Kepala Pemerintah Negeri Rutah
Terbanding/Tergugat II : Lembaga/Badan Saniri Negeri Rutah

Indonesia,pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat diNegeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten MalukuTengah;PENGKIONG PATTY, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat diNegeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten MalukuTengah;ALVIN PASALBESSY, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat diHalaman 1 dari 13 Halaman.

Bahwa pada saat pelantikan Saniri Negeri Lengkap yang barusangatlah bertentangan dengan normanorma Hukum Adat NegeriNolloth sebagai Negeri Adat yang memegang Hukum Adat setempat,oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang baru sangatlah tidakberkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengahyang baru pada tanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeriyang lama dan Kepalakepala Soa serta melibatkan seluruhMasyarakat

Bahwa pada saat pembentukan saniri baru yng diprakasai olen CamatSaparua Timur dan Bpk. DRS. S. G.

NAIMENA selaku Pejabat NegeriNolloth pada tanggal 20 Mei 2016 tanpa di hadiri oleh Saniri yanglama dan Kepalakepala Soa untuk mentukan bakal calon yang akanmenjadi saniri Negeri yang baru, sangatlah disayangkan bahwa padasaat pemilihan saniri Negeri yang baru yang dihadiri oleh 20 orangdari masingmasing Soa dirumah masingmasing untuk menunjukansiapasiapa Saja yang akan menjabat sebagai Saniri negeri Nolloth;Bahwa untuk menjadi Saniri Negeri harus lewat musyawarah anakanak Soa pada masingmasing Soa

Putusan Nomor 384 K/TUN/2017pada saat peresmian Saniri negeri yang baru, saniri yang lama(Periode 2006) sampai saat ini masih ada dan tidak pernah mendapatSurat Pencabutan atau Pembatalan dari Bupati Maluku Tengah,sehingga Saniri Negeri yang lama masih memegang tugas dan masajabatan belum berakhir, karena itu pihak Penggugat merasa dirugikanhakhaknya sebagai Saniri Negeri Nolloth akibat diterbitkannya objeksengketa dari Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Maluku Tengah).Dengan demikian segala perbuatan

berakhirnya periodesasi Saniri Negeri Batunerah masabakti 2014 2020, Pj.

hak asal usul dalam posisi dan/atau jabatan saniri negeri.

Negeri Batumerah)Bahwa Saksi Kenal Dengan Abdula Hatala (Penggugat)Bahwa Saksi Pernah Menjadi Ketua Saniri Negeri Batu MerahBahwa negeri batu merah adalah negeri adatBahwa hak menjabat sebagai saniri adalah hak asal usul berdasarkanadat istiadatBahwa Penggugat Pernah Menjadi Saniri NegeriBahwa Saksi Selesai Menjabat Sebagai Saniri Negeri Tahun 2020Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT AMB Bahwa Kepala Dati Hatala Setahu Saksi Adalah Haji Latif Hatala,Sekarang Saksi DengarDengar

Bahwa Yang Menjadi Kepala DatiAdalah Ali Hatala (Tergugat)Bahwa Saksi Menjadi Saniri Dari Mata Rumah TahaluaBahwa Disetiap Mata Rumah Ada Perwakilan Saniri NegeriBahwa Saniri Negeri Berbeda Dengan LMDBahwa Setahu Saksi Satu Mata Rumah Atau/ Keturunan Tidak BisaMenjabat Dua Jabatan Adat SekaligusBahwa Setahu Saksi Keturunan Talawarang Hatala Tidak PernahMenjabat Sebagai Saniri NegeriBahwa Yang Menjabat Sebagai Saniri Negeri Dan Memiliki Hak SebagaiSaniri Negeri Dari Mata Rumah Hatala Adalah Penggugat

Melalui Musyawarah Mata Rumah YangHarus Melibatkan Seluruh Warga Masyarakat Yang Ada Di Dalam MataRumahBahwa Dalam Proses Mengganti Penggugat Dari Saniri Negeri TidakDiketahui Oleh Saniri Negeri Yang LainHalaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT AMBe Bahwa Penggugat Diganti Dari Saniri Negeri Secara Sepihak DariKeturunan Talawarang Hatala Dan Tidak Melibatkan Keturunan AbasiHatalae Bahwa Penggugat Diganti Dari Saniri Negeri Sebelum Masa JabatanHabise Bahwa Ketika Penggugat Diganti,

Pembanding/Penggugat I : Ferdinad Lunmisay Diwakili Oleh : KRESMON TOUWELY,S.H
Pembanding/Penggugat II : Benoni Lunmisay Diwakili Oleh : KRESMON TOUWELY,S.H
Terbanding/Tergugat I : Badan Saniri Negeri Wotay
Terbanding/Tergugat II : Oryani Karesina
Terbanding/Tergugat III : Dominggus Purmiasa
Terbanding/Turut Tergugat : Pejabat Pemerintah Negeri Wotay

Bahwa yang namanya Pemerintahan, berarti didalamnya adajabatan Kepala/Pejabat Kepala Pemerintah dan jabatan Saniri Negerisehingga yang namanya Pemerintahan itu berarti Kepala/Pejabat KepalaPemerintah bersamasama dengan Saniri Negeri, dengan demikian olehkarena Para Penggugat telah menarik Saniri Negeri Wotay sebagai Tergugat, sedangkan Para Penggugat juga menarik Pejabat Pemerintahan NegeriWotay sebagai Turut Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan adalahsebenarnya kedudukan Saniri Negeri Wotay dalam

Negeri Wotay bertempat di Kantor Kecamatann TNSHalaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT AMBoleh Camat TNS dengan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 147130 Tahun 2018, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2018Saniri Negeri Wotay melaksanakan Rapat perdana untuk menjelaskanTugas dan fungsi Saniri Negeri yang di Pimpin oleh Ketua Saniri Negeri;Bahwa tanggal 14 Juni 2018 Saniri Negeri menggelar pertemuanbersama dengan kepalakepala marga, tokoh adat, totkoh masyarakat,tokoh pemuda

dan tokoh Agama dengan undangan saniri Negeri Nomor :02/SNW/06/2019 namun tidak dihadiri oleh Kepala Marga Lunmisaysesual daftar hadir.

23 Juli 2018 Saniri Negeri Mengusulkan PergantianPenjabat Kepala Pemerintahan Negeri Wotay dengan Nomor08/SNW/VII/2018 Kepada Pimpinan Kecamatan TNS, selanjutnyaHalaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT AMBtanggal 13 Agustus 2018 dilaksanakan rapat akbar Saniri Negeri Wotayuntuk menyampaikan Hasil Pengkajian Saniri Negeri Tentang MatarumahPerintah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Wotay,ternyata ternyata mendapatkan penolakan dari saudara BenoniLunmisay dan saudara Yohanis

rapatrapat yang dilaksanakan oleh PemerintahNegeri Wotay dan Saniri Negeri Wotay bersamasama dengan tokohadat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama yangdikemukakan diatas dan selanjutnya persoalan penetapanMatarumah/keturunan perintah yang telah ditetapkan oleh PemerintahNegeri Wotay bersama Saniri Negeri Wotay tersebut disampaikankepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Komisi A, dan olehAnggota Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tengah menyatakan kepadaPemerintah dan Saniri Negeri Wotay

dari 40 Hal Putusan No.3 /PDT/.2015/PT.AMBe Bahwa Surat Keputusan Saniri Negeri yang di tandatangani olehTergugat dan disebut sebagi Objek sengketa oleh Penggugatsaudara Sukardi Tomagola, sesungguhnya adalah sah dan patutmenurut Hukum, karena kedudukan Anggota lembaga Saniri Negeribersifat Kolektif Kolegial, sehingga setiap anggota Saniri Negerimempunyai hak dan kewajiban yang sama, dengan demikian tidakharus selalu Ketua menandatangani Surat keputusan Saniri Negeri,melainkan dapat di tandatangani

oleh anggota Saniri Negeri yanglain jika Ketua tidak dapat menandatanganinya, asalkan rapat SaniriNegeri di hadiri oleh 2/3 anggota dan keputusan Saniri Negeridisetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

Sedangkan Cap stempelyang bertuliskan Ketua Saniri merupakan Cap lembaga Saniri Negeriyang selama ini di gunakan sebagai Cap stempel bagi lembagaSaniri Negeri.Bahwa tindakan Saniri Negeri merupakan pelaksanaan darieksistensinya selaku representasi masyarakat Negeri yang berfungsiselain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri, SaniriNegeri berhak mengawasi pelaksanaan tugas Kepala PemerintahNegeri, dengan demikian maka pemberhentian Penggugat saudaraSukardi Tomagola selaku Kepala Pemerintah

Negeri Tamilouw' tanggal 21Maret 2015 bahwa pimpinan rapat memberikan kesempatankepada setiap anggota Saniri Negeri yang hadir dalam rapat Saniridan Tergugat VI saudara H.

Saya hanya diundang ikutrapat Saniri, saya memberikan saran dan pendapat juga tidak untukmenurunkan raja, sedangkan yang tandatangan SK penurunan rajaadalah Sdr. Bahta Roy Selano, dan perlu saya pertanyakan dalamsidang terhornat ini, apakah memang keputusan Saniri NegeriTamilouw, Wakil Ketua Sdr.

Saksi Nurfauzi alias Yayang bin (Alm) Saniri, dibawah sumpahdipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengalami pembegalan motor pada hari Sabtu tanggal14 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di jalan umum ArealPersawahan Blok Setu Desa Lemahayu Kecamatan KertasemayaKabupaten Indramayu dan pelakunya adalah berjumlah 2 (dua) orang; Bahwa pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa danAbdul Mukromin; Bahwa sebelum kejadian saksi berboncengan bersama dengan saksiKaerudin

barangmilik saksi tersebut hingga saksi dibacok dan dipukul denganmenggunakan sebilah golok dan botol anggur kolesom;Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN.ldmBahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan Abdul Mukromin dalammelakukan aksinya adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah botolminuman merk Anggur Kolesom, dan 1 (satu) bilah golok bergagangkayu;Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengankekerasan tersebut adalah saksi Kaerudin dan saksi Nurfauzi aliasYayang bin Saniri

tanpa ijin saksi Nurfauzi alias Yayang bin Saniri; Bahwa terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi korbanNurfauzi alias Yayang bin Saniri secara paksa bersama dengan AbdulMukromin dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah botolanggur kolesom dan 1 (satu) buah golok bergagang kayu; Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwaberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008 wamamerah Nomor Polisi E 6025 RZ dan 1 (satu) unit Handphone merk SonyExperia warna

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atasTerdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008wama merah Nomor Polisi E 6025 RZ dan 1 unit Handphone merk SonyExperia warna hitam milik saksi Nurfauzi alias Yayang bin Saniri, dengandemikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;Ad. 3.

, dengan demikian barang yangdiambil Terdakwa milik atau kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurfauzialias Yayang bin Saniri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi dir!

-JEFRI MALESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SAMUEL WATIMENA, S.Pi : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - ELIZA SAIMIMA, S.Pd : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Sekertaris Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - DAVID MATATULA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SAMUEL LEATEMIA, : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - YOPY SELANNO : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - PENGKIONG PATTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - ALVIN PASALBESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - YOAB MANUPUTTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - YUNUS SIAHAY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SARLES SOPACUA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----------------------------------------1. Daniel W. Nirahua, SH., MH.2. Yakobis Siahaya, SH.3. Helmy J.

Saparua, Kab.Tengah;Ketua Saniri Negeri Nolloth;SAMUEL WATIMENA, S.Pi.;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth;ELIZA SAIMIMA, S.Pd.;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Sekertaris Saniri Negeri Nolloth;DAVID MATATULA;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;SAMUEL LEATEMIA;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;YOPY SELANNO;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec.

MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;YOAB MANUPUTTY;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;YUNUS SIAHAY;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;SARLES SOPACUA;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1. DANIEL W. NIRAHUA, SH.,MH.;2. YAKOBIS SIAHAYA, SH.;3. HELMY J. SULILATU, SH., MH.

sebagai anggota Saniri Negeri, Rapat Soadimaksud wajib dipimpin oleh kepala soa atau yang dituakan sesuai denganadat istiadat, hukum adat serta budaya/kebiasaan setempat ; bahwa dengantidak diikutsertakannya Penggugat yang merupakan anak Soa Nyialuni(Soa 6 ) dalam musyawarah Soa Nyialuni telah menghilangkan hakPenggugat untuk memilih calon Saniri Negeri Nolloth dan kehilangan pulakesempatan untuk dapat dipilin kembali sebagai calon Saniri Negeri Nolloth,maka dengan terbitnya obyek sengketa telah

Il Intv17), tanggal 26 Mei 2016 SoaAnahuamena/Nialuni di kediaman Keluarga Yohanis Metekohy mengadakanMusyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T3=T.ll Intv20), tanggal 29 Mei 2016 Soa Matitapela di kediaman KeluargaDominggus Passalbessy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusanpada Saniri Negeri Nolloth (bukti T4=T.Il Intv12), tanggal 24 Maret 2016Soa Lumahuo dikediaman Keluarga Krestian Silahoy mengadakanMusyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti

bertentangan dengan ketentuanPasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau BadanPermusyawaratan Negeri (bukti P1); bahwa selanjutnya sesuai denganketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pentaan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri, bahwa : Masa jabatan anggota saniri negeriditetapkan dengan peraturan negeri sesuai dengan adat istiadat dan hukumadat

Jika mata rumah parentah keluar dengan satu calonmaka calon tersebut diusulkan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan;Bahwa Saniri Negeri tidak bisa mengeliminir calon yang datang dari matarumah parentah, berdasrkan usul calon dari mata rumah parentah maka SaniriNegeri menetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri.

memberhentikan karena Saniri Negeri mempunyai kewenangan yaitumenetapkan atas usul mata rumah dan kemudian mengusulkan kepada Bupatidan Bupati yang akan mengelurkan keputusan pemberhentian, setelah melihatsegala buktibukti, sehingga didalam kewenangannya Saniri Negeri tidak bisamemberhentikan, didalam perda No. 3 Tahun 2006 Saniri Negeri tidakmempunyai kewenangan untuk memberhentikan, dengan demikian jikapenilaian Saniri Negeri bahwa Kepala Pemerintah Negeri melakukan sesuatuhal yang salah maka

bahwa besok pagi akan ada rapat saniri di Balai Desa dansaksi diminta untuk hadir;Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 05/Padt.G/2015/PN MshBahwa saksi diangkat sebagai saniri negeri Tamilouw sejak tahun 2007 sampaidengan sekarang;Bahwa saksi tidak tahu apakah pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan;Bahwa saksi tidak tahu apakah selain saksi ada anggota saniri lain yang jugatidak menghadiri rapat saniri tersebut;Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan saniri negeri Tamilouwtentang pemberhentian

adalah anggota saniri negeri Tamilouw yang masih menjabat sampaidengan sekarang;Bahwa saniri tersebut diangkat saat masa jabatan raja ASBANI WAILISSA;Bahwa selama masa jabatan Sukardi Tomagola sebagai raja negeri Tamilouw,belum pernah mengangkat saniri negeri Tamilouw dan anggota saniri negeriyang sekarang adalah saniri negeri yang diangkat pada masa jabatan rajaAsbani Wailissa;Bahwa saksi sebagai anggota saniri negeri Tamilouw pernah beberapa kalirapat bersama dengan raja Sukardi Tomagola untuk

membahas tentang desa;Halaman 41 dari78 Putusan Nomor 05/Padt.G/2015/PN MshBahwa sukardi mengakui anggota saniri negeri Tamilouw yang sah berjumlah19 (sembilan belas) orang anggota saniri;Bahwa saksi mengenal sdr.

NegeriLengkap Negeri Soya yang berjumlah kurang lebih 30 Orang, pada tanggal27 Agustus 2011 secara sepihak oleh segelintir orang Anggota SaniriNegeri Lengkap yang hanya berjumlah 12 orang mengajukan usul yangmengatas namakan Saniri Negeri Lengkap tentang Calon Tunggal atasnama saudara JHON LOUDEWYK REHATTA seakanakan calon tersebutsudah definitive ;12.Bahwa atas usul ke 12 orang Anggota Saniri Negeri Lengkap yang tidakmemenuhi quorum itu lalu ditindak lanjuti oleh Camat Sirimau dengan SuratNomor

Prosedur dan mekanisme adalah menjadi urusanrumah tangga Negeri dan dalam hal Pencalonan, Pemilihan, danPengangkatan Raja merupakan wewenang dari Saniri Negeri danPanitia yang dibentuknya.

nnn nanannons Bukti P16Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Hasil Rapat Saniri Latupatti LencNegeri Soya tentang Penetapan Raja Negeri Soya Periode 2011 2017 tanggaAgustus 2011; Bukti P17Foto copy sesuai dengan asli ; Keputusan Saniri Latupatti Lengkap Negeri SNomor 01 Tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penetapan Raja Negeri sPeriode 2011 2017 ; 02222 nn nn nn nn nn nn nn cere nnn ence nen eeenenee Bukti P18Foto copy sesuai dengan foto copy ; Daftar Hadir Rapat Saniri Negeri Lengkap

Bapak Izhak Soplanit sendiri yanglangsung berteriak bahwa mari tandatangan dan mengambil Berita Acaratersebut untuk ditandatangani dan langsung dikuti oleh kita semua padasaat itu dan bukan absen ;Bahwa pada saat pertemuan di balai saniri bapak Jhon Lodwyk Rehattamenanyakan kepada Saniri bahwa siapa yang tidak setuju dengan sayauntuk menjadi raja angkat tangan karena saya sudah bersediamengundurkan diritetap!

YAKOB SOPLANITBahwa Saksi sebagai Anggota Saniri dan juga kapasitas sebagai KepalaBahwa pada tanggal 29 Juni 2011diadakan sosialisasi Perda No.13 tahun2008 tentang tata cara dan penetapan Calon raja Periode 20112016 yangdisampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon yaitu BapakJhon Tamtelahitu dan juga beliau sebagai Anggota Saniri terpilih di NegeriSoya ;Bahwa pada saat itu hasil keputusan dari pada seluruh Saniri Negeri Soyaditanyakan oleh Kepala Soa Pera Tamtelahitu bahwa apakah sepakatdengan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah , tanggal 30 Juni 2016 ; -------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016;---------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 342.000 ,- ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah );-----------------------------

-JEFRI MALESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SAMUEL WATIMENA, S.Pi : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - ELIZA SAIMIMA, S.Pd : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Sekertaris Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - DAVID MATATULA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SAMUEL LEATEMIA, : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - YOPY SELANNO : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - PENGKIONG PATTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - ALVIN PASALBESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - YOAB MANUPUTTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - YUNUS SIAHAY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SARLES SOPACUA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----------------------------------------1. Daniel W. Nirahua, SH., MH.2. Yakobis Siahaya, SH.3. Helmy J.

masyarakat adat Negeri Nolloth ;Bahwa pada saat pelantikan Saniri Negeri Lengkap yang baru sangatlah bertentangandengan normanorma Hukum Adat Negeri Nolloth sebagai Negeri Adat yangmemegang Hukum Adat setempat, oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang barusangatlah tidak berkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru padatanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama dan KepalakepalaSoa serta

Bahwa pada saat pembentukan saniri baru yng diprakasai oleh Camat Saparua Timurdan Bpk.

DRS.S.G.NAIMENA selaku Pejabat Negeri Nolloth pada tanggal 20 Mei2016 tanpa di hadiri oleh Saniri yang lama dan Kepalakepala Soa untuk mentukanbakal calon yang akan menjadi saniri Negeri yang baru, sangatlah disayangkan bahwapada saat pemilihan saniri Negeri yang baru yang dihadiri oleh 20 orang dari masingmasing Soa dirumah masingmasing untuk menunjukan siapasiapa saja yang akanmenjabat sebagai Saniri negeri Nolloth ;Bahwa untuk menjadi Saniri Negeri harus lewat musyawarah anakanak Soa padamasingmasing

utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;Bukti T4 Copy dari Aslnya Berita Acara Musyawarah Soa Matita pela untuk memilihutusan pada Saniri Negeri Nolloth ;Bukti T5 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Sopatamaleu untuk memilihutusan pada Saniri Negeri Nolloth ;Bukti T6 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Lumahuo untuk memilihutusan pada Saniri Negeri Nolloth ;Bukti T7 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Salesysahetapi untuk memilihutusan pada Saniri Negeri Nolloth ;Bukti T8

jabatan saniri negeri diatur dalam Perda ;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

Pembanding/Penggugat II : Jonas Wurlianty, SH
Terbanding/Tergugat I : Saniri Negeri Watludan
Terbanding/Tergugat II : Matarumah Amrosila
Turut Terbanding/Penggugat I : Yance Wurlianty
Turut Terbanding/Penggugat III : Ir. Barnabas Wurlianty, MSI

Namun akibat perbuatan yang dilakukanTergugat (Saniri Negeri Watludan) yang menetapkan dua matarumahperintah di negeri Watludan maka Marga Wurlianty sangat dirugikan hakadatnya sebagai Matarumah Perintah di Negeri Watludan;10.Bahwa saudara H Wewra sebagai Mantan Ketua Saniri sekaligus yangmemimpin Rapat penentuan matarumah Perintah pada 28 April 2008 yangselanjutnya menjadi Saksi Fakta Tergugat (Saniri Negeri Watludan) padapersidangan Perkara Perdata No.29/Pdt.G/2019/PN.Msh di pengadilanMasohi membuat

makaseluruh anggota Saniri memberikan kepercayaan kepada Ketua Saniri padasaat itu untuk mengambil keputusan.

Oleh karena itu hasil rapat Saniri Negeri pada tanggal 28April 2008 yang dituangkan dalam berita acara rapat Saniri Negeri terutamadengan menentukan adanya dua matarumah perintah adalah salah dankeliru karena tidak terjadi kesepakatan pada saat itu.

Namun karena SaniriNegeri tetap memakai ini sebagai dasar dalam pembuatan Perneg No.02Tahun 2008 maka Penggugat sangat dirugikan;14.Bahwa Tergugat (Saniri Negeri Watludan) telah Melaksanakan RapatPenentuan Matarumah Perintah Di Negeri Watludan pada tanggal 28 April2008 dengan salah prosedur yakni Saniri Negeri Watludan pada saat itutidak memiliki tata tertiod Saniri Negeri.

Dengan demikian perbuatan Saniri denganmenetapkan dua matarumah perintah di negeri Watludan sangat merugikanPenggugat;16.Bahwa Saniri Negeri Watludan Harus dapat menunjukan BuktiBuktiberupa bukti tertulis, bukti rekaman dari tiap marga pada saat rapatpenentuan Matarumah Perintah dilakukan yakni pada tanggal 28 April 2008,namun Saniri Negeri Tidak Dapat Membuktikan seluruh dokumen darisemua marga pada persidangan Perkara PerdataNo.29/Pdt.G/2019/PN.Msh.

SANIRI NEGERI KARIU, berkedudukan di Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------- TERGUGAT II ;3. FRANS PATTIRADJAWANE, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. HENRY SALMON LUSIKOY, S.H. ; 2. JOHNY HITIJAHUBESSY, S.H. ; 3.

Memperhatikan jawaban Joasap Leatomu sebagai Tergugat II atasGugatan Penggugat tidak mewakili Lembaga Saniri Negeri Kariukarena materi Jawabannya melemahkan Lembaga Saniri Negeri2. Materi jawabannya bersipat Pribadi Bukan bersipat mewakiliLembaga Saniri Negeri3.

Kariu maupun tanda tangan dariTegugat Wakil Ketua Saniri Negeri7.

Bahwa memang benar Ketua Saniri Joasaf Leatomu dalam 2 (dua)kali Pertemuan Saniri, Tergugat Ketua Saniri Negeri Kariu tidakmenghadiri Pertemuan dimaksud, dan Ketua Saniri Negeri Kariutidak aktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaiKetua Saniri, maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor 04 Tahun 2006 Pasal 29 ayat 3 dan 4yangberbunyi :Ayat3: Apabila Ketua Saniri Negeri atau Badan PermusyawaratanNegeri berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Wakil KetuaHal. 41 dari 105 Hal

Bahwa memang benar Ketua Saniri Joasaf Leatomu dalam 2 (dua)kali Pertemuan Saniri, Tergugat Ketua Saniri Negeri Kariu tidakmenghadiri Pertemuan dimaksud, dan Ketua Saniri Negeri Kariu tidakaktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Saniri,maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04Tahun 2006 Pasal 29 ayat 3 dan 4yangberbuny) :Ayat 3: Apabila Ketua Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri berhalangan, maka rapatdipimpin oleh Wakil Ketua Saniri Negeri atau

Bahwa terhadap dalil gugatan point 1, 2, 3, 4 dan point 5 dapatTergugat I Intervensi menanggapinya sebagaiberikut :e Bahwa Saniri Negeri Kariu adalah Lembaga LegislatifnyaNegeri, bahwa kepemimpinan Saniri Negeri bersifat kolektif/kolegial sehingga apabila Ketua Saniri Negeri tidak hadir dalamsatu pertemuan Saniri Negeri, maka Wakil Ketua Saniri Negeridapat bertindak untuk memimpin rapat Saniri Negeri tersebut.Bahwa dalam beberapa kali rapat Saniri Negeri Kariu KetuaSaniri Negeri dan tiga anggota

Pembanding/Tergugat I : Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Diwakili Oleh : Azwar Patty,S.H
Terbanding/Penggugat : Abubakar Tehuayo
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Maluku Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Saniri Negeri Telutih Baru

KepalaPemerintah Negeri Telutih Baru dan Tergugat Il dalam kedudukannyaselaku Lembaga Saniri Negeri Telutin Baru yang terdiri dari : N Nama JabatanOo1 Ismail Ilihelu Ketua Saniri2 Usman Tehuayo Wakil Ketua Saniri Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT AMB 3 Hasan Kelihu Anggota Saniri 4 Abd. Gani Anggota SaniriLesnussa5 M.

Dan para Saniri tersebut tidak pernahmenandatangani Baik Daftar Hadir maupun berita Acara Rapatdimaksud.b.

Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana dalil diatas adapula indikasi terjadikonspirasi/kolusi dalam Tahapan proses sehingga terbit Peraturan NegeriTelutih Baru Nomor : 1 Tahun 2017 yang sangat merugikan Penggugatdilakukan dengan cara inisiatif oleh Ketua Saniri Negeri ISMAIL ILIHELUdan HASAN KELIHU dengan membujuk anggota Saniri Negeri Walalayoyaitu Saudara M.

Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang dijadikan alasan gugatanpenggugat tesebut, karena Keputusan Saniri yang telah kami terima telahsesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sesuai ketentuanPerundangundangan..

Bahwa Tergugat dan Tergugat II dalam pengambilan keputusan tidakmengindahkan keberatankeberatan yang telah disampaikan oleh sanirinegeri lainnya, faktanya sebagaimana surat pernyataan danditandatangani ada tiga orang saniri negeri telutih baru yang menolak hasilkeputusan dimaksud masing; surat pernyataan saudara Usman TehuayoHalaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT AMBselaku Wakil Ketua Saniri tanggal 30 Juni 2019, surat pernyataansaudara Muhammad Yamin Walalayo selaku saniri negeri

KAREL HETHARION yang bertindak selaku KETUA SANIRI NEGERI LILIBOOI, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah . Selanjutnya disebut TERGUGAT I 2. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LILIBOOI, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut TERGUGAT II.3.

berhak sebagaimata rumah Parentah ;Bahwa setelah Tergugat bersama Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnyamemutuskan marga Kastanya sebagai Marga Parentah di Negeri Lilibooi,maka selanjutnya, Tergugat bersama Badan Saniri Negeri Lilibooilainnya menyerahkan keputusan Badan Saniri Negeri Lilibooi tersebutkepada Tergugat II untuk disahkan menjadi Peraturan Negeri (PERNEG)sehingga lahirlah Peraturan Negeri (PERNEG) No. 02 Tahun 2013 ;Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Tergugat Ildalam mengeluarkan

Negeri Lilibooi telahditanggapi oleh Tergugat beserta Badan Saniri Negeri Lilibooi, dan17tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat dan Badan Saniri NegeriLilibooi lainnya tersebut yaitu bahwa Penggugat yang bermarga Hetharionbersal dari Soa Mutilu.

Negeri Lilibooi, Nomor06/SNL/3/2011, tanggal 07 Maret 2011, tentang Dialogbersama, menyangkut surat masuk dari Mutilu ;Foto copy surat dari keluarga Petta kepada saniri NegeriLilibooi, tanggal 15 Juni 2011, tentang Kejelasan ProsesPenentuan matarumah keturunan Parentah (Rumah) tua)di Negeri Lilibooi ;Foto copy surat saniri negeri Lilibooi, Nomor06/SNL/6/2011, tanggal 19 Juni 2011, pertemuandengan Badan Saniri ;Foto copy surat Saniri Negeri Lilibooi Nomor11/SNL/11/2011, tanggal 10 November 2011 tentangundangan

untuk kegiatan dialogh/wawancara ;Foto copy surat saniri Negeri Lilibooi, Nomor02/SNL/1/2011, tanggal 16 Januari 2012 ;Foto copy surat dari keluarga Petta kepada Saniri NegeriLilibooim, tanggal 04 Juni 2012, tentang laporan hasilpertemuan marga Petta dan marga Kastanya ;Foto copy surat dari keluarga Petta kepada Saniri NegeriLilibooi, tanggal 04 Juni 2012, tentang kelanjutan prosespenetapan mata rumah keturunan parentah NegeriLilibooi ;BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiPI15Pl16Pl17PI18PI19P20PI21PI22PI23PI2448Foto

Saksi ALEXIUS KAKISINA.Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 ada rapat Saniri Negeri dan saksisaat itu hadir sebagai pemuka masyarakat ;Bahwa acara rapat tersebut membicarakan tentang masalah Matarumahparentah dan yang saat itu mMemimpin rapat adalah Badan Saniri Negeriyang diketuai oleh Karel Hetharion ;Bahwa rapat Saniri Negeri dilaksanakan di Baileo ;Bahwa saat rapat berjalan ada perdebatan dan muncul banyakpertanyaan dari pihak PettaPutilu mengapa sampai sekarang barupenentuan mata rumah perentah

Menanyakan Perneg 01 di Pemda Maluku Tengah oleh Ketua Saniridan Wakil Ketua Saniri ke Penjabat Negeri Lilibooi;2. Apabila Perneg 01 disahkan oleh Pemda Maluku Tengah makaBadan Saniri secara keseluruhan siap memproses kelanjutannya;3. Apabila Perneg 01 ditolak maka kami Badan Saniri siap untukmenetapkan Matarumah Parentah yang lain;4. Apabila surat tidak dijawab maka Badan Saniri akan mengadakanpertemuan untuk menindaklanjutinya;5.

sejak tanggal 25 Mei 2016 sampaisekarang;Bahwa saksi terlibat di dalam pembentukan surat keputusankeputusanatau penetapanpenetapan saniri negeri Lilibooi;Bahwa Sepengetahuan saya yang berhak mengeluarkan saniri negeri;Bahwa saksi tahu saniri negeri mengeluarkan keputusankeputusanatau penetapanpenetapan sejak tanggal 17 Oktober 2018;Bahwa saksi tahu yang saniri negeri keluarkan putusanputusan;Bahwa saksi tahu keputusankeputusan saniri negeri memerintahkansaniri negeri untuk menetapkan Perneg No.

tidak menandatangani penetapan tersebut;Bahwa saksi tahu ada dua orang saniri negeri yang lama;Bahwa Benar sebelum itu ada surat yang dikirim oleh penjabat danketua saniri negeri soal Perneg.

yang jelas bahwa Perneg No. 03 tahun 2015pernah dikirim ke Bupati Maluku Tengah karena pernah dicabut olehbadan saniri negeri;Bahwa Sudah mengirimkan nama calon ke badan saniri Negeri Lilibooi;Bahwa Calon atas nama Semuel Hetharion;Bahwa saksi sudah lupa tanggal saniri negeri terima surat jawaban dariPemda Maluku Tengah;Bahwa Benar badan saniri negeri hanya menatapkan matarumahparenta;Bahwa Yang menetapkan nama Semuel Hetharion itu dari matar'umahHetharion, kemudian badan saniri negeri menetapkan

badan saniri negeri;Bahwa Menetapkan Semuel Hetharion sebagai matarumah parentayang tandatangan ada lima orang badan saniri negeri sedangkan yangdua orang badan saniri negeri menolak;Bahwa Selain ketujuh orang badan saniri negeri, penjabat hadir adajuga dari Kepolisian yang hadir;Bahwa Peserta pada saat itu hanya badan saniri negeri denganpenjabat saja;Bahwa Benar benar penjabat juga tandatangan;Bahwa Ada dibuat di dalam berita acara;Bahwa Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan sanirinegeri

Untuk itu seluruhproses Pencalonan Raja Negeri Ameth yang dilakukan oleh Pejabat TataUsaha Negara dalam hal ini Saniri Negeri Ameth, tidak lagi dapat bertindakuntuk dan atas nama Saniri Negeri Ameth, dengan demikian seluruh ProsesPencalonan Raja Negeri Ameth yang dilakukan oleh Saniri Negeri Amethadalah tidak sah menurut hukum, dikarenakan Saniri Negeri Ameth yangmerupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Negeri dalammelaksanakan tugasnya telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan

Masa Jabatan Saniri Negeri Ameth telah berakhir 27 Maret 2013;b. Raja yang diusulkan oleh Saniri Negeri Ameth bukan dari MataRumah/Garis Keturunan Lurus (Berhitu/Picauly);c.

Proses Pemilihan Saniri Negeri Ameth masa bakti yang baru,mengingat Saniri Negeri Ameth yang sekarang telah berakhir MasaJabatannya;b.

Padahal Saniri Negeri Ameth Masa Jabatannya telahberakhir pada tanggal 27 Maret 2013. Sehingga tindakan hukumTergugat menerbitkan objek sengketa pada hakekatnya adalah CacatYuridis karena Keputusan Saniri Negeri Ameth mengandung CacatYuridis, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindak lanjutdari Saniri Negeri Ameth yang sudah mengandung Cacat Yuridis,sehingga patut pula tindakan Tergugat menerbitkan KTUN ObjekSengketa di batalkan.

Dikatakan demikian karena:a) Bahwa Tergugat membiarkan Saniri Negeri Ameth dalam bertindakhukum untuk dan atas nama Saniri Negeri Ameth yang tidak adadasar hukumnya, maka seluruh proses pencalonan yang dilakukanoleh Saniri Negeri Ameth sebagai Lembaga PenyelenggaraPencalonan Raja Negeri Ameth menjadi tidak sah;b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keabsahan, maka objek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;19.

Negeri Ihamahu sesuai keputusan Saniri Negerilhamahu Nomor 1 Tahun 2016 atas dasar rapat Saniri Negeri lhamahutanggal 27 Agustus 2016, dengan demikian menurut hemat Tergugat llIntervensi formal gugatan penggugatan tidak sempurna;Bahwa terhadap tenggang waktu bagi Tergugat Il intervensi perludipertanyakan apakah hanya berlaku terhadap keputusan pengesahan dariBupati Maluku Tengah dengan mengabaikan putusan Saniri Negeri Ihamahunomor 1 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 padahal Saniri Negeri jugasebagai

Bukti T19Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 140 297Tahun 2014 tentang Peresmian Saniri Negeri lhamahu,Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,tertanggal1 Maret 2014, (sesuai dengan aslinya);Berita Acara Rapat Saniri Negeri Ihamahu dalam rangkamembicarakan Penetapan Calon Kepala PemerintahanNegeri lhamahu Periode 2016 2021 atas namaSaudara Agustinus Pattiiha, yang ditandatangani olehKetua Saniri Negeri lhamahu, tertanggal 20 Agustus2016, (Sesuai dengan aslinya);Keputusan Saniri Negeri thamahu

Negeri Ihamahu, yang pada pokoknya mencabutsurat kuasa Berita Acara Mata Rumah Parentah Lilipaly ,tertanggal 4Agustus 2016, (vide Bukti T5 = T.ILIntv14);13.Bahwa Saniri Negeri Ihamahu membuat Berita Acara Rapat Saniri Negerilhamahu) dalam rangka membicarakan Penetapan Calon KepalaPemerintahan Negeri Ihamahu Periode 2016 2022 atas nama SaudaraAgustinus Pattiiha, yang ditandatangani oleh Ketua Saniri Negeri Ihamahu,tertanggal 20 Agustus 2016, (vide Bukti T15);14.Bahwa Saniri Negeri Ihamahu membuat

Berita Acara Rapat Saniri Negerilhamahu dalam rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintahan NegeriHalaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor 30/G/2016/P TUN.ABNlhamahu dari matarumah/keturunan parentah Pattiiha, yang ditandatanganioleh Ketua Saniri Negeri lhamahu, tertanggal 27 Agustus 2016, (vide BuktiT7 = T.ILIntv9);15.Bahwa Saniri Negeri Ihamahu menerbitkan Keputusan Saniri Negerilhamahu Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala PemerintahNegeri lhamahu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku

Negeri lhamahu mengadakanrapat saniri dalam rangka membicarakan Penetapan Kepala Pemerintah Negerilhamahu Periode 20162022 pada tanggal 20 Agustus 2016, (vide Bukti T15)dan kemudian pada tanggal 27 Agustus 2016, Saniri Negeri lhamahumenetapkan Kepala Pemerintah Negeri lhamahu berdasarkan Berita AcaraRapat Saniri Negeri lhamahu serta menerbitkan Keputusan Saniri Negerilhamahu Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negerilhamahu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah yang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku TengahNomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri pada:Pasal 1 ayat (2) menyatakan Jabatan Kepala Pemerintahan Negerimerupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garisketurunan lurus dan tidak dapat dialinkan kepada pihak lain, kecuali dalamhalhal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarahmatarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri;Pasal 37 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri berkedudukan

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku TengahNomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atauBadan Permusyawaratan Negeri:Pasal 2 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri dibentuk di Negeri sebagaimitra Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangNegeri;Pasal 4 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri berkedudukan sejajar danmerupakan unsur penyelenggara Pemerintah Negeri,Ayat (2) Saniri Negeri mempunyai fungsi huruf c menetapkan peraturanNegeri bersamasama Kepala

Pemerintah Negeri;Pasal 7 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau Badan PermusyawaratanNegeri berwenang huruf a membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersamasama Kepala Pemerintah Negeri/NegeriAdministratif, huruf c mengusulkan pengangkatan dan pemberhentianKepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;Pasal 9 menyatakan anggota Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri mempunyai hak huruf a mengajukanrancangan Peraturan Negeri:11.Bahwa J.

Pattisahusiwa pada saat menjadi Raja/KepalaPemerintan Negeri Siri Sori Islam tanpa melibatkan Saniri Negerisebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) KabupatenMaluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006: Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Saniri Negeri dibentuk di Negerisebagai mitra Pemerintah Negeri dalam menyelenggarakan tugas danwewenang Negeri; Pasal 4 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri berkedudukan sejajar danmerupakan unsur penyelenggara Pemerintah Negeri ayat (2) SaniriNegeri mempunyai fungsi

huruf c menetapkan peraturan Negeribersamasama Kepala Pemerintah Negeri; Pasal 7 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri berwenang a) membahas rancangan PeraturanNegeri/Negeri Administratif bersamasama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentianKepala Pemerintah Negeri Administratif; Pasal 9 menyatakan anggota Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri mempunyai hak a) mengajukan rancanganPeraturan Negeri:Bahwa dengan

Ketua Saniri Negeri Tengah-Tengah, berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang diwakili oleh HJ. ABDURAHMAN LEURIMA Ketua Saniri Negeri Tengah-Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIM MARUAPEY dan HASAN TAHAPARY masing-masing selaku Anggota Saniri Negeri, beralamat di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;3.

Ketua Saniri Negeri TengahTengah, berkedudukan di Negeri TengahTengah Kecamatan Salahutu Kabupaten MalukuTengah, yang diwakili oleh HJ. ABDURAHMANLEURIMA Ketua Saniri Negeri TengahTengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIMMARUAPEY dan HASAN TAHAPARY masingmasing selaku Anggota Saniri Negeri, beralamat diNegeri TengahTengah Kecamatan SalahutuKabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasatanggal 14 November 2018, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II;3.

RAHMAN LEURIMA selaku Ketua Saniri NegeriTengahTengah (Tergugatll) telah bertindak dengan dukungananggota Saniri Negeri TengahTengah, dimana Penggugatbukanlah Anggota Saniri Negeri TengahTengah; Bahwapadahari Selasatanggal 14 Pebruari 2012, telah dilakukanpertemuan di Kantor Camat Salahutu oleh Tergugatl, Tergugatlldan Tergugatlll telah melahirkan keinginan mereka secaraHalaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pat.G/2018/PN Ambbersamasama yang tertuang dalam surat Kesepakatan BersamaPara

Tuharea Bawah (Bakalalare) perihal MohonPeninjauan atas Peraturan Negeri TengaTenga Nomor:141/079/RNT/II/20 12tanggal 16 Pebruari 2012 kepada Ketua Saniri Negeri TengaTenga, T.II7tentang Keputusan Saniri Negeri TengaTenga Nomor:Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pat.G/2018/PN Amb15/KPTS/SNTT/II/2015 Tentang Pembatalan Dan Perubahan Atas PeraturanNegeri TengaTenga Nomor:141/079/RNT/II/2012 Tanggal 16 Pebruari 2012Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri TengaTengaNomor:141/078/RNT

/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 Tentang Mata RumahParentah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Di Negeri TengaTenga tanggal 25 Pebruari 2015, T.II8 tentang Surat Badan Saniri NegeriNomor: 81/SNTT/V/2015 kepada Camat Salahutu perihal Penyampaian HasilRapat Badan Saniri Negeri TengaTenga tertanggal 13 Mei 2015;Menimbang, bahwa selanjutnya dari alatalat bukti yang diajukan olehTergugat Ill yaitu alat bukti surat T.III1 tentang Putusan Dewan PemerintahDaerah Sementara Maluku Tengah Nomor: 23

Akan tetapi nanti muncul keberatan dari MatarumahTuharea Bagalalare dan Saniri Negeri TengahTengah setelah Raja AgilPattiraja Tuharea meninggal dunia yang ditandai dengan adanya Surat dariMatarumah/Rumahtau Tuharea Bawah (Bagalalare) perihal MohonPeninjauan atas Peraturan Negeri TengaTenga Nomor:141/079/RNT/II/20 12tanggal 16 Pebruari 2012 kepada Ketua Saniri Negeri TengahTengah (videbukti T.ll6), dan Keputusan Saniri Negeri TengaTenga Nomor:15/KPTS/SNTT/I/2015 tentang Pembatalan dan Perubahan =

Menyatakan bahwa secara hukum di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996 telah lahir SUGIANTO laki-laki anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri UMAR HARYADI dan SANIRI;3.

suratsurat dalam permohonan ini ;Telah memeriksa buktibukti surat yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dari pihak Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 19Desember 2012 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriLumajang di Lumajang dibawah register perkara Nomor : 1322 / Pdt.P / 2012 /PN.Lmj tanggal 19 Desember 2012 yang isinya sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SANIRI

Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untukmendapatkan akte kelahiran yang terlambat ;Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadapanBapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar berkenan memberikan Penetapansebagai berikut :e Mengabulkan permohonan Pemohon ;e Menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut yang bernamaSUGIANTO telah lahir di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996 anakkandung ke 4 (empat) dari pasangan suami isteri UMAR HARYADIdan SANIRI

BuktiP6 : berupa fotocopy DUPLIKAT KUTIPAN AKTANIKAH Nomor seri AD tanggal 28Desember 2012 atas nama UMARHARYADI dan SANIRI;7.

yang bernama SUGIANTO anak ke 4(empat) lahir di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996;Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalampermohonan ini adalah apakah benar seorang anak lakilaki yang bernamaSUGIANTO merupakan anak yang lahir pada tanggal 19 Juli 1996 dariperkawinan Pemohon dengan SANIRI ?

Menyatakan bahwa secara hukum di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996telah lahir SUGIANTO lakilaki anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istriUMAR HARYADI dan SANIRI;3.