Yani No51 Pacitan Kec/Kab.

Januari 2013 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2012 s.d. tanggal 13 Pebruari2013 ;3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s.d. tanggal 03 Maret 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Maret 2013 s.d. tanggal 02 April2013 45 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 April 2013 s.d. tanggal 02 April2013 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No51

Sebaliknya buktibukti yangdiajukan oleh Penyidik Pembantu secara sah terbukti dan tidakterbantahkan bahwa terdakwa/pembanding telah memakaitanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No51 Tahun 1960 dengan didukung saksi dan bukti legalitaskepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.Dan dikuatkan dengan laporan Kunjungan Kerja Komisi ADPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 2008 keDusun IV dan V Desa Durin Tongggal

Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 114Desa Karangkempel, tanggal 26 Juli 1978, Gambar Situasi No51/76 tanggal 6 Januari 1976, luas 138 M* atas nama CharlesAden, dengan keterangan berdasarkan Surat KeputusanGubernur kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No:SK.DA.II/HGB/669/11/78 tanggal 2311978, Hak GunaBangunan dengan Masa Berlaku 20 (dua puluh) tahun sejaktanggal 23 Januari 1978 sampai berakhir tanggal 23 JanuariSedangkan Kuasa Tergugat menunjukan suratsurat sebagai datadata awal sebagai berikut

surat gugatan, jawaban, Replik dan Duplik yang diajukanoleh Penggugat dan Tergugat I, dapat disimpulkan bahwa terdapat dalildalil yang telahdiakui kebenarannya, atau setidaktidaknya tidak dibantah secara tegas oleh pihak kepadasiapa dalildalil itu ditujukan, sehingga karena itu merujuk kepada ketentuan pasal 174HIR, harus dipandang sebagai dalil yang telah bersifat tetap dan tidak mengandungpersengketaan yang perlu dibuktikan lagi, yakni :1 Bahwa benar berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No51

Saksi WAHID FAUZI;e Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan saksi bersamasama dengan rekan dari Ditres narkoba Polda Sulteng melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di jalan Muh Hatta No51, Kel Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwaditemukan 1 (satu) buah alat penghisab sabu (bong) yang disimpan diataskulkas dan 1 (satu) paket

Nomorregistrasi dicantumkan di kemasan obat termasuk pada kemasan strip/keping ; Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa melanggar pasal 196 Ayat (2) UU No 26Tahun 2009 tentang kesehatan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangankarena orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkansediaan Farmasi adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankeweanangan adalah yaitu tenaga kefarmasian menurut peraturan pemerintah No51 tahun 2009 pasal 33 ayat (1) tenaga kefamasian terdiri dari apoteker

Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No51 Dusun Tugu Rt 04 Rw O1 desa Blado Wetan Kecamatan BanyuanyarKabupaten Probolinggo Atas nama Ummi Kulsum, yang selanjutnya padaFotokopi bukti tersebut diberi tanda P6 ; 7.

No51/PIDSUSTPK/2017/PN.Kpg saat itu digugat di PTUN Kupangpada 18 Desember 2016 dalam perkara No 35/G/2016/PTUN.Kpgdan sampai baru berkekutan hukum tetap pada 30 April 2018;28.Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara No66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah tindakan perbuatan melawan hukumAgus Riyanto dkk menuntut dengan alat bukti yang tidak sahbertentangan dengan Penjelasan UU Tipikor jo pasal 70 Perpres 38Tahun 2010 jo pasal 6 UU Kekuasaan Kehakiman yang sangatmerugikan penggugat;29.

No51/PIDSUSTPK/2017/PN.Kpg sebab:44.1 Bahwa ABBOCATH dari USA dihitung dengan ONIONEX dariCHINA;44.2 Bahwa Penghentian Kontrak dihitung Pemutusan Kontrak;44.3 Bahwa surat tugas Auditor BPK NTT yaitu Surat Tugas KepalaBPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sedangkan hasilaudit dikeluarkan 24 Juni 2016;44.4 Bahwa dari BAP Distributor telah dinyatakan bahwa Abbocathdari USA dan dapat dilihat

No51/PIDSUSTPK/2017/PN.Kpg;44.6 Bahwa ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa CendanaKupang memberikan keterangan ahli yang tidak benar dalamBAP tanggal 2 Juni 2016 yang digunakan dalam perkara No62/PIDSUSTPK/2016/PN.Kpg jo. No. 87/PIDSUSTPK/2016/PN.Kpg jo. No 88/PIDSUSTPK/2016/PN.Kpg jo.

No51/PIDSUSTPK/2017/PN.Kpg;Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012 tentangKode Perilaku Jaksa pasal 3 huruf b menyatakan bertindakberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yanghidup dalam masyarkat dan menjunjung tinggi hak asasimanusia;Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012 tentangKode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggisumpah dan/atau janji jabatan jaksa;Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014

Pid.Sus/2017/PN STBmembelinya secara urunan masingmasing sebesar Rp. 75.000,(jutuh puluhlima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 150.000,(Sseratus lima puluh riburupiah) kemudian uang tersebut untuk membeli sabu dari temannya yangbernama JOKO (DPO), selanjutnya para saksi membawa para terdakwa besertabarang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yangdituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No51

./2021/PN Tjg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutPenuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14September 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tanjung pada tanggal 14 September 2021 dan memori banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwatanggal 15 September 2021 dengan relas penyerahan memori banding No51/Akta Pid/2021/PN Tjg oleh Jurusita

., &PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Ngaglik No51 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 23 September 2021, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Tergugat;MELAWAN: MADE DJIWA, Lahir di Buleleng tanggal 3 Desember 1949, pekerjaanwiraswasta, beralamat di Jalan Simpang DarmoPermai selatan XV /83 RT 005 RW 010 KelurahanLontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, dalamhal ini memberikan kuasanya kepada Darmaji, S.H.

., Mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan mediasiantara para pihak telah gagal:;Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikanjJawaban secara tertulis tanggal 02 Mei 2017 sebagai berikut:Pasal No51. Penggugat menuduh tanpa alasan yang jelas, bahwa tergugat tidakmemberikan uang kepada penggugat, itu tidak benar.

No51/2017,untuk selanjutnya semula sebagai PENGGUGATsekarang TERBANDING;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor56/Pen.Pdt/2017/PT DPS tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat SuratGugatannyatertanggal 2 Mei 2016 dan

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No51/Pid.Sus/2021/PN Mdl. tanggal 23 Agustus 2021;3.

. / 01/ 2011, sejak tanggal 06 Januari 2011s/d tanggal 25 Januari 2011;Hakim Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 Januari 2011 No51 / Pen.Pid / 2011 / PN.Bla., sejak tanggal 19 Januari 2011s/d 17 Pebruari 2011;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 08 Pebruari2011 No 83 / Pen.Pid / 2011 / PN.Bla., sejak tanggal 18Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011;Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi PenasehatHukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara dan surat

Dan bukan PeradilanUmum ;Berdasarkan Pasal berdasarkan Pasal 1 angka (9) UndangUndang No51 Tahun 2009 Juncto Pasal 1 angka ( 3) UndangUndang RI No 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara MenyatakanKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yangmembawa akibat hukum bagi seseorang atau badan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 (UU NO51/2009), menyebutkan;Halaman 19 dari 48 Hal. Putusan No. 44/Pdt.G/2013/Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 (UU NO51/2009), menyebutkan;Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Halaman 43 dari 48 Hal. Putusan No. 44/Pdt.G/2013/4.

Piano 5 No51 akan tetepi Saksi1 belum datang dan sekira pukul 22.30 WitaSaksi1 baru sampai di kontrakannya dan langsung mengusirTerdakwa, oleh karena merasa tidak dihargai oleh Saksi1 sebagaisuaminya makaTerdakwa menjadi emosi dan terjadi keributan.12. Bahwa benar setelah adanya keributan antara Terdakwadengan Saksi1, Saksi1 langsung berlari masuk kedalam mobil danmelaporkan Terdakwa ke Subdenpom VI/12 Bontang.13.

., & Associates Jalan Batu Tulis Raya No51 Jakarta 10120 Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No11/SKK/JMN/JGSA/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor510/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 5Februari 2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar