Menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan :e Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya,eApabila akta asli ada, maka salinan serta ihtisar hanya dapat dipercayaHal. 37 dari 39 Putusan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Wsb.apabila salinan dan ikhtisar sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapatdiperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti P1 dan P2 haruslahdikesampingkan

oleh Made Sujana (Penggugat 10);Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 136/Pat.G/2019/PN GinMenimbang, bahwa terhadap bukti surat PP 3 berupa gambar tanah banjarSema, Banjar Gambih dan Banjar Munduk yang setelah Majelis Hakim periksa dancocokkan ternyata bukti surat tersebut adalah foto copy dari foto copy, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa ketentuan pasal 1888KUHPerdata menentukan bahwa : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta aslinya; Apabila salinan atau ihtisar

MadMenimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugatakan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1888 KUHPerdata menentukanbahwa : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya; Apabila salinan atau ihtisar sesuai dengan aslinya, maka senantiasa dapatdiperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut;Sehingga apabila aslinya dapat ditunjukkan, maka fotokopi tersebut sah menjadialat bukti tulisan.

tanpa persetujuandari Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, Penggugat/ Tergugat Rekonpensitelah menjual SENDIRI seluruh obyek jaminan tersebutdengan harga yangTIDAK SEWAJARNYA/ TIDAK SESUAI KEPATUTAN UMUM, dan tanpamelalui PROSEDUR YANG BENAR yakni TANPA MELALUI LELANGUMUM dari instansi lelang resmi sehingga tidak diperoleh harga jual yangsewajarnya/ patut/ layak, sehingga merugikan satu pihak yakni Penggugatsebagai Debitur. yakni dengan surat pemberitahuan bahwa seluruh obyekjaminan telah dijual dengan ihtisar

Penerapan ini benarbenar merujukkepada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan :e Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya,e Apabila akta asli ada, maka salinan serta ihtisar hanya dapatdipercaya apabila salinan dan ikhtisar sesuai dengan aslinya dansenantiasa dapat diperintahkan untuk menunjukkan aslinyatersebut.Jadi apabila aslinya dapat ditunjukkan, fotokopi sah sebagai alat buktitulisan, tetapi jika tidak dapat ditunjukkan aslinya di sidang pengadilan, fotokopitidak

Pasal 45 ayat (1):"Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalamrisalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atauayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasandengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita acara PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasanakhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality AssurancePemeriksaan dilaksanakan. 6.

ditunjukkan aslinya saja didepanHal. 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 381/Pat.G/2019/PN Cbipersidangan, sedangkan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak akandipertimbangkan karena Majelis Hakim menilai surat bukti a quo tidak dapatdijadikan bukti sebagaimana dimaksud dalam dalam Yurisprudensi MARI No.3609K/Pdt/1985 dan sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, yangmenentukan;e Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;e Apabila akta asli itu ada maka salinan serta ihtisar

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinansalinanHalaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT MKSserta ihtisarintisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinansalinan serta ihtisar itusesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.Bahwa dalam praktekpun, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atasbukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat

Apabila akta asli tidak ada, maka salinan serta ihtisar hanya dapatdipercaya apabila salinan atau ihtisar sesuai dengan aslinyadan senantiasa dapat diperintahkan untuk menunjukkanaslinya tersebut;Bahwa berdasarkan surat daftar bukti Nomor : 049 / PP SPISN /XIV/2010 tertanggal 16 September 2010 sudah sangat jelas sekali kalauPenggugat sekarang Termohon Kasasi tidak pernah bisamenunjukkan bukti P8 sesuai dengan aslinya malah denganterang benderang menyatakan bukti P8 tersebut dalamketerangannya diambil

Pasal 45 ayat (1):"Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalamrisalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)atau ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasandengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita acara PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasanakhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality AssurancePemeriksaan dilaksanakan.".

Penerapan ini benarbenar merujuk kepada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyebutkan :e Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya,e Apabila akta asli ada, maka salinan serta ihtisar hanya dapat dipercayaapabila salinan dan ikhtisar sesuai dengan aslinya dan senantiasadapat diperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut.Jadi apabila aslinya dapat ditunjukkan, fotokopi sah sebagai alat buktitulisan, tetapi jika tidak dapat ditunjukkan aslinya di sidang pengadilan, fotokopitidak

Premi kepada TERGUGAT Ill melaluiTERGUGAT Il dan telah pula membuat ihtisar mengenai objekasuransi yaitu berupa gudang milik pribadi dan barangbarang milikpribadi, SEHINGGA BERDASARKAN datadata in cas polisditerbitkan untuk dan atas nama TERGUGAT I, karena tindakanTERGUGAT II dan TERGUGAT Ill telah sesuai dengan hukum makatidak terbukti melanggar pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa sebagaimana uraian PENGGUGAT dalam gugatannya.Sengketa hukum tersebut terjadi karena permasalahan internalantara PENGGUGAT dengan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P41 yaitu berupaPeta Ihtisar Way Abung dan II yang dibuat pada tahun 1973, yangmenerangkan bahwa tanah hak milik Penggugat dilokasi tanah areal umbulTegal Berak 1 dan Tegal Berak 2 dengan luas + 828 Ha batas yang sebelahbarat adalah tanah areal Transmigrasi Way Abung II Panaragan, asli dari buktiP41 aquo dapat ditunjukkan dipersidangan sehingga mempunyai kekuatanpembuktian;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P42 yaitu berupaBerita Acara Pengukuran

Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021;

semester satu dan dua tahun 2021 Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

Demikian penegasan Putusan MA No. 609K/Pdt/1985 yang mengatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atauHalaman dari 90 halaman Putusan No. 37 /Pct.G/2015/PNW sbtidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.Penerapan ini benarbenar merujuk kepada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdatayang menyebutkan :e Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya,e Apabila akta asli ada, maka salinan serta ihtisar hanya dapat dipercayaapabila salinan dan ikhtisar

Radja Pesirah Marga telah melakukanmusyawarah untuk menunjuk Sdr.Juresi/Penggugat/cucu kandung dari NawawiGlr.Radja Pesirah Marga untuk mewakili seluruh ahli waris untukmemperjuangkan tanah areal umbul Tegal Berak 1 dan Tegal Berak 2 denganluas + 828 Ha, asli dari bukti P40 aquo dapat ditunjukkan dipersidangansehingga mempunyai kekuatan pembuktian;Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN MgMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P41 yaitu berupaPeta Ihtisar Way Abung

TELADAN MAKMUR JAYA Total 307,163,636Grand Total 17,846,151,795Dengan Ihtisar sebagai berikut :No. NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA NPWP PENGGUNA Total1 CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA 860228246435000 698,969,4092 CV. BAYA JAYA UTAMA 014673081112000 447,900,0003 PT. ABDI SARANA NUSA 013156674046000 32,191,0004 PT. ANGKASA KARYA ENERGI 829224385505000 161,265,3215 PT. AUDRI LUTFIA JAYA 021986419435000 1,201,500,0006 PT. BAYU PATRA ENERGY 669067332503000 643,500,0017 PT.

(Fotokopisesuai dengan asili tindasan);Peta Ihtisar No. Blad.33/65.34/65, Ketetapan RencanaKota No.89/GSB/JS/I/2008, tanggal 11 Pebruari 2008,yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tata KotamadyaJakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Lurah Ciganjur kepada Sdr. H. Abdul Cholid, BANomor : 601/1.711, tanggal 28 Oktober 2019, Hal :Penjelasan Perubahan Penamaan RT.RW. (Fotokopisesuai dengan asli);Surat dari H.

(Fotokopi sesuai dengan asli tindasan);Peta Ihtisar No. Blad.33/65.34/65, Ketetapan RencanaKota No.89/GSB/JS/I/2008, tanggal 11 Pebruari 2008,yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas TataKotamadya Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Lurah Ciganjur kepada Sdr. H. Abdul Cholid, BANomor : 601/1.711, tanggal 28 Oktober 2019, Hal :Penjelasan Perubahan Penamaan RT.RW. (Fotokopisesuai dengan asili);Surat dari H.

- Ihtisar tentang Permohonan Hak Milik an. Djakaria Komar,Dkk sebanyak 4 orang No. 169/HM/VI/2006 tanggl 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bandung Ir.Tjahyo Widianto,MSC.

- Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal kosong.

- Undangan Panitia A tanggal 19 Juni 2006 No. 17/Pan.A/PHT/2006 yang ditanda tangani oleh Ketua Pemeriksaan Tanah Kab.Bandung Sdr. Tete Purnama,Sh.MH.

kewajibannya pembayaranatas pajakpajak perolehan hak Tanah serta membayar pajak sebagaimanaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Banggunan sampaidengan tahun 2020 (Bukti P.5);Bahwa, setelan 2 (dua) Tahun dikuasai dan digarap Penggugat ataspengoperalihan hak, selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2020 Penggugatselaku Pemegang Hak sebidang tanah telah mengajukan Permohonankepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang atas SuratKeterangan Tanah Nomor: 21/2020 untuk mempertegas IHTISAR