untukmengesampingkan kekeliruan, ketidakbenaran dan penyembunyiankeadaan tersebut telah Kami mengetahui hal tersebut, maka :0) Apabila kekeliruan, ketidak benaran atau penyembunyian keadaantersebut berkaitan dengan asuransi dasar, maka Polis dan seluruhpertanggungan berdasarkan Polis dengan sendirinya batal sertaharus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, andaharus bertanggung jawab atas segala resiko, kerugian dan biaya(biaya asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polisdan

Henry Ishak, kalauPenangung berhak akan premi, maka dia harus berkewajiban menerbitkan polisdan mencairkan klaim sesuai perjanjian polis kepada tertanggung atau pesertaasuransi. Pada intinya kalau peserta asuransi sudah membayar kewajiban(premi), maka dia berhak akan pembayaran klaim asuransi sesuai perjanjianpolis dan menerima polisnya.

Tohap Napitupulu selaku Pemegang Polisdan fTertanggung, untuk melaksanakan hak dan kewajibansebagaimana diatur dalam Polis dan SPAJ sehubungan denganpertanggungan atas diri Tertanggung.Hal 12 dari 56 hal Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Bahwa TERGUGAT sebagai Perusahaan Asuransi terkemuka sangatpatuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia sertapatuh pada prinsipprinsip dasar asuransi, oleh karenanya pada saatpengisian SPAJ, dengan didasari Prinsip ltikad Baik (Utmost GoodFaith

Henry Ishak, kalauPenangung berhak akan premi, maka dia harus berkewajiban menerbitkan polisdan mencairkan klaim sesuai perjanjian polis kepada tertanggung atau pesertaasuransi. Pada intinya kalau peserta asuransi sudah membayar kewajiban(premi), maka dia berhak akan pembayaran klaim asuransi sesuai perjanjianpolis dan menerima polisnya.

Ida Bagus BadjraAndjana, Psi dengan surat nomor 10/III/Pls/08 tanggal 10 Maret 2008 perihal penyerahan polisdan Draft MOU yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs.

Dan terhadap dalil pembatalanperjanjian asuransi tersebut telah diakui oleh tergugat dalam surat jawabanya yangmenyatakan bahwa pembatalan asuransi yang dilakukan oleh tergugat bukanlahmerupakan perbuatan melawan hukum karena penghentian pertanggungan yangdilakukan oleh tergugat sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan polis yang ada ,dimana tergugat selaku penanggung 30 hari sebelum penghentian polis yakni padatanggal 19 april 2011 telah memberitahukan intensinya untuk menghentikan polis polisdan

baru menandatangani Polis ;Bahwa kalim adalah merupakan hak dari tertanggung utnukmendapatkan ganti rugi dari penanggung sesuai dengan apayang telah diperjanjikan dalam perjanjian ;Bahwa NPP itu adalah merupakan term atau bagian dari Polis,Polis dalam hal ini adalah merupakan plapon kredit ;Bahwa NPP bagian dari polis asuransi sehingga penanggungtidak sembarangan mengeluarkan NPP dan NPP merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Polis ;Bahwa jika ada syarat yang langgar yang tercantum dalam polisdan

O05/ARBBMAI/2019 untuk mempertimbangkan syarat akan pengajuan klaimterhadap objek pertanggungan yang telah jelas dan terang memilikikerugian sebelumnya dan cacat prosedur dengan tidak terpenuhinyasyaratsyarat dalam pengajuan klaim, karena bilamana syaratpengajuan klaim telah terpenuhi maka perusahaan asuransi akantetap bertanggungjawab membayar klaim apabila perjanjian polisdan pengajuan klaim terjamin validitasnya, asli dan dapatdipertanggungjawabkan.2.

Bahwa nasabah memiliki kewajiban untuk membaca ketentuanketentuan polisdan memantau laporan yang diberikan oleh perusahaan asuransiterkaitperkembangan investasinya ; Bahwa standar perilaku penunjang asuransi baik broker maupun pialang bahkanagent sudah diatur setiap profesi ini tidak akan bisa menjual kalau tidak memilikilisensi, dan orang yang memiliki lisensi itu berarti sudah memiliki standardprofesi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengatur setiap marketingharus punya lisensi Supaya bisa

Dengan demikian atas alat angkut dalam Polis MarineCargo Insurance No. 152030317120000084 tidak melanggar Kondisi Polisdan Polis harus menjamin obyek pertanggungan tersebut.Bahwa penolakan klaim oleh TERGUGAT telah berubah dari semula OverCargo berdasarkan surat TERGUGAT nomor : 016/Clm/2018 tanggal 8Agustus 2019 menjadi Overdraft yang mengacu pada Form InterviewNakhoda pada saat sebelum berangkat.Penolakan klaim oleh TERGUGAT dengan alasan Over Draft tersebut tidaktepat dan sangat keliru karena

Dalam presentasi dimaksud terdapat upayaagar pembagian kerugian dilakukan secara adil sesuai dengan kerugianyang terjadi pada masa yang bersangkutan menjadi pemegang polisdan pengawas belum mengambil kesimpulan atas konsep dimaksudkarena masih bersifat draft. Pada dasarnya konsep pembagianHalaman 60 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKt.Selkeuntungan dan kerugian sepenuhnya merupakan ketentuan internalyang diatur dalam Anggaran dasar AJBB.

Pernah membuat kajian tentang Draft Usulan PerubahanAnggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Sesuai dengan PP Nomor 87Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersamayang intinya adalah merubah tentang nasabah adalah pemegang polisdan apabila terjadi kerugianb akan menanggung secara bersama danmenjalankan perintah OJK untuk mensosialisasikannya; Bahwa sampai saat ini Perintah Tertulis Nomor 2 yaituMengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBBumiputera 1912, belum dilaksanakan

., pada bagian dada kiri ada tulisan POLISdan pada lengan kiri terdapat BETH warna Kuning Lis warna Hitambertulis POLRES MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMURBHABINKAMTIBMAS; 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor:Sprin/02/X1/2020/Sek.Kota Komba, tanggal 01 Nopember 2020; 1 (satu) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIANDAERAH NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: KEP/321/V1I/2020,TANGGAL 30 JUNI 2020, tentang PENGANGKATAN' DANPENEMPATAN BHABINKAMTIBMAS DI LINGKUNGAN POLRIDAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;Halaman 72 dari

Bahwa sesuai dengan ketentuan dan SyaratSyarat Umum Polisyang juga berlaku sebagai perjanjian antara Tergugat , Pemegang Polisdan Peserta Polis (Alm) dalam pasal 2 ayat 4 berbunyi Dasar AkadTakaful apabila dikemudian hari, setelah akad takaful berlaku, ditemukanbahwa keterangan yang dinyatakan dalam aplikasi berserta dokumenpendukung lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2dalam pasal ini, ternyata tidak benar, ada kekeliruan, atau adaHalaman 13 dari 79 Putusan Nomor 0/Padt.G/2021/PA.Btmpenyembunyian

Dengan demikian dasar hukum dari adanya hak dankewajiban terkait polis yaitu perjanjian perdata antara pemegang polisdan perusahaan asuransi dan oleh karenanya tunduk pada Pasal 1320KUHPerdata;Bahwa hal tersebut juga diakui Pemohon dalam halaman 5Permohonannya yang menyebutkan hubungan hukum=antaraPemohon dan PT AJAW merupakan hubungan hukum keperdataan;Bahwa adanya sengketa terkait kewajiban pencairan polis tersebutmerupakan sengketa keperdataan yang bukan merupakankewenangan PTUN untuk mengadili

THOIBBahwa dengan adanya persetujuan polis dari Tergugat tersebut makatimbul hak dan kewajiban antara tertanggung atau pemegang polisdan penanggung atau PT BNI LIFE INSURANCE cabang Mojokertoyang beralamat di JI. Majapahit No. 372, Miji Mojokerto dan berkantorpusat di centennial Tower, 9'" Floor JI Gatot Subroto Kav. 2425.yakni tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar polis danpihak PT BNI LIFE INSURANCE cabang Mojokerto yang beralamat diJl.

sifatnyasedemikian rupa sehingga pertanggungan yang bersangkutan dan/atauPolis tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan dengan syaratsyarat yang sama bila Kami mengetahui keadaan yang sesungguhnyadari hal itu dan Kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa Kamisetuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidakbenaran danpenyembunyian keadaan tersebut setelah Kami mengetahui haltersebut, maka:0) apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyiankeadaan tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polisdan

perusahaan dengan bukti kwitansi BPPP (BuktPenerimaan Premi Pertama) beserta uang premi pertama dan uang tersebut tidak bisa digunakan= 48 =untuk keperluan kantor, karena jika uang tersebut digunakan untuk keperuan lain, maka namapemegang polis tidak terdaftar, sedangkan uang premi dari penagih merup akan lanjutan dari premipertama, mekanismenya adalah terbit kwintansi dari Branch Office yang dikirim setiap akhir bulanyang mana kwintansi tersebut telah tercantum namanama pemegang polis beserta Nomor Polisdan

didapat Tergugatdari perusahaan asuransi dengan menyampaikan double klaim adalahtuduhan tidak benar dan sangat tidak berdasar, keji, sangat berpikiran picik,bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengambil keuntungan dari hasilsakitnya anak sendiri, hal ini sangat lah tidak masuk dalam logika dansangat mengherankan dimana Penggugat yang notabene adalah seorangyang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan sebagai dosen tetapimasih beRpikiran sempit, apriori tidak mengetahui siapa pemegang polisdan

kontribusi;Bahwa apabila dalam asuransi konvensional premi seluruhnya masukmenjadi dana perusahaan, maka dalam asuransi syariah ketikakontribusi masuk maka dana akan langsung dibagi menjadi dua, untukpenanggulangan resiko masuk ke dana tabarru sedangkan untukperusahaan masuk ke dana perusahaan/pengelola;Bahwa pada saat perusahaan/pengelola mendesain suatu produkasuransi, di dalam desain produk tersebut telah diberitahukan komposisidari kontribusinya seperti apa, hal mana juga dituangkan di dalam polisdan

kontribusi;Bahwa apabila dalam asuransi konvensional premi seluruhnya masukmenjadi dana perusahaan, maka dalam asuransi syarian ketikakontribusi masuk maka dana akan langsung dibagi menjadi dua, untukpenanggulangan resiko masuk ke dana tabarru sedangkan untukperusahaan masuk ke dana perusahaan/pengelola;Bahwa pada saat perusahaan/pengelola mendesain suatu produkasuransi, di dalam desain produk tersebut telah diberitahukan komposisidari kontribusinya seperti apa, hal mana juga dituangkan di dalam polisdan

Pasal 1 ayat 5 Keputusan Menteri Perindustrian DanPerdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas DanWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Setiaplayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagimasyarakat untuk dimantfaatkan oleh konsumen;Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon adalah pemegang polisdan tertanggung dalam polis asuransi semua risiko properti (property allrisks policy) dengan No.