Ditemukan 160 data
7 — 0
usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan
7 — 0
usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan
1.I WAYAN WIKANDRA
2.NI NENGAH SURIYANI
111 — 47
Akta PencatatanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah Pemohon 1diberi nama Wayan Wikandra, dan merupakan anak kandung dari suami istriyang bernama Wayan Siria dan Ni Ketut Tengklek dan Pemohon 2 diberinama Ni Nengah Suriyani dan merupakan anak kandung dari Wayan Paingdengan Ni Nengah Rai (namun di Akta perkawinan Para Pemohon Nomor No.5105KW170820130008 dengan tertulis nama Pemohon 1 adalah WayanWikandra dengan Ni NengahSUMAN); 2 2222222 nnn nn nnn nen n nnn n neeMenimbang, bahwa perklawinan
10 — 1
Put No.0050/PdtG/2017/PA Spg.dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab alBayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celene!) Gils (le pate as Leal!
8 — 0
No.0385/Pdt.G/2017/PA Spg.tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai
9 — 6
berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat olen perklawinan
10 — 0
Put No.0075/Pdt G/2017/PA Spg.tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya
10 — 0
usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan
12 — 1
usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan
10 — 1
usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan
13 — 1
usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukannamun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisahtempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan
7 — 2
.1 maka harus dinyatakantelah terbukti bahwa Pemohon mempunyai identitas yang jelas; beragama Islamdan bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,sehingga permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3Tahun 2006 terakhir dengan UU No, 50 Tahun 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan alat buykti P.2 maka harus dinyatakantelah terbukti bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang telahterikat oleh perklawinan
22 — 3
berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suamiistri yang telah terikat oleh perklawinan
10 — 2
berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan
9 — 1
No.0966/Pdt.G/2017/PA Spg.dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleeall Gila le pate us Lacll 52Artinya: menolak (
9 — 0
Put No.0062/PdtG/2017/PA Spg.tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya
7 — 2
Putusan no.0762/Pdt.G/2017/PA.BdwMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan yang sah, sehingga masingmasing dapatmenjadi pihak dalam perkara perceraian ini.Menimbang, bahwa dari dalildalil permohonan Pemohon Konvensi dapatdiketahui alasan cerai yang diajukan pada pokoknya didasarkan padaketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yaitu antara suami istri terusmenerus
9 — 2
No.0937/Pdt.G/2017/PA Spg.sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayanhalaman 38 yang selanjutnya
10 — 1
usaha damai terhadapPemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan
8 — 1
usaha damaiterhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan