M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; ------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:79 / G.TUN / 2012 / P.TUN.

/ Terbanding telah menyerahkan Kontra MemoriBandingnya dan oleh Panitera Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkankepada Penggugat / Pembanding ;Bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing padatanggal 16 SeptemberTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 79 / G / 2013 / P.TUN

untuk dua tingkat peradilan, dan untuk banding akan ditetapkandalam amar putusan ini; Mengingat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhirdengan Undang Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan; MENGADILIe Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:79 /G.TUN / 2012 / P.TUN

Nomor: 50/G.TUN/2010/P.TUN MdoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan PumorouwNo. 66 Manado, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:Nama : AMBROSINA MARGARETHA ROTTI;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Alamat : Kelurahan Dendengan Dalam Lingk

Maramis, Paniki Il Lingkungan IV, KecamatanMapanget, Kota Manado berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 21 Januari 2011;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensi;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor: 02/Pen.MH/TUN/2010/ P.TUN Mdo tanggal 20 Januari2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 30Desember 2010 Nomor: 48/Pen.PP/TUN/2010/ P.TUN Mdo tentangPemeriksaan Persiapan

; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20 Januari2010 Nomor: 48/Pen.HS/TUN/2010/ P.TUN Mdo tentang Hari Sidang; Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:50/G.TUN/2010/P.TUN Mdo, tertanggal 29 Desember 2010; Telah melihat dan meneliti membaca berkas perkara yangbersangkutan;Telah.............../ Telah mendengar keterangan para pihak; Telah memeriksa dan mempelajari suratsurat bukti para pihak; Telah mendengar dan mempelajari

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi 2secara eksplisit dan terbuka dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2013bahwa Objek Gugatan 1 tidak sah ATAU tidak pernah ada, sebagaimana pernyataanmereka pada Halaman 56, dalam Eksepsi dan Jawaban yang dibuatnya padatanggal 24 Juni 2013 atau pada Halaman 24, Alinea IJ, dalam Salinan ResmiPutusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., yang

Dengan demikian, cukupdengan pengakuan ini saja, maka sudah sangat beralasan hukum bagi PemohonKasasi memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Kasasi, untukmenyatakan dalam amar putusannya bahwa Objek Gugatan dinyatakan tidaksah.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bersama MajelisHakim Tingkat Pertama untuk Objek Gugatan 1 pada Halaman 44, Alinea Keduadari bawah, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., yang menyatakan bahwa Menimbang, bahwa

Selain itu, kedua DP3 yangdimaksud juga diakui sendiri oleh Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2bahwa keduanya tidak sah atau tidak pernah ada sebagaimana pengakuanmereka pada Halaman 56, pada Eksepsi dan Jawaban yang dibuatnya padatanggal 24 Juni 2013 dan/atau pada Halaman 24, Alinea I, dalam Salinan resmiPutusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., yang berbunyi ...DP3 Penggugat Tahun 2011 yang dijadikan Objek Gugatan 1, tidak lengkaptanda tangannya, sehingga DP3 Penggugat Tahun 2011

Yohanis Sattu,pada tanggal 22 Maret 2013;Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Bandingbersama Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan rekonstruksinya terhadapkejadian penandatangan dan penerimaan Objek Gugatan 2, tertera pada mulaiAlinea II, Halaman 49 sampai Halaman 51, dalam Salinan resmi Putusan/PenetapanPerkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks.

Dalil dan bantahan Pemohon Kasasi di atasmerupakan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkanputusan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap perkara Nomor 156/B/2013/PTTUN.Mks juncto Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks, yang selanjutnya mengadilisendiri objek sengketa a quo;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti dalampertimbangan hukumnya sudah tepat

Nomor: 261K/TUN/2011 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) MakassarNomor: 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (P.TUN) Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/PTUN.Mks, yang kesemuanya membatalkan Sertifikat HakMilik (SHM) No.20791/Parangloe tertanggal 10 Juli 2006, SuratUkur No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006, seluas 17.500m2 terakhir tercatat atas nama DAVID LIMBUNAN jin casuPenggugat dan 4 (empat) lembar sertifikat lainnya karenatidak sesuai dengan prosedure

Nomor: 261K/TUN/2011 jo13Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)Makassar Nomor: 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks., Selain membatalkan Sertifikat HakMilik (SHM) No.20791/Parangloe tertanggal 10 Juli 2006, SuratUkur No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006, seluas 17.500m2 terakhir tercatat atas nama DAVID LIMBUNAN in casuPenggugat dan 4 (lembar) lembar sertifikat lainnya, juga.mewajibkan Badan Pertanahan Nasional

Kota Makassar untuk menerbitkan sertifikat atas nama Terqugat Il atas tanah dimaksud;Bahwa dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan TataUsaha Negara (P.TUN) Makassar yang membatalkan SertifikatHak Milik (SHM) No.20791/Parangloe tertanggal 10 Juli 2006,Surat Ukur No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006, seluas17.500 m2 terakhir tercatat atas nama DAVID LIMBUNAN incasu Penggugat dan 4 (empat) lembar sertifikat lainnya yangkemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Makassar

Foto copy Surat perihal Permohonan Perlindungan hukumuntuk tidak membuat Penetapan untuk melaksanakan iniPutusan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 20/G/TUN/2010/P.TUN tanggal 18 Nopember 2010, yang ditujukankepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarDi Makassar, tertanggal 13 Februari 2012, diberi kode (P4)bukti tersebut menurut Kuasa Penggugat aslinya ada padakantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk meneguhkandan menguatkan dalildalil

Bahwa bukti P.4 adalah perihal Permohonan Perlindunganhukum untuk tidak membuat Penetapan untuk melaksanakanini Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 20/G/TUN/2010/P.TUN tanggal 18 Nopember 2010, yangditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Di Makassar, tertanggal 13 Februari 2012;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi 1. SAKSIPAMIL ABBAS dan 2.

sendiri tentangbatasbatasnya dan surat sporadik tersebut dimintakan tanda tangan kerumah masingmasing pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah TerdakwaAbdul Malik, Surat Ilpeda Tahun 1972, padahal lpeda bukan bukti kepemilikan; Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh saksi Samson Sucahyo ke Polisimaka Terdakwa mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang sudahdimohonkan sertifikat dan setelah terbit SHM Nomor 29032/Sudiang yaituperkara Nomor 232/Pdt.G/2015/PN.Mks dan gugatan di TUN dengan Nomor80/P.TUN

/2015/P.TUN Mks., dimana SHM milik Terdakwa telah dibatalkan; Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka putusan judex facti harus dibatalkankarena dari fakta hukum tersebut telah terbukti perobuatan Para Terdakwamelanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana jo.

PUTUSANNomor : 31/G.TUN/2005/P.TUN Mdo.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusansebagai berikut dalam sengketa antara :1. Nama : OEI SIOK HOAKewarganegraan : IndonesiaPekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat : Jl. Dr. Soetomo IT Kelurahan Pinaesaan Lingkungan IIIKecamatan Wenang Kota Manado2.

TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan perkara yang terdaftar di bawah Nomor:31/G.TUN/2005/P.TUN Mado. tanggal 19 Desember 2005 ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manadotertanggal 22 Desember 2005, Nomor : 31/Pen.MH/TUN/2005/P.TUN Mdo. tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 28 Desember 2005Nomor : 30/Pen.PP/TUN/2005/P.TUN Mdo. tentang

Pemeriksaan Persiapan dan tertanggal 02Pebruari 2006 Nomor : 01/Pen.HS/TUN/2006/P.TUN Modo. tentang Hari sidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan para pihak ;Telah mendengar keterangan saksisaksi para pihak dimuka persidangan ;Telah memeriksa suratsurat bukti para pihak dan surat lain ;Tentang .............. f2.TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannyatertanggal 16 Desember 2005 yang didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado pada tanggal 19 Desember 2005 dibawah register Nomor :31/G.TUN/2005/ P.TUN Mdo. beserta perbaikannya yang telah diterima di Pengadilan TataUsaha Negara Manado tanggal 06 Pebruari 2006 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor1077/Pinaesaan tanggal 13 Maret 2002, seluas 330 M2 atas nama JANTI NISHINO, Surat UkurNomor 32 tanggal 6 Pebruari 2002.Adapun yang menjadi dasar Gugatan

MAKALEW, SH.29.Perincian biaya Perkara Nomor 31/G.TUN/2005/P.TUN Mdo.1. Administrasi Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 165.000,3. Materai Rp. 6.000,4. Redaksi Rp. 3.000,Rp. 224.000,(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

23/G.TUN/2010/P.TUN Mdo

PUTUSANNomor: 23/G.TUN/2010/P.TUN MdoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telahdisediakan untuk itu di Jalan Pumorouw No. 66 Manado, telahmengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:Nama : HUSEN TUAHUNS,Kewarganegaraan ; Indonesia;Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Minahasa

KotaManado, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 13 Juli 2010;Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II Intervensi ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Setelah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:23/G.TUN/2010/P.TUN Mdo, tertanggal 2 Juli 2010;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:23/Pen.MH/TUN/2010/ P.TUN Mdo tanggal 5.

Juli 2010 tentangPenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 Juli 2010 Nomor:22/Pen.PP/TUN/2010/ P.TUN Mdo tentang Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 9 Juli 2010 Nomor:19/Pen.HS/TUN/2010/ P.TUN Mdo tentang Hari Sidang;Telah melihat dan meneliti berkas perkara serta mendengarkedua belah pihak yang bersengketa;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan para pihak;Setelah memeriksa dan mempelajari surat surat bukti

S.Singal, MBA dan Yulisa Baramuli, SH sebagaiTergugat II Intervensi dalam perkara No.23/G.TUN/2010/P.TUN Mdo yang sedang berjalan;Dx Biaya yang timbul dalam perkara ini akandiperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telahmengajukan Jawaban pada tanggal 14 Juli 2010 yang pada pokoknyaberisi sebagai berikut1.

09Januari 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim BandingPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka pengajuanpermohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 ( empatbelas ) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, olehkarenanya permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding secaraformal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 22 / G / 2012 / P.TUN

Pencalonan,Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,demikian pula terhadap persoalan Laporan Penyelenggaraan PemerintahDesa ( LPPD ) sebagai syarat dalam pemilihan Kepala Desa juga telahdipertimbangkan dengan benar, dengan demikian Majelis HakimBanding secara mufakat bulat mengambil alih seluruh uraianpertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambondan selanjutnya dijadikan dasar untuk menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/G/2012/P.TUN

Dan hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum Perdata ;Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyekgugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatanHukum Perdata, maka dengan sendirinya tidak dapat digugat padaPengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan makna pasal 2 huruf aUndangUndang No.5 Tahun 1988 (maupun penjelasannya) ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraUjung Pandang Nomor No. 22/G.TUN/2000/P.TUN U.Pdg tanggal 16September 2000 adalah sebagai

MKS yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal16 September 2000 No. 22/G.TUN/2000/P.TUN U. Pdg ;Halaman 5 dari 8 halaman.

2015/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Maret 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara ;2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menado Nomor : 40 / G / 2014 / PTUN.Mdo tanggal 11 Desember 2014 ; 3 Berkas Perkara Banding sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B, sertasurat surat yang berkaitan dengan segketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkaraseperti terurai dalam Putusan Nomor : 40 / G / 2014 / P.TUN

rupiah ) ;Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Permohonan Banding Nomor : 40 /G /2014 / 2014 / P.TUN.Mdo yang dibuat dan ditandatangani Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11Desember 2014, JUSBY EKO PRATJOJO, SH., pekerjaan Advokat bertindak untukdan atas nama Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut ;Menimbang, bahwa memperhatikan pula Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2014/ P.TUN

1981 dan telah berkekuatan hukum tetap(Inkracht van Gewijsde).Bahwa tidak benar dalil penggugat pada halaman 2 angka 7 yangmenyebutkanpada tahun 1989 Tergugat mengajukan gugatan pembatalanSertipikat Hak Milik No. 677 di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab yangbenar Tergugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negarapada tahun 1998 perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.677/Panaikang GS No.1045 tanggal 19 Mei 1981, yangmana PengadilanTata Usaha Negara dalam Putusannya No. 05/G.TUN/1998/P.TUN

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung PandangNo. 05/G.TUN/1998/P.TUN U.Pdg.

Hal tersebutdipertegas pula dengan adanya putusan dari Pengadilan Tata UsahaNegara No. 05/G.TUN/1998/P.TUN U.Pdg Jo. Putusan PengadilanTingkat Banding No.56/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.PDGJo PutusanMahkamah Agung Tingkat Kasasi No. No.90 K/TUN/1999 tanggai 7Desember 2000yang membatalkan sertipikat Hak Milik No.677/Panaikang Gambar situasi No.1045 tertanggal 19 Mei 1981 seluas3.844 M?

Perkara tersebut telahdiputuSs Sampai pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agungsebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara No. 05/G.TUN/1998/P.TUN U.Pdg Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding No.56/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.PDG Jo Putusan MahkamahAgung Tingkat Kasasi No. No.90 K/TUN/1999 tanggal7Desember 2000 yang amarnya membatalkan sertipikat HakMilik No. 677/Panaikang Gambar situasi No.1045 tertanggal 19Mei 1981 seluas 3.844 M?

berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 April 2013 , selanjutnya disebutsebagai Fete nnn nn nn enna nnn n none nnennnneePENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca1sepertiPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor :02/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal. 9 Januari 2014 , tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatausaha negara tersebut ;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/P.TUN

tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun2010 tanggal 8 Pebruari 2010, 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;Menimbang, bahwa atas keberatan dalam Memori Banding tersebut,Penggugat/Terbanding telah menyampaikan bantahan sebagaimana termuat dalamKontra Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan pada halaman 7 sampaidengan halaman 12, yang pada akhirnya mohon Menolak Permohonan Bandingdan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/P.TUN

MKS, tanggal 23Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 13/G/ 2013/P.TUN.

No. 09/B/2014/PT TUN MKS.Menolak Eksepsi Tergugatseluruhnya ;Dalam PokokPerkara :e Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 13/G/ 2013/P.TUN.

MKS yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 16 September2000 No. 22/G.TUN/2000/P.TUN.

MKS yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 16 September2000 No. 22/G.TUN/2000/P.TUN U.

I No. 45, RT / RW; 003 /005, Kelurahan KaruwisiUtara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaInsidentilNomor : 08 K / TUN / 2013 / P.TUN. Mks, tanggal 1 Aprilseceseeeaeeseseeeeeeseeenaeeesaees PARA PENGGUGAT /PEMBANDING ;MELAWANHal. 1 dari 11 halaman Put.

Memori Bandingnya, Menurut hematMajelis Hakim Banding, tidak terdapat halhal yang dapat melemahkanpertimbangan hukum yang telah diambil dalam putusan ini, oleh karenaitu harus ditolak, dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakimtersebut sejalan dengan argumentasi yang disampaikan oleh pihakTergugat/ Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka dengandemikian cukup beralasan hukum dalam tingkat banding ini untukmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :20 / G / 2013 / P.TUN

2011, Nomor :26/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaratersebut ; +222 rr rr rrr rrr rrr rrr errrTelah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 24Mei 2011 Nomor : 26/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks,tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untukuMUM ; errr eTelah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 21Juni 2011, Nomor : 26/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor46/G /2010/P.TUN Mtr tanggal 24 Mei 2011 besertasurat surat lainnya yang bertalian (termasuk memoridan kontra memori banding) ; TENTANG KEJADIANNYAMenimbang, bahwa telah menerima kejadian kejadiansebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram, dalam mana tuntutan Penggugat sebagaimanatercantum dalam petita gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut : ++ ere eee ee ere ee eee e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

permohonan banding sebagaimanaditentukan dalam Pasal 123 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan menerimapermohonan banding tersebut ; Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnyadisebut Majelis Hakim Banding) mempelajari lebih seksamaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor46/G/2010/P.TUN

tingkat pengadilan, yangdalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantumdalam amar putusanMemperhatikan Pasal Pasal dalam Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,beserta peraturan perundang undangan lainnya yang bertalianMENGADILI Menerima permohonan banding dariPenggugat/ Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 46/G/2010/P.TUN

14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo

PU TUS ANNomor: 14/G.TUN/2010/P.TUN MdoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedungyang telah disediakan untuk itu di Jalan Pumorouw No. 66Manado, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara:1. Nama : Drs . Zainal Abdi TIlolu, M.Si;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Alamat : Jl.

Dungingi Kota berdasarkan Surat Kuasatertanggal Gorontalo, 1 Juni 2010;Selanjutnya disebutSebagai wc eeeTergugat II Intervensi ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Setelah membaca surat gugatan perkara yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado bawah Nomor:14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo, tertanggal 652010;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado tertanggal 17 Mei 2010 Nomor:13/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN Mdo tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus

sengketa tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtertanggal 17 Mei 2010 Nomor: = 12/Pen.PP/TUN/2010/P.TUN Mdotentang Pemeriksaan Persiapan dan Penetapan tertanggal 27 Mei2010 Nomor: 09/Pen.HS/TUN/2010/P.TUN Mdo tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan para pihak;Setelah memeriksa dan mempelajari surat surat bukti parapihak;Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi daripara pihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang

Karim Pateda, MM sebagaiTergugat II Intervensi dalam perkara Nomor:14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo yang sedang berjalan;2. Biaya yang timbul dalam perkara ini akandiperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telahmengajukan Jawaban pada tanggal 4 Juni 2010 yang pada pokoknyaberisi sebagai berikutDALAM POKOK PERKARA1.

SITIO, SHPANITERA PENGGANTITTDJOEL J.A.ROEROE, SHPERINCIAN BIAYA PERKARANomor:14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo39 PNBP Rp 30.000, Panggilan Rp 60.000, Meterai Rp 12.000, Redaksi Rp 5.000, Panggilan Langsung Rp 1.750.000, Jumlah seluruhnya Rp 1.863 .000,Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)(Satu Juta Delapan Ratus40

MKS, tanggal 23Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 13/G/ 2013/P.TUN.

No. 09/B/2014/PT TUN MKS.Menolak Eksepsi Tergugatseluruhnya ;Dalam PokokPerkara :e Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 13/G/ 2013/P.TUN.

Tidak ada kepastian hukumnya;Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Desa Manggalung Tanggal 19 Juni1967 dengan Gambar Situasi Nomor 214 tanggal 27 Desember 1971 telahdinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar 48/G.TUN/2012/P.TUN Mks. Tanggal 10 Januari 2013;.

Bahwa dengan alasan itupula, Pemohon Kasasi telah mengajukangugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Desa Manggalung danberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor48/G.TUN/2012/P.TUN Mks. Tanggal 10 Januari 2013, maka SertifikatHak Milik Nomor 9/Desa Manggalung telah dinyatakan batal;Ill.

tersebut dapat mengajukan gugatansecara hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara";Bahwa Pemohon Kasasi yang bertindak selaku Penggugat telahmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 9/DesaManggalung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkaraTata Usaha Negara tersebut Penggugat telah mampu membuktikanketidakbenaran Data Fisik dan Data Yuridis Sertifikat Hak Milik Nomor9/Desa Manggalung tersebut dan berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor 48/G.TUN/2012/P.TUN

Tanggal 10Januari 2013 telah menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 9/DesaManggalung atas nama Sitti Marjam;Bahwa konsekuensi hukum Pertimbangan Hakim Judex Fact tersebut padahalaman 43 alinia kedua mengakibatkan putusannya berdasar hukum untukdibatalkan karena Pemohon Kasasi sudah membuktikan ketidakbenarandata fisik dan data yuridis sertifikat dalam perkara Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 48/G.TUN/2012/P.TUN Mks. Tanggal 10 Januari 2013;IV.