membayar biaya perkara ini;Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3057 kK/Pdt/2015Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangs eadiladilnya (exaequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Tentang mediasi sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2008:1.Bahwa, berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2008, prosedurpemeriksaan perkara perdata harus ditempuh upaya mediasi terlebihdahulu, dengan sanksi kebatalan

karenapertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan;Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan BeracaraTentang mediasi sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 20081.Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak sependapatsekaligus sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan upaya mediasi dinyatakan/dianggap gagal;Bahwa, berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2008, prosedurpemeriksaan perkara perdata harus ditempuh upaya mediasi terlebihdahulu dengan sanksi kebatalan

Suliansyah,maka segala akibat hukum yang diakibatkan oleh surat a quo "batal demi hukum" atau"kebatalan mutlak" atau "nietigheids" yang tidak memerlukan penetapan lebih lanjut darilembaga peradilan manapun tentang keabsahannya;9. Bahwa konsep "nietigheids" yang menjadi dasar Tergugat I dalam menyikapi prosesPergantian Antar Waktu Penggugat sangat berbeda dengan konsep "Nietigbaarheids" atau"kebatalan relative".

Bahwa kebatalan relative dalam konsep hukum perdata, mutlakmemerlukan penuntutan secara tegas oleh salah satu pihak;10.Bahwa dengan argumentasi tersebut, maka tentu Tergugat I sangat beralasan untuk mengambilsikap yang demikian dalam menyikapi prosesproses yang terjadi terkait dengan Penggugat;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakimperkara a quo untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap sebagaimana tersebut didalam uraian dalil tangkisan ke5 pada bagian Eksepsi ini,seharusnya Petitum ke3 dan ke4 Gugatan in /itis didukung denganfundamentum petendi yang menerangkan feitelijke gronddanrechtelijkke grond tentang syarat kebatalan, sebagaimana telah diaturdi dalam ketentuan Pasal 1266 jo. Pasal 1267 KUH.Perdata(quodnon).

Sehinggaperjanjian hutang piutang a quo terancamsyarat kebatalan, berupa sanksi Dapat Dibatalkan(vernietigbaarheid).

Sehingga perjanjian jual belia quo terancam syarat kebatalan, berupa sanksi Batal DemiHukum (rechtswegenietig/void ab initio);Halaman 27 Putusan No. 286/Pdt.G/2019/PN.Sby5.3.5.4.5.5.5.6.Bahwa dari perspektif hukum Turut Tergugat, selaku pejabatNotaris yang membuat Akta Nomor: 972 tanggal 23 April 2013,tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, hanya mengkonstatirberdasarkan fakta hukum yang dilihatnya.

Agar akta otentik yangdibuatnya terhindar dari ancaman syarat kebatalan, baik itu sanksiDapat Dibatalkan (vernietigbaarheid) ataupun Batal DemiHukum (rechtswegenietig/void ab initio), maka adalah tepat jikaTurut Tergugat menempatkan Tergugat dan Tergugat II sebagaipara pihak di dalam Akta a quo;Bahwa lagipula jika Turut Tergugat mengkonstatir keinginanPenggugat guna didudukkan sebagai pihak pembeli di dalam AktaNomor: 972 tanggal 23 April 2013, tentang Perjanjian Ikatan JualBeli, justru) malah terjadi

Agar akta otentik yangdibuatnya terhindar dari ancaman syarat kebatalan, baik itu sanksiDapat Dibatalkan (vernietigbaarheid) ataupun Batal Demi Hukum(rechtswegenietig/void ab initio), maka adalah tepat jika TurutTergugat menempatkan Tergugat dan Tergugat II sebagai parapihak di dalam Akta a quo;10.3.

dapat dijangkau oleh hukum dan perundangundangan;Bahwa demikian pula halnya dalam perkara a quo antara Pembanding,Terbanding dan Terbanding Il mengadakan suatu kesepakatan suatupekerjaan adalah halal, sepanjang isi dari perjanjian dimaksud tidakdiperjanjikan oleh Pembanding, Terbanding dan Terbanding Il bilamanamengerjakan suatu proyek dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol harusdilakukan dengan cara melawan hukum.Bahwa putusan Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul, tanggal 21 Mei 2014mengidap cacat hukum kebatalan

Suatu sebab yang halal ;Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, apabila syarat tersebut tidakterpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/pembatalan(vernigtigbaar), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, makaperjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan (nigtig) atau null andvoid ;Menimbang, bahwa sepakat atau setuju, sepaham, merupakan asaskonsensus / konsensualitas pembentukannya didasarkan pada teori kehendak(will) ,teori pernyataan, teori kKepercayaan akan

4/Padt.G/2018/PN Kfmsebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (vide pasal 1335BW), sedangkan mengenai sebab yang terlarang dapat diartikan suatu sebabyang terlarang, apabila dilarang oleh undangundang atau apabila berlawanandengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (vide pasal 1337 BW) ;Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya /pacta sun servanda(vide pasal 1338) ;Menimbang, bahwa selain batal demi hukum / kebatalan

(nigtig) ataunull and void akibat tidak teroenuhinya syrat 3 dan 4 pasal 1320 BW, syaratbatal demi hukum / kebatalan (nigtig) atau null and void dapat terjadi apabiladidalam merumuskan suatu perjanjian mengandung paksaan (dwang),kekhilafan (dwaling), maupun penipuan (bedrog) dengan kata lain penyalahgunaan keadaan (misbruik omstagdigheden) hal tersebut mendapat pengaturandidalam pasal (1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328) BW ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke dua gugatanPenggugat

Ny.CHARLOTTE MEITY WAIRISAL LUMANAUW untukmemberikan Kuasa Untuk Menjual kepada TERGUGATIll, hanyalah dibuat di bawah tangan, hal ini bertentangandengan pasal 617 KUHPerdata mensyaratkan :semua akta penjualan, penghibahan, pembagian,pembebanan, dan atau pemindahtanganan barang takbergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atauancaman kebatalan. dst...Bahwa dengan demikian, dasar yang dikemukakan olehalm. Ny.

CHARLOTTE MEITY WAIRISAL LUMANAUWsebagai dasar perolehan haknya atas Tanah Sengketaadalah Surat Hibah yang dibuat di bawah tangan, hal manamelawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 617KUHPerdata dengan ancaman kebatalan, dan perbuatanTERGUGAT IV pun yang membuatkan Akta Kuasa UntukMenjual atas dasar hibah melawan hukum yang olehHal 8 dari 58 Hal. Putusan No.776/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Selundangundang patut dinyatakan batal demi hukum, adalahmelawan hukum.

jalan Tebet Barat VIII/22 Jakarta Selatantidak tercatat dan tidak tercantum di dalam Akta Wasiat tersebutsedangkan tentang sebuah rumah di Jakarta Tebet Barat no VIII/22Jakarta Selatan di dalam Akta Wasiat tersebut di tambahkansetelah kalimat penutup, hal mana tidak lazim di dalam suatu tulisanAkta Notaris, sehingga Akta Wasiat ini mengalami penurunan status(Degradasi) dari kKekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadipermulaan bukti seperti Akta dibawah tangan dan dapat cacathukum yang menyebabkan kebatalan

Bermotor (BPKB) atas nama PENGGUGAT karenaPENGGUGAT memiliki hak secara sah menurut hukum, oleh karenaperikatan sebelumnya telah hapus sebagaimana diatur menurutPasal 1381 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi:Perikatanperikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaranpembayaran tunal, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karenapembaharuan hutang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karenapercampuran hutang; karena pembebasan utangnya; karena musnahnyabarang yang terutang; karena kebatalan

Suliansyah, maka segala akibat hukum yang diakibatkan olehsurat a quo "batal demi hukum" atau "kebatalan mutlak" atau "nietigheids" yang tidakmemerlukan penetapan lebih lanjut dari lembaga peradilan manapun tentangkeabsahannya;9. Bahwa konsep "nietigheids" yang menjadi dasar Tergugat dalam menyikapi prosesPergantian Antar Waktu Penggugat sangat berbeda dengan konsep "Nietigbaarheids"atau "kebatalan relative".

Bahwa kebatalan relative dalam konsep hukum perdata,mutlak memerlukan penuntutan secara tegas oleh salah satu pihak;10.Bahwa dengan argumentasi tersebut, maka tentu Tergugat sangat beralasan untukmengambil sikap yang demikian dalam menyikapi prosesproses yang terjadi terkaitdengan Penggugat;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada MajelisHakim perkara a quo untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara inisebagai berikut:1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

: Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umumdan fasilitas sosial lengkap pada tanggal yang ditetapkan, danjika pengusaha belum dapat menyelesaikan pada saat ini diberikesempatan menyelesaikan pembangunan tersebut dalamjangka waktu 120 (dua puluh) hari kalender, dihitung sejaktanggal rencana penyerahan rumah susun tersebut.Jika ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, makaperikatan jual beli batal sesuai hukum, dan kebatalan iniHalaman 21 dari 71 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Bks1.2.14.2S

Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umumdan fasilitas sosial lengkap pada tanggal yang ditetapkan, danjika pengusaha belum dapat menyelesaikan pada saat ini diberikesempatan menyelesaikan pembangunan tersebut dalamHalaman 24 dari 71 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Bks(1)(2)jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dihitungsejak tanggal rencana penyerahan rumah susun tersebut.Jika ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, makaperikatan jual beli batal sesuai hukum, dan kebatalan

HUKUM DALAM PERIKATAN BELI SATUAN RUMAHSUSUN pada Nomor 10 berbunyi : Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umumdan fasilitas sosial lengkap pada tanggal yang ditetapkan, danjika pengusaha belum dapat menyelesaikan pada saat ini diberikesempatan menyelesaikan pembangunan tersebut dalamjangka waktu 120 (dua puluh) hari kalender, dihitung sejaktanggal rencana penyerahan rumah susun tersebut.Jika ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, makaperikatan jual beli batal sesuai hukum, dan kebatalan

: Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umumdan fasilitas sosial lengkap pada tanggal yang ditetapkan, danjika pengusaha belum dapat menyelesaikan pada saat ini diberikesempatan menyelesaikan pembangunan tersebut dalamjangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dihitungsejak tanggal rencana penyerahan rumah susun tersebut.Jika ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, makaperikatan jual beli batal sesuai hukum, dan kebatalan initidak perlu dibuktikan atau dimintakan.

HUKUM DALAM PERIKATAN BELI SATUAN RUMAHSUSUN pada Nomor 10 Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umumdan fasilitas sosial lengkap pada tanggal yang ditetapkan, danjika pengusaha belum dapat menyelesaikan pada saat ini diberikesempatan menyelesaikan pembangunan tersebut dalamjangka waktu 120 (Seratus dua puluh) hari kalender, dihitungsejak tanggal rencana penyerahan rumah susun tersebut.Jika ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, makaperikatan jual beli batal sesuai hukum, dan kebatalan

;Bahwa, alat bukti yang cukup/bukti permulaan ada subyektifitas,kemudian diwujudkan harus ada 2 ( dua ) bukti ;Bahwa, menahan orang harus ada 2 ( dua ) bukti ;Bahwa, bukti yang cukup ada relevansinya yaitu harus diperolehdengan alasan yang sah, kalau tidak ada maka tidak bisa digunakansebagai bukti ;Bahwa, kalau pelaksanaan penahanan dilakukan dengan etikatbaik/kejujuran maka penahanan tersebut sah, kalau tidak ada etikatbaik, itu tidak sah, maka akan terjadi kebatalan ;Bahwa, Penyidik harus melakukan

penyidikan yang tepat dan benar;Bahwa, pada tahun 2012 Indonesia sudah masuk menjadi AnggotaHAM Internasional, maka kalau terhadap penahanan yang tidak sahmenjadi laporan Internasional dampaknya akan kurang baik bagipenegakan hukum HAM di Indonesia ;Bahwa, kalau terjadi penahanan yang tidak standar, makaimplikasinya akan terjadi kebatalan ;Bahwa, Penyidik melakukan penahanan lebih dari 20 hari terhadaporang asing dimana ia tidak punya keluarga, maka akandisampaikan kepada Konsulat dimana yang bersangktan

; Bahwa kalau pelaksanaan penahanan dilakukan dengan etikatbaik/kejujuran maka penahanan tersebut sah, kalau tidak ada etikatbaik, itu tidak sah, maka akan terjadi kebatalan ; Bahwa Penyidik harus melakukan penyidikan yang tepat dan benar; Bahwa kalau terjadi penahanan yang tidak standar, maka implikasinyaakan terjadi kebatalan ; Bahwa apabila Penyidik melakukan penahanan lebih dari 20 hariterhadap orang asing dimana ia tidak punya keluarga, maka akanHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra

No. 688 K/Pdt/201218perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341,sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan ituada.

Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapbkan untuk mengajukantuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaanatau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan;Pasal 1454 KUHPerdata kembali dipertegas dan diperjelas dalam Pasal 1327KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1827 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lain,bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegasmaupun

Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dalil posita angka 6 denganalasan alasan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Kebatalan dan PembatalanAkta Notaris diatur dalam pasal 84 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dandalam pasalpasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan secarategas jika dilanggar maka akta Notaris mempunyai kekuatanpembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Pembatalan aktaNotaris meliputi: Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN.MTRAkta Notaris Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri ; Yang

menyatakan bahwa sesuai dengan aktaperdamaian, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pengakuan Hutangyang Penggugat dan Tergugat Il Intervensi buat tanggal 1Nopember 2007, adalah Akta yang merupakan satu kesatuanyang tidak bisa dipisahkan dan bersifat pinal tidak bisa dicabutdan/ atau dibatalkan secara sepihak bahkan tidak bisa salingmenuntut baik Perdata maupun Pidana sehingga tergugat IlIntervensi menolak apa yang didalilkan oleh penggugat ; Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN.MTRBahwa berdasarkan penjelasan tentang kebatalan

Bahwa putusan Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul, tanggal 21 Mei 2014mengidap cacat hukum kebatalan yang amat mendasar baik secara ifsofacto maupun ifso jure disebabkan adanya pertentangan diantarapertimbangan hukum dan amar putusan.Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semulaPenggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan KontraMemori Banding yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapbkan denganancaman kebatalan, tapi inin hanya bila dalam kompromidiperjanjikan dengan tegas, bahwa para wasit wajid memenuhiaturan acara biasa;8. Bila diputus atas suratsurat yang setelah keputusan para wasit,diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu;9. Bila sesudah keputusan, ditemukan suratsurat yang menentukanyang disembunyikan oleh salah satu pihak;10.

Sudah banyakkasus di mana pengadilan Indonesia, seperti halnya pengadilanpengadilan di banyak negaranegara lailn di dunia, menyatakanbahwa pelanggaran terhadap kekuatan hukum yang bersifatmemaksa (mandatory rules of law) merupakan pelanggaran atasketertiban umum di Indonesia, yang mengancam pelanggarannyadengan ancaman kebatalan atau pembatalan (Public policy asGrounds for Refusal of Recognition and Enforcement of ForeignArbitral Awards in Indonesia (Tatanusa, 2003) (http://www.hukumonline.com/berita

B point 1, 2, 3 dan 4 diatas,dengan adanya gugatan Penggugat maka terhadap Akta Jual Beli No. 83tanggal 13 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat I patut dinyatakan batal,karena : Berdasarkan Pasal 1381 KUH perdata, yang menyatakan : Perikatan hapus karena Pembayaran, Penawara pembayaran tunai diikuti denganpenyimpanan atau penitipan, karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang ataukompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnyabarang yang terutang, karena kebatalan

perludiletakkan sita jaminan atas ruko yang terletak di jalan Raya Gubeng No. 3032 blokB3 Surabaya ; E Posita untuk Petitum Gugatan Penggugat. 1Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 118 HIR tentangpengajuan gugatan, Pasal 1915 s/d Pasal 1916 KUH Perdata tentangpersangkan, Pasal 1866 KUH Perdata Jo Pasal 164 HIR tentang alat bukti, Pasal1365 KUH Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1868 KUHPerdata Tentang Akta Otentik dan Pasal 1381 KUH Perdata Tentang hapusnyaPerikatan (karena Kebatalan

dapat dijangkau oleh hukum dan perundangundangan;Bahwa demikian pula halnya dalam perkara a quo antara Pembanding,Terbanding dan Terbanding Il mengadakan suatu kesepakatan suatupekerjaan adalah halal, sepanjang isi dari perjanjian dimaksud tidakdiperjanjikan oleh Pembanding, Terbanding dan Terbanding Il bilamanamengerjakan suatu proyek dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol harusdilakukan dengan cara melawan hukum.Bahwa putusan Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul, tanggal 21 Mei 2014mengidap cacat hukum kebatalan

lagi sebagai pemilik atas tanahtanah yang berada dibelakang tanah milik Tergugat, karena telah dijual kepada pihakeonnennee= Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.1 tersebut maupun eksepsi ad.2,Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi yangdiajukan Tergugat telah menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa eksepsi tersebut telah bertentangan dengan makna danhakekat suatu eksepsi, dimana seharusnya eksepsi berisi tentang sangkalan /tangkisan yang berisi kebatalan

Bahwa disamping disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenyang menyebutkan Batal Demi Hukum juga dalam pasal 1381Halaman 3 dari 22 Halaman Put.No41/Pdt/2016/PT.PLGKUHPerdata yang berbunyi perikatan hapus karena kebatalan ataupembatalan.6. Bahwa karena dalam perjanjian kredit No : 3301300227 tanggal14.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka5 sangatlah tidakbenar, karena memberikan dasar hukum yang keliru) danmenyesatkan, sebab Pasal 1381 KUHPerdata berbunyi : Perikatanhapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diHalaman 15 dari 22 Halaman Put.No41/Pdt/2016/PT.PLGikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuanutang, karena perjumpaan utang atau konpensasi, karenapembebasan utang, karena musnahnya barang yang terhutang,karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya

Bahwa dalam putusan judex facti pada halaman 22 23, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahvemengenai kebatalan penetapan pengangkatan anak itu sendiri, tidakdiatur secara tegas mengenai halhal apa saja dapat mengakibatkanbatalnya penetapan tersebut.

Namun adanya itiked buruk selain dari diriorang tua angkat atau anak angkat itu sendiri, tidak sekalikalimenyebabkan kebatalan pengangkatan anak, meskipun itikad buruk inilahir dari orang tua asal anak angkat:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut adalah sangatkeliru sebab fakta persidangan membuktikan bahwa baik Tergugat maupun Tergugat IVTerbanding dan Terbanding Il adalah ayah kandungdari Turut Tergugat dan I/Turut Terbanding dan Il sejak awal merekatelah menunjukan etiket yang

dariTergugat pada saat menutup perjanjian, seharusnya keadaan yang demikiantidak dimanfaatkan untuk mengambil suatu keuntungan dengan syaratberalinnya hak atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1033 bila yangberhutang tidak mampu membayar, hak kreditur hanyalah untuk memperolehpelunasan;Menimbang, bahwa terdapatnya kausa yang tidak halal dalam SuratPernyataan tanggal 19 Juli 1988 yang dijadikan Tergugat sebagai dasarpenguasaannya terhadap SHM Nomor 1033/Desa Tangkit tersebut,mengakibatkan kebatalan

Penggugat berikan pada Tergugat ketika menerima uang dariTergugat, mengingat untuk proses peralihan hak tentu harus melalui dandilakukan oleh pihak Penggugat bersama dengan pihak Tergugat di hadapanPPATMenimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang ingin tetapmempertahankan obyek agunan meskipun Penggugat hendak membayarhutangnya (menebusnya), dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaankeadaan (misbruik van omstandigheiden) yang sedemikian rupa dalampelaksanaan prestasi dari perjanjian yang mengandung sifat kebatalan

dan segeramenyelesaikan masalah Penggugat pada Tergugat, karena peralihan haktanah atas sertifikat hak milik atas nama Penggugat yang Penggugatberikan pada Tergugat ketika menerima uang dari Tergugat, mengingatuntuk proses peralihan hak tentu harus melalui dan dilakukan oleh pihakPenggugat bersama dengan pihak Tergugat di hadapan PPAT, yangmenunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik vanomstandigheiden) yang sedemikian rupa dalam pelaksanaan prestasi dariperjanjian yang mengandung sifat kebatalan

Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 108111 dan Elly Erawati danHerlein Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta:NLRP, 2010, hal. 48);Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tentang Konvensidi atas telah dinyatakan bahwa Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 1988 (T2)mengandung kausa yang tidak halal, karena isinya bertentangan denganundangundang dan kepatutan, hal mana bertentangan dengan undangundangkarena agunan/jaminan tidak otomatis beralih menjadi milik Tergugat bilaPenggugat

yang menunjukkan ada itikad tidak baik dari TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana seharusnya Tergugat hanyaberhak atas pembayaran ataupun pelunasan terhadap hutang, bukanmempertahankan obyek jaminan menjadi hak milik, karena peristiwahukum hutangpiutang dengan jaminan/agunan, tidak dapat serta mertamenjadi peristiwa hukum jualbeli terhadap agunan;adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden) yangsedemikian rupa dalam pelaksanaan prestasi dari perjanjian yangmengandung sifat kebatalan