Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengaaan yang disusunpanitia pengadaand. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan/ PejabatPengadaan sesuai kewenangannya. 86 o Panitia/Pejabat Pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan jugamelaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10:1.Ayat (4) yaitu bahwa panitia/Pejabat Pengadaan harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :a. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakanb.

Madiun, menjabat sebagaiPejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas KesehatanKabupaten Madiun Nomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 24 Agustus 201 1.Bahwa belum pernah menjadi PPK pengaaan alat kesehatan dan tidak memilikisertifikasi pengadaan.Bahwa Tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah: e Menetapkan HPS ( Harga Perkiraan Sendiri ); e Menetapkan spesifikasi barang ;e Menetapkan Rancangan Kontrak;e Menerbitkan Surat Penunjuan Penyedia Barang Dan Jasa

dari rekanan yang dipilih(minimal 3 rekanan) ;Evaluasi Dokumen Prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan ;Penetapan Hasil Prakualifikasi oleh Pejabat PembuatKomitmen ;Pengumuman Hasil Prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan ;Undangan kepada peserta yang lulus Prakualifikasi untukmengikuti Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing dari PanitiaPengadaan ;Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing oleh Panitia Pengadaan ;Pemasukan Dokumen Penawaran oleh rekanan yang lulusPrakualifikasi ;Pembukaan Dokumen Penawaran oleh Panitia Pengaaan

dari rekanan yang dipilih(minimal 3 rekanan) ;Evaluasi Dokumen Prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan ;Penetapan Hasil Prakualifikasi oleh Pejabat PembuatKomitmen ;Pengumuman Hasil Prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan ;Undangan kepada peserta yang lulus Prakualifikasi untukmengikuti Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing dari PanitiaPengadaan ;Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing oleh Panitia Pengadaan ;Pemasukan Dokumen Penawaran oleh rekanan yang lulusPrakualifikasi ;Pembukaan Dokumen Penawaran oleh Panitia Pengaaan

identitas diri.Bahwa meksnime penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuaiPasal 112 Perpres No. 71 Tahun 2012 yaitu:Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepadainstansi yang memerlukan tanah.Penyerahan hasil pengadaan tanah selanjutnya digunakan oleh instansi yangmemerlukan tanah guna pendaftaran/pensertifikatan.Pendaftaran/pensertifikatan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil pengaaan

Februari 2011 dengan tugas adalah sebagaiberikut :Menetapkan rencana pelaksanaaan kegiatan barang / jaasa yang meliputi :e Spesifikasi teknis barang /jasae Harga perkiraan sendiri (HPS)e Rancangan kontrako Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang /jasao Menandatangani kontrako Melaksanakan kontrak dengan penydedia barang / jasao Mengendalikan pelaksanaan kontrako Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepadaPA/KPAo Menyerahkan hasil pekerjaan / penyesesaian pekerjaan pengaaan

kordinasi Sekretaris Dinas PPO Kota Kupang Sadr.Cornelis Kapitan langsung mengusulkan ke Walikota Kupang DanielAdoe tanpa melalui Saksi selaku Kadis, hal ini sesuai dengan Juknisyang berwenang menetapkan/memutuskan sekolahsekolah yang berhakmenerima bantuan dana DAK adalah Walikota ;Ada SK Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 6September 2010 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pembangunanruang kelas sekolah,oembangunan perpustakaan sekolah, pengadaanbukubuku dan alat tulis siswa, pengaaan

PA/VKPA yang bertindak sebagai PPK.Bahwa SK untuk PA/KPA, PPK, Pokja ULP , Pejabat Pengaaan dan PPHPdisesuaikan dengan pelaksanaan APBD Tahun anggaran yang berjalan;Bahwa Kepala Dinas didalam ranah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalahPA dimana untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tetapmenunggu SK Penetapan Kepala Dinas Sebagai PA oleh Bupati/Walikota untukPemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Perpres 54Tahun 2010 beserta Perubahannya yaitu : Pengguna

PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.Bahwa SK untuk PA/KPA, PPK, Pokja ULP , Pejabat Pengaaan dan PPHPdisesuaikan dengan pelaksanaan APBD Tahun anggaran yang berjalan;Bahwa Kepala Dinas didalam ranah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalahPA dimana untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tetapmenunggu SK Penetapan Kepala Dinas Sebagai PA oleh Bupati/Walikota untukPemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Perpres 54Tahun 2010 beserta Perubahannya yaitu : Pengguna

ganti rugi pengadaan tanahdengan cara melakukan pemotongan kepada sebagian pemilik tanah melaluiterdakwa III selaku bendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp.281.372.500,(dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratusrupiah) selanjutnya membayarkan ganti rugi pengadaan tanah Pasar WonggahuHalaman 57 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.sebesar Rp.168.352.600, (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluhdua ribu enam ratus rupiah) padahal saat itu pengaaan

MEGA PUTRI dan untuk PT.PANCURAN LUHUR surat jawaban dari POKJA Nomor : 521.31/5081/Pegum, tanggal 13 Juli 2012 dan jawaban sanggahan sudah diupload melalui aflikasi SPSE (Sistem Pengaaan Secara Elektronik) ;e Bahwa saksi menerangkan blanko Surat Penawaran adadalam dokumen pengadaan sehingga bisa saja terdapatkesamaan format dan penulisannya, sedangkan mengenaidukungan distributor dan pabrikan dalam dokumenpenawaran ke tiga peserta lelang yaitu PT.KARYA NUSANTARA,PT.RIZKI MAS dan PT.PERINTIS PUTRA

Juli 2012 yang isisangahannya mempermasalahkan' spesifikasi jangan menunjuk ataumengarah kepada prodak tertentu dan dijawab oleh Pokja 8 berdasarkanSurat Jawaban Sanggah dari POKJA nomor : 521.31/5082/Pegum,tanggal 13Juli 2012 dengan lampiran Surat dari PPK nomor : 521.31/5003/Pegum,tanggal 11 Juli 2012 jawaban untuk CV MEGA PUTRI dan untuk PTPANCURAN LUHUR surat jawaban dari POKJA nomor : 521.31/5081/Pegum,tanggal 13 Juli 2012 dan jawaban sanggahan sudah di upload melalui aflikasiSPSE (Sistem Pengaaan

9 Juli 2012 yang isiSangahannya mempermasalahkan spesifikasi jangan menunjuk ataumengarah kepada prodak tertentu dan dijawab oleh Pokja 8 berdasarkanSurat Jawaban Sanggah dari POKJA nomor : 521.31/5082/Pegum,tanggal 13Juli 2012 dengan lampiran Surat dari PPK nomor : 521.31/5003/Pegum,tanggal 11 Juli 2012 jawaban untuk CV MEGA PUTRI dan untuk PTPANCURAN LUHUR surat jawaban dari POKJA nomor : 521.31/5081/Pegum,tanggal 13 Juli 2012 dan jawaban sanggahan sudah di upload melalui aflikasiSPSE (Sistem Pengaaan

PANCURAN LUHUR surat jawaban dari POKJA Nomor :521.31/5081/Pegum, tanggal 13 Juli 2012 dan jawaban sanggahan sudah di uploadmelalui aflikasi SPSE (Sistem Pengaaan Secara Elektronik) ;Bahwa saksi menerangkan blanko Surat Penawaran ada dalam dokumen pengadaansehingga bisa saja terdapat kesamaan format dan penulisannya, sedangkanmengenai dukungan distributor dan pabrikan dalam dokumen penawaran ke tigapeserta lelang yaitu PT.KARYA NUSANTARA, PT.RIZKI MAS dan PT.PERINTISPUTRA PASUNDAN dari distributor

Rahmat Hidayat;

Rahmat Hidayat;

Rahmat Hidayat;

Maros Cipta Abadiyang tertera dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas namaRONO ADAM, M.Kes Jabatan KPA Pengadaan Alkes TA 2011 danSurat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama EDDY REFRIANDY(Terdakwa) Jabatan PPTK Pengaaan Alkes TA 2011 itu adalah bukanCap/Stempel dari PT. Maros Cipta Abadi dan tanda tangan tersebutbukan tanda tangan Saksi;Bahwa PT. Maros Cipta Abadi pada tahun 2011 tidak pernahmemberikan dukungan dan mengirimkan Daftar Harga Alkes kepadaDinas Kesehatan Kab.

Rahmat Hidayat;

bukti yang relevan maka kesemuanya tidak dapatdihubungkan dengan Terdakwa sebagai PA dan Kepala Dinas;Bahwa, penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan honoryang dibayarkan, keuntungan penyedia barang dan upah penyedia jasayang dihitung;Secara diskriminasi dan tidak berperikemanusiaan telah dapat dibuktiandan menjadi fakta persidangan yaitu dengan cara menarik honor orangyang menjadi anggota TIM yang ternyata pada persidangan Terdakwamengatakan melakukan kegiatan berkaitan dengan proses pengaaan