itu adalah berupa KTP (P.1) dan sketsa ahli warisXX (P.9) serta empat orang saksi (SAKSI I, SAKSI Il, SAKSI Ill dan SAKSI IV),sedangkan Tergugat/Terbanding juga mengajukan bukti bantahannya,diantaranya berupa surat bukti T.31, T.32, T.34 dan T.35 serta dua orang saksiyang mengeyahui yaitu saksi SAKSI V, dan saksi SAKSI VI;Menimbang, bahwa majelis tingkat banding berpendapat bahwa apabilasemua ahli waris bersepakat tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris,maka Surat Keterangan Hak Waris (SKHW

Surat MA tersebut telahmenunjuk surat edaran tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria DirektoratPendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwaguna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolonganpenduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknyaSurat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesiaitu: Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh ahli waris,disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;Bahwa setelah

JV/2947/2012 tentang Penerima Pensiun atas nama NUNTIASIMSON MUSA, tanggal 12 September 2012 selanjutnya diberi tanda P6;7. fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 032/141/SKK/KKDYKT/V/2021atas nama NUNTIAN SIMSON MUSA, yang dikeluarkan oleh Kepala KampungKabuaena tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P7;8. fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105KM160620210006 atasnama NUNTIA SIMSON MUSA tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tandaP8;9. fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor 061/SKHW

Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 1997 atas namaSELAMAT, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup selanjutnyadiberi tanda P.9 ;Foto Copy Surat Keterangan Hak Waris No. 01/SKHW/XII/2012, yangdikeluarkan oleh Notaris Wahyu Nasution, SH pada tanggal 22 Desember2012, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuaidengan aslinya, diberi tanda P.10 ;Menimbang, bahwa semua alat bukti surat

HAMZAH danAlmh.SELVIA, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No.05/SKHW/IX/2018tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Frederik Taka Waron, S.H., Notarisdi Makassar).Sebagai pertimbangan Bapak/Ibu Hakim yang mulia :A. Bahwa pemohon adalah Isteri sah dari Almarhum ARIYANTO GOENAWANyang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2001 sesuai denganKutipan Akta Kematian No.03/CK/KCS/2002 tanggal 09 Januari 2002;B. Bahwa semasa hidup kedua mertua kami Alm. Hamzah dan Almh.

HAMZAHdan alm.SELVIA) ;25Menimbang, bahwa suami Pemohon (Ariyanto Gunawan) adalah benarsebagai salah satu pewaris dari almarhum Hamzah dan almarhum Selviasebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No.05/SKHW/IX/2018 tanggal 12September 2018 yang dibuat oleh Frederik Taka Waron, SH, Notaris di Makassar ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon yang dikuatkan denganketerangan saksisaksi dalam perkara ini bahwa anakanak Pemohonmembutuhkan biaya pendidikan anakanaknya, maka dapat disimpulkan kalauPemohon

Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No.1271KM091120170019,tertanggal 10 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda dengan bukti P 8;Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 554/Padt.P/2020/PN Mdn9.10.11.12.peFotocopy Keterangan Hak Waris, No.99/SKHW/R/2017, tertanggal 2Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Roosmidar, S.H., diKota Medan, yang diberi tanda dengan bukti P 9;Fotocopy Surat Keterangan, No.474/185, tertanggal 03 Nopember 2020

Motiram Kishinchand Kanwani yangjuga tetap menempati rumah dan tanah tersebut bersama istrinya almh.Devki Motiram Kalwani hingga meninggal dunia yangpenvguasaan/penempatan tersebut bukan atas dasar sewa atau izin daripihak yang namanya tertera dalam SHM;Bahwa ketika Swita Motiram meninggal dunia, Para Tergugat(saudara kandung Swita Motiram) membuat keterangan waris ke Balai HartaPeninggalan dan Balai Harta Peninggalan menerbitkan SKHW NomorW/7.AH.06.1008/1I/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang isinya

yang belum dewasa bernama : TIRSAEL CANSTEN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 30 Maret 2010, khusus untuk menjaminkan atau menjual Ruko atas nama LISA GUSTINA dan TIRSAEL CANSTEN yang terletak di Komplek Pertokoan Kintamani Blok F No. 1, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3017 tertanggal 27 Februari 2007, yang diperoleh dengan cara Pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 01/SKHW

DPt/12/63/12/69yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah(Kadaster) di Jakarta yang menyatakan bahwa guna keseragaman danberpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejaksebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untukWarga Negara Indonesia itu: Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris disaksikanoleh Lurah / Desa dan diketahui oleh CamatGolongan keturunan Tionghoa oleh

Gerard Sukotjo berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 12/SKHW/VI/2021 tertanggal 03 Juni 2021;

dengan akta keterangan waris yangharus dibuat di Akta Notaris hal ini mengacu pada surat MahkamahAgung RI tanggal 8 Mei 1991 No : MA/Kundil/171/V/K/1991 Surat MARI tersebut telah menujuk surat edaran tanggal 20 Desember 1969 Jo:1969No: Dep/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktur Agrariadirektorat pendaftaran tanah (kadaster) dijakarta yang menyatakanbahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolonganpenduduk yang pernah di kenal sejak sebelum merdeka hendaknyasurat keterangan hak waris (SKHW

Fotokopi Foto Penggugat II ketika menyerahkan AKTA SKHW dan Sertifikat No.86, Jalan Soka Nomor 6 (Objek Waris), kepada Tergugat II, tanggal 11 November 2019,Jam 19.30 WIB (Sebelumnya Dokumen SKHW dan Sertifikat tsb. disimpan oleh Penggugat1); telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T9;10. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat No. 86, Rumah Jalan Soka, tertanggal 11November 2019 Yang ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat II, di, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda T10;11.

Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang selalu mengelak dari proses pemindahan hak atas harta bersama/harta peninggalan milik Penggugat dan Almarhum Bok Tjing Chun dihadapan Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar, ke atas nama Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya (Meriany, Ria Nita dan Irma Suryani) sesuai dengan porsi/bahagian yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Edison

Bok Tjing Chun kepada Penggugat dan 3 (tiga) orang adik adiknya sesuai dengan porsi dan bahagian yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Edison Sahat Marajohan Sinaga, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

No. 0379/Pdt.P/2019/PA.JS10.11.Hak Waris (SKHW) untuk warga Negara Indonesia itu: Golongan KeturunanEropah (Barat) dibuat oleh Notaris, Golongan Penduduk Asli SuratKeterangan oleh Ahli Waris disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui olehCamat, Golongan Keturunan Tiong Hoa oleh Notaris, Golongan Timur Asingbukan Tiong Hoa oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris Dan Bagian Masingmasing Ahli Waris pada intinya adalah untukmenentukan bagian

mengajukansurat bukti berupa sebagai berikut :12Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 8 atas nama: SUDAJANA yangditerbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Djember tanggal : 18091969, diberi tandaT.1;Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.690.0001171 atas namaSUDAJANA yang meninggal di Jember pada tanggal : 29 Desember 2011, yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembertanggal : 24 Januari 2012, diberi tanda T.2 ;5Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 13/SKHW

Surat Keterangan Waris siapa yangberwenang membuatnya, sebenarnya tidak ada aturan tertentu yangtegas mengaturnya, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia (SEMARI) Nomor : MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal8 Mei 1991 dengan merujuk Surat Edaran MARI tanggal 20 Desember1969 Nomor : Dpt/12/63/ 12/69, yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria,guna keseragaman dan berpangkal dari penggolongan penduduk yangpernah dikenal sejak sebelum kemerdekaan adalah Surat KeteranganHak Waris (SKHW

Waris;Sepanjang kondisi normal tanpa ada konflik kepentingan maka berdasarSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMARI) Nomor :MA/Kumdil/171/V/K/ 1991 tanggal 8 Mei 1991 dengan merujuk SuratEdaran MARI tanggal 20 Desember 1969 Nomor : Dpt/12/63/12/69, yangHalaman 16 dari 33 halaman putusan nomor : 44/Pdt.G/2018/PN.Lmgditerbitkan oleh Direktorat Agraria, adalah guna keseragaman danberpangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejaksebelum kemerdekaan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW

. : 2328/NNF/2018 tanggal6 November 2018 atas nama MARYONO bin MULYO SUWARNO (alm)dengan barang bukti BB4962/2018/NNF berupa serbuk Kristal dan BB4963/2018/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Skhw Perbuatan terdakwa MARYONO bin MULYO SUWARNO (alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI

Paulus Boro (almarhum).Seharusnya Penggugat bisa menunjukkan bukti formil berupa Akte Notaris atausetidaktidaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang dibuat oleh semua ahliwaris yang disaksikan oleh in casu Lurah Selisun dan diketahui oleh CamatNunukan Selatan supaya para Penggugat bisa memiliki kedudukan hukum sebagaiPenggugat yang sah atau legitima persona standi in judicio dan boleh melakukangugatan dan/atau mempertahankan harta warisan peninggalan almarhum bapaknya;Saya sebagai Tergugat XIV

Seharusnya para Penggugat mendapatkan SKHW atau ake notaristerlebih dahulu, barulah penggugat boleh melayangkan gugatannya kepada kamiseperti saat ini supaya para penggugat tidak dianggap bermain di air keruhmemanfaat kan waktu karena orang yang menjadi pelaku utama sudah meninggaldunia;5 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TIDAK BERWENANG MENGADILIPERKARA A QUO;Bahwa pokok perkara/objectum itis dari persoalan ini sebenamya adalahmenyangkut sengketa administrasi pertanahan.

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor I/SKHW/2021 yang dibuat di Notaris Heru Susanto, S.H., M.Kn., Tergugat I batal demi hukum karena telah menghilangkan

Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Hak Mewaris (=SKHW)tertanggal 06 Maret 2013, Nomor 07/WD/III/2013 yang dibuat dihnadapanWidyasmara Setyowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Malang.DALAM REKONPENSI Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konvensiuntuk seluruhnya.Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN MIg Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum ( PMH ).