Ditemukan 129 data
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga telah terbukti secara nyatanyata melanggarketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak danPenjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 28315/PP/M.X1/15/2011 tanggal 6 Januari 2011 tersebutadalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put. 28315/PP/M.X1/15/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang menyatakan :e Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jendera
11 — 0
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJPKalimantan Dan Tengah KPP Pratama Banjarmasin dan bukti T.4 berupa SuratKeterangan Tempat Usaha Nomor: , tanggal danT.5 berupa Tanda Daftar Perusahaan, tanggal , 1.6 berupa SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, tanggal , dikeluarkan olehPemerintah Kota Banjarmasin, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal, serta T.7 berupa Kartu Tanda Peserta Pajak, NPWPppm nme , dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jendera
57 — 23
KPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentangPembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan danPenyaluran BLP Direktorat Jendera! Prasarana dan SaranaPertanian 14.2012;Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianselaku.
202 — 211
M.HH02.AH.01.01/2009Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnyadisingkat SABH adalah jenis pelayanan yangdiberikan kepada masyarakat dalam prosespengesahan badan hukum Perseroan, pemberianpersetujuan perubahan anggarandasar, penerimaanHalaman 13 dari 59 halaman Putusan Pkr No.01/G/2010/PTUN JKTpemberitahuan perubahan anggaran dasar, danperubahan data Perseroan serta pemberianinformasi lainnya secara elektronik, yangdiselenggarakan oleh Direktorat Jendera!
36 — 10
Direktorat Jendera! Kekayaan Negara cq.Kantor Wiayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Bandung, maka jika terjadi tuntutan juga harusdikaitkan dengan unit atasannya tersebul sesuai dengan PeraiuranPresiien Republik indonesia Nomor 95 Tahun 2606 TentangOrganisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal di LingkunganDepartemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor1G0/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan jo.
245 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Edaran Direktoral Jendera!
958 — 514
Pengumuman Permohonan, Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga)bulan, dimana selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 UU Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada Direktorat Jendera! HAKI atas Permohonan yangbersangkutan dengan dikenai biaya, dalam artian setiap pihakpihak yangberkeberatan atas merek yang diumumkan dapat melakukan keberatankepada Dirjen Haki.
99 — 18
Bina Cipta Konstruksi telah mendapatkan tender proyektersebut; Bahwa terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2010 telah mengajukan usulankepada Direktur Jendera Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum terkaitpenggunaan sisa tender SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi JambiPutusan No. 06/Pid.B/TPK/201 1/PN.Jbi., Hal. 7 dari 73 halamanberupa usulan penggunaan Sisa tender tahun anggaran 2010 sebesarRp.1.006.577.000,. untuk dimanfaatkan pada paket pemeliharaan yangdiantaranya adalah paket pemeliharaan
Bina Cipta Konstruksi telah mendapatkan tender proyektersebut ; Bahwa terdakwa sebagai Kepala pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu(SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi pada tanggal 09Agustus 2010 telah mengajukan usulan kepada Direktur Jendera Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum terkait penggunaan sisa tender SNVTPreservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Jambi berupa usulan penggunaan sisatender tahun anggaran 2010 sebesar Rp.1.006.577.000, untuk dimanfaatkanpada paket pemeliharaan
Terbanding/Terdakwa : Ir. ELISABETH DUALLO
143 — 80
Panjaitan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagaiberikut : Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepadaDirektur Jendera luntuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :b. SIUP, SIP dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesiayang menggunakan tenaga kerja asing; danc.
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding kepada Joint Operation.F.29.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakandalil dalil yang salah dan keliru) dalam perkara aquo, yaitu) Majelis Hakim mendalilkan pada SE44/PJ/1994 tanggal 24 Oktober 1994 tentangPemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, yangmengatur tentang tata cara pembuatan bukti potongPPh Pasal 23.F.30.Bahwa pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajakpada halaman 61 alinea ke6 yang menyatakan"pahwa Surat Edaran Direktur Jendera
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
melalui proses tender CV.Bina Cipta Konstruksimengerjakan pekerjaan tersebut dan telah menerima pembayaran sebesarRp.275.058.000, dari SKPD PU Propinsi Jambi pada bulan Nopember 2010,kemudian Ahmad Hadiprawira memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa CV.BinaCipta Konstruksi telah mendapatkan tender proyek tersebut ;Bahwa Terdakwa sebagai Kepala pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Jambi pada tanggal 09 Agustus 2010 telahmengajukan usulan kepada Direktur Jendera
128 — 20
Direktorat Jendera!Kekayaan Negara c.g. Kantor Wilayah Vil! DJKN Bandung c.q Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, beralamat di Jaian Ambon Nomor1 Bandung berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 552 / MK.6 / XI / 2012 tertnggal29 November 2012, untuk Turut Terbantah I! datang menghadap kuasa hukumnyaVictor H. Purba. S.H.Mety R Kandia, S.H., M.H. dan Yana Rismayadi,S.H, ma'singmasing sebagat PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
113 — 58
DIREKTORAT JENDERA!. PAJAK Cg. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Ill Cq.
Terbanding/Tergugat I : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terbanding/Tergugat II : Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kodikopsla
106 — 59
Bahwa di dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 point 5, Pembanding(dahulu Penggugat) menyatakan tidak benar pertimbangan judex factie dalamputusan a quo pada halaman 8182 bahwa Maskapai Guna Kepentingan Umumtidak terdaftar di Direktorat Jendera Administrasi Hukum dan Umum sehinggatransaksi jual beli yang dicatat dalam Akta Nomor 34 tanggal 4 Oktober 1990dibuat dihadapan Notaris/PPAT Djoko Soepadmo, S.H. adalah cacat hukum,Halaman 25 Putusan Nomor 633/PDT/2021/PT SBYsehingga tidak sah dan batal demi
70 — 17
Direktorat Jendera! KekayaanNegara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur. Olehkarena itu, Turut Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntutdalamperkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badanhukum induknya dan Instansi atasannya.
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
192 — 145
Perwakilan Inspektorat V yang membawahi pemeriksaan di wilayahDirektorat Jendera Perhubungan Udara;z. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;3. Biro Keuangan;4. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;5. Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. KPA, PPK, Divisi Jaminan Mutu Balai Besar Kalibrasi FasilitasPenerbangan; Bahwa, rapat internal tersebut diselengarakan pada tanggal 19 November2018.
Perwakilan Inspektorat V yang membawahi pemeriksaan di wilayahDirektorat Jendera Perhubungan Udara;z.. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;3. Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;4. KPA, PPK, Divisi Jaminan Mutu Balai Besar Kalibrasi FasilitasPenerbangan;5. PT Srikandi Utama Nawakarya (Komisaris Utama, Direktur Utama,Halaman 63 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRGDirektur Umum, Pegawai);6.
48 — 37
Bahwa Penggugat bekerja di lingkungan Direktorat Jendera Bea danCukai Pajak, sejak tanggal 1 Maret 1998 sesuai Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan CukaiNomor : KM916/SJ.2/UP.1/1998, Tanggal 8 April 1998 diawali denganstatus Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pusat Direktorat Bea danCukai dengan pangkat/golongan Ill/a terhitung mulai tanggal 1 Maret1998;2.
1.TEGUH SETIAWAN
2.SUMARNI
6.SRI RAHAYU NINGSIH
7.IR. ANANG WAHYUDI
Tergugat:
7.Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
8.CV. PUNIKA
Turut Tergugat:
8.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
9.HERRY PURWOKO
10.WIDAYAT
11.ADI SANTOSO
81 — 15
PP. no. 223 tahun 1961, kepada Menteri DalamNegeri Direktur Jendera Agraria U.p.Panitia Pelaksana Penguasaan MilikBelanda Daerah Jawa Timur, dengan pemohon bernama KatarumKertoatmojo, tertanggal 13 November 1983, selanjutnya diberi tanda buktiP4;5.
194 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan, yaitu berdasarkanLampiran Surat No.23/S/VXV.1/3/2012 perihal : Penyampaian Laporan HasilPemeriksaan atas tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 43/LHP/XV/02/2009 tentang Hasil Pemeriksaan atas Asset Tetap dan KegiatanBelanja Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Kantor Pusat Direktorat JenderalPajak, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memberikan kesimpulan sebagaiberikut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi ke masingmasingsatuan kerja di Lingkungan Direktorat Jendera
Pajak penerima alokasi barang hasilpengadaan dengan Kontrak Nomor : KPJ.33/DIP/ PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16Oktober 2006 disimpulkan bahwa :Dari 274 (dua ratus tujuh puluh empat) unit barang yang pada saat pemeriksaansebelumnya tidak bisa ditunjukkan oleh pihak Direktorat Jendera Pajak, telahdiketahui keberadaannya sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) unitberdasarkan Data Serial Number yang diberikan oleh Direktorat Jendera Pajak.Dengan demikian terdapat 26 (dua puluh enam) unit barang yang
158 — 89
Jendera! Sudirman ke Kantor PertanahanJakarta Selatan sehingga terbit SHGB Nomor 456/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa, kemudian Salinan Girik C nomor 87 dipergunakan sebagai salah satu dasar permohonan peningkatan Hak GunaBangunan atas tanah Kav. 63 31. Jend Sudirman ke Kantor PertanahanJakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2007 sehingga terbit SHGB No. 618/Senayan atas nama PT.