Menyatakan TERDAKWA MUID WAEL, S.Kep Alias MUID bersalahmelakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang

bertempat di Jalan Raya DesaWaelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriNamlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB

23.00 WIT atau setidaktidaknya pada suatuwaktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya DesaWaelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriNamlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangandan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal104, atau Pasal 105;4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan danPenjualan; h. IUJP; dan i.

Menyatakan dokumen berupa Foto copy KTP NIK.12.18.11.500472.0004 tertanggal 21April 2004 atas nama SUSIATIN Foto Copy Kartu Keluarga Nomor:121316/98/06201 tanggal 20 April 1998 Foto copy legalisir Akte Cerai No.414/AC/1998/PA.Gs tanggal 2 Juli 1998antara SUSIATIN dengan SUBANDI PURNOMOBIN DASIMIN Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan(SIPB) No. 445/512/403.52/2006 tanggal20 Maret 2006 Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000atas nama SUSIATIN alamat Desa GosariKec. Ujungpangkah Kab.

Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 121316/98/06201tanggal 20 April 1998 Foto copy Akte Cerai Nomor: 414/AC/1998/PA.Gstanggal 2 Juli 1998 Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) No.445/512/403.52/2006 tanggal 20 Maret 2006 Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000 atas namaSUSIATIN alamat Desa Gosari Kec. UjungpangkahKab.

pinjaman kepada Bank DanamonCabang Pembantu) Duduk Sampeyan Gresik sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) sesuai denganformulir aplikasi pinjaman Bank Danamon yangditandatangani oleh terdakwa, dengan menyertakansyarat syarat antara lain: Foto copy KTP NIK. 12.18.11.500472.0004tertanggal 21 April 2004 atas nama SUSIATIN Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 121316/98/06201tanggal 20 April 1998 Foto copy Akte Cerai Nomor: 414/AC/1998/PA.Gstanggal 2 Juli 1998 Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB

Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) No.445/512/403.52/2006 tanggal 20 Maret 20065. Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000 atas namaSUSIATIN alamat Desa Gosari Kec. UjungpangkahKab. Gresik6. SPPT No. 35.25.160.008.009.004.0 tanggal 26 Maret2007 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)7. Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor: 448 luas323M2 atas nama pemegang hak SUSIATIN diterbitkanpada tanggal 23 Agustus 2005 atas tanah berikutbangunan yang terletak di Desa Gosari Kec.Ujungpangkah Kab.

Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 121316/98/06201tanggal 20 April 1998 Foto copy Akte Cerai Nomor: 414/AC/1998/PA.Gstanggal 2 Juli 1998 Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) No.445/512/403.52/2006 tanggal 20 Maret 2006 Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000 atas namaSUSIATIN alamat Desa Gosari Kec.

Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 06/SIPB/YKM/2009 atas nama ALFIANDWI PUTRA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhayati Tanggal 25Januari 2011, diberi dengan tanda P 4 ;5.

Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 06/SIPB/YKM/2009 atas nama ALFINOTRI PUTRA ATMAJA yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhayati Tanggal 25 Januari2011, diberi dengan tanda P 5 ;Menimbang, bahwa surat bukti P. 1 sampai dengan P. 5 merupakan Foto Copy suratyang telah dicocokan dengan Aslinya dan seluruh surat bukti yang tersebut diatas telahbermaterai secukupnya ;Menimbang, bahwa disamping bukti suratsurat tersebut diatas, untukmempertahankan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkanoleh Menteri, selanjutnya WUP itu sendiri harus berada dalam WilayahPertambangan (WP), dengan proses penerbitannya sejak diterbitkannyaUndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara yaitu:Bahwa setelah tanggal 10 Desember 2020 (enam bulan setelahditerbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2020), badan usaha atau koperasiatau perseorangan memohon Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

)kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah; Bahwa sebelum mendapatkan SIPB, badan usaha atau koperasi atauperseorangan mengajukan permohonan WIUP Batuan kepada Gubernurmelalui Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,terlebih dahulu; Bahwa permohonan WIUP Batuan yang terlebih dahulu telah memenuhipersyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai denganketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional

) diberikanoleh Gubernur Kalimantan Tengah, apabila pada Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan oleh Gubernur terdapatpotensi batuan selanjutnya badan usaha atau koperasi atauperseorangan dapat mengajukan permohonan SIPB kepada Gubernuryang selanjutnya akan diproses dengan persyaratan tambahan antaralain:Apabila wilayah yang dimohon berada di daratan akan dilakukanpengecekan apakah wilayah tersebut berada di dalam kawasan hutanatau tidak dan apabila dalam kawasan hutan maka harus

SEFTIAN ARIADI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2020/PN PIkadalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan atau setelah 10 Juni 2020disebut dengan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. DUMENG NG. BAHEN BinMUMPANG (Alm) dan Sdr.

SIPB ;f. Ijin Penugasan ;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan ;h. IUJP ; dani. IUP untuk penjualan ;(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberianperizinan beusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa kegiatan penambangan sebagaimana uraiansebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 18Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov.

1. Menyatakan Terdakwa Suprimanto als Anto Bin Jamarwis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Menyatakan terdakwa SUPRIMANTO Als ANTO Bin JAMARWISbersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dalam Pasal161 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaradalam Dakwaan Penuntut Umum;2.

JAMARWIS, pada hariKamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu laindalam tahun 2020, bertempat di bengkel terdakwa di Desa Ketaping JayaKecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Setiap orangyang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB

Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danatau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan melakukanpengolahan emas tanpa izin pada hari Kamis tanggal 10 September 2020sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab.

Menyatakan Terdakwa Suprimanto als Anto Bin Jamarwis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian,dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf cdan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana dalam dakwaantunggal;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN TIk2.

ARNIAH,A.M.Keb NIP.19680516 199101 1003 SIPB : No.442/37/SIPBHSS/V1I/2012 pada tanggal 27 Juli 2008, yangtelah diberi Materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P.3;4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306LT210720110017 atasnama MUHAMMAD ANNAS yang dikeluarkan oleh Dinas KependudukanPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 21 Juli2011, yang diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai denganaslinya, diberi tanda bukti P.4;5.

ARNIAH,A.M.Keb NIP.19680516 199101 1 003 SIPB :No.442/37/SIPBHSS/VI/2012 pada tanggal 27 Juli 2008, yang menyatakan bahwa ny.

KeluargaPARLINDUNGAN MALANGO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 28 Desember2012, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P2 ;Foto kopi Surat Pernyataan Menikah, antara PARLINDUNGAN MALANGO danLASMARIA HALOHO yang diketehui oleh Wali Nagari Lunang Barat KecamatanKunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 28 Maret 2013, sesuai denganaslinya yang diberi tanda P3 ;Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05/SIPB

LESTARI sebagaimana KartuKeluarga Nomor : 1301102812120013 atas nama Kepala Keluarga PARLINDUNGANMALANGO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 28 Desember 2012, yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon sendiri (bukti P2) ; Bahwa benar anak Pemohon yang bernama DEWI LESTARI, lahir di Tanjung Sari Vpada tanggal 16 Juni 2008, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Surat KeteranganKelahiran Nomor : 05/SIPB

Turut Serta Melakukan Pengolahan dan Pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menyatakan Terdakwa Muhamad Hariyono alias Mat Petok bersalahmelakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang

bertempat di Jalan Raya DesaWaelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriNamlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB

23.00 WIT atau setidaktidaknya padasuatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya DesaWaelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriNamlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangandan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal104, atau Pasal 105;4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g,Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3)UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,menjelaskan bahwa Izin sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas; IUP, IUPK,IUPK, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP, IUPuntuk

SARIJAN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukanPenjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 161 UndangUndang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentangperubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan kedua PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI ASNAH Binti M.

SARIJAN pada Hari Sabtu tanggal 18Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulunganatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menampung, memanfaatkan,melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atauPemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yangtidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, yang

Unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB AtauIzin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C DanHuruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terbatas;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat zin PenambanganBatuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untukmelaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untukkeperluan tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan danPenjualan adalah izin

Dengan demikianunsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau IzinSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G,Pasal 104, Atau Pasal 105 telah terpenuhi;Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN TjsMineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa

Menyatakan TERDAKWA TASBIN Alias TASBIN bersalah melakukantindak pidana " menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danatau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 161 UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor

sebagian besar saksi yang dipanggilHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Nlalebin dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukanpengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan, dan/atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineraldan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK, IPR,SIPB

2) KUHAPsetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumpengadilan negeri yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebin dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukanpengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan, dan/atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineraldan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK, IPR,SIPB

Setiap orang;2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara;3. yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan danPenjualan; h. 1UJP; dan i.

Menyatakan terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanayang memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 161 UndangUndang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentangperubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan

BENGKEL Bin SALEH pada HariSabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain padaBulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan SekatakKabupaten Bulungan atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineraldan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB AtauIzin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C DanHuruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terbatas;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat zin PenambanganBatuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untukmelaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untukkeperluan tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan danPenjualan adalah izin

Dengan demikian unsur Yang Tidak Berasal DariPemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105 telahterpenuhi;Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, makaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Khaidir telah terbukti secarasah dan = meyakinkan melakukan tindak pidana menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf cdan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UndangUndang RI Nomor 3 Tahun2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

diHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.SusLH/2021/PN MitHakim Hakim HakimKetua Anggota anggota Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineraldan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut;Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atauPemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajibHalaman 17 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.SusLH/2021/PN MrtHakim Hakim HakimKetua Anggota anggota memastikan mineral logam emas tersebut berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal

104, atau Pasal 105 UndangUndangNomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atauPemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajibberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atauPasal 105 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa EKO SURYADI bin SAPRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENAMPUNG DAN PENGANGKUTAN MINERAL YANG TIDAK BERASAL DARI IUP, IUPK, IPR, SIPB ATAU IZIN sebagaimana dakwaan tunggal; 2.

tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:MENUNTUT :Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa EKO SURYADI Bin SAPRI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian,pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, Mineraldan Batubarayang tidak berasal dari IUP, IUPK,IPR, SIPB

Sarolangun atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadiliHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.perkara ini, dengan sengaja menampung, Memanfaatkan, MelakukanPengolahan atau Pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang tidak berasal dariPemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa bermula Pada

Dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan ataupemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualanmineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB atau izin;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan atau pemurnian, pengembangan ataupemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satuunsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan/dolus adalahadanya keadaan/sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui(wllens en wetens) artinya seseorang

Menyatakan Terdakwa EKO SURYADI bin SAPRI tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENAMPUNG DAN PENGANGKUTAN MINERAL YANGHalaman 32 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.TIDAK BERASAL DARI IUP, IUPK, IPR, SIPB ATAU IZIN sebagaimanadakwaan tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari , dan dendasebanyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan

., dengan SIPB. Nomor YK.01.02.121.Bkt.97, beralamat diJalan Prof. Hamka No. 64, Bukittinggi, pada tanggal 06 Januari 2015,bukti surat tersebut telah dimeterai dan dinazzegelen lalu setelahdicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dandiberi tanda (P.3);4.

Masrizal N., Sp.OG., dengan SIPB. NomorYK.01.02.121.Bkt.97, beralamat di Jalan Prof.

,Sp.OG., dengan SIPB. Nomor YK.01.02.121.Bkt.97, beralamat di JalanProf.

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm) MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan

Menyatakan terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN(Alm) bersamasama terdakwa Il INDRA GUNAWAN Als MAWAN BinYUNUS TALIP turut serta bersalah melakukan Penjualan Mineral dan/atauBatubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari PemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dalam Pasal 161UndangUndang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas UndangUndangNomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKedua

Januari 2021 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa LubukPenyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yangmelakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan usahaHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN KphPenambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

Setiap orang;2: Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahandan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 pada UndangUndang RI No.03 Tahun 2020 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Izin UsahaPertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakanUsaha Pertambangan

Menyatakan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN(Alm) MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM dan Terdakwa IlINDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaituPasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin,sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.

ALIAS WANTO BIN LA HIDI padatanggal yang tidak diingat lagi secara pasti bulan Februari 2021 sampai denganbulan April 2021 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021bertempat di Kelurahan Mandati Il Kecamatan Wangi Wangi Selatan KabupatenWakatobi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenangmengadili yang melakukan penambangan tanpa izin, IUP, IUPK, IPR, SIPB,IUJP, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

Kemudian personel Sat Reskrim Polres Wakatobimenanyakan surat izin melakukan pertambangan kepada Terdakwa dan saksiFirman Alias La Oko sebagai operator excavator merek Komatsu PC 200 warnakuning namun Terdakwa dan saksi Firman Alias La Oko tidak dapatmenunjukan izin penambangan, IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUJP di lokasi tersebutdan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673 K/30/MEM/2017tanggal 13 Oktober 2017 Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah UsahaPertambangan (WUP) sehingga tidak ada Wilayah

Sesuai ketentuan Pasal 35 UndangUndangNomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangandilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yaituIUP, IUPK, IPR atau SIPB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subyekpajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badanyang telah memiliki IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Demikian pula wajib pajakmineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yangmengambil mineral bukan logam dan batuan yaitu dalam hal ini pemegangIUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Oleh karena itu, dalam perkara ini, pihakPemerintah Kabupaten Wakatobi tidak dapat menarik pajak terhadapTerdakwa karena yang bersangkutan belum memiliki IUP, IUPK, IPR atauSIPB;Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw Bahwa Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menarik pajak kepadaorang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangantanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

vide bukti P4) yang tertulis tanggal 28 Desember 2011 yang mana AnakPemohon lahir pada tanggal 28 Desember 2010 dan kesalahan di dalam AktaKelahiran merupakan kesalahan Pemohon pada saat mendaftarkan kelahirananak Pemohon di Catatan Sipil dikarenakan Pemohon mendaftar denganbantuan perantara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin danPenyelenggaraan Praktik Bidan, Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnyadisingkat SIPB

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerahkabupaten/kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untukmenjalankan praktik kebidanan, setelah Hakim meneliti dan mempelajari buktisurat P6 berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran terdapat kejanggalanterhadap surat keterangan kelahiran tersebut diketahui bahwa SIPB bidan diHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2020/PN Bhntahun 2011 dan Surat Keterangan lahir Anak Pemohon dikeluarkan padatanggal 28 Desember 2010 (vide bukti

Menyatakan terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangmemanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal161 UndangUndang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentangperubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara.Menjatuhkan pidana terhadap

Unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB AtauIzin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C DanHuruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB AtauIzin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G,Pasal 104, Atau Pasal 105;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan,yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat,yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah daninvestasi

terbatas;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat zin PenambanganBatuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untukmelaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untukkeperluan tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan danPenjualan adalah izin

Dengan demikian unsur Yang Tidak Berasal DariPemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105 telahterpenuhi;Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, makaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Als PETRUS Als TOLE AnakHERKULANUS AGENG, bersalah melakukan tindak Pidana Melakukanusaha penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB),dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara;2.

Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwaadalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah, maka usahapertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha pertambangandengan golongan komoditas batuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (2) huruf d Permen Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka izin yang harusdimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditasbatuan dan/atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

SIPB;f. iZiIn penugasan;g.Izin Pengangkutan dan Penjualan;h.IUJP; dani. IUP untuk Penjualan.(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberianPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

ekonomipertambangan.Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwaadalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah, maka usahapertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usahapertambangan dengan golongan komoditas batuan;Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Permen Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral danBatubara, maka izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi komoditas batuan dan/atau Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB

SIPB;f. iZin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dani.