Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor57/Pid.Sus/2019/PN Sdr. tanggal 10 April 2019 atas nama TerdakwaCALLIBU alias CAMBANG bin LAIDE tersebut tidak mencerminkan rasakeadilan masyarakat;2.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor57/Pid.Sus/2019/PN Sdr. tanggal 10 April 2019 atas nama TerdakwaCALLIBU alias CAMBANG bin LAIDE tersebut belum memenuhi tujuanpemidanaan dan keadilan yaitu putusan Hakim pada hakekatnya harusmengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, asoek pencegahan(deterrence) dan aspek pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi), serta Halaman 9 dari 15 hal.Perkara Nomor 234/PID.SUS/2019/PT.Mksmengacu pada daad dader strafrecht yaitu model keseimbangankepentingan

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor57/Pid.Sus/2019/PN Sdr. tanggal 10 April 2019 atas nama TerdakwaCALLIBU alias CAMBANG bin LAIDE tersebut diatas.3.

Karenaalasanalasan memori banding sudah tertuang dalam putusan PengadilanNegeri tersebut; Halaman 12 dari 15 hal.Perkara Nomor 234/PID.SUS/2019/PT.Mkswonnne Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor57/Pid.Sus/2019/PN Sadr. tanggal 10 April 2019, Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dengan alasanalasan pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama dalam putusannya berdasarkan

PT.Mks Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan;w Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), serta seluruh peraturan perundangundangan yang berhubungandengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor57

Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23Agustus 2016;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 20 Juni 2016 Nomor 351/PID/2016/PT SBY, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwatersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kediri Nomor57/Pid.Sus/2016/PN Kdr, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000, subsidair 3 (tiga) bulankurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 500 (lima ratus) pil double L yang disimpan di plastik;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna putih;Dirampas untuk Negara;Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kediri dalam Putusan Nomor57

memguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusanditingkat banding;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut danpertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalin dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 23 Mei 2016 Nomor57

dalamtahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor57

Bahwa kemudian terhadap adanya Keputusan PengadilanNegeri Kelas I A Padang Nomor : 07/PDT.G/2009/PN.PDGTertanggal 18 Februari 2009 tersebut,maka PELAWAN selakupihak yang tidak dapat menerima Keputusan tersebut telahpula mengajukan upaya hokum Banding ke Pengadilan TinggiSumatera Barat di Padang, yaitu dikenal dengan DBP Nomor57/PDT/2010/PT.PDG, dan kemudian dalam pemeriksaanTingkat Banding tersebut maka Pengadilan Tinggi SumateraBarat di Padang dengan Keputusannya Tertanggal 23 Juni2010, Nomor :

Bahwa terhadap keputusan Pengadilan Tinggi SumateraBarat di Padang Tertanggal 23 Juni 2010, Nomor57/PDT/2010/PT.PDG sebagaimana tersebut diatas, makaPELAWAN juga tidak dapat menerima Keputusan PengadilanTinggi Sumatera Barat di Padang tersebut, sehinggaterhadap , sehingga terhadap Keputusan Pengadilan TinggiSumatera Barat di Padang tersebut maka PELAWAN telahpula mengajukan Upaya Hukum Kasasi k Hukum Kasasi keMahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu. sebagaimanatersebut dalam Akte Pernyataan Permohonan

Kasasi No.42/2010/PN.PDG, Tertanggal 09 Agustus 2010, dan perkaramana sekarang dalam proses Kasasi di Mahkamah AgungRepublik Indonesia.SedangkanTerhadap KeputusPengadilan Tinggi Sumatera Barat diPadang Tertanggal 23 Juni 2010, Nomor57/PDT/2010/PT.PDG yang mana TERLAWAN selaku PENGGUGATREKONVENSI tidaklah mengajukan Upaya Hukum KasasiatasKeputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padangtersebut, padahal kenyataannya Pengadilan TinggiSumatera Barat di Padang telah nyata nyata menolakGugatan Rekonvensi

TERLAWAN.Jadi secara hukum dengan tidak diajukannya Kasasi olehTERLAWAN dalam perkara Rekonvensi, maka hal tersebuttelah pula membuktikan bahwa TERLAWAN telah mengakui danmembenarkan bahwa PELAWAN tidaklah melakukan perbuatanIngkar Janji (Wanprestasi) atas perjanjian perjanjiandan kewajiban kewajiban yang diperbuat sebelumnya antaraPELAWAN dengan TERLAWAN.Bahwa oleh karena TERLAWANtelah mengakui dan atau telahmenerima sepenuhnya Keputusan Pengadilan Tinggi SumateraBarat di Padang Tertanggal 23) Juni 2010, Nomor57

Bahwa Termohon telah menyusun Daftar Pembagian Harta Pailit PT.Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) dan telah mendapatpersetujuan dari Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Nomor57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Juli 2014 dan telahmenentukan tenggang waktu keberatan atas Daftar Pembagian selama 7(tujuh) hari setelah tanggal pengumuman di Surat Kabar;b. Bahwa Termohon telah menyerahkan dan/atau menyediakan DaftarPembagian Harta Pailit PT.

Penetapan Hakim Pengawas Nomor57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Juli 2014, maka tenggang waktuHal. 12 dari 24 hal Put. Nomor 511 K/Pdt.SusPailit/2014untuk mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit PT.Yinchenindo Mining Industry (Dalam Paiiit) adalah tanggal 15 April 2014;. Bahwa atas pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit PT.

YinchenindoMining Industry (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor57/PAILIT/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah salah dengan mempersamakankedudukan hak mendahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan denganKreditor Separatis (Tennant Metals Pty Ltd):1.

Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor57/PAILIT/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., sama sekali tidak memperhatikankedudukan Negara dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pemohon PerlawananHal. 16 dari 24 hal Put.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian PT.Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor57/PAILIT/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah salah dengan tidakmemerintahkan kepada Kurator PT. Yinchenindo Mining Industry (DalamPailit) untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamHal. 18 dari 24 hal Put.

/Desa Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik;Para Termohon Kasasi;DanIbu RINA, bertempat tinggal di Jalan Jakarta, Nomor57, RT 02, RW 02, Kelurahan Kebonwaru, KecamatanBatununggal Bandung;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2301 K/Pdt/20192.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah di Jalan Jakarta, Nomor57, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Bandung, yang sahberdasarkan SHM Nomor 9/Kel.Kebonwaru;3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hakdaripadanya untuk menyerahkan tanah SHM Nomor 9/Kel.

, Tergugat II dan Tergugat III;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah di Jalan Jakarta, Nomor57, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Bandung, yang sahberdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Kel.Kebonwaru; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hakdaripadanya untuk menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Kel.Kebonwaru di Jalan Jakarta, Nomor

dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat.Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang diajukan Kuasa ParaPenggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundangundangan danmasih menjadi hak Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidakbertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriPolewali untuk mencoret dalam Register Perkara perdata Nomor57

Menerima Permohonan Pencabutan Perkara Nomor57/Pdt.G/2020/PN.Pol. oleh Para Penggugat di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali tanggal 16 Desember 2020, dengan register perkaraNo.57/Pdt.G/2020/PN.Pol;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoretdalam Register Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2020/PN.PoIl.;3.

;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaTergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor57/PDT/2017/PT SBY., tanggal 19 April 2017 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semulaTergugat dan Tergugat II; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor77/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan bandingtersebut, dan;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi

Nomor 3112 K/Pdt/2018kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Sby., juncto Nomor57/PDT/2017/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSurabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor57/Pdt/2017/PT SBY., tanggal 19 April 2017;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor77/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 5 Maret 2015; Menghukum Tergugat dan Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dan/atauyang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksadan mengadili perkara ini

Kemudian saksi Yosverizal memanggilHal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor57/Pid.Sus/2017/PN Slksaksi Janawar yang merupakan ketua Rw setempat untuk menyaksikanadanya penangkapan terhadap terdakwa dan juga menyaksikan barang buktiyang ditemukan polisi pada saat terdakwa ditangkap. Bahwa saksi Janawarmendatangi tempat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut dansaksi Janawar menyaksikan bahwa terdakwa telah diamankan polisi besertabarang bukti yang disita dari terdakwa.

Kota Solok diduga seseorang memiliki narkotika,selanjutnya saksi Yosverizal dan saksi Hengki Haryanto beserta rekankepolisian lainnya menuju kerumah tersebut dan melihat rumah yang ditujudalam keadaan terbuka lalu tibatiba saksi Hengki Haryanto melihat seseoranglakilaki yang tidak dikenal melarikan diri melalui jendela sebuah kamar tidur.Kemudian Saksi Hengki Haryanto bersama tim kepolisian lainnya segeramasuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa beserta 1 (satu)Hal5 dari 21 Hal Putusan Nomor57

Soufni Morawati, So PK An.MIL SUSANTI PGL MIL, Pria, AlamatHal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor57/Pid.Sus/2017/PN SlikJalan Telaga Biruhun RT 02 RW 03 Kelurahan Simpang Rumbio Kec.

Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuanpasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun NarkotikaGolongan , yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan dilarangHal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor57/Pid.Sus/2017/PN Slkdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatasNarkotika golongan

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.Panitera Pengganti,Syafrizal, B., S.H.Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor57/Pid.Sus/2017/PN Slik

Surabaya,Sungai Serut, Kota Bengkulu, Bengkulu sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Januari 2022telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor57/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut

;Subsidair:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil a*adilnya.Bahwa, pada hari yang telah ditetapbkan Penggugat yang didampingikuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan,Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepadaPenggugat agar bersabar dan berusaha agar Penggugat dan Tergugar rukunkembali, namun tidak berhasil, dan Majelis hakim telah menjelaskan kepadaPenggugat/kuasa hukumnya atas gugatan Penggugat Nomor57

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor57/Pdt.G/2022/PA.Bn dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;3.

Februari 1997, Nomor57/36/11/2003; Bahwa dalam perkawinan tersebut, pada hari Kamistanggal 04 Maret 2010, telah dilahirkan seoranganak perempuan yang kemudian diberi nama : KAMILANUR HIDAYAH; Bahwa oleh karena kesibukan, kelahiran anaktersebut oleh Pemohon belum dilaporkan ke Dinaskependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta(vide Surat Keterangan Rekes dari Dinaskependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakartatanggal 29 Februari 2012 No.474.1/66/I11/2012); Bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor57/36/11/2003 , selanjutnya diberi tanda dan akandisebut sebagai alatDORE;

di xxxx, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, Tasikmalaya, 22 Mei 1962, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapanpada tanggal O9 Januari 2017 dengan register perkara Nomor57

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor57/Pdt.G/2017/PA.Bpp dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD HASRUL, S.HDkk Advokat LBHPanji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar KelurahanHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT MKSBontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Nomor57/Pen.PH/2020/PN Mrs, tanggal 26 Maret 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan faktayang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaros yang memeriksa dan mengadilli perkara pidana Nomor57/Pid.Sus/2020/PN Mrs pada tanggal 27 April 2020 telah menjatuhkan putusanyang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000, (Duaribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marostersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapanPanitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 4 Mei 2020, sesuai AktaPermintaan Banding Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mrs dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa padatanggal 5 Mei 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor57/Pid.Sus/2020

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut umum tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa padatanggal 18 Mei 2020 sesuai Akta penyerahan memori banding Banding Nomor57/Pid.Sus/2020/PN Mrs;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umumdan Terdakwa masingmasing pada tanggal 5 Mei 2020

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor57/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 27 April 2020 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

MenengahAtas, Pekerjaan MahasiswaTempat tinggal diJalan M.SohorKomplek Puri Indah Blok D 15 RT.004/006 KelurahanAkcayaKecamatan Pontianak Selatan, Kota PontianaksebagaiPemohon IlPengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianakpada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dengan register perkara Nomor57

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor57/Pdt.P/2019/PA.Ptk dari para pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.246.000 ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.13.443.500, (Tiga belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratusrupiah);Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 26 Februari 2020dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; Hal. 3 dari 7 hal Put No. 144/B/2020/PT.TUN.JKTBahwa atas putusan tersebut pihak Tergugat mengajukan permohonanbanding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4Maret 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor57/G/20019/PTUN.SMD tanggal

4 Maret 2020 ; Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Tergugat/Pembandingtanggal 4 Maret 2020, telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbandingsesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor57/G/20019/PTUN.SMD pada tanggal 5 Maret 2020 ; Bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;Bahwa kedua belah pihak telah diberi kKesempatan untuk mempelajariberkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat

B/2020/PT.TUN.JKThari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatCiterima ; 222 ooo enn none nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n neMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajaridengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor57

Penggantidan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57/PENPP/2019/PTUN.SBY. tanggal 10 Mei 2019, tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57/PENHS/2019/PTUN.SBY. tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan HariPersidangan yang terbuka untuk umum ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 57 /PENMH/2019/PTUN.SBY. tanggal 28 Mei 2019,tentang pergantian Majelis Hakim ;Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor57

/G/2019/PTUN.SBY. dari pihak Penggugat melalui KuasaHukumnya dengan suratnya Nomor : 62/YLOA/cabutPTUN/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 ;Bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukanpermohonan pencabutan gugatan perkara Nomor57/G/2019/PTUN.SBY., dengan suratnya Nomor : 62/YLOAlcabutPTUN/V/2019 tertanggal O09 Mei 2019 yang telahditerima Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tanggal10 Mei 2019 ; .

melawanTERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanXXXXXXXXX XXXXX, tempat kediaman di XXxXXxXXxX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXKX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, xxxxxxXxXxxXXXXXXXXXX, Sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak berperkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor57

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor57/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 26 Juni 2020 yangdibacakan di muka sidang, Tergugat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor57/Pdt.G/2020/PA.Bky dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp736.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Hj.

No 57/Pdt.G/2021/PA.SgtaS.H. sebagai mediator sesual dengan penetapan Nomor57/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 2 Februari 2021Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Februari 2021,menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan ataspertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannyakarena ingin rukun kembali;Bahwa, untuk menyingkat Penetapan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor57/Pdt.G/2021/PA.Sgta dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

/2021/PN.Ptk tanggal 11Februari 2021;Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Ptkjo Nomor : 17/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Ptk yang dibuat PaniteraPengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Februari 2021, menerangkanbahwa Terdakwa II Limanda Ruslan Alias Atau Anak Kisanto Ruslan melaluiPenasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Ptktanggal 11 Februari 2021;Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor57

/Pid.B/2021/PN Ptk jo Nomor : 14/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk joNomor : 14/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk yang dibuat Panitera PengadilanNegeri Pontianak tanggal 17 Februari 2021, menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Pontianak Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 11Februari 2021;Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor57/Pid.B/2021/PN Ptk yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianakmenerangkan bahwa permintaan banding

dari Terdakwa Gunawan AliasAoti Anak Aheng telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 17 Februari 2021;Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor57/Pid.B/2021/PN Ptk yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianakmenerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa II Limanda RuslanAlias Atau Anak Kisanto Ruslan telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 18 Februari 2021;Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor57/Pid.B/2021/PN Ptk yang dibuat Jurusita

/Pid.B/2021/PN Ptk jo Nomor : 14/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk yangdibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 23Februari 2021;Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor57/Pid.B/2021/PN Ptk yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianakmenerangkan bahwa telah memberitahukan/menyerahkan kepada JaksaPenuntut Umum memori banding Terdakwa Gunawan Alias Aoti AnakAheng pada tanggal 24 Februari 2021;Akta Pemberitahuan

/Penyerahan Memori Banding Nomor57/Pid.B/2021/PN.

tinggal diKabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaiPemohon I;danPemohon Il, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, Pendidikan SD,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diKabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 18 Maret 2021yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor57

dicabutnya permohonan Pemohon,maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkaraNomor 57/Pdt.P/2021/PA.TR telah selesai dengan dicabut;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah adalah perkara perdatayang diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.MENETAPKANi, Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor57

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indarapura Nomor57/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 24 November 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatanint;2.

Penetapan Hakim Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 24 November2021 tentang Hari Sidang;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukansurat permohonan pencabutan dalam persidangan tertanggal 13 Januari2022;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor57/Pdt.G/2021/PN Sak dalam tahap akan masuk dalam pembacaan gugatanmaka pencabutan perkara ini oleh penggugat tersebut adalah berdasarkanHukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untukmembayar biayabiaya