Ditemukan 943787 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jawa jalan jahat jafar jamal
Penelusuran terkait : Tidak bertanggung jawab Temperamen dan tidak bertanggung jawab Putusan tt tidak tanggung jawab Perjanjian kredit jenis ki kuk plafon kredit Perjanjian berita acara tanya jawab Pelelangan atas barang jaminan secara sepihak Penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 202/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Situmeang
Tergugat:
ASMAN dalam kapasitas sebagai Pemilik sekaligus Penanggung Jawab Toko Mini Market
67 — 19
  • Situmeang
    Tergugat:
    ASMAN dalam kapasitas sebagai Pemilik sekaligus Penanggung Jawab Toko Mini Market
    Medan Petisah, Kota Medan,dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 4 Mei 2020, baik bersama Sama maupun sendiri sendiri, yang telah didaftarkan di Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Mel 2020 dengan registrasi Nomor591/Perk.PHI/2020/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LAWANASMAN dalam kapasitas sebagai Pemilik sekaligus Penanggung Jawab Toko MiniMarket,beralamat Jalan Murai VI Nomor 28 KecamatanMedan Sunggal Kota Medan, dalam
    KotaMedan Dinas Ketenagakerjaan dengan Nomor : 567/11656/DKKM/2018 Perihal Anjuran tertanggal 08 November 2018; Bukti P4: Fotocopy Tanda Bukti Perusahaan(Perusahaan Perseroan) dengan Nomor TDP:02.12.5.52.14568 tertanggal 29 Desember 2006 atas namaPerusahaan Toko Mini Market dan nama Pemilik/PenanggungJawab Asman; Bukti P5: Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil Nomor : 13213/02.13/PK/II/2007 tertanggal 09 Februari2007 dengan nama Perusahaan Toko Mini Market dan namaPemilik/Penanggung Jawab
    ayat 4 Undangundang nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp 6.185.414, (enam jutaseratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah)dengan rincian sebagai berikut; Uang Pesangon 9 x Rp 2.749.074 =Rp 24.741.666 Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp 2.749.074 =Rp 16.494.444Jumlah = Rp 41.236.110Maka hak Penggugat adalah Penggantian Hak dan Perumahan15% x Rp 41.236.110, = Rp 6.185.414,(enam juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belasrupiah)Menimbang, bahwa dari jawab
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 6 September 2021 — Simorangkir
Tergugat:
ASMAN dalam kapasitas sebagai Pemilik sekaligus Penanggung Jawab Toko Mini Market
66 — 29
  • Simorangkir
    Tergugat:
    ASMAN dalam kapasitas sebagai Pemilik sekaligus Penanggung Jawab Toko Mini Market
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 24/Pdt.G/2020/PN KLT
Tanggal 18 Maret 2021 — MANAJER KEBUN PENANGGUNG JAWAB PT. CITRA KOPERASINDO TANI MERLUNG
133 — 46
  • MANAJER KEBUN PENANGGUNG JAWAB PT. CITRA KOPERASINDO TANI MERLUNG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 9 Agustus 2017 — PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E
841 — 559 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti ... [Selengkapnya]
  • Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.Si;1 (satu) bendel fotokopi Sk Bupati Nomor 188.45/1263/HK/416012/2013 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium AtasanLangsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PenandatangananSurat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi, AtasanLangsung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pejabat PembuatKomitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Penanggung JawabOperasional Kegiatan Pada Kegiatan Rehabilitasi dan RekontruksiPasca Bencana Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bendel fotokopi
    Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.Si;1 (satu) bendel fotokopi Sk Bupati Nomor 188.45/1263/HK/416012/2013 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium AtasanLangsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PenandatangananSurat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi, AtasanLangsung Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pejabat PembuatKomitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Penanggung JawabHal. 76 dari 107 hal. Put.
    hal pengambilan uanguang untukkepentingan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah KegiatanRehabilitasi dan Konstruksi Wilayah Pasca Bencana di KabupatenMojokerto yang ada dalam penguasaannya untuk kepentingan sendiri ataukepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dapatdibenarkan, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa unsur setiap orang berlaku kepada siapa saja termasukpada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampubertanggung jawab
    Badan NasionalPenanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto Nomor124/BNPB/X1/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial BerpolaHibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah PascaBencanadi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 ;1 (satu) bendel fotokopi SK Bupati Nomor 188.45/1263/HK/416012/2013 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium AtasanLangsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PenandatangananSurat Perintanh Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi, AtasanLangsung Penanggung Jawab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MOCH. ARIESWAN
906 — 626 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam putusan itu, judex facti membebaskan ... [Selengkapnya]
  • bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yang menyatakanbahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkapdan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih danbertentangan dengan :v Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) Keuangan daerah dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif,efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
    Bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankankepada Terdakwa adalah sebanyakbanyaknya sesuai yang diperolehbaik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan dantanggung jawab Terdakwa;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — SWADI;
885 — 742 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi. Judex Facti mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo unsur ... [Selengkapnya]
  • Semunai yang merupakan dana untuk pelaksanaankegiatan fisik dengan rincian :1) Rehab Gedung Kantor Desa : Rp100.000.000,002) Pembangunan Pagar Tanah Kuburan Dusun : Rp 80.000.000,003) Pembangunan Aula Air Hitam > Rp 99.000.000,004) Pembangunan Pagar Tanah Wakaf Dusun II : Rp 89.000.000,005) Rehab Polindes Desa : Rp 60.000.000,00Seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan fisikDesa Semunai dengan melibatkan Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari :a) Kepala Desa sebagai penanggung jawab
    No. 539 K/Pid.Sus/2017b) Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganDesa yang selanjutnya disebut PTPKD;c) Kepala Urusan atau Staff Desa sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK);d) Bendaharawan Desa sebagai penanggung jawab administrasikeuangan.Namun pada kenyataannya Terdakwa Swadi selaku Kepala Desa Semunaimenggunakan uang tersebut untuk pelaksanaan kegiatan fisik DesaSemunai tanpa melibatkan tim pelaksana desa dan pelaksanaan kegiatanfisik tersebut sampai saat ini tidak
    Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menanda tanganidan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : Pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.2.
    No. 539 K/Pid.Sus/2017Bahwa seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaankegiatan fisik Desa Semunai dengan melibatkan Tim Pelaksana Desa yangterdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan sebagai penggunaanggaran, Sekretaris desa sebagai Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD, Kepala urusan atau staffdesa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), danBendaharawan Desa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan,namun pada kenyataannya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 153/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2019 — HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
70 — 31
  • HARIAN BATAK POS BERSINAR
    Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
    Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
    Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
    Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
    Tujuan memberi hak jawab, agar kebebasan pers disatunafaskan dengan tanggung jawab pers.
    Bahwa Penggugat tidak menggunakan Hak Jawab sebelum melakukanGugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal5 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.Pasal 1 ayat (11)Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikantanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yangmerugikan nama baiknya.Pasal 5 ayat (2)Pers wajib melayani Hak Jawab.33.
    Bahwa mekanisme hak jawab dan kewajiban hak jawab dan hak koreksimerupakan prosedur yang harus dilalui sebelum pers dimintaipertanggungjawaban hukum, dan hak jawab dan penyelesaian melaluilembaga pers merupakan suatu asas atau prinsip (bukan sekedarmekanisme) yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu ataukelompok.
    tidak menggunakan Hak Jawab sebelum melakukanGugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) danPasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;Pasal 1 ayat (11)Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untukmemberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupafakta yang merugikan nama baiknya.Pasal 5 ayat (2)Pers wajib melayani Hak Jawab.Bahwa mekanisme hak jawab dan kewajiban hak jawab dan hak koreksimerupakan prosedur yang harus dilalui sebelum pers
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 755/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
CHANDRA GONDOKUSUMO
Tergugat:
1.Ny SUNDARSIH Penanggung Jawab UD SOLINDO TAMA
2.ANG MARIANI
3.CHOIRIYAH,SH.
68 — 18
  • Penggugat:
    CHANDRA GONDOKUSUMO
    Tergugat:
    1.Ny SUNDARSIH Penanggung Jawab UD SOLINDO TAMA
    2.ANG MARIANI
    3.CHOIRIYAH,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088 PK/Pdt/2022
Tanggal 2 Nopember 2022 — SURYA ATMAJA (almarhum), yang selanjutnya menjadi tanggung jawab ahli warisnya bernama Titi dan Lilis Binti Bedor, dkk.
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURYA ATMAJA (almarhum), yang selanjutnya menjadi tanggung jawab ahli warisnya bernama Titi dan Lilis Binti Bedor, dkk.
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 24-06-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN CILACAP Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Clp
Tanggal 24 Juli 2024 — (selaku pemilik atau penanggung jawab PT. HENSITIAJI MANDIRI)
4 — 0
  • (selaku pemilik atau penanggung jawab PT. HENSITIAJI MANDIRI)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-04-2021 — Upload : 28-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt/2021
Tanggal 21 April 2021 — SURYA ATMAJA (almarhum) selanjutnya menjadi tanggung jawab ahli warisnya bernama: Titi dan Lilis Binti Bedor, Dkk Dan EDI SUSANTO, Dk
173 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURYA ATMAJA (almarhum) selanjutnya menjadi tanggung jawab ahli warisnya bernama: Titi dan Lilis Binti Bedor, DkkDanEDI SUSANTO, Dk
    SURYA ATMAJA (almarhum), yangselanjutnya menjadi tanggung jawab ahli warisnyabernama: Titi dan Lilis Binti Bedor, bertempat tinggal diJalan Citerep, RT 04, Kelurahan Merak Batin, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan;2. SUHERTI Binti R. SURYA ATMAJA, bertempat tinggal diJalan Citerep, RT 04, Kelurahan Merak Batin, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-04-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 24 April 2019 — FATHURRAKHMAN Bin ABDUL KARIM
511 — 1437 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda. Perkara ini menyangkut dana hibah bagi beberapa yayasan pendidikan yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya ... [Selengkapnya]
  • Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;f. 2 (dua) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran dari Kuasa PenggunaAnggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim diSamarinda sebesar Rp. 7.950.000.000, (Tujuh Milyar SembilanRatus Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 7 Oktober 2013;1 (satu) bundel Surat Pengantar Penerbitan Surat Perintah PncairanDana (SP2D) Nomor 0423/PR/SPPLS/HIBAHYPSS/KEU/2013Tahun 2013, tanggal 17 September 2013, berserta lampirannyaberupa :a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
    No. 1030 kK/PID.SUS/20195a.60.61.62.63.64.65.66.TAHUN 2013, tanggal 27 Desember 2013, berserta lampirannyaberupa :a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 27 Desember2013;b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor1049/SPMLS/HIBAHYSA/KEU/2013 Tahun 2013, tanggal 27Desember 2013 senilai Rp. 6.000.000.000, (Enam MilyarRupiah);1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bankaltim nomor tabungan :0112290087 atas nama YYSN Pend.Sekar
    No. 1030 K/PID.SUS/2019102.1 (satu) buku Realisasi Bantuan Dana Pembangunan GedungPendidikan Yayasan Pendidikan Budi Luhur, Yayasan PendidikanBudi luhur, samarinda, 2014;103.1 (satu) bundel Denah Pembangunan Gedung Yayasan BumiSendawar Kubar;104.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab TerhadapRealisasi Pembangunan Gedung Yayasan Bumi SendawarKabupaten Kutai Barat tertanggal 12 Desember 2015;105.1 (satu) bundel Map Plastik warna abuabu Merk DAICHII;106.1 (satu) bundel Map Plastik warna hijau
    mengenai lamanya hukuman pemidanaan denganpertimbangan hukum sebagai berikut :1) Bahwa walaupun Terdakwa tidak memperoleh uang dari dana hibahakan tetapi dengan tidak dilaksanakannya Visitasi Monitoring danEvaluasi terhadap Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera,Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendewar, Yayasan PendidikanSekar Alamanda, hal mana merupakan kewajiban hukum Terdakwayang seharusnya dilakukan tetapi kenyataannya ternyata tidakdilaksanakan sehingga Terdakwa harus dipersalahkan danbertanggung jawab
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 08-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN PALU Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pal
Tanggal 14 Februari 2018 — ABBAS ADNAN
Tergugat:
1.Direksi PT BCA Finance cq BCA Finance Kantor Cabang Palu
2.Owner Penanggung Jawab Usaha Otomotif Show Rom Jam Kota
126 — 33
  • ABBAS ADNAN
    Tergugat:
    1.Direksi PT BCA Finance cq BCA Finance Kantor Cabang Palu
    2.Owner Penanggung Jawab Usaha Otomotif Show Rom Jam Kota
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 13-01-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tim
Tanggal 9 Juni 2022 — S.Pd.I. selaku Penanggung Jawab Yayasan
Tergugat:
1.EDDI SUKMONO
2.MURNI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
32 — 0
  • E N G A D I L I:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
    3. Menyatakan tanah seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 234 / Gambar situasi Nomor : 3264/Tmk/1995 tanggal 16 Oktober 1995 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan atas nama MURNI adalah sah milik Yayasan Ponpes Hidayatush Shibyan/Ali Fauzi, S.Pd.I (Penanggung Jawab
    );
  • Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) sebidang tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 234 / Gambar situasi Nomor : 3264/Tmk/1995 tanggal 16 Oktober 1995 dengan Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang semula atas nama Murni menjadi Yayasan Ponpes Hidayatush Shibyan/Ali Fauzi, S.Pd.I (Penanggung Jawab);
  • Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
    234 / Gambar situasi Nomor : 3264/Tmk/1995 tanggal 16 Oktober 1995 yang semula atas nama Murni menjadi Yayasan Ponpes Hidayatush Shibyan/Ali Fauzi, S.Pd.I (Penanggung Jawab);
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah);
    • S.Pd.I. selaku Penanggung Jawab Yayasan
    Tergugat:
    1.EDDI SUKMONO
    2.MURNI
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU SEMULA ADALAH DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU (PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN AUTIS KOTA PALU), Cq KETUA TIM PEMBANGUNAN PLA KOTA PALU DK
84 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN KOTA PALU SEMULA ADALAH DINASPENDIDIKAN KOTA PALU (PENANGGUNG JAWABPEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN AUTIS KOTA PALU), CqKETUA TIM PEMBANGUNAN PLA KOTA PALU DK
    Khusus dalam hubungan kewajiban yang dibebankankepada Penggugat sebagaimana ditandaskan pada huruf b angka 3 s/dangka 7 dalam Surat Perjanjian tersebut, intinya tertuju pada"kewajiban untuk Melaksanakan dan Menyelesaikan "PekerjaanKonstruksi" pembangunan PLA Kota Palu secara cermat, akurat danpenuh tanggung jawab sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam kontrak;Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, dalam keadaan Penggugatsementara giatgiatnya melaksanakan pekerjaan pembangunan
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 03-04-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg
Tanggal 4 Juli 2023 — Penggugat:
NADIA PUTRI TANJUNG
Tergugat:
1.Pimpinan/Pemilik/Penanggung Jawab The Axana Hotel
2.HRD The Axana Hotel
3.ASTUTI sebagai (Departement Head Naia SPA The Axana Hotel)
137 — 17
  • Penggugat:
    NADIA PUTRI TANJUNG
    Tergugat:
    1.Pimpinan/Pemilik/Penanggung Jawab The Axana Hotel
    2.HRD The Axana Hotel
    3.ASTUTI sebagai (Departement Head Naia SPA The Axana Hotel)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-05-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
304 — 766 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial yang dialokasi untuk KONI. Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Putusan Nomor 652 kK/Pid.Sus/2018menyalahgunakan kewenangan sebagai specis dari perobuatan melawanhukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya denganjabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatanmelawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum sertaberlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak adakaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampubertanggung jawab secara hukum
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 25-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0089/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 30 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • Kurang bertanggung jawab sama Penggugatc. Jarang memberi nafkahd. Sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkarane.
    setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;ebahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah diTapanuli Selatan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;ebahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai akan tetapi sejak awal tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran;ebahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidakbertanggung jawab
    ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orangsaksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukanfakta hukum sebagai berikut ;e bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah padabulan Desember 2009 di Tapanuli Selatan;e bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2012sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidakbertanggung jawab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Juni 2017 — RUSTAM DUANG SAFI, S.E, dkk
664 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat ... [Selengkapnya]
  • No. 2646 K/Pid.Sus/201604/466910/PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 yang dalam SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa,Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab secara formal danmaterial dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segalapembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlahRp820.055.150,00 ;Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita AcaraPembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut,maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan
    ;Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita AcaraPembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut,maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor 852354Z/063/111 tanggal 05 Juli 2012Hal. 12 dari 86 hal.
    Belanja Nomor57/466910/PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang mana dalamSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab secara formal danmaterial dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segalapembayaran/tagihnan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlahRp830.705.200;Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita AcaraPembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut,maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan
    Belanja Nomor57/466910/PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang mana dalamSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab secara formal danmaterial dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segalaHal. 36 dari 86 hal.
    No. 2646 K/Pid.Sus/2016menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bentanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 29-09-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — ANUGERAH AGRO ABADI yang di wakili oleh Alexander Halim adalah pesero pengurus satu-satunya yang bertanggung jawab atas segala hak dan kewajiban perseroan dengan jabatan sebagai Direktur CV. Anugerah Agro Abadi
24 — 12
  • ANUGERAH AGRO ABADI yang di wakili oleh Alexander Halim adalah pesero pengurus satu-satunya yang bertanggung jawab atas segala hak dan kewajiban perseroan dengan jabatan sebagai Direktur CV. Anugerah Agro Abadi