Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkanpokok permohonan Pemohon;halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 7020/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir,maka berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan

bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo,sehingga berdasarkan bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa nama Pemohon yang benar, lahir di Pamekasan, 27 Pebruari 1980 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan

Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan

tersebutdapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan

MASWI PRAYIT ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohonpatutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubahpertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untukmembayar biaya perkara

oleh pihak Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya,ternyata tidak terdapat hal hal yang dapat melemahkan pertimbangan dalamputusan a quo, dan Kontra Memori Banding yang sejalan dengan pertimbangandalam putusan ini, maka oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila keberatanyang terangkum dalam Memori Banding tersebut untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yangkalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus/2020/PN.PST tanggal 11 Mei2020 yang dimohonkan kasasi tersebut;Dan Mengadili Sendiri:Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan ;Dalam Konvensi ;Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk perselisihan hak uang pisahpekerja;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi dalam semuatingkat Paradilan

Bahwa untt asi kependudukansebagaimana dNo.3 tahun 200Pemohon akan me) UndangUndangMaka paradilan atas perkara inikepada KUA Kecamatea dicatat dalam daftar yangdisediakan;9.

Pemohon II yang benar adalah WASIATUN binti NADIN, tempat dantanggal lahir di Probolinggo, 01 Juni 1984 ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti dan5beralasan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis berpendapat permohonan paraPemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan

JUPRI BinSUNAR tempat tanggal lahir Probolinggo, 18 September 1983 dan identitasPemohon Il yang benar dan seharusnya adalah RUSPIYATIN Binti ALIS tempattanggal lahir Probolinggo, 14 Juli 1986 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohonpatutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan

BeritaAcara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dandianggap telah termuat dalam putusan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalamlingkungan Paradilan

Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan

Yang dikeluarkan oleh Tergugat adalahsebuah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan Peraturan PeundangUndangan Yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan fainal yangmenimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No. 51 Tahun 2009 tentangperubahan UndangUndang RI No. 5 tahun 1986 tentang Paradilan TataUsaha

kantorPertanahan Kabupaten Gowa dengan Surat No. 555.300.73.061/V/2014,Perihal Permohonan Pemblokiran SHM No. 127 Atas Nama Hamsah BinRuma. tertanggal 16 April 2014 yang menyarangkan untuk menempuh jalurhukum, Jadi dengan demikian Para Penggugat baru mengetahui keberadaanSertipikat tersebut secara tertulis nanti pada tanggal 16 April 2014 tersebut,sehingga dengan demikian surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggangwaktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasa 55 UndangUndang RI No. 5Tahun 1986 Tentang Paradilan

Pemohon yang benar dan seharusnya nama Pemohon adalahIMAM SIBAWEH bin ABD.AZIS (Alm ) dan nama Pemohon II adalah SITI AISYAHbinti HARISUN ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danHal.5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2017/PA.Krs.beralasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan

Pemohon IV (anakanak almarhum);Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris darialmarhum Suami Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan, makaMajelis berpendapat dengan berdasarkan analogi Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana

tersebutdapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan