Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK),Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KekuasaanKehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten BatuBara bukanah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman,melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah,yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luarpengadilan;e Bahwa BPSK

tidak cermat, tidak jelas dan tidaklengkap dalam membuat Surat DakwaanDidalam Nota Eksepsinya, Penasihat Hukum Terdakwa padapokoknya menyatakan Terdakwa telah menyerahkan kepadaPenyidik barang ukti berupa surat pernyataan tertanggal 29 Januari2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADIN SAMUAL selakukuasa dari saksi HANSEN untuk melakukan penagihan kepadaterdakwa, dan adanya faktafakta dan buktibukti berupapenyerahan uang atau pengembalian uang oleh terdakwa kepadasaksi HANSEN sehingga perkara ini bukanah

tersebut makamajelis berpendapat sebagaimana uraian dibawah ini:Menimbang bahwa menurut konteks Hukum Acara Perdata bahwaEksepsi ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atauformalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan padapokok perkara.Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dari Tergugat tersebut yaituEksepsi Kurang Pihak, Eksepsi tentang Persona Standi In Judicio, dan EksepsiTentang Obscuur libel (gugatan kabur atau tidak jelas) serta Eksepsi bahwaPenggugat bukanah

proses penerbitan IMTN oleh Tergugat II sudahsesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.Bahwa telah terbukti Terbanding tidak mempunyai kapasitas secara hukum/LegalStanding bertindak sebagai Penggugat dan tidak ada bukti bahwa Tergugat Ilmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) karena sesuai buktiTerbanding yang menguasai lahan Pembanding secara melawan hukum danmenjadikannya sebagai objek perikatan jual beli tanpa didasari suatu hak olehkarenanya sesuai hukum putusan dalam perkara ini bukanah

2015 dan Surat KeteranganRiwayat Penguasaan Tanah Nomor 12/5.Ket/14/11/2015 tertanggal 23Februari 2015 milik saksi Ridwan Aritonang, Majelis Hakim tidak melihatnama saksi Basiruni sebagai salah satu pemilik tanah yang bersepadandengan saksi Ridwan Aritonang sebagaimana keterangan saksi RidwanAritonang dan saksi Basiruni dipersidangan, sehingga Majelis Hakimberkeyakinan pohon yang telah ditebang dan diolah oleh terdakwaMarjohan Purba als Purba dan terdakwa Ilham Marisi als Ilhan BinRidwan Aritonang bukanah

Gatmenafkahi bukanah monopoli seorang ayah, terlebih jika kenyataannya ibujuga bekerja dan memiliki penghasilan. Bukankah kewajiban menafkahimenurut kodratnya lahir karenanya adanya hubungan darah? Ayah dan ibumemiliki hubungan darah yang membawa konsekuensi kewajiban ayah danibuU membesarkan anaknya. Seorang ibu yang bekerja dan memilikipenghasilan tetap pada dasarnya bertanggung jawab secara moral untukturut menafkahi anaknya.

Syaharuddin Amir;Bahwa, sebagaimana surat keterangan nomor 593/ 50 tanggal 27 April1994, Nomor : 593/ 98 tanggal 10 Oktober 1994 dan nomor 593/ 99 tanggal10 Oktober 1994 letak objek gugatan a quo bukanah terletak di Lingkungan Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras KabupatenBatubara, namun berada di Lingkungan Kelurahan Pangkalan DodekKecamatan Medang Deras Kabupaten Asahan;Bahwa alamat tanah yang dijadikan objek perkara telah diperbaharui namunjiran sempadan letak objek yang dijadikan

dasarkepemilikan Tergugat atas tanah sengketa dan setelah Majelis Hakim membacadan mencermati bukti surat tersebut telah ternyata didalamnya telah tercantumbatasbatas tanah yang disengketakan dalam perkara tersebut dimanamenyebutkan batas tanah pada Sisi Timur 1525 M berbatas Lokasi PerkebunanMasyarakat Lepolepo, dan hal tersebut apabila dinubungkan dengan PetaAdministrasi Kota Kendari dimana Kelurahan Lepolepo adalah berbatasanlangsung dengan Kecamatan Kambu;Menimbang, bahwa meskipun Kecamatan Kambu bukanah

;Bahwa jelas para Penggugat mengajukan gugatan ke PengadilanAgama, dalam hal ini ke Pengadilan Agama Kajen, karena gugatandimaksud adalah gugatan waris, bukanah sengketa kepemilikan, danbaik para Penggugat maupun Tergugat samasama beragama Islam ; Gugatan Kurang Pihak ;Bahwa para Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakanadanya ahli waris pengganti lain karena memang tidak ada ahli waris lain selain para Penggugat ; Gugata Para Penggugat Kabur ;Bahwa perubahan yang disampaikan oleh para Penggugat

SOS bin BUKANAH, umur 54 tahun, Agama ; Islam,Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Dusun Sekarputih,RT.14/RW.04, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, KabupatenBondowoso ;Dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal antara Penggugat dan Para Tergugat, karena saksiadalah Tetangga dekat Penggugat sekaligus saksi selaku Ketua RT 14tempat tinggal Penggugat ; Bahwa saksi sudah kenal dengan Almarhun SUPARLAN sebelummenikah dengan Penggugat ; Bahwa

hukummana menunjukan terhadap kepemilikan atas sebidang tanah milikTergugat Ill seluas 10.190 M* berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor: 01952 tertanggal 13 November 2019 telah melaksanakanisi kesepakatan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan,dengan demikian secara hukum terhadap segala biaya yang dikeluarkanoleh Penggugat, dengan dibatalkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beliini, segala resiko kerugian yang dialami Penggugat adalah merupakantanggung jawab Penggugat sendiri dan bukanah

pernah menandatangani surat pernyataandimaksud adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dan dapatdikatagorikan perbuatan melawan hukum, karena jelas secara kasat matadiatas tanah sengketa sudah ada pemilik yang sah dan telah pula dikuasaioleh pemiliknya dengan cara berkebun kelapa sawit yang sudah produksidan penandatanganan dimaksud serta pembayaran PBB tidak serta mertamenjadikan para penggugat pemiliknya karena siapa saja bisa membayarPBB atas objek tanah tersebut dan lagi pembayaran PBB bukanah

pernah menandatangani surat pernyataandimaksud adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dan dapatdikatagorikan perbuatan melawan hukum, karena jelas secara kasat matadiatas tanah sengketa sudah ada pemilik yang sah dan telah pula dikuasaioleh pemiliknya dengan cara berkebun kelapa sawit yang sudah produksidan penandatanganan dimaksud serta pembayaran PBB tidak serta mertamenjadikan para penggugat pemiliknya karena siapa saja bisa membayarPBB atas objek tanah tersebut dan lagi pembayaran PBB bukanah

., pada hari dan tanggal yang sama yaitu 13Nopember 2006, dengan Akta No.3/2006 di hadapan Tergugat III ............ dst",oleh karena fakta yang sebenarnya, yang menandatangani Akta No.3/2006tersebut, bukanah almarhumah Ny. Timmers Stemerdink Wilhelmina Corneliaatau disebut juga Timmers Stemerdink Wilh C, melainkan Ny.

Bahwa Surat Persetujuan Menjual Tanah pada tanggal 21 Juni 2006 yangditanda tangani oleh MAAMAS, RAPLIS, ILAN dan ITAT bukanah sebuah suratjual bell,b. bahwa Tanah milik Manggok binti H.

Mengingat Penggugat juga memiliki penghasilan tetap,bukanah alangkah baiknya apabila Penggugat juga mau ikut membantu dalammemenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga, terutama kebutuhanpribadi Penggugat.f.

., pada hari dan tanggal yangsama yaitu 13 Nopember 2006, dengan Akta No.3/2006 di hadapanTergugat Ill ...........dst", oleh karena fakta yang sebenarnya, yangmenandatangani Akta No.3/2006 tersebut, bukanah almarhumah Ny.Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2013/PN.Tng,Timmers Stemerdink Wilhelmina Cornelia atau disebut juga TimmersStemerdink Wilh C, melainkan Ny.

Bahwa perlu kiranya dipertegas agar tidak menjadi keracunan adalah yangdipermasalahkan dalam gugatan ini bukanah tindak Tergugat yang telahingkar janji dalam menjalakan kewajibannya dengan cara tidak memenuhidana tau belum atau tidak melaksanakan dana tau tidak memberikansesuatu atau sejumlah uang yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat,adapun yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalahadanya tindakan tindakan unprosedural sebagaimana telah dijelaskandiatas yang dilakukan oleh

ahli waris yang dibuatcamat Bojongloa Kaler Bandung;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimberkesimpulan menurut hukumnya bahwa Penggugat tidak mempunyai cukup alasan akankepentingan terhadap pembatalan objek sengketa karena alas hak yang menjadi dasarkepentingan tidaklah cukup berdasar hukum karena hanya di dasarkan pada buku tanahdasar atau Leter B yang tercantum dalam buku tanah Persil 7D II Kohir 45 KecamatanBojongloa Kaler Bandung yang secara yuridis Leter B bukanah

.; 5), Pertemuan yang terjadi antara terdakwa dengan Tengku Erry yang dihadiriketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat di kantor DPP Partai NasionalDemokrat bukanah pertemuan yang melanggar hukum.; Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada MajelisHakim agar mengembalikan barangbarang yang tidak berkaitan denganperkara aquo kepada terdakwa dan mengurangi pidana denda yang dituntutsedangkan halhal yang meringankan dalam tuntutannya mohon dapat dijadikanpertimbangan Majelis Hakim dalam memutus