Cabang Mamasa Tentang Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Nomor 360/037/PKS/BPBD/VII/2021 dan Nomor B.412/KCP/OPS/XIII/2021 Tanggal 30 Juli 2021;

2021;

,MH dengan Semel Saman, S.Pd (Telah Disahkan);

,MH dengan Misartoyo, A,Md (Telah Disahkan);

,MH dengan Hasman, S.IP (Telah Disahkan);

Fotokopi Surat Izin Walikota Kendari Nomor 10/DPKPP/X/2015 tentangizin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh an. Walikota Kendari,Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahantertanggal 15 Oktober 2015. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos; bukti P.7;.

tanahtersebut terdapat satu bangunan rumah permanen.bukti fotokopi tersebut tidakdiperlinatkan aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat, telahbermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos; Bukti tersebut tidakdibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga buktitersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, sempurna, berdasarkan Pasal285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi SuratIzin Walikota Kendari Nomor 10/DPKPP

Bahwa sekarang lahan objek sengketa beralih menjadi ArealPenggunan Lain (APL) dan hal itu dibenarkan oleh Badan PertanahanNasional Kota Bontang, Lurah Bontang Lestari pada saat PemeriksaanSetempat;Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 590/414.4/DPKPP.03 tanggal 11September 2017 dari Pemerintah Kota Bontang bahwa perolehantanah melalui Grant Sultan Kutai Kartanegara tidak diakulkeberadaannya di Kota Bontang (Vide P17) sehingga surat hibah dariGrand Sultan tidak diakui di Kota Bontang;Bahwa Vide T.T.3, T.T

maka tanahtanah bekasKerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi tanah Negara tanpaterkecuali juga telah ditentukan bahwa setiap orang yang memilikitanah pembukaan hutan, hibah, wasiat, pembelian, harusmendaftarkan kembali tanahnya kepada Kantor Agrarian (BPN) dimana tanahtanah tersebut berada (Pasal 19 UUPA Nomor 5Tahun 1960); Bahwa tanahtanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara tidak diakuikeberadaannya di Kota Bontang; ini dibuktikan dengan bukti suratpara Terbanding Surat Edaran Nomor 590/414.4/DPKPP

Bahwa apabila Pembanding mendalilkan bahwaPembanding memiliki lahan berdasarkan (Vide T.1) hal ini sangat fatalkarena (Vide T.1) tidak memiliki legal standing dan menurut SuratEdaran Nomor 590/414.4/DPKPP.03 tanggal 11 September 2017 dariPemerintah Kota Bontang yang pada intinya menjelaskan bahwaperolehan tanah melalui Grant Sultan Kutai Kartanegara tidak diakuikeberadaannya di Kota Bontang (Vide17), dan Surat tertanggal 12September 2020 berupa surat dari Adji Pangeran Hario Adiningrat BinSultan

Cabang Mamasa Tentang Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Nomor 360/037/PKS/BPBD/VII/2021 dan Nomor B.412/KCP/OPS/XIII/2021 Tanggal 30 Juli 2021;

2021;

,MH dengan Semel Saman, S.Pd (Telah Disahkan);

,MH dengan Misartoyo, A,Md (Telah Disahkan);

,MH dengan Hasman, S.IP (Telah Disahkan);

,M.M.jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasakhusus No.622/228/DPKPP.03/2020 tanggal 9 April 2020 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18U8/33/HK.02.1/4/2020/PN Bontanggal 20 April 2020;Kemudian Sdr. DASPLIN, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa subtitusi kepada1. SURATININGSIH,S.H., 2. HENDRY SIPAYUNG,S.H., 3. ARGA BRAMANTYOCAHYA SAHERTIAN,S.H. masingmasing selaku Jaksa Pengacara Negaraberalamat di JI.

SUMBERBINA SUKSES di Desa Bojonegara Kecamatan BojonegaraKabupaten Serang tanggal 06 Desember 2012 beserta lampiran petalokasi;Surat dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Serang Nomor 552.3/28/PhbLaut/2014 prihal keterangantentang batas DLKrDLKP tanggal 03 Juli 2014;Surat dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, danperternakan (DPKPP) Kabupaten Serang No. 593.5/77/Bidhut/2014tanggal 10 Juli 2014;Surat Penyerahan tanah Hasil Reklamasi dari Direktur PT.

UntukPembangunan Kawasan Industri Yang Terletak di Desa BojonegaraKecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Serang tanggal 03 Juli 2014 No. 552.3/28/PhbLaut/2014Perihal Keterangan tentang Batas DLKrDLKP;Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan danPeternakan (DPKPP) Kabupaten Serang tanggal 17 Juli 2014 No.593.5/77/Bidhut/201 4;Surat Penyerahan Tanah Hasil Reklamasi tanggal 10 Juli 2014 No.12/AP/V/2014 dari Direktur

Sumber Bina Sukses, Nomor:15/sbs/VIV2014, tanggal 16 Juli 2014, hal: PermohonanSurat Keterangan, ditujukan kepada Kepala DinasPertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan(DPKPP) Kabupaten Serang (fotokopi sesuai asli);37. T.llInv.15.K Surat Direktur PT. Sumber Bina Sukses, Nomor:16/sbs/VIV2014, tanggal 17 Juli 2014, hal: PermohonanSurat Persyaratan HPL, ditujukan kepada Asda Kabupaten Serang (fotokopi sesuai asli);38.

jual beli sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: status pemilikan tanah;= hal yang diperjanjikan;=" kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan= keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluhpersen).o Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluanjual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Bahwa benar berdasarkan register yang ada di kantor DPKPP

KabBogor bahwa untuk Zea Property tidak pernah mengajukan izin untukmendirikan perumahan atau membanguan perumahan Bahwa benar berdasarkan register yang ada di DPKPP Kab Bogotperumahaan Nanggela Indah residance II belum ada IMB (ijin mendirikanbangunan) ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan membenarkannya;5.

,M.M. jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkansurat kuasa khusus No.622/228/DPKPP.03/2020 tanggal 9 April 2020 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas Il,dibawah Nomor W18U8/33/HK.02.1/4/2020/PN Bon tanggal 20 April2020;Kemudian Sdr. DASPLIN, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa subtitusikepada 1. SURATININGSIH,S.H., 2. HENDRY SIPAYUNG,S.H., 3. ARGABRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN,S.H. masingmasing selaku JaksaPengacara Negara beralamat di JI.

sebagaiberikut :> Bahwa para Terbanding telah keliru dengan menarik Bupati Bogor sebagaipihak yang ditarik dalam gugatan selaku Tergugat karena mengingat intigugatan para Terbanding yaitu penertiban bangunan tanpa izin mendirikanbangunan gedung (IMBG) di jalan raya Bojonggede yang dilakukan olehDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan SatuanPolisi Pamong Praja, dimana dalam proses penertiban tersebut Bupati telahmendelegasikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan (DPKPP

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No: 1450/LS/DPKPP/2021 Tanggal 24 Desember 2021;
2. 1 (satu) Lembar Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen dari Dinas Pertanian Nomor : 900/4356/XII/21 Tanggal 10 Desember 2021;
3. 1 (satu) rangkap Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen dari Dinas Pertanian, ketahanan Pangan dan Perikanan Nomor : 0210 Tanggal 10 Desember 2020;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Nomor : 0210/SPP-LS-BJ/DPKPP/

Dairi TA. 2021 Nomor: 900/4356/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021;

SPM : 0210/SPM-LS-BJ/DPKPP/2021 Tanggal 10 Desember 2021;

13/SPB-KPT-SS/XII/2021;

/2021 Tanggal 24 Desember 2021;

Dairi TA. 2021 Nomor: 900/4356/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021;

SPM : 0210/SPM-LS-BJ/DPKPP/2021 Tanggal 10 Desember 2021;

Putusan Nomor 247/G/2016/PTUNJKT.6.126.136.146.156.166.176.18Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan danPeternakan (DPKPP) Kabupaten Serang tanggal 17 Juli 2014Nomor : 593.5/77/Bidhut/2014;Surat Penyerahan Tanah Hasil Reklamasi tanggal 10 Juli 2014Nomor : 12/AP/V/2014 dari Direktur PT. SUMBER BINA SUKSESkepada Bupati Serang;Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 14/sbs/VII/2014 dariDirektur PT.

Surat dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, danperternakan (DPKPP) Kabupaten Serang No. 593.5/77/Bidhut/2014,tanggal 10 Juli 20145.9. Surat Penyerahan tanah Hasil Reklamasi dari Direktur PT. SumberBina Sukses kepada Bupati Serang melalui surat Nomor 12/AP/V/2014tanggal 10 Juli 2014;5.10. Surat Pernyataan dari Direktur PT.

Saksi fakta pertama bernama LESTIA IRMAWATI, pada pokoknya saksimenerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: Saksi menyatakan bahwa bertugas di Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Pertanahan (DPKPP) dari Bulan Agustus 2020 ; Saksi menyatakan tahu mengenai perkara ini yaitu adanya gugatan dariwarga Sentul City kepada PDAM Tirta Kahuripan ; Saksi menyatakan bahwa berdinas membantu Bupati Bogor di DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) adalah salahsatu dinas yang ditugaskan terkait

Sentul City masih terdapat kawasandan site plan yang belum diserahkan Prasarana dan Utilitas (PSU) nyakepada Pemda Kabupaten Bogor in casu Tergugat;Halaman 256 dari 302 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGSaksi menerangkan bahwa pada saat penyerahan PSU sudah sempurna,maka pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah maupundikerjasamakan dengan pihak lain;Saksi menyatakan bahwa SPAM sebelum ada penyerahan ke PDAMawalnya di kelola oleh Pengembang Sentul City ;Saksi menyatakan bahwa Dinas DPKPP

menyatakan bahwa penyerahan Sentul City kepada PemerintahKabupaten Bogor prosesnya secara bertahap, ada 16 site plan di Sentul City,ada 6 yang sedang dalam proses dan ada 10 yang masih proses BeritaAcara Penyerahan dilapangan ;Saksi menyatakan bahwa klaster Bukit Golf Hijau, Green valey, Mediteraniaitu masuk di dalam Site Plain ;Saksi menyatakan bahwa PSU yang belum diserahkan oleh pengembang kePemerintah Daerah itu masih menjadi tanggung jawab pengembang ;Saksi menyatakan bahwa SPAM yang masuk di Dinas DPKPP

adalah yangada di utilitas yaitu jaringan ;Saksi menyatakan bahwa untuk penyerahan PSU yang melewati satu tahunsekarang ini di kenakan sanksi yaitu tidak diproses perijinannya ;Saksi menyatakan bahwa dinas DPKPP belum menyerahkan suratperingatan kepada Sentul City karena telah melewati satu tahunpenyerahannya ;Halaman 257 dari 302 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDG Saksi menyatakan bahwa ada aturan untuk penyerahan PSU yaitu adapermohonan untuk penyerahan dari pengembang kepada PemerintahDaerah

Saksi fakta pertama bernama LESTIA IRMAWATI, pada pokoknya saksimenerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:Saksi menyatakan bahwa bertugas di Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Pertanahan (DPKPP) dari Bulan Agustus 2020 ;Saksi menyatakan tahu mengenai perkara ini yaitu adanya gugatan dariwarga Sentul City kepada PDAM Tirta Kahuripan ;Saksi menyatakan bahwa berdinas membantu Bupati Bogor di DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) adalah salahsatu dinas yang ditugaskan terkait

BuatBerita Acara serah terimanya ;Saksi menerangkan bahwa di kawasan Sentul City masih terdapat kawasandan site plan yang belum diserahkan Prasarana dan Utilitas (PSU) nyakepada Pemda Kabupaten Bogor in casu Tergugat;Saksi menerangkan bahwa pada saat penyerahan PSU sudah sempurna,maka pengelolaan dilakukan oleh pemerintahn daerah maupundikerjasamakan dengan pihak lain;Saksi menyatakan bahwa SPAM sebelum ada penyerahan ke PDAMawalnya di kelola oleh Pengembang Sentul City ;Saksi menyatakan bahwa Dinas DPKPP

prosesnya secara bertahap, ada 16 site plan di Sentul City,ada 6 yang sedang dalam proses dan ada 10 yang masih proses BeritaAcara Penyerahan dilapangan ;Saksi menyatakan bahwa klaster Bukit Golf Hijau, Green valey, Mediteraniaitu masuk di dalam Site Plain ;Halaman 258 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDG Saksi menyatakan bahwa PSU yang belum diserahkan oleh pengembang kePemerintah Daerah itu masih menjadi tanggung jawab pengembang ; Saksi menyatakan bahwa SPAM yang masuk di Dinas DPKPP

adalah yangada di utilitas yaitu jaringan ; Saksi menyatakan bahwa untuk penyerahan PSU yang melewati satu tahunsekarang ini di kenakan sanksi yaitu tidak diproses perijinannya ; Saksi menyatakan bahwa dinas DPKPP belum menyerahkan suratperingatan kepada Sentul City karena telah melewati satu tahunpenyerahannya ; Saksi menyatakan bahwa ada aturan untuk penyerahan PSU yaitu adapermohonan untuk penyerahan dari pengembang kepada PemerintahDaerah lalu kami memverifikasi, membuat berita acara dan sebagainya

Izin Mendirikan Bangunan dari WalikotaKendari Nomor 01/DPKPP/III/2018, tanggal 13 Maret 2018, yangHal. 38 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kditelah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh KetuaMajelis setelan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai denganaslinya kemudian diberi kode (bukti P.14);15.

CSDA telah mendapatkan ljin Lokasi Untuk Keperluanpembangunan Pergudangan, Perumahan dan fasilitas lainnya terletak diJalan Andulung Kelurahan Kampung Satu Skip dan Juata Laut,Kecamatan Tarakan Tengah dan Tarakan Utara, Kota Tarakan, ProvinsiKalimantan Utara dengan luas tanah +190 Ha dari Walikota TarakanBerdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 600/03/DPKPP/2018dimana objek perkara tersebut telan berkekuatan hukum tetap danperolehan objek perkara a quo telah mendapatkan persetujuan dari parapihak

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Bogor Cq.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP),beralamat JI. Kayu Manis No. 10, Kel. Cirimekar, Cibinong, Kab. Bogor,Selanjutnya CiS@DUt......... 20... cece eee eee cee cee eee eee setts eee eeeeeeeeeees Fergugat III;4.

kedalam kurang lebin 100 (seratus) m2 masuk ArealPenggunaan Lain (APL) sedangkan selebihnya masuk Areal Hutan Lindung; Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Para Penggugat; Bahwa yang menanam pohon pisang dilahan tanah obyek sengketaadalah Tergugat; Bahwa yang menentukan lahan tanah untuk digarap oleh anggotaTergugat di tanah obyek sengketa tersebut adalah Sunarso, sebagai Ketua; Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca Surat EdaranSekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 590/414.4/DPKPP

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Bogor Cq.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP),beralamat JI. Kayu Manis No. 10, Kel. Cirimekar, Cibinong, Kab. Bogor,selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat III;. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Bogor Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Kab.

Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, kepada Yth.Pr Ati, Perihal : Undangan, Nomor : BU.005/679/DPKPP/V/2019 tanggal14 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P52;52. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT,kepada Yth. Drs. Djamaluddin Amir dan Laurensius Missa, Perihal :Dimulainya Pemeriksaan, Nomor : 0068/SRT/0118.2018/Kpg11/X/2018tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebutdiberi tanda P53;53.