Vide Pasal 59 PP No.6 Tahun 1990 ; Surat KeputusanKepala Staf TNIAD Nomor Skep / 338 / VIII /1994 tanggal30 Agustus 1994 ; Surat Telegram Pangab nomor STR /179 /1988 tanggal 2 1988 ; Surat Telegram Kasadnomor STR / 125 / 1988 tanggal 10 ; Surat TelegramKasad nomor STR / 491 / 2003 tanggal 11 7 2003 danPeraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad /1/II /2009 tanggal 5 Pebruari 2009.4.

Perkasad Nomor 1/II/2009Tanggal 5 Februari 2009 ttg Sanksi Administratif BagiPrajurit TNIAD. Bahwa dari uraian tersebut di atas Penasehat Hukum an. Terdakwamemohon kepada Majelis Hakim Dilmilti Ill Surabaya sebagaiberikut : 1. Mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkanMemori banding Terdakwa dan dapat lepas dari pidanatambahan pemecatan dari dinas TNI. 2. Mohon Majelis Hakim Dilmilti meninjau kembali faktrafaktahukum sebagaimana pledoi Penasehat Hukum Terdakwa. 3.

telah salah dalammempertimbangkan halhal yang meringankan maupun yang memberatkan(pada putusan Pengadilan Militer Tinggi) hingga tingkat Kasasi karena dalamhal pemberatan stragtat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sangatberlebihan dengan memberikan pidana tambahan "Pemecatan dari dinasTNI", sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan dalamPasal 281 Ke1 KUHP tidak mengenal adanya pidana tambahan pemecatan,hal tersebut karena Hakim yang mulia hanya mengacu peraturan dilingkungan TNI/Perkasad

tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustisia Bab IV Penyelenggaraan huruf B Penanganan Sampel diLaboratorium angka 1 Persyaratan Administrasi Penerimaan Barang Bukti ke Laboratorium,maka pihak yang dapat mengajukan uji sampel yang diduga mengandung narkotikasebagaimana yang diatur dalam UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaadalah penyidik Polri dengan melampirkan BB dan Penyisihan BB, dsb.2) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Staf AD Nomor Perkasad

2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia Bab IVPenyelenggaraan huruf B Penanganan Sampel di Laboratorium angka 1 PersyaratanAdministrasi Penerimaan Barang Bukti ke Laboratorium, maka pihak yang dapat mengajukan ujsampel yang diduga mengandung narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Polri dengan melampirkan BB danPenyisihan BB, dsb.2) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Staf AD Nomor Perkasad

pertimbangan Hakim Militer yang dijadikan Parameter pemecatandari Dinas Militer adalah ST Pangab Nomor STR/197/1998 (tanggal tidakada) juncto STR Panglima TNI Nomor STR/198/2005 (tanggal tidak ada)adalah tidak tepat karena ST Pangab tersebut sudah tidak berlaku denganadanya peraturan terbaru di antaranya PP Nomor 39 Tahun 2010 tentangAdministrasi Prajurit TNI, Surat Telegram Pangab Nomor : ST/198/2008tanggal 1 April 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PrajuritTNI, Peraturan Kasad Nomor Perkasad

Sedangkan jabatan defenitif Terdakwa di kesatuan sebagaiPengemudi 5 Pok Tuud Kodim 0413/Bangka berdasarkan Perkasad Nomor: 10 tahun 2010 namun disamping tugas tersebut Terdakwa ditunjukDandim 0413/Bangka sebagai Urben (Urusan Bendahara) PrimkopadKartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.4.

Bahwa Batalyon Armed Armed18/105Tarikmempunyai Organisasi Satuan sesuai peraturanKasad Nomor Perkasad /89/IX/2011 tanggal 29September 2011 bahwa penjaga gudang senjata danmunisi dijabat oleh Prajurit yang berpangkatBintara.6.

Vide Pasal 59 PP No.6 Tahun 1990 ; Surat KeputusanKepala Staf TNIAD Nomor Skep/338/VIII/1994 tanggal 30Agustus 1994 ; Surat Telegram Pangab NomorSTR/179 /1988 tanggal 231988 ; Surat Telegram KasadNomor STR/125/1988 tanggal 1031988 ; Surat TelegramKasad Nomor STR/491/2003 tanggal 1172003 danPeraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/11/2009 tanggal 5 Pebruari 2009.4.

Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan DSPP (DaftarSusunan Personil dan Perlengkapan) Komando Distrik Militerdengan wilayah satu Kabupaten/Kota Nomor Perkasad /18/IV/2008 tanggal 8 April 2008 bahwa jabatan Bajuyar dipersenjataijenis pistol dan menurut pengertian Saksi bahwa juru bayardipersenjatai adalah pada saat pelaksanaan tugas saja selainkegiatan tersebut senpi dikembalikan atau digudangkan.5.

Dengan kata lain bahwaSaksi1 harus dipandang sebagai KBT (Keluarga BesarTentara), Sesuai dengan Bujuknik (Buku Petunjuk Teknik)tentang PDTH yang disahkan dengan Perkasad (PeraturanKepala Staf Angkatan Darat) Nomor Perkasad/84/Xl/ 2008tanggal 12, Desember 2008 halaman 7 dan halaman 8 angka 10yang menyatakan: Angka 1.

IRVAN PERKASAd. Surat PerjanjianNama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUMAH PINTARTAHAP I DI KEC. SEKAYU Nomor : 18/SP/KPAVIIB/APBN/PU.CKPENG/2013Tanggal : 20 September 2013Nilai : Rp 4.672.000.000.00Kontraktor Pelaksana : PT.

Terhadap keberatan bahwa berdasarkan PeraturanKasad Nomor : Perkasad/14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010tentang Penataan Koperasi di lingkungan TNIAD, yangberbunyi, sebagai berikut : a.

Sementara perbaikan alat alutsista peluru kendalistarstreak bertujuan dalam = rangka persiapanpelaksanaan latihan menembak senjata berat yangharus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentukpembinaan satuan dalam rangka kesiapan operasitempur yang diatur dalam Perkasad Nomor/2702/X1I/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang BujuknisLatihan Menembak Senjata Berat Arhanud.Dari kedua perintah ini, saya sebagai bawahan tidakdapat menilai perintah mana yang harus saya kerjakanterlebin dahulu, mengingat kedua

Namun atas perintah terakhirdari Saksi6 selaku Komandan Satuan saya, maka sayamelaksanakan perintah untuk mengawasi perbaikan alatalutsista peluru kendali starstreak.Bahwa menurut Perkasad Nomor/3502/XII/2012 tanggal27 Desember 2012 tentang Bujukmin PenyelenggaraanLatihan telah menjelaskan secara rinci tugas dantanggungjawab seorang Komandan Latihan yang dapatsaya uraikan sebagai berikut:a) Menyusun staf perancang latihan.b) Memberi petunjuk kepada staf perancang latinan.c) Membuat RGB tentang latihan

Surat Keputusan tentangPenyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit" juncto UndangUndangNomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer jyuncto KeputusanPanglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentangPeraturan Disiplin Prajurit TNI juncto Peraturan Kasad Nomor Perkasad/162/IX/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Buku Petunjuk Tekniktentang Penyelenggaraan Persidangan Perkara Pelanggaran DisiplinPrajurit.Tindakan Hakim melakukan pemeriksaan dan memberi putusan atasDakwaan

Irfan.1 (satu) lembar Buku Orgas Yon Armed 18/105 Tarik Nomor Perkasad 89/1X/2011 tanggal29 September 2011.1 (satu) lembar buku Protap satuan tentang pengamanan Senjata, munisi dan bahanpeledak.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara4.

4) 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4.

Putusan Nomor 13K/PM.I07/AD/II/202051.52.53.34.55.56.Bahwa Saksi mengetahui setelah diperiksa di penyidikPomdam VI/Mlw tentang Surat Telegram Danrem091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaananggota baru di satuan agar menghindari tindakankekerasan dan penganiayaan serta memedomaniPeraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal4 Desember 2007.Bahwa perbuatan Danyonif 611/Awl dan para Perwirakoordinator materi pada pelaksanaan acaratradisipenerimaan

anggota yang gerakannya lambat agarbisa lebih semangat dan menyesuaikan dengan anggotayang lainnya.Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui setelahdiperiksa di penyidik Pomdam VI/Mlw tentang adanyaSurat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Telegram DanremO91/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 Desember2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaananggota baru di satuan agar menghindari tindakankekerasan dan penganiayaan serta memedomaniPeraturan Kasad Nomor Perkasad

Putusan Nomor 13K/PM.107/AD/II/2020MenimbangMenimbangMengingat2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaananggota baru di satuan agar menghindari tindakankekerasan dan penganiayaan serta memedomaniPeraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal4 Desember 2007.Perlu ditentukan statusnya.: Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) batang selang airyang merupakan bukti petunjuk alat yang digunakan Terdakwauntuk memukul badan pelaku (peserta acara tradisi) Yonif611/Awl tanggal 14 November 2019

kuasa hukum Terdakwa menganalisa sertaberpendapat dari sudut pandang hukum bahwa perbuatantersebut bukan merupakan kesalahan Terdakwa semata,karena ada Protap satuan yang tidak dilakukansebagaimana mestinya oleh pejabat terkait yangbertanggung jawab dalam pengamanan, pengawasan dankontrol sehingga amunisi yang seharusnya tidak bolehdimiliki, di kuasai, di bawa, di simpan dan di serahkantanpa hak tidak akan terjadi apabila protap satuandilaksanakan sesuai dengan bujuk Kepala Staf AngkatanDarat Nomor Perkasad

tanpa dapat menentukandasar hukum dan kekuatan yang menjadi parameter serta apaparameternya, Parameter sebagaimana yang diajukan oleh Oditurtersebut adalah tidak sejalan dan sangat bertentangan dengan SuratKeputusan Panglima TNI Nomor Skep/311/VIII/2005 tanggal 22Agustus 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran DinasKeprajuritan TNI Jo Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/14/II/2006tanggal 3 Februari 2006 tentang Petunjuk Administrasi PengakhiranDinas Keprajuritan Juncto Peraturan Kasad Nomor Perkasad

Pasiops sudah mempedomani Perkasad NomorPerkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentangpenyelenggaraan pembinaan tradisi di satuan TNI AD, namunHal. 43 dari 83 hal Putusan Nomor 12K/PM.107/AD/II/2020secara rinci Saksi8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) kurangmengetahui karena kurang memahami isi dari Perkasad NomorPerkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentangpenyelenggaraan pembinaan tradisi di satuan TNI AD, kemudianuntuk ST Danrem Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober2017 kami

menerimaRansum, sementara Ransum tersebut belum datang lengkap dan belumbisa dibagikan.Kembali lagi untuk lebin memahami situasi nyata yang seharusnyabisa menjadi bagian dari Fakta Hukum bahwa Satgas Yonarmed 12waktunya habis, sementara Ransum TNI saat itu belum lengkap,sebagian masih dalam perjalanan dan sebagian belum dikirim dari Jawa.Sementara pelaksanaan distribusi Ransum pun juga harus memenuhiprosedur yang diatur dalam Bujukmin tentang PendistribusianMateriil/Bekal TNI AD (Peraturan Kasad Nomor Perkasad

Bekal yang diterima oleh alamat yang berhakharus sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.Tata cara pendistribusian bekal TNI AD bahkan secara khususdiatur dalam Bujukmin tentang Pendistribusian Materiil/Bekal TNI AD,yang disahkan melalui Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 78 / X / 2009Tanggal 23 Oktober 2009.

Apa yang dilakukan Terdakwasudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bujuklap tentangBatalyon dalam Operasi dan Bujukmin tentang PendistribusianMateriil/Bekal TNI AD (Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 78 / X / 2009Tanggal 23 Oktober 2009).Perihal bahwa ransum tersebut pada akhirnya diterima dalambentuk uang adalah karena fakta situasi di lapangan, dimana barangberupa ransum belum bisa diterima sampai waktu tugas operasi satgasYonarmed 12 berakhir.