 Agustus 2018 dan Kesimpulan Terlapor pada SidangMajelis Komisi Il Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 09Agustus 2018 yang didalamnya menyatakan adanya AktaPernyataan Keputusan Rapat Nomor 256 tertanggal 31Maret 2015 (selanjutnya disebut Akta 256/2015) mengenaiadanya Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yaituPerubahan Direksi dan Komisaris serta Peralihnan Sahamdi PT Cipta Multi Prima.9.2.2

Pristiwan Andalaswanto 11.3 Bahwa PT Cipta Multi Prima diketahui belum memberitahukanadanyaAkta 256/2015 yang meliputi Perubahan SusunanKomisaris dan Direksi, Peralihan Saham, Perubahan JenisPerseroan, Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan,Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan kepadaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(Kemenkumham) sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentanghal 150 dari 169 halaman Putusan Nomor 769/Pdt.GKPPU/2018/PN Jkt.SelHukum Butir 9.2.1 dan 9.2.2

penagihan terhadap Penggugat II atas kekuranganpembayaran Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli danatau kewajibankewajiban lainnya yang terkait denganPerjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli ke6 unitkapalkapal tersebut di atas, karena Perjanjian Sewa Guna UsahaKapal Dengan Opsi Beli atas ke6 (enam) unit kapal tersebutdinyatakan sudah berakhir dengan sendirinya dan kedua belahpihak sepakat untuk tidak saling melakukan tuntutan apapun dansaling melepaskan hak dan kewajibannya masingmasing;9.2.2

Cikande, Kab.Serang, Propinsi Banten, (Bukti P14);9.2.2. Sebagian bidang tanah seluas 3.676 MHGB No.4074/ Situ Terate dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 10,24,09,17,156tercatat atas nama PT. The New Asia IndustrialEstate, sebagaimana diuraikan dalam SuratUkur/Peta tanggal 21 Juli 1998 No.156, terletak diDesa Situ Terate, Kec. Cikande, Kab. Serang,Propinsi Banten, (Bukti P15);9.2.3. Sebagian bidang tanah seluas 6.279 M?

Pemohon Kasasi, dahuluPembanding/Tergugat II telahpula dibahas dalam PutusanKasasi Nomor 2446 K/ Padt/2009,dalil tersebut telah ditolak olehnamun kenyataannyaMahkamah Agung.Putusan Kasasi Nomor 2446K/Pdt/2009 Butir 9.2.2 halaman37 dan 38:9.2.2. buktibuktibahwa akta pemberianhukumhak tanggungan (buktiP7a)hak tanggungan (buktiP7b) cacat hukum:dan sertifikat Halaman 148 dari 382 hal. Put.

Dalil yang dikemukakan olehPemohon Kasasi, dahuluPembanding/Tergugat II telahpula dibahas dalam Putusan2446 K/Pdt/namun kenyataannyaKasasi Nomor2009,dalil tersebut telah ditolak olehMahkamah Agung.Putusan Kasasi Nomor 2446K/Pdt/2009 Butir 9.2.2 halaman37 dan 38:9.2.2.bukti = buktibahwa akta pemberianhukumhak tanggungan (buktiP7a) dan sertifikat haktanggungan (bukti P7b) cacat hukum: cacat hukum kedua (ii)darihak tanggungan(APHT) dan sertipikathak tanggungan (buktiakta pemberianP7a, P7b):Akta Pemberian

K/Padt/2015 1999 mencakup hampir semua(100%)Termohonharta kekayaan daridahulu(PTMataran) tanpaizin RUPS danUtama atau WakilKasasi 1,Terbanding 1/Penggugat 1Gula PutihmendapatkanKomisarisKomisaris Utama dan tanpatanda tangan Direksi atau tanpatanda tangan kuasa daridahulu(PTTermohon Kasasi 1,Terbanding 1/Penggugat 1Gula Putin Mataram). pula dibahas dalam Putusan2446 K/Pdt/namun kenyataannyaKasasi Nomor2009,dalil tersebut telah ditolak olehMahkamah Agung;Putusan Kasasi Nomor 2446K/Pdt/2009 Butir 9.2.2

halaman37 dan 38:9.2.2. buktibukti =hukumbahwa aktapemberian haktanggungan (bukti P7a) dan sertipikat haktanggungan (bukti P7b) cacat hukumcacat hukum kedua(II) dari aktapemberian haktanggungan (APHT)dan sertipikat haktanggungan (bukti P7a, P7b):Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal27 Oktober 1999 (buktiP7a), Sertipikat HakTanggungan Nomor289/1999 tanggal 4November 1999 (buktiP7b), yang dibuat danditandatangani olehDireksi lama dariPenggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3dan Penggugat