G/2018/PTUN.KdiAlosi Nasmuddin yag ditemui oleh Pj Kepala Desa Alosi mengatakandirinya sedang sakit, tetapi kami tetap menyampaikan bahwa akan adapertemuan di rumah jabatan Kecamatan Kolono, namun sampai haripertemuan di rumah jabatan Kecamatan, Nasmuddin tetap tidak hadirdan sebelum pertemuan tersebut dimulai kami menghubungi Nasmuddinmelalui telepon dan merekam pembicaraan tersebut, Nasmuddinkemudian menyatakan mengundurkan diri dan dilanjutkan denganPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Panitia Pemiihan

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 s/d 20 poinnomor 9 huruf a s/d d, yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat yangmenerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan SungaiTapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor025/Kpts/PANPILPENGST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu TerpilihHasil Pemiihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan TanjungMedan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017, secara nyata telahmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan

Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah ditetapkan dan disahkan secarabersamasama antara Panitia, Para Calon Penghulu dan mengetahui PanitiaPengawas Pemiihan Penghulu, bahkan setiap lembaran pada Daftar PemilihTetap di setiap TPS dibubuhi paraf Ketua Panitia, Ketua Panwas dan ParaCalon Penghulu.

Menyatakan sah, berlaku dan mengikat secara hukum Keputusan Panitia Pemilinan Penghulu Kepenghuluan Sungaihalaman 104 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBRTapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor :025/Kpts/PANPILPENGST/2017 tentang Penetapan CalonPenghulu Terpilin Hasil Pemiihan Penghulu Kepenghuluan SungaiTapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017.3.

Bahwa Tugas dan kewenangan Panitia Lelang :Menyusun Rencana Pemiihan,Pokja.Menetapkan Dokumen Pengadaan.Menetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD padaPapan Pengumuman atau di Portal LPSE.Melakukan Penilaian Evaluasi Penyedia Barang/JasaMelakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan HargaMenjawab sanggahan.Tupoksi tersebut diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.Penyedia Barang/Jasa bersama TimBahwa Dasar Pengangkatan sebagai Sekretaris Panitia

Bahwa Tugas dan kewenangan Panitia Lelang : Menyusun Rencana Pemiihan, Penyedia Barang/Jasa bersama TimPokja. Menetapkan Dokumen Pengadaan. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD padaPapan Pengumuman atau di Portal LPSE.

Bahwa Tugas dan kewenangan Panitia Lelang :Menyusun Rencana Pemiihan,Pokja.Menetapkan Dokumen Pengadaan.Menetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD padaPapan Pengumuman atau di Portal LPSE.Melakukan Penilaian Evaluasi Penyedia Barang/JasaMelakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan HargaMenjawab sanggahan.Tupoksi tersebut diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.Penyedia Barang/Jasa bersama TimBahwa Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Lelang

hmengadaada.Bahwa, didalam angka 1 eksepsi tergugat, tergugat dengan tdan terang mengakui banhwa gugatan para penggugat timbuldasar keberatan terhadap tindakan hukum yang dilakukantergugat yang melakukan koreksi atas keputusan kcindependent pemilihan kabupaten aceh barat daya;Bahwa sebagaimana diakui oleh tergugat didalam angkeksepsinya, gugatan para penggugat diajukan ke PengaNegeri banda Aceh atas dasar tindakan tergugat karena sdalam menafsirkan kata koreksi dengan mencoret para tergtdari para peserta pemiihan

pejabatyang berwenang maka berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Peratun menyatakanbahwa gugatan yang disampaikan kepada Peratun harus diajukan dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan keputusan ataupejabat tata usaha negara;c Bahwa berdasarkan surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 140/1206/ Pemdestanggal 10 Mei 2016, Perihal Kelengkapan Persyaratan Administratif Bakal CalonKepala Desa Kuala Dasal yang dikirim melalui SSB, selanjutnya Camat TungkalUlu menyurati Panitia Pemiihan

Herman telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemiihan Umum YangDilakukan Secara Bersama Sama .;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . Yusuf Uweng, SE Als. Ucu danTerdakwa II. Johanis Herman Serang, S.Pd Als.

Dengan kata lain, dalam setiapkeputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harus memprioritaskankepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan hak konstitusi warganegara dan Penggugat serta kemungkinan terjadinya konflik horizontalHalaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2018/PTUN.BDGantar pendukung Penggugat sebagai pemenang pemiihan kuwu denganpendukung dari calon kuwu tidak terpilih;Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objeksengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksimembenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik; Bahwa padatahun 2016 di Kabupaten Asahan melaksanakan pemiihan KepalaDesa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016 yaitusebanyak 19 Desa dari 117 Desa yang tersebar di wilayah KabupatenAsahan; Bahwapersyaratan menjadi Kepala Desa tertuang dalam Pasal 28 dariPeraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 tahun 2016; Bahwa tentangtahapantahapan dalam Pilkades tahun 2016

enam belas miliarsembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluhsembilan ribu rupiah) dengan cara membuat Surat PerintahMembayar (SPM) beserta lampirannya berupa Surat PermintaanPembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja(SPTB) yang ditandatangani oleh terdakwa dan JUAN KUSUMASILONDAE,S.Sos. selaku Bendahara pengeluaran Komisi PemilihanUmum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Selatan.Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 terdakwa selaku Kuasa/Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemiihan

PPDP/KPPS, Daftar Rincian Dana dan SuratPernyataan tanggungjawab Mutlak, dan dari SPM tersebut KPN(Kantor Perbendaharaan Kendari) menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) dengan nomor 211716L tanggal16022009 dengan jumlah bersih Rp.11.621.080.000. dimanadana sejumlah tersebut dalam SP2D telah dicairkan oleh JUANKUSUMA SILONDAE,S.Sos.melalui Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari.Bahwa benar pada tanggal 6 April 2009 terdakwa selaku Kuasa/pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemiihan

2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, danPenggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan PengawasTempat Pemungutan Suara (fotocopy dari fotocopy);wonnnn n= === Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang Kode Etikdan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemiihan

Umum(fotocopy dari fotocopy);wonnn n= === Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, tentang PedomanBeracara Kode Etik Penyelenggara Pemiihan Umum (fotocopydari fotocopy);nonnnn Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang PedomanBeracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (fotocopydari fotocopy);Halaman

Herman telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemiihan Umum YangDilakukan Secara Bersama Sama .;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . Yusuf Uweng, SE Als. Ucu danTerdakwa Il Johanis Herman Serang, S.Pd Als.

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksimembenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik; Bahwa padatahun 2016 di Kabupaten Asahan melaksanakan pemiihan KepalaDesa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016 yaitusebanyak 19 Desa dari 117 Desa yang tersebar di wilayah KabupatenAsahan; Bahwapersyaratan menjadi Kepala Desa tertuang dalam Pasal 28 dariPeraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 tahun 2016; Bahwa tentangtahapantahapan dalam Pilkades tahun 2016

diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:e Konkret karena Keputusan Objek Sengketa merupakanpenetapan tertulis yang berisi tindakan hukum dari Tergugatyaitu Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun2014;e Individual karena dengan jelas Keputusan Objek Sengketalangsung ditujukan kepada Penggugat selaku Partai Politikcalon peserta Pemiihan

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Lembaran DaerahKabupaten Bangkalan tahun 2006 Nomor 6/ E, yakni : e Bab IV tentang Pengangkatan Kepala Desa Bagian Pertama Penetapan CalonKepala Desa Pasal 25 : (1) Setelah dilakukan pemungutan suara dan terdapat Calon Kepala Desa Terpilih,Panitia Pemilihan wajib menyusun Laporan dan Berita Acara kepada BPD11paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal selesainya pemungutan (2) Berdasarkan.......(2) Berdasarkan hasil Laporan dan Berita Acara Panitia Pemiihan

(Vide bukti T24)Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Lembang Bangkele kila, KecamatanBangkele kila Nomor : 05/BPL/BKL/X1/2019, tanggal 16 November 2019,yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Lembang,yang pada pokoknya menemukan fakta sebagai berikut : bahwaberdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara pemiihan calonkepala lembang bangkelekila, Kecamatan Bangkele kila, tanggal 16November 2019 yang terdiri dari 2 (dua) orang calon kepala lembangmasingmasing :1) Elisabeth Tonapa, BSC, SKM

Penetapan Hasil Pemilinan Kepala Lembang Bangkele kila, KecamatanBangkele kila Nomor : 05/BPL/BKL/XI/2019, tanggal 16 November 2019,yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Lembang,yang pada pokoknya menemukan fakta sebagai berikut : bahwaberdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara pemiihan calonkepala lembang bangkelekila, Kecamatan Bangkele kila, tanggal 16November 2019 yang terdiri dari 2 (dua) orang calon kepala lembangmasingmasing :1.

Membatalkan Gugaan para Penggugat untuk seluruhnya222.Menyatakan bahwa Pemiihan Kepala Desa Curahmalang, KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember yang digelar pada tanggal 28 Maret2013 adalah sah..

Bahwa seharusnya Pokja Pemilihan meminta klarifikasi dariAtasan/Pimpinan yang membawahi PPK 17, bukan seharusnya memintaklarifikasi dari PPK 4.5 karena selain tugas pokok dan fungsi maupunkewenangan , PPK 4.5 dan PPK 17 adalah Pejabat yang dalam strukturdan jabatan setingkat atau setara sehingga tidak memiliki kKewenangandalam mengeluarkan klarifikasi yang dimunta oleh Pokja Pemiihan;.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihanumum dan Pemilihan di Aceh pada bagian keempat pasal 9 huruf pmenjelaskan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan denagansesame penyelenggara Pemilu dan Pemiihan;9.

Artinya suratperjanjian tersebut sudah ada 5 (lima) bulan sebelum dilaksanakan pemilihananggota BPK, padahal berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri DalamHalaman 35 dari 39 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2021/PN SdwNegeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa danPasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung, dapat diketahulbahwa untuk melaksanakan pemiihan pimpinan BPK yang terdiri dari 1 orangketua

Paling lambat 1 (satu) hari (1x24jam) setelah diterimanya laporan dariPanitia Pemiihan, BPD menetapkan calon kepala Desa terpilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dan berita acara pemungutan suaradan berita acara Penghitungan yang disampaikan dari Panitia Pemilihan; (3).