Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dimana diraja diana dirinya dinata diyana driana derana disana dirasa
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: --------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; -------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
286 — 86
  • Riawan Tjandra dalam bukunya praktikPeradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : SengketaTUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibathukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yangbersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikatSIAPA SAJa 5 no oon nn nnn noe nnn nnn oe nn nnn nnn ne noe nnn noe nee ee ennBegitu pula Philipus M.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Abas Lesnusa, SH, MH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
241 — 156
  • Riawan Tjandra dalam bukunya praktik PeradilanTata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : Sengketa TUN termasuk dalamsengketa dirana hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidakhanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akanmengikat siapa saja.
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama Perceraian
Putus : 03-11-2010 — Upload : 25-03-2011
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 650/Pdt.G/2010/PAJB
Tanggal 3 Nopember 2010 — AKBP IMAM SAPUTRA, Sik, MSI Bin KIMAN., ISYE ISMAYANI Binti ASEP WELLY SUKANDAR
193 — 79
  • Bukti SaksiSaksi pertama bernama : Hj.Siti Rahmah Binti Raden Wangsa Dirana, umur 74tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat kediaman di Jalan Ratna Kencana No. 23 KBPRt.002/011 Desa Cipeundeung, Padalarang, Bandung,Jawa Barat., dengan di bawah sumpahnya saksimemberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut : bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, mengetahui Pemohonadalah suami Termohon yang menikah secara sah dengan TermohonHal. 28 dari 56 hal. Put. No.650/Pdt.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Musa Lesilawang, SH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
171 — 67
  • Riawan Tjandra dalam bukunya praktik PeradilanTata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : Sengketa TUN termasuk dalamsengketa dirana hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidakhanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akanmengikat siapa saja.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 06-10-2009 — Putus : 15-12-2009 — Upload : 03-03-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 198-K/PM.II-09/AD/X/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — SERTU SUPRIYONO, NRP. 3920702311171
52 — 19
  • Bagsa Dirana Desa Ajibarang Kulon Rt 01 Rw 01Kec. Ajibarang Kab. BanyumasTerdakwa ditahan oleh :1. Dandim 0704/Bna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 di Markas Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Keeputusan Penahanan Sementara Nomor :Skep / 17 / Ill / 2009 tanggal 19 Maret 2009.2. Kemudian diperpanjang sesuai :a.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
162 — 60
  • Riawan Tjandra dalam bukunya praktikPeradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan: SengketaTUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibathukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yangbersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikat siapasaja;Begitu pula Philipus M.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 33/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
117 — 76
  • Riawan Tjandra dalam bukunya praktikPeradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : SengketaTUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibathukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yangbersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikat siapasaja;13.Begitu pula Philipus M.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 29/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 54
  • Riawan Tjandra dalam bukunyapraktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan :Sengketa TUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik,sehingga akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanyapara pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebutakan mengikat siapa saja.13. Begitu pula Philipus M.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
170 — 89
  • Riawan Tjandra dalam bukunya praktikPeradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : SengketaTUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibathukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yangbersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikatSiapa Saja. Begitu. pula Philipus M.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
143 — 49
  • Riawan Tjandra dalam bukunya praktikPeradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : SengketaTUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibathukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yangbersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikatSiapa saja. Begitu pula Philipus M.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 30 April 2021 — -ERWIN P. SARAGIH, SH (JPU) -SARMAN SANTOSA, SH (JPU) -HEINTJE A. E. RUMBEWAS, SE (TERDAKWA)
409 — 276
  • Oleh sebab itu terdakwa sudah selayaknyadibebaskan dari segala Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.Kalaupun tindakan Terkdawa dalam permasalah tersebut dinilai ada kekeliruankarena mencairkan anggaran insentif Guruguru kontrak Tanun 2015 digunakandi Tahun 2016, itu hanya kesalahan bersifat Administrasi yang seharusnyadiselesaikan dirana APIP sebagaimana teknis penangannya telah dijelaskandalam PERJANJIAN KERJA ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGER RIDENGAN KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RI NOMOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Mei 2010 — TRI HARTONO,SH. bin SUDARYONO, dkk
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian saksi Nini Maria membuat nota kredit/nota pencairan yangkreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuatkan notakredit (nota pencairan) dan kartu kredit dengan memerintahkan stafnyayaitu saksi Temi dan saksi Dora Dirana, masingmasing kartu kreditdibuat sesuai waktu pencairanSelanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukan penarikanoleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakan Sekretaris atauKaryawati pribadi saksi Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan
    Kemudian saksi Nini Maria membuat nota kredit/nota pencairan yangkreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuatkan notakredit (nota pencairan) dan kartu kredit dengan memerintahkan stafnyayaitu saksi Temi dan saksi Dora Dirana, masingmasing kartu kreditdibuat sesuai waktu pencairan;Selanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukan penarikanoleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakan Sekretaris ataukaryawati pribadi saksi Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2013 — Upload : 21-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK
182 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian saksi Nini Maria membuat nota kredit/nota pencairan yangkreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuatkan nota kredit(nota pencairan) dan kartu kredit dengan memerintahkan stafnya yaitu saksiTemi dan saksi Dora Dirana, masing masing kartu kredit dibuat sesuai waktupencairan.Selanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukan penarikanoleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakan sekretaris ataukaryawati pribadi Terdakwa dengan cara menggunakan slip
    Kemudian saksi Nini Maria membuat nota kredit/nota pencairan yangkreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuatkan notakredit (nota pencairan) dan kartu kredit dengan memerintahkan stafnyayaitu saksi Temi dan saksi Dora Dirana, masingmasing kartu kreditdibuat sesuai waktu pencairan.Selanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukanpenarikan oleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakansekretaris atau karyawati pribadi Terdakwa dengan cara menggunakanslip
    No. 172 PK/Pid.Sus/2013yaitu saksi Temi dan saksi Dora Dirana, masingmasing kartu kreditdibuat sesuai waktu pencairan.Selanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukanpenarikan oleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakansekretaris atau karyawati pribadi Terdakwa dengan cara menggunakanslip penarikan yang telah ditandatangani oleh masingmasing debiturdimana masingmasing debitur menandatangani slip penarikan tersebutdalam keadaan kosong, sehingga para debitur tidak tahu
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
382 — 177
  • PT Panca AnugrahNusantara; Bahwa setahu saksi kalau tahun 2015 yang melakukan pekerjaanreklamasi dibelakang dahulu hontel Grand Pelangi sekarang berganti namahotel Fairfield By Marriot adalah saksi Tony Irawan; Bahwa sebelum izin reklamasi diterbitkan harus ada izin lingkunganterlebih dahulu dan nyatanya sampai sekarang belum ada izin lingkunganatas hotel Grand Pelangi atau hotel Fairfield sampai dengan sekarang; Bahwa yang pasti sebelum kegiatan dilaksanakan izin lingkungan sudahharus ada itu dirana