Ditemukan 181 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 10 Oktober 2016 — ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP
13174
  • siruktur organisasi pengelola keuangan satker pengembangan daerahkhusus kementrian PDT tahun 2014 berdasarkan SK Pengangkatan dariMenteri PDT Nomor : 001/Kep/MPDTV/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalahsebagai berikut :a) KPA dijabat oleh Arif Budiono yang menjabat sejak Januari2014 sd. tanggal 22 September 2014 ;b) Pejabat Penandatangan SPM dijabat oleh Thomas Pambudic) Bendahara Pengeluaran dijabat oleh saya sendirid) Pejabat Pembuat Komitmen : PPK 1 dijabat oleh Maprih Unggul Purwantoyangmembidangi 3 Asdep
    : Asdep Pulau terluar dan pulau terpencil ; Asdep pengembangan kawasan Perdesaan ; Asdep Penguatan kelembagaan ; PPK 2 dijabat oleh Bambang Supriatnoyangmembidangi 3 Asdep : Asdep Kawasan Perbatasan ; Asdep Bencana ; Asdep wilayah strategis.Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2014 KPA an.
    Alorsebesar Rp. 24.000.000.000,Bahwa mekanisme pencairan yaitu adanya Nodis dari Asdep PTT kepadaKPA, Nodis tersebut selanjutnya didisposisi kepada PPK, kemudian PPKmembuat SPP dan diteruskan kepada Bendahara. Bendahara kemudianmenginput MAK, Nilai, Teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukankepada PPSPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepada Bendahara untukdibawa ke KPKN disertai pengantar dari Bendahara. Oleh KPKN kemudianmenerbitkan SP2D yang diserahkan ke Bendahara.
    Supriadi yang saatmenjabat sebagai Asdep Wilayah Strategi, berdasarkan SK Menteri PDTnomor : 140/Kep/MPDT/KX/2014 tanggal 23 September 2014. Sedangkansebagai Pengguna Angaran langsung berada pada menteri PembangunanDaerah tertinggal saat itu di Jabat oleh Bapak A.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2017 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBAR DULLAH
14739
  • 2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013.33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL.34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep
    : DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 danDIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal15 Agustus 2013.33.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran danJaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIIV2013 Perihal PelaksanaanPembangunan Sarana Usaha PKL.34.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.35.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep
    Bahwa pada DepultiBidang Pembiayaan membawahi 5 Asdep, selaku penangungjawabkegiatan, namun PPK hanya 1 yaitu saksi, dengan demikian setelahproses administrasi selesai oleh masingmasing Asdep maka diteruskanke PPK untuk diproses pencairan anggaran;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Deputi BidangPembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 01 / Per /Dep.3 / Il / 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Dana BagiPengembangan Koperasi Wanita / PERKASSA serta Koperasi Perkotaandan
    masingmasing, adapunsaksi selaku PPK hanya memproses terkait pencairan dana, itupundilakukan setelah proses administrasi selesai dari Asdep yangmembidangi atau telah ada Penetapan Koperasi Peserta Program.Adapun tugas saksi selaku PPK berdasarkan Pasal 16 Petunjuk TeknisProgram, yaitu :Melakukan penelitian kelengkapan administrasi proses pencairanBantuan Dana kepada Peserta Program,Hal 75 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus.
    Usulan dari Asisten Deputi (Asdep) kepada Deputi, yaitu ada pada Asdepyang membidangi (Asdep Permodalan).. Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan Koperasi Peserta Programyaitu Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi danHal 76 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus. TPK/2017/PN.
    Adapun yangdiperiksa dari proposal itu adalah kelengkapan administrasinya yaitu berupa15 item yang harus dilengkapi untuk kemudian dapat ditindak lanjuti, semuapersyaratan kelengkapan sudah lengkap dalam proposal KSU CempakaRaya sehingga melaporkan kepada Asdep disertai dengan hasil / ceklispemeriksaan 15 item kelengkapan proposal.
Register : 15-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 25 Maret 2014 — KAMALUDIN, SE Bin ENJANG.
435
  • Provinsi Jawa Barat tertanggal30desember 2011.Kontrak: kerjasama antara Komite Pembangunan Gelanggang Olah (satu)raga Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa bundelBarat dengan PT QAS tentang Pembangunan Gelanggang OlahragaKecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa BaratContoh Format Pelaporan Kegiatan Bantuan 1 (satu)Penerima bundelPembangunan Prasarana OlahragaTahun Anggaran 2011Buku Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga (satu)yang di keluarkan oleh ASDEP
    Provinsi Jawa Barat tertanggal30desember 2011.Kontrak kerjasama antara Komite Pembangunan Gelanggang Olah 1 (satu)raga Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa bundelBarat dengan PT QAS tentang Pembangunan Gelanggang OlahragaKecarnatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa BaratContoh Format Pelaporan Kegiatan Bantuan 1 (satu). bundelPenerimaPembangunan Prasarana Olahraga TahunAnggaran 2011Buku Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga 1 (satu)yang di keluarkan oleh ASDEP
    Provinsi Jawa Barat tertangga130desember 2011.Kontrak kerjasama antara Komite Pembangunan Gelanggang Olah 1 (satu)raga Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa bundelBarat dengan PT QAS tentang Pembangunan Gelanggang OlahragaKecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa BaratContoh Format Pelaporan Kegiatan Penerima Bantuan 1 (satu)Pembangunan Prasarana bundel 66Olahraga TahunAnggaran 2011Buku Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga I (satu)yang di keluarkan oleh ASDEP
Putus : 04-06-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 208/Pid.B/2015/PN.TBT
Tanggal 4 Juni 2015 — ERICSON RIKO alias ERIC;
8532
  • ., yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa ahli adalah Asdep Urusan Pengelolaan B3 Kementerian LingkunganHidup;Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Nomor 2817/KP.340/B53/10/2014tanggal 20 Oktober 2014 dari Direktorat Jenderal Sarana PrasaranaPertanian Kementerian Pertanian, ahli ditugaskan untuk melakukanpengawasan peredaran pestisida berbahan aktif endosulfan di wilayah 6(enam) propinsi termasuk wilayah Sumatera Utara;Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2015/PN.
    EDWARD NIXON PAKPAHAN, M.Sc. dari Asdep UrusanPengelolaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup;4. Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes PolriDengan bekerja sama dengan Saksi Ir.
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RICKY RANGKUTI, SH., M.Kn
Terdakwa:
ASRUL, S.Pd Bin SAMMANG
8722
  • Proposal Yang diterima Kementerian Koperasi dan UKM RI olehDiputi di distribusikan kepada penanggung Jawab Kegiatanyaitu Asdep perdagangan dalam Negeri Diputi Pemasaran danjaringan Usaha untuk dilakukan penelaahan proposal tersebutapabila dianggap perlu dilakukan kunjungan lapangan untukmemastikan apakah sudah sama antara proposal yangdiusulkan dengan kondisi dilapangan.f.
    Setelah petugas kembali dari lapangan maka dilakukan rapatantara Asdep Perdagangan Dalam Negeri bersama denganKepala Bidang yang bertanggung jawab secara teknis, untukmenentukan apakah Koperasi tersebut telah memenuhi syaratuntuk ditetetapbkan sebagai penerima program, apabilamemenuhi persyaratan maka di tetap sebagai peserta Programmelalui Surat Keputusan Diputi menteri Bidang Pemasaran danJaringan Usaha nomor 455/KEP/Dep.4/IX/2013 tgl 13September 2013;Bahwa saksi menerangkan setelah ditetapkan
    Akan tetapi langsung dibawahtanggungjawab secara Sirutural yaitu Asdep Perdagangan dalamNegeri (Ibu Ir Herustiati) dan Kepala Bidang Pengembangan (BpYusuf chairullah);Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan cek lokasi danFisik terhadap pekerjaan pembangunan saran usaha PKL yangdikerjakan oleh Koperasi Matirrobulu, tapi seingat saya ada staf dariAsdep perdagangan dalam untuk cek lokasi yaitu Sdr Budiyono,sedangkan pada saat pelaksanaan Pembangunan Sdr Marjuki;Bahwa saksi menerangkan terhadap
    akta perubahan nomor nomor: 05/BH/PAD/DPPK/XII/2009tanggal 10 Desember 2008 kepada Kementrian Koperasi dan UKM RI olehDiputi di distribusikan kepada penanggung Jawab Kegiatan yaitu Asdepperdagangan dalam Negeri Diputi Pemasaran dan jaringan Usaha untukdilakukan penelaahan proposal tersebut apabila dianggap perlu dilakukankunjungan lapangan untuk memastikan apakah sudah sama antaraproposal yang diusulkan dengan kondisi dilapangan, Setelah petugaskembali dari lapangan maka dilakukan rapat antara Asdep
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 11/PID.TPK/2020/PT BBL
Tanggal 24 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. LATIF PRIBADI, M.Si. Bin SAMURI Alm
Terbanding/Penuntut Umum : RICCA YULISNAWATI, S.H., M.H.
334255
  • Syamsudin Selaku Asdep Standarisasi Dan Infra StrukturOlahraga Pada Kemenpora RI Jakarta tidak ada diruang kerjanya saat itu makaSaksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menghubungimelalui telepon selular salah satu Kepala Bidang Unit Kerja tersebut yaitu Sdr.Edi Suryanto untuk menyampaikan tentang kedatangan tamu atau timpendahulu dari DPRD Kota Pangkalpinang. Kemudian Sdr.
    StandarisasiDan Infra Struktur OlahragaKepala Bidang 3 AndiTidak AdaTidak Ada 4 AmirRachmanNomor SPPD900/187/SPPD/Setwan/II/2017Ditandatangani dan di CapBasah oleh Rachmad YudiSubagiyo, S.Si, M.Pd SelakuSubPrasarana Olahraga Prestasipada ASDEP StandarisasiDan Infra Struktur OlahragaKepala Bidang 5 HeMardianaMurtiNomor SPPD900/188/SPPD/Setwan/II/2017Ditandatangani dan di CapBasah oleh Rachmad YudiSubagiyo, S.Si, M.Pd SelakuSubPrasarana Olahraga Prestasipada ASDEP StandarisasiDan Infra Struktur OlahragaKepala
    Bidang 6 ZainuriNomor SPPD:900/189/SPPD/Setwan/II/2017Ditandatangani dan di CapBasah oleh Rachmad YudiSubagiyo, S.Si, M.Pd SelakuSubPrasarana Olahraga PrestasiKepala Bidangpada Asdep StandarisasiDan Infra Struktur Olahraga 7 Djubaidah Nomor SPPD:900/190/SPPD/Setwan/II/2017 Ditandatangani dan di CapBasah oleh Rachmad YudiSubagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Halaman 42 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL SubPrasarana Olahraga Prestasipada ASDEP StandarisasiDan Infra Struktur OlahragaKepala
    Bidang 8 H.Jumdiyanto Nomor SPPD :900/191/SPPD/Setwan/II/2017 Ditandatangani dan di CapBasah oleh Rachmad YudiSubagiyo, S.Si, M.Pd SelakuSubPrasarana Olahraga Prestasipada ASDEP StandarisasiDan Infra Struktur OlahragaKepala Bidang Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora di Jakarta yangsudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) : 1.
    Syamsudin Selaku Asdep Standarisasi Dan Infra StrukturOlahraga Pada Kemenpora RI Jakarta tidak ada diruang kerjanya saat itu makaSaksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menghubungimelalui telepon selular salah satu Kepala Bidang Unit Kerja tersebut yaitu Sdr.Halaman 100 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBLEdi Suryanto untuk menyampaikan tentang kedatangan tamu atau timpendahulu dari DPRD Kota Pangkalpinang. Kemudian Sdr.
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
23520
  • mengaudit pemberianAdipura tahun 2010.Laporan sementara proses audit tanggal 13 Desember 2010.1 (satu) buku standar operating procedures (SOP) inspektoratkementerian negara lingkungan hidup tahun 2010.1 (satu) buku uraian tugas (Job Discripton) Inspektorat Kementeriannegara lingkungan hidup tahun 2010.Memory Card dengan Merk: Vgen, Tipe : Micro SD, P/N K835836,Kapasitas 4 GBdan memiliki nilai MD5 Hash59a5cbd461080e773e0041553a4ce4df, Pengguna/penguasa BarangMelda Mardalin yang didapat dari RUang Asdep
    urusan pengendalianpencemaran Limbah Domestik dan USK perihal penyampaian hasilpemantauan 1 tanggal November 2009 yang ditandatangani RatnaKartasari dengan 1 (satu) lembar lampirannya.1(satu) lembar fotocopy Memorandum dari Kabid Pengelolaan LimbahCair Domestik kepada Plt Asdep urusan pengendalianpencemaran Limbah Domestik dan USK perihal penyampaian hasilpemantauan 2 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani RatnaKartasari dengan 1 (satu) lembar lampirannya.1(satu) bundel Fotocopy Rekap P1 Adipura
    PENINGKATAN PERAN MASYARAKATData yang diambil dari eksternal hardisk merk Western Digital, Tipe :WD15EARS002Z5B1, SN : WDWMAVU2992502, Kapasitas :1500 GB, Pengguna/penguasa Barang Melda Mardalin yang didapatdari RUang Asdep Pengolahan Sampah.
    Hardisk dengan Merk: Seagate, Tipe : ST3160215AS, S/N 9RX061D4,Kapasitas 160 GB dan memiliki nilai MD5 HashB73363EF2C23FAA1E0459047B8FDC4E4 , Pengguna/penguasa BarangTRI BANGUN LAKSONO yang didapat dari RUang ASDEP PENINGKATANPERAN MASYARAKAT191. Data yang diambil dari eksternal hardisk merk Western Digital, Tipe :WD15EARS0025B1, SN : WDWMAVU2992502, Kapasitas : 1500 GB,Pengguna/penguasa Barang Melda Mardalin yang didapat dari RUangAsdep Pengolahan Sampah.
Register : 17-10-2012 — Putus : 14-11-2012 — Upload : 09-01-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 25/Pid.Tipikor/2012/PT. BKL
Tanggal 14 Nopember 2012 — Ir. Carby Simanjuntak, MM
8538
  • saksiAswan,meskipun pembangunan tersebut tidak selesai, bahkan ahli PLN menyatakanbahwa sedari awal dana sebesar Rp. 3.569.429.000, adalah tidak cukup untukmembangun PLTMH di 4 kabupaten di Provinsi Bengkulu itu.3.Bahwa Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), tempat terdakwabekerja, memiliki situasi dan kondisi yang memprihatinkan, seperti :Hal 25 dari 33 halaman No.25/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.2626Sumberdaya manusia pada lembaga pemerintahan ini sangat terbatas ,dimanauntuk setiap asdep
    Dan seringkali terdapat kadaankeadaan tertentu yang sifatnya tidaknormal dan mendesak yang membuat pejabat pemerintahan tidak dapatmenggunakan kewenangannya yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid) dalammelakukan tindakan hukum dan tindakan facktual lainnya secara normal.Misalnya : jumlah sumberdaya manusia pada Asdep Urusan Infrastruktur Energiyang berjumlah 7 orang, sementara ada ratusan proyek dalam tahun 2008 itudiseluruh Indonesia yang harus ditangani oleh Terdakwa hanya dalam waktu 8bulan.Maka
Register : 25-05-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 160 / Pid. B / 2016 / PN.Cjr
Tanggal 11 Agustus 2016 — Yuda Priatna Als Gesper Bin Cici Permana
398
  • CjrMenimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yangtelah hadir dipersidangan dan telah dibacakan 1 (satu) orang keterangan saksidipersidangan atas nama Asdep Wawan Alias Abek Bin (Alm) AMD, namuntelah dipanggil secara sah dan patut, yang pada pokoknya sebagai berikut :Saksi 1.
Register : 18-01-2023 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
Tanggal 17 Mei 2023 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
Munardi, S.Pd Bin Buyung Mungkin
799
  • 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat keputusan Pejabat Pembuata Komitmen pada Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 860 Tahun 2016, tentang Penetapan Penerimaan Program dan Bantuan Pemerintahan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi lapangan olahraga desa tahun anggaran 2016 (Gelombang KE LIMA) tanggal 20 Oktober 2016.
  • 1 (satu) eksemplar Perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen pada asdep standarisasi dan infrasturktur olahraga Deputi bidang peningkatan prestasi dan olahraga Kemenetrian Pemuda dan Olaharaga dengan Kepala Desa.
  • 1 (satu) eksemplar Perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen pada asdep standarisasi dan infrasturktur olahraga Deputi bidang peningkatan prestasi dan olahraga Kementrian Pemuda dan Olaharaga dengan Kepala Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, tentang Program Dana Batuan Pemerintahan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi lapangan olahraga desa tahun anggaran 2016 Nomor : 579 / PKS / PPK / D.IV.5 / X / 2016 Nomor : 200 / 002 / KRD / SG / 2016, tanggal 24
  • 1 (satu) eksemplar Perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen pada asdep standarisasi dan infrasturktur olahraga Deputi bidang peningkatan prestasi dan olahraga Kemenetrian Pemuda dan Olaharaga dengan Kepala Desa Parda Suka Kecamata Maje Kabupaten Kaur, tentang Program Dana Batuan Pemerintahan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi lapangan olahraga desa tahun anggaran 2016 Nomor : 581/ PKS/ PPK/D.IV.5/ X/2016Nomor:357/ 116/PDS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.
  • 1 (satu) eksemplar Perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen pada asdep standarisasi dan infrasturktur olahraga Deputi bidang peningkatan prestasi dan olahraga Kemenetrian Pemuda dan Olaharaga dengan Kepala Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, tentang Program Dana Batuan Pemerintahan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi lapangan olahraga desa tahun anggaran 2016 Nomor : 576/PKS/PPK/D.IV.5/X/2016 Nomor : 140/135/41-10-2016, tanggal 24 Oktober 2016.
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst
Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Drs. BRAHMANTORY
11646
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwaBahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan didepan penyidik sebagaimana berkas perkaraBahwa terdakwa Brahmantori saat pengadaan sarana olah raga P3SONmenjabat asdep pengembangan sarana keolahragaan dari 2011/Bahwa Dalam surat nomor 079 tgl 28 mei 2011 ttg usulan kegiatan makakegiatan sport science tidak di deputi v dan baru dialihnkan setelahpenangkapan wafid
    Dalam pertemuan tersebutsaksi ingin menanyakan kepada BRAHMANTORY, bahwa saya inginmengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan yang ada diunit kerjanya, Asdep BRAHMANTORY menjawab silahkan sajamengikuti. Dan saya ucapkan terimakasih dan sekalian mintabantuannya.> Sekitar bulan Oktober 2011 saksi menyuruh staf saksi Aris Ticoalu(bagian adm SAI) untuk mengikuti pengadaan sport science diHal. 86 dari 153 hal. PUTUSAN Nomor : 12/PID.SUS/TPK/2016/PN.
    Sekitar September 2011, setelah terdakwa berdiskusi dengan Sdr.ISNANTA (Asdep Sentra Olahraga), dia mengatakan bahwa anggaranRp10milyar tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan meubelair diHambalang. Pada diskusi itu disepakati komposisi sebagai berikut:e Pengembangan Sport Science Rps0Milyare Meubelair Rp 20 MilyarBahwa Terdakwa selaku PPK kemudian mengajukan perubahankomposisi anggaran itu kepada Sdr. DJOKO PEKIK selaku KPA.Bahwa Terkait Copy surat dari Sdr. DRS.
    Pihakpihak yang hadir dalam kegiatan inventarisasitersebut adalah pihak ASDEP V (ARMADAN)), Biro Keuangan danRumah Tangga (terdakwa lupa siapa yang datang), pihak Inspektorat(PANGESTU ADI dll). Hasil pemeriksaan Inspektorat adalah tidakditemukan barang sejumlah barang berupa:a. Alat untuk mengukur denyut jantung yang bentuknya seperti jam19 unit.b. Alat untuk mengukur besarnya sebesar laptop 1 unit.Terhadap barang yang tidak ditemukan tersebut Terdakwakomunikasikan kepada Sdr.
    YANTI (staf Asdep SarprasOlahraga) diteruskan kepada Terdakwa BRAMANTHORY untuk dicekdan diperbaiki, dan selanjutnya kepada Sdr. LALU WILDAN (DeputiDeputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan).Sebagai respon LKPP terhadap surat no. 08124/DV5/VIIV2013tersebut, pada masih pada bulan September 2013 LKPP mengundangpihak Kemenpora untuk melakukan rapat di kantor LKPP pada tanggal9 September 2013 guna membahas Pemindahan Peralatan SportScience dari P3SON Hambalang ke PPPON dan SPRCON Cibuburtersebut.
Register : 11-03-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 50/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Juli 2014 — 1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.; 2. JANNES PAKPAHAN, S.H. DKK ( 4 ORANG ).; SATYA DHARMA.;
14075
  • Bernaldy, Asdep. Evaluasi Perumahan Formal Kementrian PerumahanRakyat, dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PerumahanRakyat (Kemenpera), PT. Reka Rumanda Agung Abadi (selaku PelakuPembangunan), Badan Pengelola Rusunamy City Park.
Register : 05-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PA BOGOR Nomor Nomor 0450/Pdt.G/2014/PA.Bgr
Tanggal 21 Juli 2014 — Pemohon Termohon
4223
  • Ya, karena sesungguhnya kejadian daricerita itu benar (nyata) adanya, namun pelaku yang dimaksudfiktif/bukankami, namun orang lain;Staf pemohon terkadang iseng melakukan konfirmasi ke kami tentangkondisi bosnya di kantor; kenapa P Asdep sering masuk kantor telat ataukenapa pak Asdep harus bolos ngantor sih kalau hanya mau ke Bogor ambilrapor anak.
    (Rupanya, anakanak pemohon yang di Bogor selalu diadikanalasan bagi pemohon untuk bolos ataupun telat ngantor);Atau wuah, seneng banget dong Mbak....pak Asdep bawa oleholeh banyaktuh dari dinas disini atau dari dinas disana...dari dalam negeri ataupun LuarNegeri dan masih banyak lagi, lagi dan lagi ceritacerita nyata tapi fiktifyang terus beredar;Menanggapi ini semua nampaknya kami harus lebih memanjangkan ususlagi, harus lebih banyak bersabar dan menahan diri untuk tidak terbawaemosi;Ananda Xxxxxxxxxxxx
Register : 12-09-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 192-K/PM.II-09/AD/IX/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — SERKA DONI PUTRA
5919
  • Asdep Saepudin sedang menyetir mobil dengan maksuduntuk pergi mencuci mobil tepatnya di Jl. Tegal Kawung Kec. Cipagerankota Cimahi tibatiba telah dihadang oleh Serka Doni Putra (Terdakwa)dengan menggunakan sepeda motor Tossa/Prima Supra X Nopol D 3102KL berpakaian dinas. Terdakwa kemudian mendekati Sdr. AsepSaepudin yang saat itu masih duduk di belakang stir mobil.S8Bahwa benar kemudian Terdakwa mematikan kunci kontak mobil danmelemparkan kunci kontak mobil ke depan mobil.
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
185137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran LimbahDomestik dan USK perihal penyampaian hasil pemantauan 1 tanggal103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.November 2009 yang ditandatangani Ratna Kartasari dengan 1 (satu) lembarlampirannya ;1(satu) lembar foto copy Memorandum dari Kabid Pengelolaan Limbah CairDomestik kepada Plt.
    Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran LimbahDomestik dan USK perihal penyampaian hasil pemantauan 2 tanggal 26 April2010 yang ditandatangani Ratna Kartasari dengan 1 (satu) lembarlampirannya ;(satu) bundel foto copy Rekap P1 Adipura 2009 2010 Kota Bekasi ;(satu) bundel foto copy Permen Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2009 tentangProgram Adipura ;l(satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Nomor : Print. 1684/MENLH/11/2010 tanggal 19 November 2010 tentang perintah kepada AmatSyukur untuk melakukan
    Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran LimbahDomestik dan USK perihal penyampaian hasil pemantauan 1 tanggalNovember 2009 yang ditandatangani Ratna Kartasari dengan 1 (satu) lembarlampirannya ;1(satu) lembar foto copy Memorandum dari Kabid Pengelolaan Limbah CairDomestik kepada Plt.
    Hardisk dengan Merk : Seagate, Tipe : ST3160215AS, S/N 9RX061D4,Kapasitas 160 GB dan memiliki nilai .MD5 HashB73363EF2C23FAA1E0459047B8FDC4E4 , Pengguna/penguasa Barang TRIBANGUN LAKSONO yang didapat dari RUang ASDEP PENINGKATANPERAN MASYARAKAT191. Data yang diambil dari eksternal hardisk merk Western Digital, Tipe :WDI5EARS00Z5B1, SN : WDWMAVU2992502, Kapasitas : 1500 GB,Pengguna/Penguasa Barang Melda Mardalin yang di dapat dari Ruang AsdepPengolahan Sampah.
    Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran LimbahDomestik dan USK perihal penyampaian hasil pemantauan 1 tanggalNovember 2009 yang ditandatangani Ratna Kartasari dengan 1 (satu) lembarlampirannya ;1 (satu) lembar foto copy Memorandum dari Kabid Pengelolaan Limbah CairDomestik kepada Plt.
Putus : 29-09-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2010
Tanggal 29 September 2011 — MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA vs Ir. AMIEN ABDURACHMAN
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Asdep Urusan Usaha SaranaAngkutan dan Pariwisata;3. Parlindungan S., SH., MM., Kepala Bagian Pelayanan Hukum;4. Noor Ida Khomsiyati, SH. MM., Kepala Sub BagianPelayanan Hukum Internal dan Pihak Ketiga;5. Wahyu Wibowo, ST., MM., Kepala Sub Bidang Perencanaandan Kinerja Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata I;Kesemuanya berdomisili hukum di Kementerian Badan UsahaMilik Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Register : 05-08-2016 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 39 /PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 6 Oktober 2017 — ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP
10550
  • organisasi pengelola keuangan satker pengembangan daerahkhusus kementrian PDT tahun 2014 berdasarkan SK Pengangkatan dari MenteriPDT Nomor : 001/Kep/MPDTI/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagaiberikuta) KPA dijabat oleh Arif Budiono yang menjabat sejak Januari 2014 sd.tanggal 22 September 2014;oPejabat Penandatangan SPM dijabat oleh Thomas Pambudi;Bendahara Pengeluaran dijabat oleh saksi sendiri;Qa 0~~ """Pejabat Pembuat Komitmen :SMPPK 1 dijabat oleh Maprih Unggul Purwanto yang membidangi 3 Asdep
    : Asdep Pulau terluar dan pulau terpencil; Asdep pengembangan kawasan Perdesaan; Asedep Penguatan kelembagaan; PPK2 dijabat oleh Bambang Supriatno yang membidangi 3 Asdep : Asdep Kawasan Perbatasan; Asdep Bencana; Asdep wilayah strategis.Selanjutnya pada tanggal 23 September 2014 KPA an.
    Alor sebesar Rp. 24.000.000.000,Bahwa mekanisme pencairan yaitu adanya Nodis dari Asdep PTT kepada KPA,Nodis tersebut selanjutnya didisposisi kepada PPK, kemudian PPK membuatSPP dan diteruskan kepada Bendahara. Bendahara kemudian menginput MAK,Nilai, Teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukan kepada PPSPM.Setelah terbit SPM diteruskan kepada Bendahara untuk dibawa ke KPKNdisertai pengantar dari Bendahara. Oleh KPKN kemudian menerbitkan SP2Dyang diserahkan ke Bendahara.
Register : 18-10-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 April 2018 — Penuntut Umum:
FAROUK FAHROZI, SH
Terdakwa:
DASEP AHMADI
188153
  • Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2013 saksi pernah mendengar daribawahan saksi yakni saksi Agus Taman (Staff Asdep Industri Strategis) yangdalam pengadaan bus listrik yang bersangkutan membantu administrasi PPKKegiatan Teknologi Unggulan dan Kebencanaan saksi Dr.Ir.Pariatmono,M.Sc.menyampaikan apabila pekerjaan bus listrik telah mencapai pekerjaan 80%.Selanjutnya saksi tanya fisik bus listrik sekarang dimana ?
    Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada atasan langsung Asdep IptekIndustri Strategis yakni saksi Dr.Ir.Pariatmono,MSc yang saat itu menjabat sebagaiHalaman 47 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstPlt karena menurut pandangan saksi waktu itu bahwa saksi Dr.lIr.Pariatmono,MScadalah atasan langsung saksi selaku user dan penanggung jawab kegiatansekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang seharusnyapenanggung jawab kegiatan tidak boleh merangkap jabatan sebagai PPK.Bahwa
    Asdep Iptek Industri Strategisselaku Penanggungjawab Kegiatan.10.1 (Satu) bundel fotocopy berlegalisir Dokumen Pengadaan pada Kelompok UnitLayanan Pengadaan Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2013Nomor : 010/LU/DP/APBNP/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013.11.1 (Satu) lembar fotocopy berlegalisir print out dokumen tahap lelang saat ini.12.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir print out dokumen penjelasan lelangtanggal 13 Oktober 2013 antara pertanyaan dan Jawaban pada saatpenjelasan proses
    Berikut 2 (dua)lembar MemorandumNo.194/SM/ME/X1/2013 tanggal 8 November 2013 perihal Open BiddingJabatan Eselon Kemenristek dan 3 (tiga)lembar Surat PengumumanNomor:16/SM/X1I/2013 tanggal 7 November 2013 .Halaman 104 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.8 (delapan) Lembar Daftar Surat Keluar Asdep Iptek Pemerintah tahun 2013berisikan 7 (tujuh) kolom yaitu, NO, TANGGAL, NOMOR SURAT, LAMPIRAN,TUJUAN, PERIHAL dan KETERANGAN.3 (tiga) Lembar Daftar
    Tambani.1 (Satu ) lembar asli Surat Kuasa Ir Dasep Ahmadi Kepada Suharto tanggal14 November 2013 di tanda tangani oleh Ir Dasep Ahmadi dan Suharto.1 (satu) bundel dengan judul arahan Presiden pada Acara PuncakPeringatan Hakteknas Ke 17 30 Agustus,Gudang Merdeka, Bandung. 9 (Sembilan) lembar disposisi Asdep Pendayagunaan Iptek Pemerintah padasurat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik IndonesiaNomor : S324/SES.M.EKON/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013.2 (dua) lembar print out register
Register : 28-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Prap/2015/PN.Kpg
Tanggal 20 Oktober 2015 — Ir NOER SUWARTINA
260164
  • Flotim adalah adanya nodisdari Asdep PTT kepada KPA, nodis tersebut selanjutnya didisposisikan kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP danditeruskan kepada bendahara. kemudian Bendaharamenginput MAK, onilai, telti berkas termasuk pajak,selanjutnya diajukan kepada PPSPM setelah terbit SPMditeruskan kepada bendahara untuk dibawa ke KPPNdisertai pengantar dari bendahara. Untuk pembayaran kerekanan langsung di transfer ke rekening perusahan sesuaikontrak..
    Dan pernah menerma laporan pada akhir tahundari Asdep tentang gambaran umumpelaksanaanpekerjaan sedangkan terhadap halhal yang bersifat teknisdiaksanakan oleh KPA dan PPK..
    HIMAWAN SENO WAHYUDI, MM, sebagai Asdep UrusanPulau Terpencil dan terluar Kementerian PDT, padapokoknya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaankegiatan pembangunan' dermaga hanya bertugasmengkoordinir usulan/proposal dari daerah kemudianmelakukan verifikasi untuk selanjutnya dokumendokumentersebut diserahkan kepada pihak satker, dan dalam tahappelaksanaan kegiatan hanya melakukan monitoringberdasarkan laporan dari konsultan supervisi.PAULUS YULIANTO, sebagai pelaksanapekerjaanpembangunan dermaga di
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
208138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.414 K/Pid.Sus/201452)53)54)55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)Foto copy Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan SaranaAngkutan dan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007No.MNA/DZ/001/5/5/ADM058 tentang Penyampaian LaporanPerjalanan Dinas;Foto copy Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati NusantaraAirlines tanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B12/C.5 perihal : Tanggapanatas Kontrak Lease Pesawat 737500 dan 737400;Foto copy Surat kepada Direktur Utama PT.
    Merpati Nusantara Airlines;Foto copy Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan SaranaAngkutan dan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007No.MNA/DZ/001/5/5/ADM058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;Foto copy Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati NusantaraAirlines tanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B12/C.5 perihal Tanggapanatas Kontrak Lease Pesawat 737500 dan 737400 ;Foto copy Surat kepada Direktur Utama PT.
    KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT.Merpati Nusantara Airlines;Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutandan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM058 tentang Penyampaian Laporan PerjalananDinas;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT.