Ditemukan 120 data
132 — 51
diantaranya adalah menerima pendaftaran salah satu calon yang diusungoleh salah satu partai politik maupun perseorangan, menyusun anggaran,pembentukan PPD/PPS dan kondisi kota/kabupaten, Provinsi dan Pusat;Bahwa pekerjaan pokok KPU Kota Jayapura ada sekitar 13 antara lain :1 Melakukan penyusunan rencana tahapan dan program kerja pemilihan umumkepala daerah/Walikota.2 Melakukan rekrutmen terhadap Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD),Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP
Ketua Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua No. 34 tahun 2008tanggal 30 Juni 2008 terdakwa diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Jayapura periode 2008 sampai dengan 2013;Bahwa sebagai Ketua Pemilihan Umum (KPU) Kota jayapura terdakwa mempunyai1tugas :Melakukan penyusunan rencana tahapan dan program kerja pemilihan umumkepala daerah/Walikota.2 Melakukan rekrutmen terhadap Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), PanitiaPemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
172 — 96
Panwasli/2016 tanggal 29 Agustus 2016dalam rangka supervise dan Penyampaian materi padakagiatan bimbingan teknis PPS dan PPDP di Kecamatan AirBuaya dan Fena Leisela.78. Asli Bukti Kwitansi Nomor 52 tanggal 31 Agustus 2016sebesar Rp. 330.000, untuk bayar Perjalan Dinas Luar Daerah,dalam Provinsi a.n ILMA WAKANO,SH Cs dalam rangkasupervise dan Penyampaian materi pada kagiatan bimbinganteknis PPS dan PPDP di Kecamatan Namlea. (Tidak Ada SPD)79.
Airbuaya dan fena Leisela dalamrangka Supervisi dan Penyampaian materi pada kegiatan BimtekPPS dan PPDP tanggal 01 s/d 03 Desember 2016 dengan jumlahbiaya perjalanan dinas yang saudara terima Rp 1.600.000,, bahwasaksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Kec. Airbuaya dalamRangka Pelantikan PPK Kec.
Airbuaya dan fena Leisela dalamrangka Supervisi dan Penyampaian materi pada kegiatanBimtek PPS dan PPDP tanggal 01 s/d 03 Desember 2016dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang saudara terima Rp1.600.000,, Saudara Robo Sauwakil pernah melakukanperjalanan dinas ke Kec. Airbuaya dalam Rangka PelantikanPPK Kec.
Panwasli/2016 tanggal 29 Agustus 2016dalam rangka supervise dan Penyampaian materi padakagiatan bimbingan teknis PPS dan PPDP di Kecamatan AirBuaya dan Fena Leisela.78. Asli Bukti Kwitansi Nomor 52 tanggal 31 Agustus 2016sebesar Rp. 330.000, untuk bayar Perjalan Dinas Luar Daerah,dalam Provinsi a.n ILMA WAKANO,SH Cs dalam rangkaSupervise dan Penyampaian materi pada kagiatan bimbinganteknis PPS dan PPDP di Kecamatan Namlea. (Tidak Ada SPD)79.
Panwasli/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dalam rangkasupervise dan Penyampaian materi pada kagiatan bimbingan teknisPPS dan PPDP di Kecamatan Waeapo, Waelata dan Lolong Guba.77.
71 — 26
. : 082 tahun 2008 tanggal 23 Juni 2010Hal 46 dari 27 halaman No.17/PidTipikor/ 2012/PT.Bkl. 47tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lebong masabakti 2008 sampai 2013 atas nama Mahmoed ElGhazny, SP.7.101.1 (satu) berkas dalam map odner hitam pertanggungjawabandana yang diserahkan ke PKK, PPS, KPPS dan PPDP kabupatenlebong.Dipergunakan untuk perkara Muzakkir,Sy BA Bin Syahbudin Basri8.
Photo copy SK KPU Propinsi Bengkulu No. : 048 tahun 2008tanggal 23 Juni 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentiananggota KPU Kabupaten Lebong8.100. 1 (satu) lembar Photo copyyang dilegalisir petikan keputusan KPUPropinsi Bengkulu No. : 082 tahun 2008 tanggal 23 Juni 2010tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lebong masabakti 2008 sampai 2013 atas nama Mahmoed ElGhazny, SP.8.101.1 (satu) berkas dalam map odner hitam pertanggungjawabandana yang diserahkan ke PKK, PPS, KPPS dan PPDP kabupatenlebong.Dikembalikan
68 — 18
dengan bulan Juni 2013 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di Banjar/DusunPengiangan Kawan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut,Kabupaten Bangli atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriBangli, dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hakpilihnya, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut diatas, Terdakwa selaku PetugasPemutahiran Data Pemilih (PPDP
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
262 — 280
Panwasli/2016 tanggal 29 Agustus 2016dalam rangka supervise dan Penyampaian materi padakagiatan bimbingan teknis PPS dan PPDP di Kecamatan AirBuaya dan Fena Leisela.78. ~ Asli Bukti Kwitansi Nomor 52 tanggal 31 Agustus 2016sebesar Rp. 330.000, untuk bayar Perjalan Dinas Luar Daerah,dalam Provinsi a.n ILMA WAKANO,SH Cs dalam rangkasupervise dan Penyampaian materi pada kagiatan bimbinganteknis PPS dan PPDP di Kecamatan Namlea.
Panwasli/2016 tanggal 29 Agustus 2016dalam rangka supervise dan Penyampaian materi pada kagiatanbimbingan teknis PPS dan PPDP di Kecamatan Air Buaya danFena Leisela.Putusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 588 dari 840 halaman78. Asli Bukti Kwitansi Nomor 52 tanggal 31 Agustus 2016sebesar Rp. 330.000, untuk bayar Perjalan Dinas Luar Daerah,dalam Provinsi a.n ILMA WAKANO,SH Cs dalam rangkasupervise dan Penyampaian materi pada kagiatan bimbinganteknis PPS dan PPDP di Kecamatan Namlea.
Panwasli/2016 tanggal 30 Agustus 2016 s/d 01September 2016 dalam rangka supervise dan Penyampaianmateri pada kagiatan bimbingan teknis PPS dan PPDP diKecamatan Waplau dan Lilialy.80.
Panwasli/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dalam rangkasupervise dan Penyampaian materi pada kagiatan bimbingan teknisPPS dan PPDP di Kecamatan Waeapo, Waelata dan Lolong Guba.77.
Asli Bukti Kwitansi Nomor 52 tanggal 31 Agustus 2016 sebesarRp. 330.000, untuk bayar Perjalan Dinas Luar Daerah, dalam Provinsia.n ILMA WAKANO,SH Cs dalam rangka supervise dan Penyampaianmateri pada kagiatan bimbingan teknis PPS dan PPDP di KecamatanNamlea. (Tidak Ada SPD)79.
Bram Ervianto
Tergugat:
1.Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
141 — 65
dan mohon putusan;Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita AcaraPersidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quoadalah berupa Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa DesaMlatiharjo kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Nomor : 06/PPDP
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADJAR.,SH.,MH
98 — 33
Laporan kegiatan training terpadu dalam rangka persiapan bimtek petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.
koordinasi dalam rangka persiapanpembentukan petugas pemutakhiran data pemilin untuk PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan training peningkatan kompetensi dan kehandalan operatorsidalih Kecamatan dan PPK Divisi data seKota Makassar dalammempersiapkan pemutakhiran data pemilih Pilgub SulSel dan PilwaliKota Makassar 2018.Laporan kegiatan training terpadu dalam rangka persiapan bimtekpetugas pemutakhiran data pemilih (PPDP
koordinasi dalam rangka persiapanpembentukan petugas pemutakhiran data pemilih untuk PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan training peningkatan kompetensi dan kehandalan operatorsidalih Kecamatan dan PPK Divisi data seKota Makassar dalammempersiapkan pemutakhiran data pemilih Pilgub SulSel dan PilwaliKota Makassar 2018.Laporan kegiatan training terpadu dalam rangka persiapan bimtekpetugas pemutakhiran data pemilih (PPDP
koordinasi dalam rangka persiapanpembentukan petugas pemutakhiran data pemilin untukPemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sertaPemilinan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan training peningkatan kompetensi dan kehandalanOperator sidalih Kecamatan dan PPK Divisi data seKotaMakassar dalam mempersiapkan pemutakhiran data pemilihPilgub SulSel dan Pilwali Kota Makassar 2018.Laporan kegiatan training terpadu dalam rangka persiapanbimtek petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP
97 — 29
Desa Parangmata KecamatanGalesong Kabupaten Takalar.Bahwa benar yang mendasari terbitnya surat pemberitahuan pemungutansuara kepada pemilih model C6KWK adalah pemilih terdaftar dalamdaftar pemilin tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalartahun 2017.Bahwa benar 1 (satu) orang wajib pilin / pemilih hanya bisa 1 (satu) orang1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilihmodel C6KWK.Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setiap Desa ada petugaspemutakhiran Data Pemilih (PPDP
1.PUJARI
2.DEDE SAFARI
Tergugat:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Intervensi:
SUDARNO
155 — 71
Persetujuan biaya pemilinan Kepala Desa oleh Bupati; Pendaftaran pemilih oleh PPDP;Penetapan DPT; Pencalonan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf b terdiri dari kegiatan sebagai berikut: Hal. 44 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLKPasal 66 :Pasal 81 : Penetapan Kepala Desa Terpilih;a. Pengumuman pendaftaran pencalonan dan penjaringan bakalcalon Kepala Desa; b. Penyaringan bakal calon Kepala Desa;c. Penetapan dan pengumuman nomor urut calon Kepala Desa; d.
85 — 15
(sebelas milyar rupiah) dan akhimya terdakwa setelahterjadi kerugian tersebut tidak dapat transaksi lagi;Bahwa setelah mengalami kerugian tersebut terdakwa mengirimkan 3 sertipikatpabrik melalui ekspedisi dan 1 PPDP dan harganya ditaksir cukup besar;Bahwa dalam perjalanan terdakwa melalui telephone minta untuk 3 sertipikattetsebut dikirim kepada terdakwa untuk diagunkan ke Bank dan untuk menutuphutang kepada PT. Investindo Nuasantara Sekuritas;Bahwa kewajiban terdakwa kepada PT.
82 — 36
menerima pendaftaran salah satucalon yang diusung oleh salah satu partai politik maupunperseorangan, Menyusun anggaran, pembentukan PPD/PPS, dankondisi Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat;e Bahwa ada sekitar 13 (tiga belas) pokok kerja KPU Kota Jayapuraantara lain:1 Melakukan penyusunan rencana tahapan dan program kerja pemilihan umum KepalaDaerah/Walikota;2 Melakukan rekrutmen terhadap anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), PanitiaPemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya pada tahappembentukan/pengangkatan dan pelatinan PPK, PPS serta PPDP (lihatSK KPU Prop No 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2010). Hal yangsama dilakukan Terdakwa, yakni penyimpangan terhadap amanat dariHal. 29 dari 49 hal. Put. No. 744 K/Pid.Sus/2013UU No.22 Tahun 2007 dan aturan pelaksananya Peraturan KPU No. 63tahun 2009.
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rapat Koordinasi PPK, PPS dan PPDP 1 Kali 10.500.000 10.500.000Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan 87.500.000Suaraa. Perhitungan dan rekapitulasi di 1 Paket 50.000.000 50.000.000Kabupatenb.
79 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya pada tahappembentukanlpengangkatan dan pelatihan PPK,PPS serta PPDP (lihat SK KPU Prop No.2 Tahun2009 tentang Tahapan, Program, dan JadwalPenyelenggaraan Pilkada Prop Bengkulu Tahun2010), hal yang sama dilakukan Saksi Wirin yaknipenyimpangan terhadap amanat dari VU No.22tahun 2007 dan aturan pelaksananya PeraturanKPU No. 63. tahun 2009. Perbuatanpenyimpangan tersebut yaitu. dengan tidakmelarang atau membiarkan pembentukansekretariat PPS.
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
455 — 1713
Perjuangan para Penghulu beserta Pegawainya telahmembentuk perkumpulan yang bernama PerhimpunanPenghulu dan Pegawai (PPDP) yang kemudian melaksanakanKongres di Surakarta pada tanggal 16 Mei 1937 dengan salahsatu keputusannya adalah menyampaikan surat permohonankepada Pemerintah Belanda agar Stbl. 1937 Nomor 116 dicabutdengan alasanalasan sebagai berikut :a. Hukum adat sifatnya tidak tetap dan dapat berubah menurutkeadaan, waktu, dan tempat. Sedang hukum Islam tetapmenurut alquran dan hadis;b.
Karena itujika diubah dengan hukum adat berarti mengubah hukumagamanya; (vide : Majalah Damai suara dari PPDP no.1/tahun 1 Januari 1937. Dikutip oleh ZAENI AHMAD NOEH,Sejara Singkat Pengadilan Agama, 3940)2. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Syauti Thalib dalambukunya Hukum dan Pembangunan halaman 116 mengatakanTahuntahun 1929 dan tahun 1937 adalah tahuntahunberpengaruhnya ajaran usaha melenyapkan atau melemahkanhukum Islam di Indonesia.
bukti ini.22 BL.22 Fotocopi dari Print Istilan bahasa igama dalamoutBuku karangan Susan suatu literatur tidak relevanBlackBurn dengan judul untuk diperbandingkan denganKONGRES PEREMPUAN nama resmi suatu lembagaPERTAMA tanggal 22 pemerintah dalam suatuDesember 1928. produk resmi (vonis) lembagadimaksud yang harusdidasarkan pada suatuperaturan perundangundangan, sehingga pendapatPH Terdakwa harus ditolak.23 BL.23 Fotocopi dari Print out Penulisan huruf AU padaMajalan DAMA, Balae kata ANGGAUTASoeara PPDP
Contoh:1) Majalah Damai edisi No. 1 terbitan bulan Januari 1938, yangditerbitkan oleh PPDP di Kauman Solo. Penulisan Januari tidakditulis Janoeari (buktilampiran 23);2) Majalah Hoekoem yang diterbitkan oleh Perhimpornan Ahli HoeloemIndonesia, juga terdapat kesalahan penulisan PANITYA REDAKSIpadahal sesuai dengan ejaan yang berlaku pada waktu ituseharusnya ditulis PANITJA REDAKSI (buktilampiran 24);Dr. DJOKO SUKISNO,SH,.CN.
111 — 57
Tanggal 15 Juli 2008, Pembentukan PPDP berjumlah600 orang, tertuang dalan Keputusan KPU KotaBengkulu Nomor 164/KPU KOTA/VII/2008, sesualPeraturan KPU Nomor 10 Tahun2008; 3.1.3. Tanggal 17 Juli 2008, Distribusi masing masingDA.P4 melalui PPK dan PPS untuk dimutakhirkan,sesual Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 += danPeraturan KPU Nomor 14 Tahun2008: 3.1.4. Tanggal 12 Agustus 2008, Penetapan dan PengumumanDPS di masing masing kelurahan dengan jumlah DPS188.204 mata3.1.5.
59 — 34
tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh Ketua KPU atas nama SUKIMAN TOSUGI,S.Sos, tidak tertanggal terlampir 16 (enam belas nama) yang tidak ditanda tangani serta daftar penerima honor.19. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanpa nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan penyelenggara adhoc Pemilukada (PPK,PPS,KPPS dan PPDP
Pengeluaran untuk Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP senilaiRp.221.805.000, (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima riburupiah);Pengeluaran untuk Persiapan pemungutan suara senilai Rp.210.468.000,(dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);Pengeluaran untuk barang cetakan dan penggandaan senilaiRp.117.603.500, (seratus tujun belas juta enam ratus tiga ribu lima ratusrupiah);10.Pengeluaran untuk Rapat kerja dan pelatihan senilai Rp.247.910.000, (duaratus empat puluh
tanpa nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja SosialisasiPemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan umumkabupaten Konawe, di tanda tangani oleh Ketua KPU atas nama SUKIMANTOSUGIS.Sos, tidak tertanggal terlampir 16 (enam belas nama) yang tidakditanda tangani serta daftar penerima honor.1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe,tanoa nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badanpenyelenggara adhoc Pemilukada (PPK,PPS,KPPS dan PPDP
tanoa nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok KerjaSosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 KomisiPemilihan umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh Ketua KPUatas nama SUKIMAN TOSUGIS.Sos, tidak tertanggal terlampir 16 (enambelas nama) yang tidak ditanda tangani serta daftar penerima honor.1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKonawe, tanpa nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok KerjaBadan penyelenggara adhoc Pemilukada (PPK,PPS,KPPS dan PPDP
46 — 10
Tengah baru menyetorkan laporan pertanggungjawaban danaPilGub sampai dengan posisi bulan Desember 2010 sedangkan pelaporankegiatan pada bulan Januari 2011 sampai dengan berakhirnya kegiatanPilGub pada Juni 2011 sampai saat ini belum dilaporkan oleh Terdakwaselaku Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk kegiatan PilGub;Bahwa dana yang sudah diterima oleh KPUD Kabupaten Sigidiperuntukkan antara lain:= Honorarium KPUD Kabupaten Sigi, Sekretariat KPUD KabupatenSigi, Penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, KPPS, PPDP
tahapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil GubernurSulawesi Tengah 2011 antara lain berupa: Pemuktahiran data pemilih,Pembentukan PPK dan PPS, Sosialisasi Pilgub, Pendistribusian Logistik,Pelaksanaan Pilgub, Penghitungan Suara, Penetapan Perolehan Suara, danuntuk tahapan selanjutnya dilakukan oleh KPUD Propinsi;Bahwa dana yang sudah diterima oleh KPUD Kabupaten Sigidiperuntukkan antara lain:= Honorarium KPUD Kabupaten Sigi, Sekretariat KPUD KabupatenSigi, Penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, KPPS, PPDP
89 — 36
menerima pendaftaran salah satucalon yang diusung oleh salah satu partai politik maupunperseorangan, menyusun anggaran, pembentukan PPD/PPS, dankondisi Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat;Bahwa ada sekitar 13 (tiga belas) pokok kerja KPU Kota Jayapuraantara lain :231 Melakukan penyusunan rencana tahapan dan program kerja pemilihan umum KepalaDaerah/Walikota;2 Melakukan rekrutmen terhadap anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), PanitiaPemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP
157 — 35
Banggai, disamping itu sebagai divisi teknis juga, Saksi adalahsebagai koordinator wilayah untuk Pagimana, Lobu, Bunta, Simpang Raya danNuhon yang mendampingi Penyelenggara Pemililihan tingkat kecamatan/desadan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP);Bahwa soal pengadaan di KPU Kab.
Anggaran 2015 yang merupakan lampiran NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD);Halaman 20 dari 125/ Putusan Nomor 44 /Pid.Sus TPK/2016/PN PalBahwa memang dalam rapat antara KPU dengan Pihak Pemda memang dibahassalah satu poinnya mengenai sewa kendaraan karena memang agak sulitpengalaman wakiu Pileg melakukan pendampingan terhadap ad hoc wilayahkarena daerah yang terlalu luas;Bahwa karena itu ada dalam NPHD, maka Saksi dan Komisioner lainnyamelakukan pleno untuk segera diadakan sewa kendaraan karena PPDP