Ditemukan 757 data
SRI MIENTARTINA
25 — 12
MINTARTINA pada Surat Keterangan Riwayat Tanah tentang Leter C No.614 kabupaten GresikSri Mientartinah pada Surat Nikah, KTP dan KKAdalah nama satu orang yang sama ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 UndangundangNomor 2 Tahun 1984 tentang Peradialan Umum sebagaimana telah diubahkedua kalinya dengan Undangundang Nomor: 49 Tahun 2009, PngadilanNegeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana danperdata yang diajukan padanya.
YOS PANJI PRASETYO
13 — 2
catatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pempohon ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan inimaka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkandalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ( ayat 2 ) Undangundang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradialan
JOCELINE YUMIKO WIDJONO
41 — 11
Oleh karena itu Pemohon yang dibebaniHalaman 6 Penetapan No.1037/Pdt.P/2021/PN.Sbymelaporkan tentang adanya perubahan data nama Pemohon kepada Kantor Dinaskependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepadaPemohon;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ( ayat ) 2 Undangundang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradialan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndangundang
Terbanding/Penggugat : Haris Umar S.Ag, M.Si bin Umar Igirisa Tambude
115 — 38
PaniteraPengadilan Agama Gorontalo untuk melihat/memeriksa berkas perkara bandinga quo (inzaage);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiribukti pembayaran biaya banding pada tanggal 12 Agustus 2021 telah diajukanke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama Gorontaloyang memutus perkara a quo, sesuai dengan syarat dan tata cara menurutperaturan Perundangundangan yang berlaku, in casu Pasal 51 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradialan
Sugeng Widya Jaya
25 — 7
alasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidakmengabulkan;Halaman 6 Penetapan Nomor 1611/Pdt.P/2020/PN SbyMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonannon kontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan dasarpembuatan penetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secaramutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradialan
38 — 16
SmgTahun 1989 tentang peradialan Agama yang diubah dengan undangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UndangUndang Nomor50 tahun 2009 sehingga harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas maka putusan hakim tingkat pertama dikuatkan denganperbaikan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor
KASMIATUN
33 — 10
berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada KantorPencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan inimaka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turutdipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun1986 tentang Peradialan
9 — 0
telah beralaskan hak dan oleh sebab itu pula dapat diterima untukdipertimbangkan.Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah pisah rumahtempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi, maka berdasarkan perintah /ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan dan.pasal 76ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradialan
70 — 24
Bahwa Penggugat telah menerima Surat dari Tergugat tertanggal 10Februari 2015 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Februari2015, maka bersandar pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradialan Tata Usaha Negara bahwa gugatanHalaman 5 dari Halaman 52 Putusan Nomor :56/G/2015/PTUNBDG5 52Penggugat masih dalam tenggang waktu dapat mengajukangugatan. ;.
139 — 48
Rantau Selatan, Labuhanbatu No 14/SKC/2016/PNRAPtanggal 09 Mei 2016, Selanjutnya disebutSODAQAL........cceeccececeeeeeeeeseeseeeeeeeeeeesEMOHON PRA PERADIALAN;MELAWAN:Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cg. Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu, Cq.
8 — 1
dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat mau menikah lagisedangkan Penggugat tidak mau dimadu, yang puncaknya telah pisah rumah tempattinggal dan tidak saling perdulikan lagi, maka berdasarkan perintah / ketentuan pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan.pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradialan
11 — 1
Perkara Nomor 1639/Pdt.G/2102/PA.PlgMenimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat denganalasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknyatelah pisah rumah tempat tinggal lebih kurang 4(empat) tahun lebih dan tidak salingperdulikan lagi, berdasarkan perintah / ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan.pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradialan
DHIANA ISLAMI, SE
119 — 30
NegeriSurabaya dan beralsan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatanpenetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandisturut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Halaman 8 dari 10 halaman penetapan Nomor 1398/Pdt.P/2019/PN SbyMengingat pasal 50 dan pasal 52 ( ayat 2 ) Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradialan
19 — 1
PUTUSANNo.208/Pid.B/2011/PN.BB DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa danmengadili perkara pidana biasa pada Peradialan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara atas nama para terdakwaTerdakwa Nama lengkap : SANDI SULAEMAN Alias KARGON Bin UTARMUHTAR;Tempat lahir : Bandung ;Umur / Tgl.
10 — 2
telah beralaskan hak dan oleh sebab itupula dapat diterima untuk dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah pisah rumahtempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi, maka berdasarkan perintah /ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dan.pasal 76ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradialan
Terbanding/Penggugat : Aryo Wibowo bin Suryadi, BA bin Sirus
82 — 78
janda) pada waktu akad nikah, kedua alasan tersebutmenurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama Banten tidakmenyebabkan akad nikah tersebut menjadi tidak sah atau batal;Menimbang, bahwa waktu persidangan itsbat nikah yang sifatnyakontensius tidak melibatkan para Penggugat sebagai anak almarhum Suryadi,B.A. hal tersebut juga tidak menyebabkan pernikahan jadi batal atau tidak sah,apalagi aturan tersebut yang tertuang dalam buku II hanya sebagai pedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradialan
8 — 1
Pemohon telahberalaskan hak karenanya dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah pisah rumahtempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak salingperdulikan lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan.pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradialan
32 — 7
Tertanggal 02 Agustus 2019yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06/RW.12 Kelurahan Babakan SurabayaKecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai domosili Penggugat yang berada di wilayahHukum Pengadilan Agama Bandung, sehingga Penggugat mempunyai legalstanding untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bandungsebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradialan
78 — 17
PUTUSANNomor : 84 / Pid.Sus Anak/2014/ PN.PswDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan Peradialan Anak menjatuhkan putusan dalam perkara atas namaterdakwa:Nama Lengkap WA ODE AGUSTIN Alias POPI Binti LD. ABDUL MANANTempat Lahir MolonaUmur/Tanggal lahir 15 Tahun/ 11 Agustus 1998Jenis kelamin PerempuanKebangsaan Indonesia.Tempat Tinggal Desa Molona,Kec.
,M.H.=17KUTIPAN PUTUSANNomor : 54 / Pid.B/2014/ PN.PWDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan Peradialan Anak menjatuhkan putusan dalam perkara atas namaterdakwa:Nama Lengkap YUDI Alias LA IKO BIN LA DIDUTempat Lahir Lombe.Umur/Tanggal lahir 17 Tahun/04 Desember 1996Jenis kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat Tinggal Desa Walando. Kecamatan GU, Kab.
8 — 1
dipertimbangkan, Pengadilan AgamaPalembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah pisah rumahtempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi, maka berdasarkan perintah /ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentangpelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan.pasal 76ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradialan