Ditemukan 122 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-09-2012 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 411/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Nopember 2013 —
5026
  • Amien Abdurachman sebagai anggotaDireksi PT Kereta Api Indonesia (Persero); surat tersebut ditujukankepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang pada intinyaberisi sebagai berikut : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah memutuskan untukmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnyamenyangkut pengembalian hakhak keuangan sejak pemberhentianyang bersangkutan (AMIEN ABDURACHMAN) tanggal 24 April 2007sampai dengan tanggal 27 September 2010, yang meliputi gaji,tantiem (
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER DAYA WAHANA;
10850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1741/B/PK/PJK/2016teratur lainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupajasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenislainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekalidalam setahun;c. upah harian, upak mingguan, upah satuan, dan upah borongan;d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan HariTua (THT),
Putus : 21-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — MICHAEL ALLAN EPSTEIN VS PT SEHAT UTAMA AGUNG
9466 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalampengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yangtidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak;Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengannama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, danpembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem;Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yangmenerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerjasehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yangmenerima atau memperoleh
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — armadi pane vs - pt. bank sumut - purna karya sejahtera ( pks )
7916
  • Tergugat II)guna melanjutkan pengelolaan pegawai alih dayayang bekerja di tempat Tergugat yaitu terhitung sejak tanggal 29 September4.Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaan pegawaialih daya tersebut diatas hanya menerima manajemen fee dari Tergugat atasjasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proses lamaran kerja, seleksi,mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaran asuransi kerja serta pemberianjasa produksi dan tantiem untuk seluruh pegawai alih daya dipersamakan
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — ERWIN PASARIBU VS - PT. BANK SUMUT - PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
6716
  • Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaan pegawaialih daya tersebut diatas hanya menerima manajemen fee dari Tergugat atasjasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proses lamaran kerja, seleksi,mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaran asuransi kerja serta pemberianjasa produksi dan tantiem untuk seluruh pegawai alih daya dipersamakan denganpegawai tetap dan dilaksanakan sesuai ketentuan dari Tergugat ;.
Putus : 08-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Maret 2016 — 1. PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), , DK VS SAUT M. HUTAGALUNG
5031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaanpegawai alin daya tersebut di atas hanya menerima manajemen fee dariTergugat atas jasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proseslamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaranasuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruhpegawai alin daya dipersamakan dengan pegawai tetap dan dilaksanakansesuai ketentuan dari Tergugat ;.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
1436275
  • Tentang : Perbankan Syariah
  • pemeriksaan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 54Ayat (1)Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yangmembahayakan kelangsungan usahanya apabilaberdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Banksemakin memburuk, antara lain, ditandai denganmenurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, danrentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukanberdasarkan prinsip kehatihatian dan asas perbankan yangsehat.HurufaYang dimaksud dengan membatasi kewenanganantara lain pembatasan keputusan pemberian bonus(tantiem
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk (d/h. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, Tbk);
7736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerimapensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasaproduksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilansejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;c.
Putus : 25-01-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 25 Januari 2021 — ANDRA YASTRIALSYAH AGUSSALAM;
495357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 188 K/Pid.Sus/2021111,112.113.114.115.116.117.Penyampaian Pembayaran Tantiem Direksi dan DewanKomisaris;1 (satu) bundel copy surat Menter BUMN RI NomorS 454/ MBU/D5/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal PenyampaianPenetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTAngkasa Pura II (Persero) Tahun 2019:1 (satu) bundel copy salinan Peraturan Menteri BUMN NomorPER04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan PenghasilanDireksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas' BadanUsaha Milik Negara;1 (satu) bundel
Putus : 15-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Maret 2016 — I. PT. PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS ARMADI PANE
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaanpegawai alin daya tersebut diatas hanya menerima manajemen fee dariTergugat atas jasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proseslamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaranasuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruhpegawai alin daya dipersamakan dengan pegawai tetap dan dilaksanakansesuai ketentuan dari Tergugat ;.
Register : 12-07-2012 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1778/Pdt.G/2012/PAJT
Tanggal 30 April 2014 — Darma Ambiar bin Bachtiar vs. Nilam Sari binti Nazar Affan
8716
  • Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2009Bahwa sebagaimana surat perjanjian tanggal 13 Agustus 2008 dimana dalamklausul No. 19 yang menyatakan : "Apabila Darma (Pihak 1) melanggar salahSatu dari butir perjanjian ini dan kapanpunjuga, termasuksejak tanggal di tandatangani perjanjian ini, maka sanksinya adalah semua harta (lancar) /uang danaktiva tetap atas nama Nila (Pihak IT) dan Darma (Pihak 1) otomatis menjadi milikNila (Pihak 11) seperti uang, asuransi, tantiem 2007 dan 2008, tabungan ,deposito,
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat II) gunamelanjutkan pengelolaan pegawai alih daya yang bekerja di tempatTergugat yaitu terhitung sejak tanggal 29 September 2008;Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaanpegawai alih daya tersebut diatas hanya menerima manajemen fee dariTergugat atas jasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proseslamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaranasuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruhpegawai alih daya dipersamakan
Putus : 03-03-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Maret 2016 — PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DKK VS MHD. DANIEL HARAHAP
4345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat II) guna melanjutkan pengelolaanpegawai alih daya yang bekerja di tempat Tergugat yaitu terhitung sejaktanggal 29 September 2008;Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaanpegawai alin daya tersebut di atas hanya menerima manajemen fee dariTergugat atas jasa pengelolaan dimaksud, sedangkan mengenai proseslamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaranasuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruhpegawai alih daya dipersamakan
Putus : 08-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Maret 2016 — PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS ERWIN PASARIBU
4218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Il) gunamelanjutkan pengelolaan pegawai alih daya yang bekerja di tempatTergugat yaitu terhitung sejak tanggal 29 September 2008;Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaanpegawai alin daya tersebut di atas hanya menerima manajemen fee dariTergugat atas jasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proseslamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaranasuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruhpegawai alih daya dipersamakan
Putus : 21-12-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 21 Desember 2016 — 1. BUDI HARTONO,dkk Lawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) EKA BUMI ARTHA
15157
  • Tertanggal 03/04/2012.P9; Nota DEBET No.69/TK/2001, Tantiem tertanggal Metro 12 Februai 2000atas nama Budi Hartono.P10; Suratpendaftaran kepersertaan JAMSOSTEK atas nama Budi HartonoTertanggal 09 November 2011.P11; Surat tanda terima pembayaran pesangon atas nama Eko Kristiawantertanggal 01 Maret 2013.P12;A. Tanda terima gaji karyawan Kantor Cabang Kota Metro, NIK; 300132000, bulan Juni 2012 tertanggal Metro, 02 Juli 2012 atas nama BudiHartono.B.
Register : 15-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 18-01-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 272/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 16 Desember 2015 — 1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) 2. BADAN PETANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GOWA 3. PT. PUTRI TUNGGAL ABADI (dahulu. CV. PUTRI TUNGGAL) LAWAN S.A. BANDUNG BISMONO DAN 1. Drs. JAMALUDDIN LILY, M.B.A. 2. PT. ZARINDA PERDANA DEVELOPER 3. Ir. LAODE ASMAR PARSAN, M.Eng. 4. TOQAZ 5. PAK ZUL 6. ANWAR 7. ARSYAD 8. DG. SIKKI 9. PUANG BEDDU 10. ABDULLAH 11. IMRAN 12. MEGAWATI 13. AGUS SALIM 14. KAHARUDDIN 15. BAHAR 16. MUH. YUSUF 17. MUHAMMAD BASIR 18. ARIFIN 19. HERMAN 20. MUJI ASMONO 21. SYAMSIR, S.E. 22. H.M. RAJAB 23. INDRA H. RAJAB 24. ANDI IRWAN 25. JOE FIRMAN 26. IBU NANNI 27. IBU AYU 28. PAK HAMAL 29. BINTANG 30. H. YAHYA 31. H.M. MUTALIB
203125
  • Put.No.272/PDT/2015/PT.MksBerdasarkan ketentuan ini RUPS dapat menetapkan bahve sebagianatau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian lain tantiem(tantieme) untuk direksi dankomisaris, bonus untuk karyawan, cadangandana sosial dan lainlain, atau penempatan laba bersih tersebut dalamcadangan perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usahaperseroan.g.
Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS) VS BAMBANG EDYSAPUTRA MARBUN, DKK
4034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • juta sembilan ratus empat puluhdelapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulannya;Bahwa Penggugat mengajukan lamaran kerja kepada Tergugat danditerima sebagai pekerja dengan masa percobaan 1 (satu) bulan danselanjutnya diserahkan kepada Tergugat Il sebagai perusahaanpengelolaan pegawai alin daya yang hanya menerima manajemen fee dariTergugat sedangkan mengenai proses lamaran kerja, seleksi, mutasi,pemberhentian, upah (gaji), pembayaran asuransi kerja serta pemberianjasa produksi dan tantiem
Putus : 09-10-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn
Tanggal 9 Oktober 2014 — -Wong Ngar x -Huseng Chandra -Nasir -Teo Soon Kiat -William Anto -PT. Indopangan Sentosa -PT. Bika Jaya Food -Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang -Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta
182107
  • Produktivitas dan Efisiensi, Besar kecilnya produktivitassuatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi.Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualandan pada akhirnya menentukan besar kecilnyapendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnyalaba yang diperoleh.Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 71 ayat (1) UUPT menyatakanbahwa sebagian atau seluruh laba bersih dapat ditetapkan oleh RUPS untukpembagian dividen terhadap pemegang saham, cadangan, dan/ataupembagian lain seperti tantiem bagi direksi
    Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerjaperseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
Register : 13-05-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Darman Mappangara
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
277191
  • copy surat Komisaris Utama Nomor : CO.02.04 / 00 / 07 /2018/0321 tanggal 23 Juli 2018 perihal Persetujuan Dewan Komisarisatas Revisi Investasi Tahun 2018 PT Angkasa Pura II (Persero)1 (Satu) bundel copy surat Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero)nomor 02.04/00/07/2018/4641 tanggal 12 Juli 2018 perihal PermohonanPersetujuan Usulan Revisi RKAP Investasi Tahun 2018;1 (satu) bundel copy surat SVP of Corporate Secretary nomor05.03/00/06/2019/6535 tanggal 14 Juni 2019 perihal PenyampaianPembayaran Tantiem
    lembar copy surat Komisaris Utama nomorCO.02.04/00/07/2018/0321 tanggal 23 Juli 2018 perihal PersetujuanDewan Komisaris atas Revisi Investasi Tahun 2018 PT Angkasa Pura II(Persero)1 (Satu) bundel copy surat Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero)nomor 02.04/00/07/2018/4641 tanggal 12 Juli 2018 perihal PermohonanPersetujuan Usulan Revisi RKAP Investasi Tahun 2018.1 (satu) bundel copy surat SVP of Corporate Secretary nomor05.03/00/06/2019/6535 tanggal 14 Juni 2019 perihal PenyampaianPembayaran Tantiem
Putus : 09-06-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — I. PT. PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), , DK VS Tuan ALI MUDA SIREGAR
7335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaanpegawai alih daya tersebut di atas hanya menerima manajemen fee dariTergugat atas jasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proseslamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaranasuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruhpegawai alin daya dipersamakan dengan pegawai tetap dan dilaksanakansesuai ketentuan dari Tergugat ;.