Bahwa ada Upaya dari Pihak Ketiga untuk membatalkan Sertifiakt Hak MilikNo. 3067/Petukangan Utara atas Nama Penggugat Rekonpensi melaluiPengadilan Tata Usaha Negara dan juga melalui Gugatan Perdata diPengadilan Negeri Jakarta Selatan.Hal 14 dari 42 Put Nomor 442/Pdt/2018/PT.DKI4.

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00327/Kelurahaan Sawangan Barudan Surat Ukur Nomor : 135/SWG BARU/2000, tanggal 02 Pebruari 2000, atas namaMoch Saleh Sugandhi, sehingga sertifikat tanah yang dimiliki oleh Tergugat danTergugat II menjadi tidak sah sehingga akibat tindakan Tergugat dan Tergugat II yangmengakui dan melakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut membuatpihak Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan haknya sebagai pemilik tanahsengketa tersebut dan setelah terbitnya sertifiakt

Sesotyo Adhi Wnt tidak memilikikekuatan hukum yang mana oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilikyang sah atas tanah a quo tersebut dan sertifiakt kepemilikan yang dimiliki olehTergugat dan Tergugat II yang merupakan tanah milik Penggugat sudah dinyatakantidak sah, maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang memintaPara Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat

benar saksi minta tolong kepada Bonari untuk mencarikan obat ; Bahwa benar saksi tidak pernah sama sekali menyeruh Bonari untuk pinjam uang ataumengagadaikan sesuatu; Bahwa benar Bonari pernah pinjam Sertifikat Tanah dan Rumah milik saksi ; Bahwa benar sertifikat yang dipinjam oleh Bonari adalah atas nama saksi sendiri Bahwa benar saksi sudah lupa, Bonari pinjam tersebut sudah tahun lebih ; Bahwa benar sertifikat tersebut belum pernah dikembalikan kepada saksi; Bahwa benar pada saksi Bonari pinjam sertifiakt

Kali Affan; Bahwa setahu saksi tanah Mesjid tersebut telah ada Sertifiakt, hal itubaru saksi ketahui pada tahun 2016, karena ternyata Sertifikattersebut disimpan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten AcehUtara; Bahwa dari tahun yang tertera pada sertifikat tersebut saksi ketahulgeuchik desa Cot Seutui saat Sertifikat itu dibuat adalah ZakariaSalimin; Bahwa setahu saksi saat Sertifikat itu dibuat tidak ada dilakukanpengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional; Bahwa saksi pernah menjabat sebagai

Oleh karena TergugatTergugat tidak ada melihat bukti sebagaimana yang telah TergugatTergugat sebutkan dan uraikan diatas, maka Tergugattergugat menolakuntuk menyelesaikannya.Bahwa Tergugat I benar ada meminta suratsurat asli yang pernahdiperbuat oleh alm.Drs.Haji Dharma Satya tapi Tergugat I tidak adaberjanji untuk menyelesaikan apalagi mau menyerahkan sertifiakt hakmilik rumah yang ada disentul Jawa barat dan memberikan satu unitmobil Honda CRV warna hitam jika kurang.

Berdasarkan Surat Permohonan Penggugat untukmemblokiran Sertifikat No. 6 milik Tergugat a quo, maka Turut Tergugat / KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar telah memblokir Sertifiakt No. 6 a quo, dua kali,yaitu : Pada tanggal 02 Juni 2016, melalui Surat Jawaban Turut Tergugat Nomor :2041/773.71/VI/2016, yang menyatakan bahwa berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo.

tumpangtindih harus dipertimbangkan dalam pokokperkara;Bahwa Para Pembanding perlu memberikan apresiasi kepada Majelis Hakimtingkat pertama atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamaterhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II (sekarang: Terbanding dariTerbanding Il) bahwa memang benar dalam hal terjadi tumpangtindih atasobjek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Segera Makmur denganSertifikat HGB Nomor 8/Segara Makmur harus dipertimbangkan dalam pokokperkara, oleh karena dalam penerbitan Sertifiakt

Kesaksiandianggap tahu terkait hibah tersebut dan diketahui oleh Kepala Desa.Biasanya jika waktu pengecekan lapangan ada saksi tersebut, BPNmelakukan konfirmasi, tapi jika tidak ada karena itu berkas usulan daridesa dan diketahui oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa sebagai salahsatu. anggota Panitia A, maka apabila ada yang tidak sesuaidikembalikan tanggung jawabnya kepada Pengusul, saksisaksitersebut atau Kepala Desa.Bahwa mekanisme penerbitan hak milik secara umum di BPN adalahpermohonan penerbitan sertifiakt

Desa.Biasanya jika waktu pengecekan lapangan ada saksi tersebut, BPNmelakukan konfirmasi, tapi jika tidak ada karena itu berkas usulan daridesa dan diketahui oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa sebagai salahsatu. anggota Panitia A, maka apabila ada yang tidak sesuaiHal 56 dari 171 halaman, Putusan Nomor 119/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.dikembalikan tanggung jawabnya kepada Pengusul, saksisaksitersebut atau Kepala Desa.Bahwa mekanisme penerbitan hak milik Ssecara umum di BPN adalahpermohonan penerbitan sertifiakt

tersebut sehingga sSertifikat hak milik atas nama AMAQ SENAH (orangtuanya) dapat dikembalikan kepada Penggugat dan tidak dilangsungkanpelelangan oleh bank tersebut sehingga sertifikat tersebut sampai saat inidikuasai oleh Penggugat.Bahwa dalam hal ini Para Penggugat melibatkan Badan PertanahanNasional (BPN) karena telah beraninya menerbitkan SHM atas namaTergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa prosedur yang telah diatur dalam undangundang karena tanpa melibatkan ahli waris dari yang punya tanah danterbukti sertifiakt

terjadiperalihan hak atas tanah dan rumah dari Tergugat kepada Penggugat sejak itupula Penggugat yang melakukan kewajiban Tergugat untuk membayarangsuran atas pembelian tanah dan rumah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P19 berupa Berita Acara serahterima Sertifikat Hak Guna Bangunan diperoleh fakta bahwa setelah PenggugatHalaman 26 dari 33 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Dpkmelunasi atas fasilitas kredit pemilikan rumah kepada Tergugat II pada saat ituTergugat Il menyerahkan Berita Acara serah terima Sertifiakt

lahyang memiliki hak atas tanah dan bangunan aquo yang terletak diJalan Way Seputih IV Nomor 6 Rt.003/001 Kelurahan Tanjung DurenSelatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sebagaimanaalas hak yang dimiliki oleh Tergugat , yaitu Akta Jual Beli (AJB)No.61/2010, tanggal 13 Juli 2010 (vide bukti T.I1) dan Sertifiakt HakMilik (GHM) Nomor : 1783/Tanjung Duren Selatan atas nama HudoroSetyo Bawana (vide bukti T.I2) ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 73 dan74 karena permohonan

Akta Surat Pemberian Hak Tanggungan No.88/2010,tanggal 12 Oktober 2010 jo Akta Surat Kuasa membebankan HakTanggungan No.741/2010, dan sesuai dengan Sertifiakt HakTanggungan Peringkat Il (Kedua) No.12764/2012 tanggal 21 Desember2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Barat jo.

SGI dan saat ini ada di kantorNotaris Emanuel Retinanto;Bahwa ketiga sertifiakt tersebut belum balik nama dan masih atas nama BuDeutzy ;Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN Smn, hal. 15 dari 38 hal.Bahwa terdakwa telah menandatangani akta kerelaan atas tiga sertifikattersebut ;Bahwa yang dilaporkan Terdakwa adalah PT.

Namun karena hak tersebut telah diambil alin secara tidak sahdan/atau tanpa hak oleh Marsidi Wirjoatmodjo, maka Penggugat tersebutmenjadi tertutup, sehingga Penggugat secara hukum sangat dirugikan olehMarsidi Wirjoatmodjo ;Bahwa tindakan Marsidi Wirjoatmojo yang membalik nama Sertifiakt HGBNo.

menjual No: 93 tanggal: 27 September2004 atas tanah SHM No: 830 yang telah dilaporkan hilang tersebut..Bahwa disamping itu Terdakwa III juga menghadirkan orang yang katanya bernama HADIONOjuga untuk membuat Surat Kuasa No: 37 tanggal: 2003 untuk mengurus sertifikat pengganti SHMNo: 831 / Segara Makmur dan juga Akta Pelepasan Hak No: 50 tanggal: 18 Agustus 2004 danAkta Kuasa untuk menjual No: 4 tanggal: 02 September 2004 atas tanah SHM No: 831 yang jugatelah dilapokan hilang untuk dapat mengajukan sertifiakt

Saksi tahu pada waktu saksi ketemudengan makelar yang namanya Gurun Dar, dia cerita akan menjual tanah yangsudah ada sertifikatnya, lalu dia menunjukkan sertifikat itu dan setelah saksi bacaternyata itu sertifiakt tanah yang diceritakan oleh Pan Catur kepadaBahwa saksi tanya kenapa sertifikat itu ada pada Gurun Dar tapi Gurun Dar tidakmau menjawab ;Bahwa Pan Catur pernah meminta sertifikat itu dari Pak Artha bahkan seringmencari Pak Artha di rumahnya tetapi tidak pernah ketemu:;Bahwa sisa pembayaran

Desa Tomang atas nama SIN MING HUI (sekarang PSCN) dapat diserahkankepemilikannya apabila dapat menyetujui kompensasi/imbalan 40% (empat puluh)persen saja dari nilai harga yang disepakati dan tindakan Tergugat I untuk meminta agarPenggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.124/Tomang kepada Tergugat I48dengan menggunakan sarana diluar Pengadilan dengan menggunakan Kantor AdvokatKAILIMANG & PARTNERS serta menggunakan alat kekuasaan negara in casuBareskrim Polri untuk memaksa Penggugat menyerahkan Sertifiakt

tercamtum dalam SHM Nomor. 204 dan sebidang tanahHalaman 16 dari 53 Putusan Nomor 146/Pdt/2021/PT SMGseluas 1052m* tercamtum dalam sertifiakt hak milik Nomor.216 adalah sah milik Penggugat ( Joko Whindarto); Menyatakan jualbeli tanahtanah tersebut diatas yangdilakukan oleh Penggugat (Joko Whindarto) dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;Jadi Potitum Nomor.

No. 3259 K/Pdt/20126.7.6.8.melakukan sertifikasi atas tanah yang telah dibeli lewat PengadilanNegeri Jambi yang berasal dari Akta Perdamaian tanggal 24 November1966, khusus untuk Pendaftaran/Pembuatan Sertifikat Hak Milik tanahpada kantor KP3T. adapun permohonan pembuatan sertifiakt tersebutdikabulkan oleh Kantor KP3T, Atas Nama Wali Kota Kepala DaerahKotamadya Jambi, melalui kepala seksi Pendaftaran Tanah,berdasarkan surat Reg No. 159/B, dan disalin dari aslinya dari WarkahNo. 623/1969 atas nama

Anyelir No. 1, Kelurahan Simpang Selayang, KecamatanMedan Tuntungan, Kota Medan.Bahwa sertifiakt yang telah dijaminkan oleh Penggugat tersebut dantelah diikat dengan sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 10587/2013tanggal 16 Oktober 2013, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 148/2013 tanggal 21 Agustus 2013.Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tersebutdibuat atas kesepakatan dan itikad baik dengan merujuk kepadaketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan,

Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat s/d W yangmempergunakan sertifikat hak milik nomor : 198/Pekan Labuhan Deli,Kecaamatan Labuhan Deli, Kotamadya Medan atas nama : Sutio Ismail,untuk penerbitan sertifiakt hak milik No. 76/Kelurahan Bagan Deli,Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan atas nama : Sutio Ismailadalah perbuatan melawan hukum (on recth matige daad);Menyatakan secara hukum perbuatan tergugat XIV yang menerbitkansertifikat hak milik No.198/Pekan Labuhan Deli, Kecamatan MedanLabuhan, Kotamadya