Ditemukan 77 data
1.JODI RIYAN SITEPU, SP
2.INAWATI BR SITEPU
3.ERNAWATI BR SITEPU
4.EVIWATI BR SITEPU
5.LINDAWATI BR SITEPU
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
45 — 11
tanda bukti P8;Foto copy Surat Forum Bantuan Hukum Indonesia selaku Kuasa HukumPara Penggugat dengan Nomor : 054/FBHI/II/2020 yang ditujukankepada KPKNL Medan selaku Tergugat Perihal Mohon KonfirmasiPerincian Hutang Klien Kami yang diberi tanda bukti P9;Foto copy Surat KPKNL Medan dengan Nomor : S 1392 / WKN.02 /KNL.O1 / 2020 Perihal : Konfirmasi Hutang atas Nama CV Subur / AriSitepu yang diberi tanda bukti P10;Foto copy Salinan Keputusan Panitia urusan Piutang Negara CabangSumatera Utara Nomor : PJPN
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2007 dengandemikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana I pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa terdapat adanya Novum berupa Surat Keputusan Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang Sumatera Selatan Nomor : PJPN
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2432 K/Pdt/2012berdasarkan data yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi sebagaimanatersebut dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) No. : PUPN72/PUPNC.10.04/2002 tanggal 18 Desember 2002 jo. surat teguran llNo. : S38/PUPNC.10/2005 tentang Pemberitahuan Koreksi/PerubahanJumlah Piutang Negara atas nama Termohon Kasasi (vide bukti T.ll 1dan T.ll 3), maka berdasarkan ketentuan perundangundangan yangberlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tersebutdi atas, terhadap penyelesaian kredit
112 — 24
PJPN 130/PUPNC.04.01/2006tanggal 28022006, perihal Salinan Kep. PanitiaUrusan Piutang Negara, dari Panitia Urusan PiutangNegara kepada Ketua PUPN Cab. Sumbar yang ditandatangani oleh sdr. M. Nur Huseng. (asli)1 (satu) Jlembar surat No. SP136/PUPNC.04/2006 tanggal01032006, perihal Salinan Surat Paksa, dari KP2LNBukittinggi kepada PT. Widya Jaya Mandiri Medanyang ditanda tangani oleh Herry Khusyairi.
PJPN 130/PUPNC.04.01/2006tanggal 28022006, perihal Salinan Kep. PanitiaUrusan Piutang Negara, dari Panitia Urusan PiutangNegara kepada Ketua PUPN Cab. Sumbar yang ditandatangani oleh sdr. M. Nur Huseng. (asli) ;1 (satu) Jlembar surat No. SP136/PUPNC.04/2006 tanggal01032006, perihal Salinan Surat Paksa, dari KP2LNBukittinggi kepada PT. Widya Jaya Mandiri Medan yangditanda tangani oleh Herry Khusyairi.
78 — 54
Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya sebesarRp23.332.038,11, dan USD627.651,71. kepada Pemerintah RI (ParaPenggugat Rekonvensi) ditambah bunga 6% per tahun sejakditerbitkannya Keputusan PUPN Cabang Banten nomor PJPN416/PUPNC.14/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan JumlahPiutang Negara (PJPN) atas nama PT Sandrafine Garment, sampaidilunasinya utang Tergugat Rekonvensi.5.
32 — 8
Kolang Citra Abadi masih belum menyelesaikankewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PUPNmenetapkan PJPN berdasarkan Surat Keputusan ketua PUPN No. PJPN195/PUPNC.18.01.2005 tanggal 19 Juli 2005, yaitu jumlah piutang negara yangwajib dilunasi/diselesaikan oleh PT.
79 — 18
Hal tersebut jugamembuktikan bahwa penetapan sisa hutang yang dilakukanPUPN baik yang dicantumkan dalam Penetapan JumlahPiutang Negara (PJPN) maupun Risalah lelang dandokumen lain terkait lelang, telah sesuai dengan proseduryang berlaku.
Oleh karenanya Pernyataan Bersama tidak dapatdibuat;Bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa,perlu ditetapkan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telahpasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang, makaditerbitkanlah Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah IVBandung berupa Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) atas nama H.Jejen Jaenudin / Ny.
YUSNIKAR, SH
Terdakwa:
ROSIDA WATY SIREGAR, SE ALIAS ROSI SIREGAR
23 — 11
tanggal 15 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah penyitaan Nomor BAP 251/WPN.08/KP.0102/1992 tanggal 25 Oktober 1999;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perintah penyitaan Nomor SPS-156/PUPNC.27/1999 tankggal 28 September 1999;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 86/2001 tanggal 30 Januari 2001
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara cabang Ujung Pandang Nomor: PJPN
123 — 31
. : PJPN.02/PUPNC.02.01/2008 TentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama TIOKIM BOI Alias TIO KIM MOI Alias IRAWAN TRISNO(Penggugat), tanggal 18 Maret 2008 ;Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan MenteriNegara Agraria atau Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 08 Mei 1996tersebut, Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan yang diberikan untuk menjaminpelunasan jenisjenis kredit usaha kecilsebagaimana dimaksud dalam Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIRtanggal
83 — 29
. : PJPN.02/PUPNC.02.01/2008 TentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama TIOKIM BOI Alias TIO KIM MOI Alias IRAWAN TRISNO(Penggugat), tanggal 18 Maret 2008 ;Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan MenteriNegara Agraria atau Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 08 Mei 1996tersebut, Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan yang. diberikan untuk menjaminpelunasan jenisjenis kredit usaha kecilsebagaimana dimaksud dalam Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIRtanggal
259 — 36
PJPN.229/PUPNC.02.01/2008, tanggal 15 April 2008 tentangpenetapan jumlah piutang negara an. PT. Megah Ewlsura Agung/SuhardiRusman dan Chandrawaty (T.III,IV8);Foto copy Surat Paksa No. SP102/PUPUNC.02/2008, tanggal 7 Juli 2008(T.III,IV9);Foto copy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa No. BA102/BAPSP/WKN.2/KP.0100/2008 tanggal 22 Oktober 2008 (T.III,IV10);Foto copy Surat Perintah Penyitaan No. SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal3 Pebruari 2009 (T.III,IV11);Foto copy Berita Acara Penyitaan No.
116 — 16
Aceh Darussalam, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda TIIIXII ;Foto copy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh tanggal 28 Desember 2011, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda TIIIXIV ;Hal 27 dari 60 hal Putusan Nomor: 12 /Pdt.G / 2014/ PN Sgl2815.16.17.18.19.Foto copy Surat Keputusan Panitia Uusan Piutang Negara Cabang Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: PJPN
Bambang Trihatmodjo
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
509 — 486
Eddy Sumedi selakukuasa Penggugat;8) PUPN menetapkan jumlah piutang negara terhadap KMP SeaGames XIX 1997 tertuang dalam PJPN Nomor PJPN19/PUPNC.10/2017 tanggal 15 September 2017;9) Surat Paksa Nomor SP894/PUPNC.10/2017 tanggal 25 Oktober2017 diterbitkan oleh PUPN karena KMP Sea Games XIX 1997tidak menyelesaikan kewajibannya;10)KPKNL Jakarta kembali melakukan pemanggilan Penggugatselaku Ketua KMP Sea Games XIX 1997 melalui Surat PanggilanNomor S959/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 24 April 2019;11) Berdasarkan
Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG
Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Terbanding/Tergugat III : PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Distribusi Jawa barat dan Banten
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat V : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VI : PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cab Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV MAHONI
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
43 — 28
Menyatakan PJPN Nomor : PJPN272/PUPNC.13.01/2014 tanggal 17November 2014 adalah sah menurut hukum;4. Menyatakan Surat Paksa Nomor : SP/PUPNC.13/2015 tanggal 10 Maret2015 adalah sah menurut hukum;5.
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR, DKK (PARA TERLAWAN)
73 — 9
Anwar Cs tidak datang memenuhi panggilan sehinggatidak dapat dibuat pernyataan bersama ;Bahwa kemudian Terlawan I meningkatkan pengurusan piutang denganmenerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negera (PJPN) Nomor 162/PUPNC.18.01/2005 tanggal 03 Juli 2005 ;Bahwa oleh karena pihak Debitor dalam hal ini Haji Moh. Anwar Cs tidak jugamenunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan hutangnya kepada negara cq.PT.
Pembanding/Penggugat II : Ruben Samuel, SH Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat III : Ribka Adriana Bessy Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat IV : Yublina Sara Boeky Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat V : Naomi Leitji Chiara Heo Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VI : Ice Imelda Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VII : Oci Wahyuni Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Terbanding/Tergugat I : Herry Pattipeilohy Isteri Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat II : Irsan Gerson Zakarias P Anak Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Richard Bernhard P Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat IV : Yohanes Harsoyo Diwakili Oleh : INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.M.Hum dkk
Terbanding/Tergugat V : Herry Pattipeilohy Direktur PT Golo Perdana Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat VI : Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Labuan Bajo
Terbanding/Tergugat VII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Timur Diwakili Oleh : Sugeng Widodo, S.H., L.L.M, Tio Serepina Siahaan, S.H.,L.L.M., Dkk.
Terbanding/Tergugat VIII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang Diwakili Oleh : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negera Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
201 — 43
Keputusan PUPN Cabang Kupang Nomor PJPN-113/ PUPNC/VII.13/98 tanggal 2 Desember 1998tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT Golo Perdana;
g. Surat Paksa Nomor SP-124/PUPNC.26/1999 yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
h. Pemberitahuan Surat Paksa dari Juru Sita KP3N Cabang Kupang kepada PT Golo Perdana/Ny. Herry Pattipeilohhy tertanggal 16 Pebruari 1999;
i.
1.HENDRIK SIKTEUBUN, SH
2.SITTI DARNIATI, S.H
3.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
4.VITALIS TETURAN, SH.MH
Terdakwa:
PAULUS UNTAYANA
77 — 47
Leatemia dan Elin Soore, Nomor : S-121/WKN.17/KNL.01/2015 tanggal 01 April 2015 (Asli);
- 1 (satu) lembar surat panggilan dari kantor KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon kepada Paulus Untayana, Jefri Leatemia dan Elin Soore, Nomor : S-127/WKN.17/KNL.01/2015 tanggal 07 April 2015 (Asli);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-01/WKN.17/KNL.01/2015 tanggal 22 April 2015 (Asli);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Maluku Nomor : PJPN
tersebut dengan mengawali proses dengan membuatResume Hasil Penelitian Kasus, setelah itu kami melakukan SuratPenerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), kemudian kamimelaksanakan panggilan terhadap pihak terkait dalam hal ini PengurusKSU Tekad khususnya Paulus Untayana selaku Ketua KSU Tekad, danapabila pihak terkait tersebut hadir maka kami melakukan Berita AcaraTanya Jawab dan Pernyataan Bersama, namun apabila pihak terkaittersebut tidak hadir maka kami melakukan Penetapan Jumlah PiutangNegara (PJPN