tersebut, telah dengan sengaja dan tanpa hakmenyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atassuku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalampasal 28 ayat (2),yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya pada saat saksi Samuel David telah melihat danmenemukan adanya dugaan tindak pidana Diskriminasi Ras dan Etnisdan atau Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

pidana dalamPasal 45 A ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor. 19TahunHalaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Bbu.2016tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor.11Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.AtauKeduaBahwa ia terdakwa Sandi Ferdian Alias Sandi Sikumbang pada waktu dantempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengansengaja dan menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lainberdasarkan diskriminasi ras dan etnis

tidak sempat melihat akun facebook terdakwa pada saatdirumah terdakwa yang melihat akun facebook terdakwa adalah rekanrekan saksi yang juga ikut melakukan penangkapan;Bahwaterdakwa menyebarkan isu sara melalui sarana Handphone dansepengetahuan saksi isu sara yang terdakwa sebarkan adalah mengenaietnis Cina;Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkan sebagian dan membantah:Bahwa saksi tidak melihat facebook terdakwa;Bahwa tidak benar terdakwa menyebarkan isu sara mengenai etnis

adalahanggota paling suci sedangkan islam itu sesat; Bahwa menurut pendapat saksi tindakan terdakwa denganmenyebarkan informasi tersebut diatas dapat dikenai pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor.1i1Tahun 2008 tentang ITE atau bisa juga dikenai pidana melanggarpasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang Nomor.40Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis

dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;Kesatu. : Pasal 45 A ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik;AtauKedua : Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2008 tentangPenghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis

wewenang PengadilanNegeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan diBali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalahberdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimana orangorangnya selain memiliki Suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentuyang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali Zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan statustersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun

kecuali orang yangbersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatu alasanatau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnyaUndangundang Nomor : 1 tahun 1957 yang menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis

Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 26 Mei 1976, dengandiberi nama oleh orang tuanya dengan nama Kasimin;Bahwa orang tua Pemohon yaitu Kaprato Djaja (Ayah) dan Khoe SiamHiang (Ibu);Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalahuntuk menambah nama belakang Pemohon dengan nama Djajasehingga lengkapnya menjadi Kasimin Djaja;Bahwa alasan pemohon menambah nama belakang Pemohon tersebutdikarenakan nama Djaja adalan nama Ayah Kandung Pemohon,sehingga menurut adat istiadat masyarakat etnis

Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 26 Mei 1976, dengandiberi nama oleh orang tuanya dengan nama Kasimin; Bahwa orang tua Pemohon yaitu Kaprato Djaja (Ayah) dan Khoe SiamHiang (Ibu); Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalahuntuk menambah nama belakang Pemohon dengan nama Djajasehingga lengkapnya menjadi Kasimin Djaja; Bahwa alasan pemohon menambah nama belakang Pemohon tersebutdikarenakan nama Djaja adalah nama Ayah Kandung Pemohon,sehingga menurut adat istiadat masyarakat etnis

Pemohon diberi izin untuk menambah nama belakang / nama orang tuaPemohon pada nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semulatertulis Kasimin ditambah dengan nama belakang / nama orang tua PemohonDjaja sehingga menjadi Kasimin Djaja dengan alasan karena nama Djaja adalahnama Ayah Kandung Pemohon sehingga Pemohon ingin membawa danHalaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Ptk.melanjutkan nama keluarga / nama ayah dari Pemohon sesuai dengan adatistiadat masyarakat keturuan etnis

penetapan, sedangkan gantinama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 392/Pat.P/2020/PN DpsMenimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwadalam surat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan diBali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsadimana orangorangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapatstatus sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Balizaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali,kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secaraturun temurun dari

lainkecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannyadengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnyaUndangundang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis

Hal iniPage 8 of 12didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang secara tegasmenyatakan mencabut isi surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepala daerahTingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkan bahwa sistemkekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal dari sitem serta bervariasi sesuaidengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustakaNagarakertagama.

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalahberdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut catur wangsa, dimana orangorangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentuyang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zaman dahulu. Ini adalah sutauwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali.

Kedudukanstatus tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad keabad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itusendiri secara sukarela melepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yangberwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali NomorMPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwaberdasarkanpengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutan kebangsawanan

wewenangPengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan gantinama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwadalam surat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor :MPLA/I/234/1994 perihal Marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanandi Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa,dimana orangorangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapatstatus sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Balizaman dahulu;Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali,kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secaraturun temurun dari

lainkecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannyadengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnyaUndangundang Nomor : 1 tahun 1957 yang menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis

wewenang PengadilanNegeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Balladalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaorangorangnya selain memiliki Suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan statustersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun

P4;Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 441/PWI tahun1996, dalam Lampiran Nomor 430 atas nama LIEM PHI ENG, tempatlahir di Oki Baru, tanggal 19 April 1961 di pengadilan Negeri Ambon,tentang pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia ataspermohonan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dikeluarkanoleh Presiden Republik Indonesia, tanggal 10 Desember 1996,selanjutnya di beri tanda P5;Surat keterangan, Nomor 472.12/023/VII/2018, tentang orang bernamaNYONG LIEM (KTP) dengan nama etnis

Indonesia danP8 tentang Kutipan Akte Nikah antara LIEM PHI ENG dan THIE LE SAN,dari bukti P2, P4, P5 dan P8 menunjukkan jika pemohon atas nama LIEMPHI ENG telah menjadi warga negara indonesia yang sebelumnya telahmelepaskan kewarganegaraan Cina, kemudian bukti P1 tentang KartuTandaPenduduk atas nama NYONG LIEM, bukti P3 tentang Kartu Keluargadengan kepala keluarga atas nama NYONG LIEM dan P6 tentang Suratketerangan dari Pemerintah Desa Negeri Lama mengenai orang bernamaNYONG LIEM (KTP) dengan nama etnis

Selanjutnya penggunaan nama Indonesiadari pemohon dari sebelumnya nama Cina merupakan hasil kebijakanpemerintah Orde baru yang menganjurkan pergantian nama Cina KeIndonesia sebagai bagian dari kebijakan membaurkan etnis Tionghoa kemasyarakat.

Ansori Sinungan, S.H., LL.M., Tanggal lahir : 12 Pebruari1950, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : LakiLaki,Pekerjaan : Jabatan Koordinator Sub Komisi Mediasi KOMNASHAM, Agama: Islam, Alamat : Jalan Latuharhary No. 4 BMenteng, Jakarta Pusat : Bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, ataupengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkanHal 54 dari 74 hal Putusan Nomor: 137/G/2015/PTUNJKT.pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,etnis,kelompok, golongan, status

sosial, status ekonomi, jeniskelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaanatau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasardalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidangpolitik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupanlainnya;Bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentukpembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihanberdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkanpencabutan atau pengurangan

pengakuan, perolehan, ataupelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalamsuatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, social danbudaya;Bahwa tindakan diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatanyang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan,pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan padaras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan ataupengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hakasasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi

, social dan budaya;Bahwa tindakan diskriminaif ras dan etnis berupamemperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, ataupemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkanpencabutan dan pengurangan pengakuan, perolehan, ataupelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalamHal 55 dari 74 hal Putusan Nomor: 137/G/2015/PTUNJKT.suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, social danbudaya;Bahwa yang dimaksud dengan hak sipil warga Negara adalahsetiap warga Negara berhak memperoleh

perlakuan yang samauntuk mendapatkan hakhak sipil, politik, ekonomi, social danbudaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tanpa perbedaan ras dan etnis;Bahwa setiap Warga Negara Idonesia mempunyai kedudukanhukum yang sama dan seseorang dalam kedudukannya sebagaiWarga Negara Indonesia tidak dapat dibedabedakanberdasarkan etnis/golongan/kelompok tertentu;Bahwa meskipun seseorang telah dinyatakan bersalah olehsuatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,Negara (Pejabat TUN

Btm.Bahwa saksi tidak mengetahui darimana BAHARUDIN ALS DIN ALS BLACK(DPO etnis India) mendapatkankan shabu tersebut;Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, BAHARUDIN ALS DINALS BLACK (DPO etnis India) menghubungi saksi dan memerintahkan saksiuntuk menunggu shabu yang akan datang dan menyuruh saksi untukmengantar shabu tersebut kepada seseorang di Kota Batam;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 20:00 wibsaksi kembali dihubungi oleh BAHARUDIN ALS DIN ALS BLACK (DPO

India);Bahwa sekitar pukul 05:00 waktu Malaysia, pada saat saksi tiba di OPL (OutPort Limited) / Perbatasan Negara IndonesiaMalaysia, tibatiba ada 1 (satu)unit kapal yang merapat ke kapal yang ditumpangi oleh saksi dan anak buahBAHARUDIN ALS DIN ALS BLACK (DPO etnis India) yang tidak saksi kenallangsung menyerahkan 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic merk K1000 yang berisikan shabu seberat bruto 4.400(empat ribu empat ratus) gram;Bahwa sekira pukul 06:00 wib

, saksi beserta 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic merk K1000 yang berisikan shabuseberat bruto 4.400 (empat ribu empat ratus) gram tiba kembali di PantaiSengkuang Kota Batam dan saksi langsung membawa dan menyimpanshabu tersebut ke rumah saksi yang beralamat di Sei Tering Il RT 002 RW008 Kel.Tanjung Sengkuang Kec.Batu Ampar Kota Batam serta menungguinstruksi BAHARUDIN ALS DIN ALS BLACK (DPO etnis India) selanjutnya;Bahwa saksi akan mengantarkan shabu seberat

DIN ALS BLACK (DPO etnis India)yang memantau situasi di sekitar tempat tersebut;Bahwa beberapa saat kemudian handphone saksi menerima pesan teks yangberisikan BP 1188 AV mobil warna biru dan saksi langsung menuju ParkiranRumah Makan Salero Basamo Baloi Kota Batam dan langsung memarkirkankendaraannya tepat di samping 1 (satu) unit mobil warna biru dengan nopolBP 1188 AV, dan pada saat saksi baru keluar dari mobil, saksii langsungditangkap oleh petugas BNNP Kepri;Bahwa upah yang saksi terima dari

BAHARUDIN ALS DIN ALS BLACK (DPO etnis India) untuk menjadi kurir narkotika jenis shabu ialah sebesar RM5.000, (lima ribu ringgit Malaysia), dan uang tersebut belum saksi terimakarena upah saksi baru akan dibayar setelah transaksi narkotika tersebutselesai dan upah akan diberikan oleh anak buah BAHARUDIN ALS DIN ALSBLACK (DPO etnis India) di Kota Batam;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwamenyatakan ada yang benar da nada yang tidak benar, yang tidak benar adalahTerdakwa

, sedangkan ganti nama yangHal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dpsdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Balladalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaorangorangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan statustersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun

untukmenjelmakan orang baru seolaholah lain dari yang memakai nama semula;Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu padaUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undangundang 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo perubahan namayang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adatbali masih secara kuat dianut oleh masyarakat etnis

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat inibelum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabut isi Surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepaladaerah Tingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkanbahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal darisitem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri,sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama.

Ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali.Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turuntemurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialinkan kepada orang lain kecualiorang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengansuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat BaliNomor MPLA/SI/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan

bahwaberdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutankebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari namakelahirannya.

wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikanpenetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalahganti nama "kasta atau "gelar kebangsawanan atau pun "derajat yang lebihtinggi dari masyarakat umumnya atau warga Negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan adanyaSurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 perihalMarga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali tertanggal 2 Juni1994 yang dalam poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalahberdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaorangorangnya selain memiliki Suatu sebutan sendiri juga mendapat statussosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zamandahulu.

Disebutkan pula bahwa hal ini adalah suatu warisan sejarah yangsecara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan status tersebutdimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abadkeabad yang tidak dapat dialinkan kepada orang lain kecuali orang yangbersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatualasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tersebut juga disebutkanbahwa dengan terbitnya Undangundang

Nomor 1 tahun 1957 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah yang saat itu menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali Secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis Bali;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas yangPenetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amp.

menjadi YayasanSosial Budi Luhur Makassar pada tahun 2011 berdasarkan AktaPendirian No.02 tanggal 4 Januari 2011; bahwa Yayasan Sosial Budi Luhur sebelumnya bernama YayasanHoa Kiao Kong Tiong Hwee; bahwa Yayasan Hoa Kiao Kong Tiong Hwee berubah namamenjadi Yayasan Sosial Budi Luhur pada tahun 1987 melalui AktaPerubahan Anggaran Dasar No.19 tanggal 5 Februari 1987; bahwa Yayasan Hoa Kiao Kong Tiong Hwee didirikan pada tahun1952; Pendiri Yayasan Hoa Kiao Kong Tiong Hwee ada 12 Perkumpulan/Yayasan etnis

Yayasan Klenteng Kwan Kong; bahwa setiap yayasan mewadahi 1 (satu) suku / etnis, yaitu :1. Yayasan Sosial Sapta Mulia, tidak ingat mewadahi suku apa;2. Yayasan Budi Dharma Sosial Indonesia, mewadahi suku LokJiang;Yayasan Amal Sejahtera, tidak ingat mewadahi suku apa;Yayasan Aman Makmur, mewadahi suku Hing Hoa;Yayasan Amal Bakti Sosial, mewadahi suku Khe;2456.

/suku Tionghoa yang ada diMakassar, yaitu :Yayasan Abdi Sosial;Yayasan Sosial Budi Dharma Indonesia ;Yayasan Amal Sejahtera;Yayasan Aman Makmur;Yayasan Sosial Sapta Mulia;Yayasan Amal Bakti Sosial:;Yayasan Tunas Lestari;Perkumpulan Hainan Makassar;o OD NO a FF wWwN FPYayasan Selatan Sejahtera;ReoYayasan Adi Dharma;RePPerkumpulan Sosial Guang Zhao;ReNMYayasan Klenteng Kwan Kong;Halaman 18, Putusan Perdata No.7/Pdt.G/2018/PN.Mks9.10.Ade.12. bahwa setiap yayasan mewadahi 1 (satu) suku / etnis tionghoa

Yayasan Klenteng Kwan Kong; bahwa setiap yayasan mewadahi 1 (satu) suku / etnis tionghoa,yaitu :1. Yayasan Sosial Sapta Mulia, mewadahi suku Chan Chou;2.

thionghoa yang ada di Makassar; Semua DewanHalaman 22, Putusan Perdata No.7/Pdt.G/2018/PN.Mkspembina yang berasal dari utusan dari 12 yayasan etnis thionghoa yangada di Makassar; bahwa dasarnya sehingga Anggota Dewam Pembina YayasanSosial Budi Luhur harus perwakilan/utusan dari 12 Yayasan/Perkumpulan yang mendirikan Yayasan Sosial Budi Luhur adalahtertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Luhur bahwasemua pengurus Budi Luhur merupakan perwakilan / utusan dari 12Yayasan / Perkumpulan yang

ANDI BIN ANDIPURNAIRAWAN terbukti Ssecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana DiskriminasiRasdanEtnissebagaimana diatur dan diancamHalaman 5 Dari 11 Putusan No.8/PID/2020/PT KDIpidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No. 40 Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, DakwaanJaksaPenuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaANDI PRATAMAAIs.

Menyatakan Terdakwa ANDI PRATAMA Alias BACCE Alias ANDI Bin ANDIPURNAIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja menunjukkan kebenciankepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.Halaman 6 Dari 11 Putusan No.8/PID/2020/PT KDI2.

menurut pendapat Majelis Hakim PengadilanTinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahananpatutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Mengingat, pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UndangundangNomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

No. 99/Pdt.P/2018/PA Mpw.Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat itubaru saja terjadi kerusuhan antar etnis sehingga tidak memungkinkanbagi Para Pemohon mengurus surat menyurat pernikahannya;Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahadalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahannyakarena Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak danurusan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;Suripan bin Sambo, umur 59 tahun, pekerjaan Petani, bertempat

sebelumnya Para Pemohon adalah orang lain yang lahir darikeluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungandarah/semenda ataupu sepersusuan; Bahwa kondisi rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun danharmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai keturunan; Bahwa selama ini tidak ada seorangoun yang keberatan danmengganggu gugat pernikahan Para Pemohon; Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat itukondisi keamanan masih belum stabil pasca terjadinya kerusuhanantar etnis

No. 99/Pdt.P/2018/PA Mpw.Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam danketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhiketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa telah ternyata Para Pemohon termasuk korbankerusuhan etnis di Sambora sehingga Para Pemohon tidak dapat mengurusadministrasi pernikahannya di KUA, karenanya Majelis Hakim berpendapatPara Pemohon tidak menunjukkan dan/atau melakukan penyelundupanhukum atau pun memiliki kKecenderungan

sekitar 50 cm, sedangteman Terdakwa lainnya hanya menggunakan tangan kosong dengan caraHalaman 15 dari 30Putusan Perkara No. 240/Pid.B/2017/PN Mlgmembacokkan 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 50 cm ke 3(tiga) orang etnis Ambon atau Timor Leste tersebut, sedangkan oranglainnya memukul ;Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 18.30 WIBTerdakwa bersama dengan , EE.

HE yangintinya bahwa tempat parkir yang dijaga oleh Scr.sering diganggu oleh anakanak etnis ambon, mendengar hal tersebut Sdr.BE mengajak Terdakwa , EE, EE, EE pergi menemui Sar.Re ci Sambel! Bawang JI. Candi Renggo Kec. Lowokwaru,Kota Malang sebelum ke tempat tersebut Terdakwa pergi ke kos Terdakwa terlebin dahulu di Jalan Merjosari Kel. Merjosarri, Kec.

terdapat anakanak mahasiswa dari Indonesia Timur yangberciriciri rambut kriting, kulit hitam (disebut anakanak ambon) yang seringberbuat onar dengan cara parkir tidak bayar, masuk toko dan warungmakanmakan tidak bayar sehingga Terdakwa Il sebagai tukang parkie yangmenjaga keamanan lokasi terganggu dan pedangangpedagang jugamerasa terganggu, kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa II menelpon teman Terdakwa II bernamaGE memberitahukan jika anakanak mahasiswa etnis

berkulit gelap dan lainnya juga memukul, setelah kejadian tersebutTerdakwa II keluar warung dan berjalan kembali ke lokasi awal berkumpuldan bertemu satu orang anak ciriciri rambut keriting, kulit gelap yang naiksepeda motor dan langsung diserang oleh , dan dibacok, selanjutnyaTerdakwa Il lerai untuk tidak dibacok lagi dan mahasiswa tersebut lari danTerdakwa II kembali ke lokasi awal dan kemudian bubar ; Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut yaituagar orangorang dari etnis

Trowulan dan Jalan Candi Sewu korbannya adalah saksi (ee Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebutyaitu agar orangorang dari etnis ambon, kupang dll tidak membuat onar danmengganggu di warung sambel bawang di JI.

Bahwa orang tua Pemohon menolak menerima lamaran calon suamiPemohon karena alasan etnis calom suami Pemohon etnis bugis yangmenurut pemahaman orang tua Pemohon etnis bugis gemar kawin aliassuka gontaganti isteri, padahal calon suami Pemohon tidaklah seperti itusehingga Pemohon sangat mencintainya;6.

Saksi AFIA:Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetanggaPemohon,;Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan namaPemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama HananBasalamah dirubah menjadi Hanan Alchatib;Bahwa benar untuk disesuaikan dengan nama marga ayah Pemohon;Bahwa benar garis keturunan ayah sesuai tradisi etnis Arab;Bahwa benar Pemohon memakai nama marga dari saudara ibunya karenaayahnya sudah bercerai dengan ibunya;Bahwa benar karena Pemohon mau

Saksi KHOLILATUL UMMAH: Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetanggaPemohon ; Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonana perubahan namaPemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama HananBasalamah dirubah menjadi Hanan Alchatib; bahwa benar untuk disesuaikan dengan nama marga ayah Pemohon; bahwa benar garis keturunan ayah sesuai tradisi etnis Arab; bahwa benar Pemohon memakai nama marga dari saudara ibunya karenaayahnya sudah bercerai dengan ibunya;halaman 3 dari

wewenang PengadilanNegeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaOrangorangnya selain memiliki suatu Sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali Zaman dahulu.Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 348/Padt.P/2020/PN DpsMenimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kedudukan statustersebut dimiliki