., Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang R.l, No. 23 Tahun2002 tentang Perlindung Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagaiAnak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.

;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas bahwaSaksi yang berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :50769/TP/2009 tanggal 21 Maret 2009, pada saat kejadian berusia 17 tahun1 bulan, lahir pada tanggal Tahun 1999 dan sekarang pada waktu dilakukanpemeriksaan dipersidangan Saksi 18 (delapan belas) tahun lebih olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang R., Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang R.l., No. 23 Tahun2002 tentang Perlindung Anak maka

yang digunakan Anak untuk menikam SaksiIlham Kiay Mojo adalah 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putin denganpanjang mata pisau 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter) lebar 1,3 cmHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Ktg(satu koma tiga centi meter), salah satu sisinya tajam, berujung runcing,bergagang kayu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak diketahui bahwaAnak membeli pisau tersebut setelah Anak pulang dari bekerja menambang dariDesa Sumawa, Gorontalo, untuk perlindung

anak tersebut beradadalam pemeliharaan Penggugat, pertumbuhan dan perkembangannya berjalandengan baik, dan selain itu Penggugat termasuk orang yang jujur danbertanggungjawab serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhikebutuhan anakanaknya, maka Penggugat dianggap cakap dan memenuhisyarat untuk memegang hak hadhanah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 7 ayat(1) Undangundang 23 Tahun 2002 tentang Perlindung

Kelahiran Nomor.059/Ist/2013 tanggal 19 Maret 2013 yangditanda tangani oleh Frans Muid, Kepala Distrik Prafi selaku Pejabat PencatatSipil , MMBahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014tentang perubahan atas UU RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RINo,23 tahun 2002 tentang Perlindung

Bukti pengambilanhutang sertifikat rumah Ibu kandung Termohon di Bank BRI KCP UNIT batu yangmasih belum lunas hingga sekarang, dikarenakan pinjaman atas nama Pemohondan yang membayar adalah Termohon sebesar Rp.1.200.000 perbulan, Kartu BPJSasli anaknya yang bernama ANAK dikarenakan dibutuhkan jika anaknyamembutuhkan pengobatan ketika sakit serta Kartu Keluarga asl;halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2021/PA.Kab.MIngMenimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindung

Bahwa oleh karena itu berdasarkan faktafakta (alat bukti) yangterungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsurunsur juridis dariPasal 92 ayat 3 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPengelolaan dan Perlindung Lingkungan Hidup, redaksinya dikutipsebagai berikut :Pasal 92(1) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatanapabila memenuhi persyaratan :a. Berbentuk badan hukum ;b.

hukum tersebut, maka tuntutanPenggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadapanaknya dapat dibenarkan dan dikabulkan, sehingga Majelis Hakimmenetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaananak) terhadap anaknya yang bernama , lahir pada tanggal 21 Agustus 2018;(Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 7 ayat (1)Undangundang 23 Tahun 2002 tentang Perlindung

Pasal 180 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak ;2.

Setiap orangMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2002 tentang Perlindung Anak yang dimaksud dengan setiap orangadalah orang perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalahditujukan kepada subyek hukum orang perseorangan.

Dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fiduasia makaPerjanjian Pembiayaan Nomor 0669.17200204, tertanggal 22 Februari 2017antara Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi danTerbanding semula Tergugat Konpensi Konpensi / Penggugat Rekonpensitelah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi (videbukti T.l5) menjamin/memberikan perlindung hukum kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai Penerima HakFidusia yang telah menanggung pembiayaan

., No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak.2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 8 ( delapan ) tahundikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)subsidair 4 (empat) bulan kurungan.3.

., No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak maka Majelis Hakimberpendapat anak RISMANDARI tersebut dapat digolongkan sebagai anak olehkarena masih dibawah 18 (delapan) belas tahun;Menimbang bahwa setelah membuktikan kapasitas Saksi korbansebagai seorang anak, maka sejalan dengan materi dakwaan primair PenuntutUmum selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkanapakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak RISMANDARI;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum bahwa Bahwa

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkandakwaan selebihnya;Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut yang pada pokoknya memohon dibebaskan dari dakwaan Primair dandakwaan Subsidair maka Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa olehkarena unsurunsur dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) UndangUndangR.I., Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundangundangan (PERPU) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UandangUndang R.I., No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung

., M.Kn, Notaris di Tulunggung (Bukti T.19);Bahwa mengingat yang dipermasalahkan Penggugat adalah perjanjiankredit beserta perubahannya tersebut, di mana menurut Penggugatperjanjian tersebut mencantumkan klausul baku yang bertentangandengan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf g UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindung Konsumen, maka NotarisNotaris yangmelakukan legalisasi dan/atau membuat Akta tersebut sudahsewajarnya dijadikan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagaiTurut Tergugat

sedangkan pihak pembeli tidakmeneliti mengenai tanah yang akan dibelinya dan ternyata tanah hak milikorang lain, bukan milik sipenjual, bahkan para penggugat sudahmemberitahukannya kepada pihak para tergugat agar tidak melakukan transaksijual beli terhadap tanah sengketa akan tetapi pihak para tergugat yang dibantuoleh Kepala Desa Cangkorah secara diam diam tetap melaksanakannya, Makadengan demikian Para Tergugat adalah selaku Penjual dan Pembeli yangberitikad tidak baik tentunya tidak mendapat perlindung

Fotokopi Informasi Tender yang di downdload darihttp://Ipse.sumutprov.go.id, selanjutnya diberi tanda.................00 Bukti P6 ;10.Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 003/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020,Tanggal 6 Mei 2020 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung KantorSatuan Polisi Pamong praja dan Perlindung Masyarakat (Tahap Ill),Selanjutnya GiDeri taANda.............ccceeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaaaeaaees Bukti P7;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil dalilbantahannya, Tergugat

Pembayaran upah (gaji), premi dantunjangan lainnya yang berlainan amplop dibayar antara tanggal 1 5atau selambatlambatnya tanggal 5.8 Bahwa Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 tentang perlindung anupah atas keterlambatan perusahaan membayar upah, bisa didendamaksimal tidak boleh lebih 20% pada setiap bulannya, sehubungansejak bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2010 TERGUGATtidak melakukan pembayaran upah, maka PENGGUGAT 1 (satu)sampai 26 (dua puluh enam) menuntut upah dan ditambah dendaketerlambatan

Dengan demikian Tergugat berkewajibanmembayar upah Penggugat yang telah dihentikan sejak Nopember2013 dengan ditambah uang denda keterlambatan pembayaranupah sebagaimana peraturan pemerintah pasal 19 No. 8 tahun 1981tentang perlindung upah maksimal 50 % setiap bulannya yangberjumlah keseluruhannya sebesar Rp 61.500.000, ( enam puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah )Bahwa Tergugat juga tidak pernah membayar tunjangan hari rayatahun 2014 hal ini bentuk pelanggaran terhadap peraturan menteri43tenaga

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penjualan rumahtersebut murni merupakan ide Adamruddin dan Amiruddin, oleh karenawajar jika segala biaya persidangan ditanggung oleh Adamruddin danAmiruddin.Sehubungan dengan hal tersebut diatas,dengan ini saya serahkan kepadaMajelis Hakim untuk memberikan keputusan seadiladilnya.Hanya Allah lah sebaikbaik Perlindung dan sebaikbaik Penolong.Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmemberikan Replik tertulis sebagai berikut :1.

HAMZAHLAKANI dan saat ini sudah terdaftar atas nama Pihak ketiga;Bahwa oleh karena itu, menurut peraturan perundangundangan danhukum, sebagai pembeli yang beritikad baik danjuga sebagai pemegang hakatas tanah tersebut yang beritikad baik, seharusnya memperoleh perlindung anhukum;Bahwa oleh karenanya, maka Akta Jual Beli tersebut diatas dan Aktaakta Jual Beli selanjutnya tidak dapat dinyatakan batal demi hukum sepertiyang terurai dan termaksud didalam butir 6 petitum gugatan Para Penggugat;Bahwa berdasarkan

., No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak.ATAUKeduaBahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Jum*at tanggal 25 September 2015sekira jam 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 22.00WIB, pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 23.00 WIB, pada hariMinggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan September 2015 dan bulan Oktober 2015 dihutan pinusanBanjarnegara, yang kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015