perundangundangan yang berlaku.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat telah membenarkan semua alasaalasan gugatan Penggugatdalam gugatan pengesaan

Putusan No.0778/Pdt.G/2019/PA.Sglt..10.11.12.13.14.Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut,maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengesaan Nikah dari PengadilanAgama Sungailiat;Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun danharmonis sebagai pasangan suami istri selama 12 (dua belas) tahun,setelah itu sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran;Bahwa, penyebab perselisinan dan pertengkaran Pemohon dan Termohonadalah Termohon tidak kerasan tinggal dirumah pribadi

:SK.132/Menhut1/2006, Tanggal 11 Mei 2006, dengan letak areal berada diWilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Makunjung dan KecamatanUut Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (BuktiBahwa selain hal tersebut di atas Penggugat juga Pemegang linPenggunaan Jalan Angkutan berdasarkan Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 5221/1/563/1.03N12005tanggal 02 Mei 2005, tentang Pengesaan jin Penggunaan Jalan AngkutanKayu (Koridor) melalui Kawasan Hutan Negara

:SK.132/Menhut1/2006, Tanggal 11 Mei 2006, dengan letak areal berada diWilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Makunjung dan KecamatanUut Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (BuktiBahwa selain hal tersebut di atas Penggugat juga Pemegang linPenggunaan Jalan Angkutan berdasarkan Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 5221/1/563/1.03N12005tanggal 02 Mei 2005, tentang Pengesaan jin Penggunaan Jalan AngkutanKayu (Koridor) melalui Kawasan Hutan Negara

Pemateri : KIYAI AMIN.Isi Materi :Siroh Nabawi yang menjelaskan tentang sejarahsejarah nabi yang berperangmelawan kaum kafir.10 Pembatal keislaman yang salah satunya membahas tentang syirik.Syirik demokrasi yang menjelaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat itumerupakan sebuah kesyirikan, seharusnya kedaulatan itu ada di tangan ALLAHTauhid rububiyah dan uluhiyan, Tauhid Rububiyah adalah pengesaan kepadaALAH bahwa yang memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan manusiaadalah ALLAH.

Brt.Siroh Nabawi yang menjelaskan tentang sejarahsejarah nabi yang berperangmelawan kaum kafir.10 Pembatal keislaman yang salah satunya membahas tentang syirik.Syirik demokrasi yang menjelaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat itumerupakan sebuah kesyirikan, seharusnya kedaulatan itu ada di tangan ALLAHTauhid rububiyah dan uluhiyan, Tauhid Rububiyah adalah pengesaan kepadaALAH bahwa yang memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan manusiaadalah ALLAH.

AGUNG ROMILIAN Bin ALIMUDIN ISMAIL(dilakukan penuntuttan secara terpisah) untuk melakukan kejahatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang5dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomr : B.106/16/SK/2010,tentang Pengesaan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) RSUD Sukadana Kabupaten

AGUNG ROMILIANBin ALIMUDIN ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukankejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.106/16/SK/2010, tentang Pengesaan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA)Satuan

sebagainya;Bahwa saksi pernah melihat ada permohonan ijin prinsip atas nama dr.Edhi Sujono Muliadi untuk pembangunan rumah duka di JalanGedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;Bahwa guna ijin prinsip adalah sebagai syarat beroprasinya sebuahyayasan;Bahwa yang mengeluarkan ijin prinsip adalah Gubernur tetapi atasrekomendasi dari walikota;Bahwa permohonan ijin prinsip melaluli walikota;Bahwa surat mengajukan ijin prinsip :Akta pendirian yayasan;Surat persetujuan warga setempat;NPWP;Surat pengesaan

Dasar hukum penerbitan Surat Kaveling dimaksud adalah : Keputusan Gubernur No.2347/A/KIBKD/1972 tanggal 6Nopember 1972 tentang Instruksi Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Jakarta kepada Walikota Jakarta Barat masalahpenyelesaian Administrasi Masalah Tomang Keputusan Gubernur No.D.IV675/e/1/1974 tanggal 18 April1974 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur DKIJakarta tanggal 23 Oktober 1967 No.Ad.1211/48/67, mengenaipenyesuaian biaya pengesaan dan penunjukan KavelingTomang Slipi.b.

Brt.t Keputusan Gubernur No.2347/A/KIBKD/1972 tanggal 6Nopember 1972 tentang Instruksi Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Jakarta kepada Walikota Jakarta Barat masalahpenyelesaian Administrasi Masalah Tomang Keputusan Gubernur No.D.IV675/e/1/1974 tanggal 18 April1974 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur DKJakarta tanggal 23 Oktober 1967 No.Ad.12/1148/67, mengenaipenyesuaian biaya pengesaan dan penunjukan KavelingTomang Slipi.Bahwa untuk proses penerbitan Surat Penunjukan Kavelingdimaksud

Muhammad Afdal Gajli , Sarjana Hukum dan telahmendapat pengesaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesiatanggal 3 Nopember 1998 Nomor : C223702 HT.01.01th 98, selanjutmengalami perubahan, teralhir dengan Akta Risalah Rapat Nomor 53tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadpan Antoni Halim,Sarjana Huklum, Notaris di Jakartadan telah disyahkan oleh MenteriHukum Republik Indonesia tanggal 28 November 2011 nomorAHU58370.AH.01.02. Tahun 2011;e PT.

Selain itu Saksi danINDRA sama sama aktif mengikuti kajian di Wanassalam di Majelis milikKYAI AMIN dengan materi Siroh Nabawi yang menjelaskan tentang sejarahsejarah nabi yang berperang melawan kaum kafir, 10 pembatal keislamanyang salah satunya membahas tentang syirik, Syirik demokrasi yangmenjelaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu merupakan sebuahkesyirikan, seharusnya kedaulatan itu ada di tangan ALLAH, Tauhidrububiyah dan uluhiyan, Tauhid Rububiyah adalah pengesaan kepadaALAH bahwa yang

:Bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat juga Pemegang jin Penggunaan Jalan Angkutan berdasarkan Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 5221/1/563/1.03/V/2005tanggal 02 Mei 2005, tentang Pengesaan ljin Penggunaan JalanAngkutan Kayu (Koridor) melalui Kawasan Hutan Negara (Jalan Eks.HPHPT. Djajanti Djaja Il) An. IUPHHK PT.

Bahwa lahan dimana jalan angkutan berada adalah MILIK NEGARA danPenggugat diberi izin olen Negara untuk menggunakan, dan hal ini diakuisecara tegas oleh Penggugat dalam butir 8 gugatan, berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:522/1/563/1.03/V/2005 tanggal 02 Mei 2005 tentang Pengesaan jinPenggunaan Jalan Angkutan Kayu (Koridor) Melalui Kawasan HutanNegara (jalan Eks.HPH PT. Djajanti Djaja II) An. IWPHHK PT.

Muhammad Afdal Gajli , Sarjana Hukum dan telahmendapat pengesaan dari Menteri Kehakiman RepublikIndonesia tanggal 3 Nopember 1998 Nomor : C223702 HT.01.01th 98, selanjutnya mengalami perubahan, terakhir denganAkta Risalah Rapat Nomor 53 tanggal 18 Nopember 2011 yangdibuat oleh dan dihadapan Antoni Halim, Sarjana Huklum, Notarisdi Jakarta dan telah disyahkan oleh Menteri Hukum RepublikIndonesia tanggal 28 November 2011 nomor : AHU58370.AH.01.02. Tahun 2011 ;2. PT.

Nomor 346 tertanggal 11Januari 2013 mengenai Pengesaan Surat Penyerahan Hak / Ganti Rugi dariMujiantoyo Kepada Rudiarto seluas 5989m? di Nagori Partimbalan, telah diberiHalaman 77 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pat.G/2019/PN Simmeterai secukupnya (nazegelen), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P15.19.33. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/143/BT/XI/2014tertanggal 14 Nopember 2014 seluas 1406m?

BP-DTKT/II/2013, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Toba Samosir;

AGUSSANTOSO, MM.Bahwa saksi membaca surat keterangan waris tersebut dan format suratketerangan waris memang seperti itu.Bahwa dalam surat keterangan waris tersebut camat hanya sebatasmelakukan pengesaan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.Bahwa camat tidak mengecek kebenaran isi surat tersebut karena sudahdilampiri Surat pernyataan.Bahwa lampiran surat keterangan waris tersebut antara lain suratpernyataan tidak akan menuntut lurah dan camat, foto copy KTP, fotocopy KK dan ada surat keterangan

Pr.Tentang Pembentukan dan Pengesaan Kepala Desa di Wilayah Kec.Dusun Timur Kab. Barito Timur Masa Bhakti 20102016. Bahwa selaku Wakil Ketua BPD Desa Sumur Pada Tahun 2015mendapatkan insentif sebesar Rp. 8.820.000,/tahun yang saksi terima dariKepala Desa Sumur terdakwa DESON ARBAIN Bin ARBAIN. Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Wakil Ketua BPD DesaSumur yaitu :a. Pengawasan terhadap kegiatan Desa Sumurb. Pengawasan terhadap Pelaksaanaan APBDes Sumur Tahun 2015.c.

fikir itu bukan terkait PAPBDmelainkan terkait dengan pembahasan APBD 2014 ;Halaman 71 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa terkait pengesahan LPJP 2012, APBD 2013, P APBD 2013,APBD 2014 P APBD 2014 dan APBD 2015 benar semua diterima dan disahkan oleh DPRD Sumut ;Bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara Periode2013 s/d 2018 pernah dilakukan Interpelasi dari DPRD Sumatera Utaraperiode 20092014 sebanyak dua kali dan periode 20142019 sebanyaksekali;Bahwa keterlambatan pengesaan

Pid.SusTPK/2020/PN MdnNovember / Desember 2013, namun saya fikir itu bukan terkait PAPBDmelainkan terkait dengan pembahasan APBD 2014 ;Bahwa terkait pengesahan LPJP 2012, APBD 2013, P APBD 2013,APBD 2014 P APBD 2014 dan APBD 2015 benar semua diterima dan disahkan oleh DPRD Sumut ;Bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara Periode2013 s/d 2018 pernah dilakukan Interpelasi dari DPRD Sumatera Utaraperiode 20092014 sebanyak dua kali dan periode 20142019 sebanyaksekali;Bahwa keterlambatan pengesaan

DPRD Sumut pada sekitarNovember / Desember 2013, namun saya fikir itu bukan terkait PAPBDmelainkan terkait dengan pembahasan APBD 2014 ;Bahwa terkait pengesahan LPJP 2012, APBD 2013, P APBD 2013,APBD 2014 P APBD 2014 dan APBD 2015 benar semua diterima dan disahkan oleh DPRD Sumut ;Bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara Periode2013 s/d 2018 pernah dilakukan Interpelasi dari DPRD Sumatera Utaraperiode 20092014 sebanyak dua kali dan periode 20142019 sebanyaksekali;Bahwa keterlambatan pengesaan

Pengujian, verifikasi dan pengesaan dokumenpelaksanaan anggarand. Penyusunan bahan pembinaan pengelolaanpenerimaan negara bukan pajak Departemene. Pelaksanaan dan koordinasi pemberian bantuanDepartemenf. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaanDepartemeng. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara dilingkungan Departemenh.