;Telah mendengarkan dan mempelajari Nota Pembelaan dari Terdakwa dan TimPenasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Februari 2016, yang pada pokoknya mohon agarPutusan No.187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 3334Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkanputusan sebagai berikut :1 Menyatakan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Jo pasal 18 ayatUU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Kurupsi Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana, tidak dapat dibuktikan oleh karena ituterdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut. ;2 Menyatakan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Jo pasal 18 ayatUU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Kurupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana, tidak dapat dibuktikan secara hukum,; 3 Membebaskan terdakwa MUHAMAD KHUSAINI alias

menyatakan bahwa penegak hukumharuslah diperintah oleh hukum bukan orang (Government of law not of men) ;Demikanlah disampaikan pendapat berbeda (Dessenting Opinion) sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum masihdiperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana kurupsi

demikian juga terdakwa selama menjabatsebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 2 (dua) periode,telah menunjukkan kinerja yang bagus pada masa pengabdiannya, sertasekarang ini sedang menghadapi akhir masa tugasnya dalam pereode keduasebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga oleh karena ituMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Surabaya, akan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwaoleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

Perumahan Kota Bandung Tahun 2007, padasekitar bulan Oktober 2007 sampai dengan Desember 2007 atau pada suatuwaktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kelurahan Mekar JayaKecamatan Rancasari Kota Bandung atau disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Bandung yang berwenang memeriksa danmemutus perkara tindak pidana korupsi ini berdasarkan pasal 5 jo pasal 35UU RI Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

sampai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkanPasal 3 UU Tipikor;Menimbang, bahwa mengingat sebagian dari nilai kerugian negarasejumlah Rp 205.775.417,41 (Dua ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribuempat ratus tujuh belas rupiah empat puluh satu sen) yang sebagian telah disitaoleh penyidik untuk diperhitungkn kemudian dirampas dan seluruhnyadiperhitungkan terhadap uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perkaraini, dan terdakwa tidak menerima/menikmati dana hasil kurupsi

; Bahwa langkahlangkah putusan menjelaskan seluruh fakta dipersidangankepada publik dan Putusan harus menjamin rasa keadilan; Bahwa ia tidak menikmati hasil, apakah itu diberikan vonis atau kewajibanuntuk mengembalikan, bahwa Itu menjadi Kewenangan Hakim; Bahwa apabila terbukti bersalah tidak harus selalu dengan hukumanbersyarat; Bahwa Pidana yang dapat membuat efek jera menurut saksi Ahli apabilapelaku terbukti melakukan korupsi untuk harta dirampas semua danditambah dengan bunganya dari hasil kurupsi

Menyatakan terdakwa Karyono terbukti secara sah dan meyakin menurut hukumt , Yangmelakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta melakukan perbuatan Kurupsi.,sebagai mana terurai dalam dakwaan Primair tersebut diatas yang diatur dan diancamdalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;2.

perkara tindak pidana Korupsi, karena harta benda Terdakwa yang belum didakwakan berlaku ketentuan khusus yaitusebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2) UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana yangmenyatakan "dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwaharta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukankarena tindak pidana Korupsi, harta benda tersebut dianggapdiperoleh juga dari tindak pidana kurupsi

Pasal 18 ayat (2) , (3) UU No. 31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindakPidana Kurupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 (1) KUH Pidana; oleh karenaini mohon keringanan hukumam kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan halhal sebagai berikut :a Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;b Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan;c Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;d Terdakwa punya anak

JACELIN JOICE LIMPELE, SE, setelah diambil janji/ sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini mengenaitindak pidana kurupsi alat kesehatan Tahun Anggaran 2013;e Bahwa waktu itu. saksi sebagai pejabat PPSPM (PejabatPenandatanganan Surat Perintah Membayar);e Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pejabat PPSPM (PejabatPenandatanganan Surat Perintah Membayar adalah sesuai KeputusanBupati Minahasa Utara, lupa nomor Sknya;e Bahwa tugas dan tanggung

pada tahun 2002 s.d tahun 2006 ahli sebagai Auditor Pertama s.dauditor Muda di BPKP di PaluBahwa pada tahun 2006 s.d tahu 2011 ahli sebagai Deputi Bidang InvestigasiBPKP JakartaBahwa pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ahli sebagai Auditor Madyadi Perwakilan Jawa Barat ;Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan sejaktahun 2000 ;e Bahwa awalnya Penyidik kejaksaan Negeri Bandung memohon kepadaBPKP Bandung untuk meminta penghitungan kerugian negara atas dugaantindak pidana kurupsi

;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan paraterdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana kurupsi secara bersamasama akan dipertimbangkan berdasarkan faktafakta sebagai berikut:Halaman 149 dari 210 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN BnaMenimbang, bahwa dalam APBK Kab.

dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, faktademikian merupakan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada Terdakwa dijatuhipidana ;Hal 146 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selainmemperhatikan halhal yang memberatkan dan yang meringankan, juga harusmemperhatikan halhal yang terungkap dipersidangan, yaitu :e Terjadinya tindak pidana kurupsi

Yaeni.eBahwa selain permintaan uang Rp.150 juta, Sri Dartutik jugamenceritakan kepada saksi bahwa Hakim Heru Kisbandono jugameminta uang sekitar Rp.36 juta untuk pengurusan Majelis Hakim113yang menyidangkan perkara kurupsi M. Yaeni agar tidak dimutasikan,karena sebelumnya Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut yaituLilik Nuraini telah dimutasikan.Bahwa seluruh uang yang dimintakan yaitu Rp.150 juta untukpengurusan hukuman M.

negarahanya saja terdakwa menggunakan uang tahun 2016 tersebut untuk menutupi selisihkekurangan keuangan yang ada pada tahun 2015 sehingga hal yang dilakukanTerdakwa tidak bisa dianggap Merugikan Keuangan Negara.Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penasihat Hukum di atas MajelisHakim tidak sependapat, oleh karena suatu kesalahan administrasi yangmengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah adalah dapat diklasifikasikansebagai tindak pidana korupsi apabila unsurunsur yang berkaitan dengan tindakpidana kurupsi

Hakim Nomor: 96 /Pen.Pid/Sus/2014/PN TIPIKOR.Smgtertanggal 08 september 2014 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum pada tanggal 29 desember 2014 yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi