melawan hukum;Bahwa kemudian dengan prakarsa Turut Tergugat Il pada tanggal 12Oktober 2010 telah diadakan Mediasi bertempat di Kantor KecamatanCicurug dan semua pihak telah diundangnya yaitu Penggugat, Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat serta Pihak Kelurahan Cicurug,namun Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat III tidak hadir;Bahwa dalam Mediasi tersebut, Turut Tergugat II telah mengemukakan hasilpenelitiannya sebagaimana tertuang dalam berita acara Mediasi NomorBAM/04/X1I/2010/PPSKP

atas nama SUTIADY,Surat Ukur Nomor: 198/Brang Biji/2014 , tanggal 27 Maret 2014 , luas18.624 M2, tanggal 18 Juli 2016, diberi tanda bukti P12 ;Copy Surat tanggal 26 Mei 2014 yang diajukan oleh KAHARUDDIN AHMAD(Tergugat Il) dan ERRY NOVIANTI (Tergugat II), diberi tanda bukti P13 ;Foto Copy Surat Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SumbawaNomor : 43/ 1452.04 / dari Kepalal / 2015 tanggal 20 Januari 2015, diberitanda bukti P14 ;Foto Copy Berita Acara Mediasi Nomor : BAM / 87 / II / 2015 / PPSKP

Sumatera Selatan(Tergugat LXXVIII);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Tergugat LXXVIII menanggapi suratpengaduan Tergugat LX dengan mengadakan rapat intern dengan NotulenRapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 dengan hasil kesimpulan :a. Pihak saksi surveil, pengukuran dan pemetaan Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin ke lapangan kembali untuk menentukan lokasitanah Tergugat berdasarkan peta HGU PT. DSAP dan peta PT. DSAPPerjanjian Tata Batas Desa tanggal 10 Mei 1998 serta pernyataan dariH.M.

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 diadakan gelar kasus tentang objeksengketa oleh Tergugat LXXVII dengan Notulen Gelar KasusNo.02/16/NOT/PPSKP/II/2012yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasahukum, Tergugat LVII, Tergugat LX dan Tergugat LXI, serta kuasa hukumPara Tergugat, dan pihakpihak lainnyadengan kesimpulan :a. Dari Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanahantara Effendy bin Suopo Cs (Para Penggugat) dan H.M. AkibArsalanNasution bin H.M.

Rambutan Kab. banyuasin antaraKelompok Tani Haji Arsalan (Tergugat s/d Tergugat LXXVI) melawanKelompok Effendi (Para Penggugat) tanggal 3 April 2012.Dan berdasarkangelar kasus tentang objek sengketa oleh Tergugat LXXVIII dengan NotulenGelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/II/2012 tanggal 24 Februari 2015 yangdihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukum, Tergugat LVII, Tergugat LXdan Tergugat LXI, serta kuasa hukum Para Tergugat, dan pihakpihakHalaman 36 dari 131 halaman Putusan No.93/PDT/2016/PT.PLG2,22.23

Majalan Cs (Tergugat s/dTergugat LXXVI), dengan hasil bahwa posisi tanah para pihak (ParaPenggugat maupun Tergugat s/d Tergugat LXXVI) tidak tumpangtindin sebagaimana diuraikan dalam peta situasi terlampir;e Notulen Gelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/II/2012 tanggal 24Halaman 45 dari 131 halaman Putusan No.93/PDT/2016/PT.PLGFebruari2012 dari tergugat LXXVII yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukum, Tergugat LVII, Tergugat LX dan Tergugat LXI,serta kuasa hukum Para Tergugat, dan pihakpihak lainnya

Sumatera Selatan(Tergugat LXXVIll);17.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Tergugat LXXVIIl menanggapi suratpengaduan Tergugat LX dengan mengadakan rapat intern dengan NotulenRapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 dengan hasil kesimpulan :a. Pihak saksi survei, pengukuran dan pemetaan Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin ke lapangan kembali untuk menentukan lokasitanah Tergugat berdasarkan peta HGU PT. DSAP dan peta PT. DSAPPerjanjian Tata Batas Desa tanggal 10 Mei 1998 serta pernyataan dariH.M.

Sumsel.19.Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 diadakan gelar kasus tentang objeksengketa oleh Tergugat LXXVIl dengan Notulen Gelar KasusNo.02/16/NOT/PPSKP/IV2012yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasahukum, Tergugat LVIl, Tergugat LX dan Tergugat LXI, serta kuasa hukumPara Tergugat, dan pihakpihak lainnyadengan kesimpulan :a. Dari Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanahantara Effendy bin Suopo Cs (Para Penggugat) dan H.M. AkibArsalanNasution bin H.M.

Rambutan Kab. banyuasin antaraKelompok Tani Haji Arsalan (Tergugat s/d Tergugat LXXVI) melawanKelompok Effendi (Para Penggugat) tanggal 3 April 2012.Dan berdasarkangelar kasus tentang objek sengketa oleh Tergugat LXXVIIl dengan NotulenGelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/IV2012 tanggal 24 Februari 2015 yangdihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukum, Tergugat LVII, Tergugat LXdan Tergugat LXI, serta kuasa hukum Para Tergugat, dan pihakpihaklainnya.Dimana dijelaskan bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi

Majalan Cs (Tergugat s/dTergugat LXXVI), dengan hasil bahwa posisi tanah para pihak (ParaPenggugat maupun Tergugat s/d Tergugat LXXVI) tidak tumpangtindih sebagaimana diuraikan dalam peta situasi terlampir;e Notulen Gelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/IV2012 tanggal 24Februari2012 dari tergugat LXXVII yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukum, Tergugat LVIl, Tergugat LX dan Tergugat LXIl,serta kuasa hukum Para Tergugat, dan pihakpihak lainnya dengankesimpulan :a.

BAP/07/XV 2008/PPSKP, bahwa yang menjadi dasar/alas hakpenerbitan Sertipikat Hak Milik No. 49 dan 51/Benda denganpermohonan pengajuan penerbitan sertipikat oleh Sdr. WIYANTOHALIM berdasarkan pada alas hak yang berbedabeda tetapimenunjukan pada satu bidang tanah yang sama namun kenyataanpenguasaan dan penggunaan tanah saat ini dikuasai oleh Sdr.WIYANTO HALIM dan disewakan untuk tempat alatalat berat kepadaPT. WAHYU JAYA UTAMA.7.

Pada tanggal 11 Nopember 2008 Tergugat V (Kantor Pertanahan KotaTangerang) telah melakukan Penelitian Lapangan terhadap objek tanahtersebut yang hasil penelitiannya dituangkan dalam Berita AcaraPenelitian Nomor : BAP/07/XV2008/PPSKP, yang isinya menyatakandari bidang tanah milik adat C No. 1342 Persil 51 S. IV, C. No. 1319Persil 51 S.IV, C No. 1305 Persil 51 S. IV dan C. No. 436 Persil 51 S.IVtumpang tindin dengan bidang tanah sertipikat hak milik Nomor49/Benda dan Nomor 51/Benda.

T.V47Berita Acara Penelitian Nomor BAP/07/X1/2008/PPSKP tanggal13 Nopember 2008;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang kepadaKakanwil BPN Provinsi Banten, tanggal 30 Januari 2009, Nomor5703822009;Surat Kakanwil BPN Propinsi Banten kepada Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang, tanggal 4 Desember 2009, Nomor1338/1836/XIV2009;Surat Kepala kantor Pertanahan Kota tangerang kepadaKapolres Metro Tangerang, Nomor 6583/600.1336.71/X1I/2010tanggal 27 Desember 2010;Surat Kepala kantor Pertanahan Kota

lapang) terletak di Kelurahan Ariang,Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 20 September2008 (sesuai dengan aslinya);Foto copy Surat Notulen gelar perkara Kantor Pertanahan KabupatenTana Toraja Nomor:570/03/LAP/53.09/2008, tanggal 22 September2008 (sesuai dengan aslinya);Foto copy Surat Laporan hasil gelar perkara Nomor : 570/03/LAP/53.09/2008, tanggal 22 September 2008 (sesuai dengan aslinya);Foto copy Berita Acara pelaksanaan gelar intemal tim penangananmasalah pertanahan Nomor : 01/PPSKP

Berita acara mediasi yang dilakukan di kantor BPN NomorBAM/01/05/2009 PPSKP tanggal 20 Mei 2009 yang dilaksanakanoleh BPN pada halaman 2 angka 3 huruf a paragraf pertamamenyatakan sebagai berikut :Sertifikat hak pakai Nomor 65/Kuningan Barat, gambar situasiNomor 2311/1984 tanggal 2 Agustus 1984 seluas 986 m?

Dawimah umur 62 tahun, Dahli umur46 tahun, Masus umur 44 tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3Surat Perjanjian Penyelesaian sengketa (Perdamaian) NomorPPS/04/III/2013/PPSKP, tanggal 3 April 2013.

Hal ini terbukti berdasarkan faktapersidangan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan oleh semula ParaTerdakwa/ para Pembanding/ sekarang para Pemohon Kasasi,sebagaimana bukti T.IT.ll27 berupa Berita Acara Penelitian Nomor :BAP/02/III/2012/PPSKP tertanggal 13 Maret 2012 dari BPN Garut ;Bahwa berdasarkan bukti tersebut, terkait laporan Polisi yang diajukanoleh PT.

Fotao copy Berita Acata MediasiNomor :BA/20/X/2011/PPSKP tertanggal 27 oktober2011 yang dibuat oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Gresik,(tertanda P12) ;19.

Tergugat Rekonvensi tanggal10 Juni 1988 yang dimaksud dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 adalah tidak benar.Bahwa Posita gugatan angka 6 bertentangan dengan posita gugatan angka 1,sehingga Bapak Burlian selaku Kepala Desa Menten selaku pengganti BapakJakfar Kete, tidak berhak melakukan hal tersebut.Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,20,21,22,23 adalah tidak benar, sebagaimana : 7Ie Notulen Gelar Kasus Nomor : 02/16/NOT/PPSKP

/II/2012 Tgl 24Februari 2012 tidak lanjut dari Notulen Rapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 Tgl 21 Oktober 2011, menyimpulkan : 1 Dari berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi danPenetapan Batas Tanah antara Effendy Bin Sutopo Csdan H.M.

Sumatera Selatan (Tergugat LXXVII);17.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Tergugat LXXVIIl menanggapi suratpengaduan Tergugat LX dengan mengadakan rapat intern dengan NotulenRapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 dengan hasil kesimpulan :a. Pihak saksi Survei, pengukuran dan pemetaan Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin ke lapangan kembali untuk menentukan lokasi tanahTergugat berdasarkan peta HGU PT. DSAP dan peta PT. DSAP PerjanjianTata Batas Desa tanggal 10 Mei 1998 serta pernyataan dari H.M.

Sumsel.19.Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 diadakan gelar kasus tentang objeksengketa oleh Tergugat LXXVIl dengan Notulen Gelar KasusNo.02/16/NOT/PPSKP/IV2012yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasahukum, Tergugat LVIl, Tergugat LX dan Tergugat LXI, serta kuasa hukum ParaTergugat, dan pihakpihak lainnyadengan kesimpulan :a. Dari Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanahantara Effendy bin Suopo Cs (Para Penggugat) dan H.M. AkibArsalanNasution bin H.M.

Majalan Cs (Tergugat s/dTergugat LXXVI), dengan hasil bahwa posisi tanah para pihak (ParaPenggugat maupun Tergugat s/d Tergugat LXXVI) tidak tumpangtindih sebagaimana diuraikan dalam peta situasi terlampir;Notulen Gelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/IV2012 tanggal 24Februari2012 dari tergugat LXXVII yang dihadiri oleh Penggugat sertakuasa hukum, Tergugat LVII, Tergugat LX dan Tergugat LXI, sertakuasa hukum Para Tergugat, dan pihakpihak lainnya dengankesimpulan :a.

Selanjutnya diberi tanda dandisebut sebagai alat OUKti... 00.20... eee eee ee ee eee ee ee ees81.FotokopiNotulen Rapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 tanggal 21Oktober 2011 dari Tergugat LXXVIIl menanggapi surat pengaduanTergugat LX.

Selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti.82.FotokopiNotulen Gelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/IV2012 tanggal24 Februari 2012 dari tergugat LXXVII yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukum, Tergugat LVIl, Tergugat LX dan Tergugat LXI,serta kuasa hukum Para Tergugat, Selanjutnya diberi tanda dandisebut sebagai alat OUKti... 00.0.0... cece ence cee te cee eee tne eees83.FotokopiNotulen Gelar Kasus Obyek Sengketa Tanah di DesaMenten, Kec. Rambutan, Kab.

bukti T10, T15, T17, T18, T28, T29, T30,T31, T32, T33, T34, T35, T36 Para Terbanding semula Tergugat dan Tergugat Il membeli tanah dari Abdullah Jufri adalah tanah garapansedangkan hasil dari pemeriksaan setempat sesuai Berita Acarapersidangan tertanggal 30 April 2010 batasbatas tanah sengketaadalah sama dengan batas tanah yang diotuntut Pembanding semulaPenggugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 4 danhalaman 21 dan berdasarkan Bukti P46 yaitu Berita Acara Mediasi No.BAM/01/05/2009/PPSKP

BAM/01/05/2009/PPSKP tanggal 20 Mei 2009 dimanadalam poin status dan letak tanah yang dipermasalahkan dikatakanbahwa tanah yang dipermasalahkan merupakan tanah Negara BekasEigendom Verponding No. 7646 tercatat atas nama Sale, Maliek danArfal sesuai dengan yang ada pada catatan buku register KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta yang terletak diJalan Abdul Rochim Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan dan di atas tanah tersebut telah terbitmasing Sertifikat

., M.Kes yang kemudianditindak lanjuti dengan diadakannya undangan gelar mediasi oleh Kanwil BPNProvinsi Sumsel pada tanggal 11 September 2013 dengan mengundang pihakPenggugat dan membahas masalah sertipikat objek sengketa yang dituangdalam notulen gelar mediasi No. 01/09/NOT/PPSKP/IX/2013 atau setidaktidaknya pada tanggal 13 September 2013 yaitu pada saat kuasa hukumPenggugat mengirim surat kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang menindak lanjuti surat Penggugat terdahulu (yaitu surat

BAM /01/Januari2011/PPSKP Tanggal 20012011 dan letaknya tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik No. 338/Kalijati Barat, sesuai Pasal 71 angka 1 dan 2Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3Tahun 2011 Sertipikat Hak Milik No. 137/Kalijati Barat harus dibatalkan.Maka apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bentuk cacatadministrasi Sertipikat Hak Milik No. 137 sesuai dengan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barattanggal

tanah dari Djafar seharga Rp. 30 juta, dari Penggugat kepadaDjafar Nurlette itu membuktikan bahwa tanah objek sengketa diperoleh denganpembelian dari Djafar Nurlette seharga Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Menimbang, bakwa bukti P. 6 berupa Pembayaran Pajak terakhirterhadap objek sengketa dimana bahwa setiap orang yang menempati suatubagunan harus wajib membayar pajak dan itu bukan bukti pemelikan hak.Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa Berita Acara Pelaksanaan MediasiNomor BAM/04/V/2016/PPSKP

PDT/2017/PT.BDG.Agraria Jawa Barat yang obyek tanahnya terletak di KabupatenKarawang, ternyata Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat tanggal 25031965 No. 213/VIIIInspD/65, obyek tanahnyatidak terletak di Desa Jomin (sekarang Desa Jomin Barat) ataudengan kata lain di Desa Jomin maupun Jomin Barat tidak terdapatpenerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattanggal 25031965 No. 213/VIIIInspD/65; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian No.BAP/05/X/2013/PPSKP

Riau tanggal 12 Mei 2008 yaknisebagai upaya pihak Kakanwil BPN Riau untuk menyelesaikan persoalanantara Tergugat dengan Penggugat, namun upaya penyelesaian tidakmembuahkan hasil karena Tergugat setiap kali diundang untukmenyelesaikan masalah tersebut tidak pernah hadir tanpa alasan yangjelas, namun meskipun tidak dihadiri oleh Tergugat I, hasil pertemuandituangkan dalam berita acara mediasi Nomor BAM/03/VII/2008/PPSKP;h.

yang telah dilepaskan haknya, kemudian dibatalkan terkait denganperkara ini statusnya adalah cacad hukum ;Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan penelitian yangdiawali dengan melakukan gelar perkara bertempat di Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi Bali dan bertindak sebagai pimpinan gelar adalah DirekturSengketa Pertanahan dengan peserta gelar masingmasing sebagai berikut:1 Kakanwil BPN Propinsi Bali.Kasudit Sengketa Yuridis, Direktorat Sengketa Pertanahan.Kepala Bidang PPSKP

Sengketa BPNPertanahan Pusat.7 Kasi PPSKP Propinsi Bali.8 Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan BPN Badung.9 Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kabupaten Badung.10 Kasi Sub Seksi Penanganan Perkara Kantor Pertanahan BPN Badung.11 Staf pada Kanwil BPN Propinsi Bali.12 Staf pada Kantor BPN Badung.e Setelah dilakukannya gelar perkara tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari2008 Direktur Sengketa Pertanahan bersama tim masingmasing bernama I KETUTSUYARTHA, S.H., M.H. dan YUSUF,

BAP/07/XI/ 2008/PPSKP, bahwa yang menjadi dasar/alashak penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 49 dan 51/Benda denganpermohonan pengajuan penerbitan sertipikat oleh Sdr. WIYANTOHALIM berdasarkan pada alas hak yang berbedabeda tetapimenunjukan pada satu bidang tanah yang sama namun kenyataanpenguasaan dan penggunaan tanah saat ini dikuasai oleh Sdr.17WIYANTO HALIM dan disewakan untuk tempat alatalat berat kepadaPT. WAHYU JAYA UTAMA.7.

S yang menjadi alas hak dari penerbitan sertipikat hak milikNo. 51/Benda tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan bidang tanahPersil 51 S C No.436, 1342, 1319, 1305 dan 895 milik Penggugat (WiyantoHalim);Pada tanggal 11 Nopember 2008 Tergugat V (Kantor Pertanahan KotaTangerang) telah melakukan Penelitian Lapangan terhadap objek tanahtersebut yang hasil penelitiannya dituangkan dalam Berita Acara PenelitianNomor : BAP/07/XI/2008/PPSKP, yang isinya menyatakan dari bidangtanah milik adat C No. 1342