Ditemukan 3000 data
183 — 101
Sedangkan untuk akun facebook dariTerdakwa anak ABDULLAH JAISYU MUHAMMAD Saksi tidakmengetahui dengan pasti kenapa dibanned.Bahwa saksi menjadi simpatisan ISIS ( Islamic State of Irag and Syiria )sekira tahun 2014;Bahwa saksi menjadi simpatisan ISIS ( Islamic State of Iraq and Syiria )dikarenakan menurut Saksi segala sesuatu yang dilakukan oleh ISIS( Islamic State of Iraq and Syiria ) berdasarkan syariat Islam;Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait ISIS ( Islamic State of Iraqand Syiria ) dari
Atjehcyber.net;Bahwa anak ABDULLAH JAISYU MUHAMMAD merupakan salah satusimpatisan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria ) seperti Saksi;Bahwa Sdr.ABDULLAH JAISYU MUHAMMAD menjadi simpatisanISIS( Islamic State of Iraq and Syiria ) sejak menjalani sekolah di PondokHalaman 19 dari 62 Putusan Nomor 25/Pid.SusAnak/2017/PN.NbaPesantren Miftahul Huda tahun 2013, Pondok Pesantren Ibnu Masudtahun 2014, Pondok pesantren ansharrullah 2015;Bahwa anak ABDULLAH JAISYU MUHAMMAD tidak menyelesaikanpendidikannya
penjelasan yang Saksijelakan kepada mereka pun tidak berpengaruh terhadap pandanganmereka terkait Daulah Islamiyah / ISIS ( Islamic State of Iraq and Syiria ).
Bahwa dengan berdoa dan menjelaskan kepada para pihak yangmenganggap atau beranggapan buruk mengenai Daulah Islamiyah / ISIS( Islamic State of Iraq and Syiria ) kepada saya mengenai apa yang sayaketahui terkait Daulah Islamiyah / ISIS ( Islamic State of Iraq and Syiria )yang sebenarnya agar para pihak tersebut dapat mempertimbangkanpangangan buruknya tersebut, dan perlu saya jelaskan sampaidengan saat ini hanya keluarga dari pihak istri yang mempertanyakanmengenai hal tersebut, dan penjelasan yang
saya jelakan kepadamereka pun tidak berpengaruh terhadap pandangan mereka terkaitDaulah Islamiyah / ISIS ( Islamic State of Iraq and Syiria);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakanketerangan ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:1.
136 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai denganpenghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia Thailand yangmenyebutkan bahwa:"Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other state";Sehingga Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh 26 atas bebanbunga bukan pada saat pencatatan (accrual), melainkan pada saat terjadipembayaran;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Peneliti Keberatanyang menyatakan bahwa saat terutangnya penghasilan tersebut jugaditentukan
Namun, pasal tersebuttidak mengatur saat terutangnya Pajak Penghasilan atas pembayaranbunga tersebut;Bahwa menurut Pemohon Banding, article 11 angka 1 adalah pasal yangtepat untuk menentukan saat terutangnya penghasilan atas bunga sesuaidengan bunyi P3B, yakni:Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other state";sehingga Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh 26 atas bebanbunga bukan pada saat pencatatan (accrual), melainkan
Article 11 (interest) Agreement Between The Government of TheRepublic of Indonesia and The Government of Kingdom of Thailand:(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of theother Contracting State may be taxed in that other State.(2) However,a.
Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), article 11 angka 1 adalah Pasal yangtepat untuk menentukan saat terutangnya penghasilan atasbunga sesuai dengan bunyi P3B, yakni: "/nterest arising in aContracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other state", sehinggaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melakukan pemotongan PPh 26 atas beban bunga bukanHalaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1218/B/PK/PJK/2017pada saat
may be taxedin that other State, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat sebagai berikut:a.
52 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/2013For the purposes of this Agreement an individual, who is a memberof a diplomatic or consular mission of one of the two States in theother State or in a third State and who is a national of the sendingState, shall be deemed to be a resident of the sending State if he issubmitted therein to the same obligations in respect of taxes onincome as are residents of that State:Article 11:1.Interest arising in one of the two States and paid to a resident ofthe other State may
be taxed in that other State,However, such interest may also be taxed in the State in which itarises and according to the laws of that State, but if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State, the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of theinterest,Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising inone of the two States shall be taxable only in the other State to theextent that such interest is derived by:(i) the Government of the
other State, including politicalsubdivisions and local authorities thereof; or(ii) the Central Bank of the other State; or(iii) a financial institution owned or controlled by the Government ofthe other State, including political subdivisions and localauthorities thereof; or(iv) any resident of the other State with respect to debtclaimsguaranteed or insured by the Government of the other Stateincluding political subdivisions and local authorities thereof, theCentral Bank of the other State or any
Where an item of income is received by aresident of a Contracting State acting in the capacity of agent ornominee it would be inconsistent with the object and purpose ofthe Convention for the State of source to grant relief or exemptionmerely on account of the status of the immediate recipient of theincome as a resident of the other Contracting State.
It would beequally inconsistent with the object and purpose of the Conventionfor the State of source to grant relief or exemption where aresident of a Contracting State, otherwise than through an agencyor nominee relationship, simply acts as a conduit for anotherperson who in fact receives the benefit of the income concerned.For these reasons, the report from the Committee on Fiscal AffairsHalaman 23 dari 34 halaman.
12 — 3
No. 139/041.G/2015 PA Sind. tanggal 9 Pebruati LOS viwewsiserven mosscsiccsassuinanmesneneersaewenenaneaaunveeens state 1Kutipan Akta Nikah Nomor : 1166/121/IX/2004 tanggal 23September 2004;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatbertempat tinggal di rumah paman Tergugat di , Kota Samarindaselama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah tante Tergugat di , KotaSamarinda selama 7 tahun dan terakhir pindah ke rumah orangtuaPenggugat di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan selama 2tahun;Bahwa
No. 139/041.G/2015 PA Sind. tanggal 9 Pebruati LOS viwewsiserven mosscsiccsassuinanmesneneersaewenenaneaaunveeens state 2Berdasarkan alasan/dalildalil tersebut diatas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);3.
No. 139/041.G/2015 PA Sind. tanggal 9 Pebruati LOS viwewsiserven mosscsiccsassuinanmesneneersaewenenaneaaunveeens state 93. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:Ail clill aye Gib leas Aas jl Are) pre aLalhlsArtinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadapsuaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talaksatu suami";4.
No. 139/041.G/2015 PA Sind. tanggal 9 Pebruati LOS viwewsiserven mosscsiccsassuinanmesneneersaewenenaneaaunveeens state 10kedua UndangUndang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biayaperkara dibebankan kepada penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi danparutuntuk menghdap dipersidangan, tidak hadir;NeMengabulkan gugatan penggugat verstek;oO.
No. 139/041.G/2015 PA Sind. tanggal 9 Pebruati LOS viwewsiserven mosscsiccsassuinanmesneneersaewenenaneaaunveeens state iHakim Anggota,Drs. Fathurrachman, MHHakim Anggota,Drs.Muh.Rifai, MHPerincian Biaya Perkara :Ketua Majelis,Drs. Tamimudari, MHPanitera Pengganti,Muhammad Rizal, SH 1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000.2. Biaya proses : Rp 50.000.3. Biaya panggilan : Rp245.000,4. Biaya redaksi :Rp 5.000.5.
383 — 234
Tauhid mengenai syarat, rukun dan pembatal kelslaman ;Bahwa pada saat terdakwa mengikuti Jemaah Ansorud Tauhid(JAT) terdapat perpecahan antara yang mendukung S (IslamicHalaman4 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKIState) di Suriah dan yang tidak mendukung S(Islamic State).Kemudian terdakwa bersama saksi CUNAEDI keluar dari JATkarena terdakwa dan saksi CUNAEDI termasuk yang mendukungIS (lslamic State) ;Bahwa untuk membentuk wadah bagi pendukung S(Islamic State)maka pada bulan Januari
Namunterdakwamemutuskan untuk tetap mengadakan kajian di mushola BaitulMu'minah pada bulan berikutnya dengan menggunakan uang terdakwapribadi dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dalammendukung Khilafah (Islamic State) ;Halaman9 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI4.
Sudah sejauh mana dakwah yang diadakan oleh masingmasingmudriyah dalam mendukung IS (Islamic State) ;2. Sudah berapa banyak personel / anggota yang dimiliki oleh masingmasing mudriyah ;Bahwa seluruh mudriyah se Jawa Barat memiliki pemahaman yangsama tentang IS (Islamic State) ;Disamping melaksanakan kegiatan berdakwah dan mengikuti kajian,kegiatan yang diadakan oleh Jemaah Anshor Khilafah adalah melatihfisik dengan cara yakni mendaki gunung dan berenang.
Sebagai AMIR Tertinggi IS ( Islamic State ) di Indonesia yaitu ABUBAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan LapasNusa Kambangan) ;2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY.Kemudian dibawahnya ada tiga wilayah masing masing :Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagai AMIR /Ketua wilayahYang membawahi beberapa MUDRIYAH atau Kabupatenyakni :1.
) ;Sudah berapa banyak personel / anggota yang dimiliki oleh masingmasing mudriyah ;Bahwa seluruh mudriyah se Jawa Barat memiliki pemahaman yangsama tentang IS (Islamic State).
203 — 54
Ketentuanyang berlaku terkait laba usaha dan BUT adalah sebagai berikut :bahwa berdasarkan Article 7.1 P3B Indonesia Inggris diatur bahwa :The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless theenterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situatedtherein.
If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed inthe other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanentestablishment;bahwa berdasarkan Article 5.3 P3B Indonesia Inggris diatur bahwa :The term "permanent establishment" likewise includes:(a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities inconnection therewith, but only where such site, project or activities continue
for a period of morethan 183 days;(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees orother personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that naturecontinue (for the same or connected project) within the Contracting State for a period or periodsaggregating more than 91 days within any continuous period of twelve months;bahwa berdasarkan Paragraph 42.11 Commentary on Article 5 OECD Model Tax Convention on Incomeand
on Capital July 2010 diatur bahwa :The taxation of service42.11 The combined effect of this Article and Article 7 is that the profits from services performed in theterritory of a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State are not taxable in thefirstmentioned State if they are not attributable to a permanent establishment situated therein (as longas they are not covered by other Articles of the Convention that would allow such taxation);bahwa berdasarkan ketentuan tersebut
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
1.IRWAN ROZALI BIN AKMAL HAKIB
2.M. YUSUF BIN IRWAN ROZALI
77 — 4
YUSUF BIN IRWAN ROZALI;: Palembang;: 24 Tahun / 11 Juli 1993;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Soak Simpur Perum Horizon State Blok F 10Rt. 104 Rw. 07 Kelurahan Sukajaya KecamatanSukarami Palembang;: Islam;: Mahasiswa;Terdakwa Irwan Rozali bin Akmal Hakib dan Terdakwa M. Yusuf bin IrwanRozali dipenyidik tidak dilakukan penahanan:Terdakwa Irwan Rozali bin Akmal Hakib dan Terdakwa M.
Erika dengan No.Rek.Pinjaman 1130100574965bertempat Perumahan Horizon State Blok F 10 Kelurahan Sukajaya KecamatanSukarami Palembang berdasarkan Surat Perintah Tugas No.MNR.RCR/CCR.PLG/4611/2018 tanggal 20 Desember 2018 ;Bahwa setelah mendapat tugas saksi korban bersama dengan saksi ToniWijaya dan saksi Didi Harnika pergi menuju Perumahan Horizon State Blok F 10Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami dengan menggunakan 1 (Satu) unitmobil Toyota Avanza warna Silver B 1312 UYS, setelah sampai saksi korbanbersama
Pinjaman 1130100574965 bertempatPerumahan Horizon State Blok F 10 Kelurahan Sukajaya KecamatanSukarami Palembang berdasarkan Surat Perintah Tugas No.MNR.RCR/CCR.PLG/4611/2018 tanggal 20 Desember 2018, dan setelahmendapat tugas saya bersama dengan saksi Toni Wijaya dan saksi DidiHarnika pergi menuju Perumahan Horizon State Blok F 10 KelurahanSukajaya Kecamatan Sukarami dengan menggunakan 1 (satu) unit mobilToyota Avanza warna Silver B 1312 UYS, setelah sampai saya bersamadengan saksi Toni Wijaya langsung
Pinjaman 1130100574965 bertempat PerumahanHorizon State Blok F 10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan SukaramiPalembang berdasarkan Surat Perintah Tugas No.MNR.RCR/CCR.PLG/4611/2018 tanggal 20 Desember 2018, dan setelahHalaman 9 dari 26 / Putusan No.1451/Pid.B/2019/PN.PIgmendapat tugas saya bersama dengan saksi Toni Wijaya dan saksi DidiHarnika pergi menuju Perumahan Horizon State Blok F 10 KelurahanSukajaya Kecamatan Sukarami dengan menggunakan 1 (satu) unit mobilToyota Avanza warna Silver B 1312 UYS,
182 — 130
. & ASSOCIATES, diberi tanda bukti P 6;Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 71/KONS/Perk/IH/2014 tanggal 05Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles,tertulis atas nama antara DJONNY SAKSONO dengan SHIRLEY SUWANTINNA,diberi tanda bukti P7;8 Fotocopy Akta Perkawinan (Marriage Certificate) tanggal 23 Juni 2013 yangdikeluarkan oleh State of Nevada, County of Clark, No : 20130623000382010, diberitanda bukti P8;9 Fotocopy Akta Perkawinan (Marriage Certificate
) tanggal 23 Juni 2013 yangdikeluarkan oleh State of Nevada, County of Clark, No : 20130623000382010 denganterjemahan yang dikeluarkan oleh PT.
Pantas Jaya Departement, diberi tanda bukti P9;10 Fotocopy Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor 19/2014 tanggal 23Desember 2014 tertulis atas nama DJONNY SAKSONO dengan SHIRLEYSUWANTINNA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Malang , diberi tanda bukti P10;11 Fotocopy Certification yang dikeluarkan oleh Secretary of State, State of Nevada, diberitanda bukti P11Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P1 sampai dengan P11 tersebuttelah diberi materai secukupnya
Indonesia diluar wilayah negara kesatuan RepublikIndonesia wajib di catat pada instansi yang berwenang di negara setempat dan di laporkan padaperwakilan Republik Indonesia ;Ayat (3) di nyatakan bahwa Perwakilan Republik Indoenesia sebagaimana dimaksudpada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkankutipan akta perkawinan ;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P9 berupa Akta Perkawinan(Marriage Certificate) tanggal 23 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh State
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
For the purposes of this Agreement an individual, who is a member of adiplomatic or consular mission of one of the two States in the other Stateor in a third State and who is a national of the sending State, shall bedeemed to be a resident of the sending State if he is submitted therein tothe same obligations in respect of taxes on income as are residents of thatState;Article 111.
Interest arising in one of the two States and paid to a resident of theother State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the State in which itarises and according to the laws of that State, but if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State, the tax so chargedshall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3.
Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest ansing in oneof the two States shall be taxable only in the other State to the extentthat such interest is derived by:(i) The Government of the other State, including political subdivisionsand local authorities thereof; or(ii) The Central Bank of the other State; or(iii) A financial institution owned or controlled by the Government ofthe other State, including political subdivisions and localauthorities thereof; orHalaman 11 dari 36 halaman
Putusan Nomor 57 B/PK/PJK/2017(iv) Any resident of the other State with respect to debtclaimsguaranteed or insured by the Government of the other Stateincluding political subdivisions and local authorities thereof, theCentral Bank of the other State or any financial institution ownedor controlled by that Government.4.
Relief or exemption in respect of an item of income is granted bythe State of source to a resident of the other Contracting State to avoidin whole or in part the double taxation that would otherwise arise fromthe concurrent taxation of that income by the State of residence.Where an item of income is received by a resident of a ContractingState acting in the capacity of agent or nominee it would beinconsistent with the object and purpose of the Convention for theState of source to grant relief or
1.ABDUL HARIS DALIMUNTHE,S.H
2.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, S.H.
Terdakwa:
AZMI PRATMA Alias ASMI
75 — 41
Menetapkan barang bukti berupa:
4.0 card M.2 NGFF RTL82723B;
96 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
taxation therein by reason of his domicile, residence, place ofmanagement or any other criterion of a similar nature;For the purposes of this Agreement an individual, who is a member ofa diplomatic or consular mission of one of the two States in the otherState or in a third State and who is a national of the sending State,shall be deemed to be a resident of the sending State if he issubmitted therein to the same obligations in respect of taxes onincome as are residents of that State;Article 111.Interest
arising in one of the two States and paid to a resident of theother State may be taxed in that other State.However, such interest may also be taxed in the State in which itarises and according to the laws of that State, but if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State, the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of theinterest.Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in oneof the two States shall be taxable only in the other
State to the extentthat such interest is derived by:(i) the Government of the other State, including politicalsubdivisions and local authorities thereof; or(ii) the Central Bank of the other State; or(iii) a financial institution owned or controlled by the Government ofthe other State, including political subdivisions and localauthorities thereof; or(iv) any resident of the other State with respect to debtclaimsguaranteed or insured by the Government of the other Stateincluding political subdivisions
Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2016Central Bank of the other State or any financial institution ownedor controlled by that Government.4.
Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in oneof the other Stares shall be taxable only in the other State if thebeneficial owner of the interest is a resident of the other Stateand if the interest is paid on a loan made for a period of morethan 2 years or is paid in connection with the sale on credit of anyindustrial, commercial or scientific equipment.5.
1656 — 1160
Tauhid mengenai syarat, rukun dan pembatal kelslaman ;Bahwa pada saat terdakwa mengikuti Jemaah Ansorud Tauhid(JAT) terdapat perpecahan antara yang mendukung S (IslamicHalaman4 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKIState) di Suriah dan yang tidak mendukung S(Islamic State).Kemudian terdakwa bersama saksi CUNAEDI keluar dari JATkarena terdakwa dan saksi CUNAEDI termasuk yang mendukungIS (lslamic State) ;Bahwa untuk membentuk wadah bagi pendukung S(Islamic State)maka pada bulan Januari
Namunterdakwamemutuskan untuk tetap mengadakan kajian di mushola BaitulMu'minah pada bulan berikutnya dengan menggunakan uang terdakwapribadi dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dalammendukung Khilafah (Islamic State) ;Halaman9 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI4.
Sudah sejauh mana dakwah yang diadakan oleh masingmasingmudriyah dalam mendukung IS (Islamic State) ;2. Sudah berapa banyak personel / anggota yang dimiliki oleh masingmasing mudriyah ;Bahwa seluruh mudriyah se Jawa Barat memiliki pemahaman yangsama tentang IS (Islamic State) ;Disamping melaksanakan kegiatan berdakwah dan mengikuti kajian,kegiatan yang diadakan oleh Jemaah Anshor Khilafah adalah melatihfisik dengan cara yakni mendaki gunung dan berenang.
Sebagai AMIR Tertinggi IS ( Islamic State ) di Indonesia yaitu ABUBAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan LapasNusa Kambangan) ;2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY.Kemudian dibawahnya ada tiga wilayah masing masing :Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagai AMIR /Ketua wilayahYang membawahi beberapa MUDRIYAH atau Kabupatenyakni :1.
) ;Sudah berapa banyak personel / anggota yang dimiliki oleh masingmasing mudriyah ;Bahwa seluruh mudriyah se Jawa Barat memiliki pemahaman yangsama tentang IS (Islamic State).
275 — 59
SIPEF, NV memiliki Certificate Of Domicile (COD) dari negaranyasebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/P3/2009 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraPemerintah Indonesia dengan Negara lain.bahwa di dalam P3B antara Indonesia dengan Belgia pada Pasal 14 pada pokoknya menyatakan :Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or otheractivities of an independent character shall be
taxable only in that State except in the followingcircumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:( if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State forthe purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income asis attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; orif his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to orexceeding in the aggregate 91
days within any period of twelve months; in thatcase, only so much of the income as is derived from his activities performed in thatother State may be taxed in that other State.The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic,educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers,engineers, architects, dentists and accountants.bahwa dalam hal iniS.A.
221 — 52
(SenateRepublik Melanesia Regional Kab.Sarmi) daftar terlampir ;1 (satu) lembar foto copy KTP 2 (dua) lembar foto dan 1 (stau)lembar surat THE STATE REPUBLIK THE DATE BIBLIOGRAFI OF THE SENATOR STATE PUBLIC OFMELANESIA ;8 (delapan) lembar surat undangan Propinsi Papua Utara SenateRepublik Melanesia an.
Nopember 2013 ;2 (dua) lembar surat pengantar Nomor 01/SNTRM/RSRM.2013tanggal 25 November dan 1 (satu) amplop warna putih yangbertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian RegionalSarmi kepada Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi ;2 (dua) lembar sura pengantar Nomor 01/SNTRM/RSM 2013tanggal 25 November 2013 dan 1 (satu) amplop warna putih yangbertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian RegionalSarmi kepada Kabag keuangan kabupaten Sarmi di Kota BaruPetam Sarmi ;2 (dua) lembar State
PID/2015/PT JAP.7 Indonesia oleh sekretariat keadilan dan perdamaian keuskupan JayapuraMei 2000 ;1 (satu) lembar foto copy surat Nasional suara pembaharuankamis tanggal 28 Nopember 2002 berbeda dengan masalah diAceh Panglima TNI akui penyelesaian papua lebih rumit ;1 (satu) lembar foto copy surat Presedium dewan papua wakilketua TOMBEANAL ;1 (satu) lembar foto copy surat Presedium dewan papua kalemderNasional Papua 2002 ;1 (satu) lembar foto copy surat keputusan siding PBB ;1 (atu) lembar bendera State
THOMASWAFAI WANGGAI tanggal 14 Desember 1988 ;e 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan Thema ibadah pengucapansyukur Hut The international of nederland new Guinea 25 tahunsementara ke RI tanggal 01 Mey 196201 Mei 1988 (yang ke51)Halaman 7 dari Hal.14 Put.No. 62/PID/2015/PT JAP.e 8tanggal 01 Mey 2013 ;e 5 (dima) lembar kertas pengisian Bio Data Anggota SenateNegara Republik of Melanesia ;e 2(dua) lembar gambar bendera melanesia ;e 5 dima) lembar Hut ke25 State Republik of Melanesia 14Desember 198814
Sarmi) Daftar terlampir;1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 2 (dua) lembar Foto dan 1 (satu) lembarSurat THE STATE REPUBLIK MELANESIA THE DATE BIBLIO GRAFIOF THE SENATOR STATE PUBLIC OF MELANESIA;8 (delapan) lembar Surat undangan Propinsi Papua Utara Senate RepublikMelanesia an.
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahap ketiga dalam bentuk L/C pada tanggal 23 Januari 2013 melaluiBank Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta sebesar USD 200.000 (duaratus ribu United State Dollar);4. Tahap ke empat pada tanggal 3 April 2013 sebanyak USD 100.000(seratus ribu United State Dollar) melalui Bank Mandiri Cab. KartiniMakassar ke Nomor Rekening 1520012311540 a.n. PT NESSAGOLDEN MINING;5.
Tahap kelima pada tanggal 8 April 2013 telah ditransfer sebanyak USD300.000 (tiga ratus ribu United State dollar) melalui Bank Mandiri Cab.Kartini Makassar ke Nomor Rekening 1520012311540 A.n. PT NESSAGOLDEN MINING;6. Biaya demorage Kapal MV. Magic sebesar USD 660.000 (enam ratusenam puluh ribu United State Dollar) yang kemudian disepakati untukditanggung sebagian oleh para pihak masingmasing sebesar USD330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu United State Dollar);7.
Tahap pertama pada tanggal 8 November 2012 sebanyak USD.400.000 (empat ratus ribu United State dollar), melalui Bank MandiriCabang Kartini Makassar ke Nomor Rekening 1520012311540 a.n. PTNESSA GOLDEN MINING;2. Tahap kedua pada tanggal 13 Desember 2012 sebanyak USD 500.000(lima ratus ribu United State Dollar) melalui Bank Mandiri Cab. KartiniMakassar ke Nomor Rekening 1520012311540 a.n. PT NESSAGOLDEN MINING;3.
Tahap ketiga dalam bentuk L/C pada tanggal 23 Januari 2013 melaluiBank Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta sebesar USD 200.000 (duaratus ribu United State Dollar);Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1462 K/Pid/20154. Tahap ke empat pada tanggal 3 April 2013 sebanyak USD 100.000(seratus ribu United State Dollar) melalui Bank Mandiri Cabang KartiniMakassar ke Nomor Rekening 1520012311540 a.n. PT NESSAGOLDEN MINING;5.
Tahap kelima pada tanggal 8 April 2013 telah ditransfer sebanyak USD300.000 (tiga ratus ribu United State dollar) melalui Bank Mandiri Cab.Kartini Makassar ke Nomor Rekening 1520012311540 a.n. PT NESSAGOLDEN MINING;6. Biaya demorage Kapal MV. Magic sebesar USD 660.000 (enam ratusenam puluh ribu United State Dollar) yang kemudian disepakati untukditanggung sebagian oleh para pihak masingmasing sebesar USD330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu United State Dollar);7.
Terbanding/Tergugat : MEGA YULIANTI
495 — 146
p> Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang Tanggung Jawab Pengasuhan Anak yang tertuang dalam Alokasi Tanggung Jawab Orang Tua - Pengambilan Keputusan Dan Rencana Induk yang merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Judisial State
Illinois Circuit County of Winnebago Nomor 2016 D 48 adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
- Menyatakan bahwa hak pengasuhan anak dilakukan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disepakati tentang pengasuhan anak yang tertuang dalam Alokasi Tanggung Jawab Orang Tua - Pengambilan Keputusan Dan Rencana Induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Judisial State
of Illinois Circuit County of Winnebago Nomor 2016 D 48 ;
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Alokasi Tanggung Jawab Orang Tua - Pengambilan Keputusan Dan Rencana Induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Judisial State of Illinois Circuit County of Winnebago Nomor 2016 D 48;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suamiisteri yang melakukan perkawinan secara sah pada hari Jumat tanggal 14Pebruari 2003 di COUNTY OF WAYNE, STATE OF MICHIGAN danselanjutnya tinggal bersama di STATE OF MICHIGAN;2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut melahirkanseorang anak perempuan bernama CLARISSA GRACE YULIANTI, lahir diBeloit Rock (Amerika) tanggal, 28 Januari 2015;3.
Bahwa setelahClarissa Grace Yulianti lahir, Penggugat dan Tergugatsepakat bercerai dimuka JUDICIAL STATE OF ILLINOIS CIRCUIT COUNTYOF WINNEBAGO (Peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois KotaWinnebago), Amerika;4. Bahwa dalam perkara di Peradilan (point3) tersebut di atas, selanjutnyadalam putusannya bernomor : 2016 D 48 yang disahkan pada tanggal, 11November 2018 diputuskan sebagai berikut :1. Tergugat telah membatalkan niat untuk pindah ke luar negeri(Indonesia);2.
Menyatakan bahwa putusan Judicial State Of Illinois Circuit County OfWinnebago (Peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago),Amerika bernomor : 2016 D 48 yang disahkan pada tanggal, 11 Agustus2018 yang bersifat kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat bersamaTergugat adalah sah dan berharga;3.
Menyatakan pula bahwa perbuatan Tergugat mangkir dari putusanJudicial State Of Illionis Circuit County Of Winnebago (PeradilanPemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago), Amerika bernomor : 2016D 48 yang disahkan pada tanggal, 11 Agustus 2018 adalah wujud itikat jahatbagi Tergugat;4.
Bahwa kelahiran CLARISSA GRACE YULIANTI telah diterbitkanORIGINAL CERTIFICATE OF LIVE BIRTH, State File Number2015004331 dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 39343 / KL/ IV / 2016tanggal 25 April 2016 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago,Amerika Serikat dan telah tercatat dalam Tanda Bukti Laporan KelahiranNo. 474.1 / 17 / CS / 2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan olehDinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;5.
Dalam Rekonvensi :
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Interest arising in one of the two States and paid to a resident ofthe other State may be taxed in other State;b. However, such interst may also be taxed in the State in which itarises according to the laws of that State, but if the beneficialowner of the interst is a resident of the other State, the tax socharged shall not exceed 10 percent of the gross amount of theinterest;bahwa Terjemahan Pasal 11 tersebut adalah sebagai berikut :a.
may be taxed in that other State.Pasal 11 ayat (1):Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepadapenduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.Article 11 (2):However, such interest may also be taxed in the State in which itarises and according to the laws of that State, but if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State, the tax so chargedshall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.Pasal 11 ayat (2):Namun demikian, bunga
Putusan Nomor 47/B/PK/PJK/20162.4.2.5.perundangundangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilikmanfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, makapajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (Sepuluh persen) danjumlah bruto bunga.Article 11 (4):Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one ofthe two States shall be taxable only in the other State if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State and if the interestis paid on a loan
Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of theother Contracting State may be taxed in that other state;b.
However, subject to the provisions of paragraph 3, such interestmay also be tmed in the Contracting State ini which it arises andaccording to the law of that state, but if the recipient is thebeneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed10 per cent of the goss amount of the interest.Bahwa huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajak ataspenghasilan bunga tersebut.
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2016Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty tersebut menegaskan:The profits of an enterprise of a contracting state shall be taxable only inthat state unless the enterprise carries on business in the other contractingstate through a permanent establishment situated therein.
Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2016termasuk jasa jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorangkaryawan atau pegawai lainnya dimana kegiatan itu berlangsung(untuk proyek yang sama atau yang berhubungan), untuk suatu masaatau masamasa yang berjumlah lebih dari 90 hari dalam 12 bulan;Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty tersebutmenegaskan:The profits of an enterpnse of a contracting state shall be taxableonly in that state unless the enterprise carries on business in the othercontracting
state through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of theenterprise may be taxed in the other state but only so much of themas Is attributable to thatpermanent establishment,Atau:Laba suatu perusahaan dari suatu negara hanya akan dikenakanpajak di negara itu, kecuali perusahaan tersebut menjalankan usahamelalui suatu pendirian tetap di negara lainnya;Bahwa karena jasa manajemen tersebut tidak dilakukan di Indonesiatetapi dilakukan
The reliefs provided in theArticle apply so long as the State of which the paying companyis a resident taxes such benefits as dividends. It is immaterialwhether any such benefits are paid out of current profits madeby the company or are derived, for example, from reserves, i.e.profits of previous financial years.
shall betaxable only in that state unless the enterprise carries onbusiness in the other contracting state through a permanentestablishment situated therein.
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1536/B/PK/PJK/2016 through a permanent establishment situated therein, If the enterprise carries onbusiness as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the otherState but only so much of them as is attributable to that permanentestablishment,Tax Treaty Indonesia UK, Pasal 7 ayat (1):The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatState unless the enterprise carries on business in the other Contracting Statethrough a permanent establishment
situated therein, If the enterprise carries onbusiness as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the otherState but only so much of them as is directly or indirectly attributable to thepermanent establishment,Tax Treaty Indonesia UK, Pasal 12 ayat (13):(1) Royalties arising in a Contracting State which are derived by a resident ofthe other Contracting State may be taxed in that other State;(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in whichthey arise
and according to the law of that State; but where the beneficialowner of such royalties is a resident of the other Contracting State the tax socharged shall not exceed:(a) in the case of royalties referred to in subparagraph (a) of paragraph 3 ofthis Article, 15% of the gross amount of the royalties; and(b) in the case of royalties referred to in subparagraph (b) of paragraph 3 ofthis Article, 10% of the gross amount of the royalties.(3) The term "royalties" as used in this Article comprises:(a)
Putusan Nomor 1536/B/PK/PJK/2016(1) Royalties derived from sources within one of the Contracting States by aresident of the other Contracting State may be taxed by both ContractingStates;(2) The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that Contracting State and beneficially owned by a resident ofthe other Contracting State shall not exceed 15 percent of the gross amountof royalties described in paragraph 3 (a) and 10 percent of the gross amountof royalties
The rate of tax imposed by a Contracting State on royaltiesderived from sources within that Contracting State andbeneficially owned by a resident of the other ContractingState shall not exceed 10 percent of the gross amount ofroyalties described in paragraph 3;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP506/PJ./2001tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP108/PJ.1/1996 tentang Bentuk FormulirPemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan SebagaimanaTelah Diubah Dengan KEP 02/PJ.1/
65 — 12
Perkara : PDM07/0.3.11/Euh.2/02/2012 tertanggal 8 Pebruari2012, sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa ALMATIUS ARYANTO als ARY pada hari Rabutanggal 07 Desember 2011 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu laindalam bulan Desember 2011, bertempat di kantor PT FIRST STATE Jl.
FIRST STATE diJ.Bhayangkara,Surakarta; e Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwamenggunakan shabu tersebut di kamar mandi rumahTerdakwa di Kampung Senden RT.05/RW.05, KelurahanTohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyardengan cara dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudiandipanaskan diatas api yang terbuat dari korek api gassehingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisapoleh Terdakwa melalui mulut + menggunakane Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak awal Maret2011 hingga bulan
First State Jl.
Setelah uang terkirim, Terdakwa mendapat alamat untuk mengambil shabuyaitu di daerah Banyuanyar dekat Gedung Saba Buana Surakarta, setelah mendapatkansabu tersebut Terdakwa kembali ke kantomya di PTFirst State di Jl. BhayangkaraSurakarta; Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu tersebutdi kamar mandi rumah Terdakwa di Kampung Senden RT,05 RW.05 Kelurahan Tohudan,Kec.