Tatanusa, di Jakarta, 2001.

Dengan demikian, Pasal GATT Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hal. 8384.Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/20141994 di atas harus dilaksanakan dan diinterpretasikan sesuai hukumperjanjian internasional, yaitu meliputi:'1. Harus berdasarkan itikad baik (good faith):2. Harus sesuai dengan arti yang diberikan dalam context sesualperjanjian internasional:3.

Hal inidibuktikan bahwa di Negeri Belanda Hoge Raad pada tahun 1920 telahHalaman 29 dari 71 Putusan Nomor 407/Pat.G/2016/PN Smgmenolak Pertanggungjawaban Negara atas tindakan (orang) tukang posyang telah menghilangkan suratsurat yang dibawanya dan ternyata haltersebut diikuti/dilanjutkan dengan PutusanPutusan Hoge Raad lainnya;Untuk ini periksa Hukum Perwakilan dan Kuasa Rahmat Setiawan,SH.MH; Terbitan Tatanusa; hal. 212, yang menyebutkan sebagai berikut :Namun dalam beberapa kesempatan Hoge Raad

Sudah banyakkasus di mana pengadilan Indonesia, seperti halnya pengadilanpengadilan di banyak negaranegara lain di dunia, menyatakan bahwapelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat memaksa(mandatory rules of law) merupakan pelanggaran atas ketertiban umumdi Indonesia, yang mengancam pelanggarannya dengan ancamankebatalan atau pembatalan (Public Policy as Grounds for Refusal ofRecognition and Enforcement of Foireign Arbitral Awards in Indonesia(Tatanusa, 2003)(htto:/www.hukumonline.com/berita

Sudah banyakkasus di mana pengadilan Indonesia, seperti halnya pengadilanpengadilan di banyak negaranegara lailn di dunia, menyatakan bahwapelanggaran terhadap kekuatan hukum yang bersifat memaksa (mandatory rules of law) merupakan pelanggaran atas ketertiban umumdi Indonesia, yang mengancam pelanggarannya dengan ancamankebatalan atau pembatalan (Public policy as Grounds for Refusal ofRecognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia (Tatanusa, 2003) (htto:/www.hukumonline.com/berita

TATANUSA, Jakarta, Cetakan Pertama,Oktober 2012, halaman 182, dimana dalam pertimbangannyaterhadap konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UndangUndang ITE,yaitu, antara lain menyatakan :Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kKemanusiaantidak boleh tercederai oleh tindakantindakan yang mengusik nilainilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik.

TATANUSA INTERKOM 025346107017000 90,019,780PT TECHNICA MANDIRI395 SUKSES 027444975413000 189,850,917PT TECKINDO PRIMA396 GEMILANG JAYA 021552732418000 50,388,688397 PT TEKKINDO SKODARAYA 015618366609000 53,909,796398 PT TELINDO SEMESTA ABADI 024872194416000 145,158,500399 PT.

rupiah), namun waktu itu tidak langsung disepakatiHalaman 90 dari 184 halaman91karena menurut pak AGUS MAWARDI masalah harga ini akan disampaikankepada Tim Perencana untuk dilakukan analisa dan pelelangan;Bahwa benar selanjutnya ada beberapa perusahaan yang menghubungi PTBoral untuk meminta dukungan guna mengikuti Pelelangan proyekpembangunan drainase tersebut dan PT Boral ada mengeluarkan SuratDukungan untuk 9(sembilan) perusahaan, yaitu : PT Karya Mawar Lestari, PTBina Sarana Bersama, PT Amanat Tatanusa

telah ditunjuk Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala Dinas PUPropinsi Kalimantan Selatan No. 663.05/069/CK/2010 yang diketuai oleh saksiM.NOOR ERFANI;Bahwa selanjutnya Panitia telah membuat pengumuman lelang tertanggal 11Maret 2011 No. 01/PUDRAINAL/IVPPLP.KS/2011 dengan metode pelelanganumum pasca kwalifikasi, yang mendaftar sebanyak 55 perusahaan namun yangmemasukkan penawaran hanya 13 perusahaan dan setelah dilakukan seleksiadministrasi yang dinyatakan sah sebanyak 7 perusahaan, yaitu PT Amanat TataNusa

Tatanusa, 2005, Jakarta, hal.111, volmacht berbeda dengan /asigeving, kuasa (volmacht) merupakan tindakanhukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakilipemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Hoge Raad 24Juni 1938 NJ 19939, 337), sedangkan Lastgeving adalah suatu perjanjianpemberian beban perintah dimana penerima beban perintah (lasthebber)mengikatkan dirinya kepada pemberi beban perintah (lastgever) untuk melakukansatu atau lebih tindakan hukum guna

., dalam bukunya HukumKepailitan Indonesia, penerbit Tatanusa,khususnya pada halaman 353 dan 354menyatakan:"Jadi, walaupun ada eksepsi atau tangkisan dari termohon pailit (debitor) yangmenyatakan bahwa pengadilan niaga tidak berwenang untuk memeriksa danmemutus perkaranya dengan alasan adanya klausula pilihan forum (choice offorum), yakni bahwa para pihak telah sepakat jika terjadi sengketa dalampelaksanaan perjanjian, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase/badanarbitrase, namun hakim pengadilan

., M.H. dalambukunya Sita dan Eksekusi, Praktek Kejurusitaan Pengadilanditerbitkan oleh Tatanusa halaman 99 yang pada intinyamenyatakan bahwa suatu putusan yang tidak dapat dieksekusiyang bersifat yuridis adalah suatu amar putusan yang tidak jelas,dimana dalam amar putusan terdapat ketidakjelasan perihalsubjek, luasan, batasbatas, serta letak tanah yag akandieksekusib. Bahwa Penetapan No.112/Pdt.G/2015/PN.Ptk jo. No.49/PDT/2017/PT.PTK jo.

., Hukum KepailitanIndonesia, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, halaman 334, yangmenyatakan:Kompetensi absolut Pengadilan Niaga berdasarkan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 adalah:(1) Perkara pailit;(2) Perkara PKPU;(3) Perkara actio pauliana;(4(5) Perkara di mana Debitur, Kreditur, Kurator, atau Pengurus))) Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;)menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitandengan harta pailit;(6) Gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkanperseroan dinyatakan pailit

Hamidi asas umum Pemerintahan yang baik merupakan nilainilaietik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.Asasasas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai peganggan bagipejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya , merupakanalat uji bagi hakim administrasi negara ( yang berwujud beschikking), dansebagai dasar pengajuan Gugatan bagi Penggugat ( Jazim Hamidi, Yurisprudensitentang Penerapan Asasasas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yangLaak,Tatanusa

Tatanusa, Jakarta, 2000, him. 122. secara tegasmenyatakan bahwa pada dasarnya utang (kreditur) harta pailitadalah utang (kreditur) setelah terjadinya kepailitan. Untuk lebihjelasnya Pemohon PK akan mengutip pernyataan dari Jerry Hoffyang berbunyi sebagai berikut:Rasional dari suatu "tagihan atas harta pailit" atau utang hartapailit adalah bahwa biayabiaya yang timbul dalam menguruskepentingan kreditur harus dipenuhi terlebin dahulu sebelumkepentingannya sendiri dipenuhi.

Tatanusa Jakarta tahun 2008halaman 324, Konsesi adalah Izin pengusahaan jalan tol yangdiberikan pemerintah kepada Badan Usaha Untuk memenuhipengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar;Menurut Kamus Istilah Keuangan & Investasi Edisi Ketiga (Dictionary ofFinance and Investment Terms Ed.3 ) Karangan John Downes dan JordanElliot Goodman Terbitan PT.

Amanat Tatanusa.4. PT. APU STIANTS.5. PT. Pantas kalimantan Raya.6. PT. Multiblas Karya Utama.7. PT. Media Cipta Perkasa.Putusan Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 35 dari 1558. CV.Bahungin Raya.9. PT. Risa Mutiara Raya. Bahwa benar saksi menghubungi semua peserta lelang yang padaawalnya berjumlah 11 perusahaan, tetapi yang membalas penawarandari perusahaan saksi tersebut berjumlah 9 perusahaan.

Tatanusa Jakartatahun 2008 halaman 324, Konsesi adalah Izin pengusahaan jalan tolyang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha Untuk memenuhipengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar;c Menurut Kamus Istilan Keuangan & Investasi Edisi Ketiga (Dictionary ofFinance and Investment Terms Ed.3 ) Karangan John Downes dan JordanElliot Goodman Terbitan PT.

Mengusulkan pemenang serta mengumumkan pemenang lelang; Bahwa Pengumuman Lelang dilaksanakan milai tanggal 11 Maret 2011secara Online/Internet serta melalui Koran Kalimantan Post; Bahwa selanjutnya ada beberapa Perusahaan yang mendaftar untuk ikutLelang dan kemudian dilakukan penjelasan pekerjaan (Anwising) yangdihadiri oleh 7(tujuh) Perusahaan, namun selanjutnya yang memasukkanpenawaran ada 13(tiga belas) perusahaan, akan tetapi yang dianggaplengkap dokumennya hanya 7(tujuh) Perusahaan, yaitu PT Amanat TataNusa

TATANUSA INTERKOM 025346107017000 90,019,780PT TECHNICA MANDIRI395 SUKSES 027444975413000 189,850,917PT TECKINDO PRIMA396 GEMILANG JAYA 021552732418000 50,388,688397 PT TEKKINDO SKODARAYA 015618366609000 53,909,796398 PT TELINDO SEMESTA ABADI 024872194416000 145,158,500399 PT.

Sus/2012tertanggal 16 April 2013 ;T.238 Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia No. 146.K/pdt.Sus/2012tertanggal 23 Mei 2012 ;T.239 Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 396.K/Pdt.Sus/2010tertanggal 9 Juni 2010 ;T.240 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 .PK/Pdt.sus/2010tertanggal 29 November 2010 ;T.241 Pendapat Rachmad Setiawan, SH,MH dalam bukunya yangberjudul Hukum perwakilan dan kuasa penerbit : PT Tatanusa,cetakan pertama, Maret 2005 halaman 7073 ;T.242 peraturan kKepala Badan

Yang berjudul "Sita dan Eksekusi Praktek KejurusitaanPengadilan", PT Tatanusa, JakartaIndonesia, 2004, halaman 47) ditulissebagai berikut:Sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik ialah suatuakta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UndangUndang dibuatoleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu di tempatmana akta dibuat;Risalah lelang memenuhi setiap unsur dari pengertian/ketentuantersebut, yaitu:a. Dibuatmenurut undangundang (vide Pasal 37, 38, 39 VR);b.