Spesifikasi tehnis barang/jasa2). Harga perkiraan sendiri (HPS)3). Rancangan kontrakMenerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasaMenandatangani kontrakMelaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasaMengendalikan pelaksanaan kontrakMelaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPAMenyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahanHalaman 3 dari 43hal, Tipikor No. 01/Pid./TPK/2014/PT.TKh.

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tehnis (aanwijzer)untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan;d.

m2 dinding bata merahukuran (5X11X22) tebal 1 bata, campuran spesi 1 PC : 4 PP denganharga Rp. 70.000, (tujuh puluh riburUpiah); 2222 o nnn nnn nnn nen eee= Memasang 1 m2 dinding bata eksposeukuran (5X11X22) tebal 1 bata, campuran spesi 1 PC : 4 PPsebesar Rp.105.884,02 (seratus lima ribu delapan ratus delapanpuluh empat koma dua sen rupiah)Kemudian sekitar bulan Juni 2011 terdakwa AKHADUN SYAHBANIAH, SEbinti MLBASYUNI selaku PPK menyerahkan dokumen hasil perencanaanberikut gambar dan spesifikasi tehnis

16 Mei 2014, Nomor : Reg.Perk: PDS01/Tubei/03/2014, Terdakwa didakwasebagai berikut :Primair :Bahwa ia Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI selaku pejabat pelaksanateknis kegiatan yang diangkat berdasarkan SK Bupati No. 304 Tahun 2010 tanggal 23September 2010 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat PenatausahaanKeuangan, dan pejabat pelaksana tehnis

AnugrahGrafika, sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi penawaran No. :6.24/PAKL/DAK/Diknaspora /2010 tanggal 30 Oktober 2010e Evaluasi TehnisPada tanggal 30 Oktober 2010 dilaksanakan evaluasi tehnis penawaransesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Tehnis Penawaran No. : 7.24/PAKL/DAK/Diknaspora/2010 maka perusahaan CV.

Anugrah Grafikalulus evaluasi tehnis penawaran.e Evaluasi Harga PenawaranPada tanggal 3 Nopember 2010 dilaksanakan Evaluasi Harga Penawarandengan Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran No. : 8.24/PAKL/DAK/Diknaspora/2010 dan terhadap perusahaan ini dinyatakan lulusSetelah semua evaluasi telah dilakukan maka panitia membuat BeritaAcara Hasil Pelelangan umum No. : 10.24/PAKL/DAK/Diknaspora/2010 tanggal 10 Nopember 2010 menetapkan CV.

Wijaya PerdanaDalam tahap ini yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya adalah CV.Anugrah Grafika, sesuai dengan Berita Acara Hasil EvaluasiAdministrasi penawaran No. : 6.24/PAKL/DAK/ Diknaspora /2010tanggal 30 Oktober 2010e Evaluasi TehnisPada tanggal 30 Oktober 2010 dilaksanakan evaluasi tehnis penawaransesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Tehnis Penawaran No. : 7.24/PAKL/DAK/Diknaspora/2010 maka perusahaan CV.

Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Poin 3 huruf f Petunjuk Tehnis (Juknis)Program Raskin Kab. Brebes Tahun 2011 tanggal 09 Maret 2011 yang menyatakan: pelaksana distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTSPM sebanyak 15kilogram/RTS/bulan, maka masingmasing RISPM di Desa Rancawuluhseharusnya menerima 15 kilogram atau 1 kantong beras Raskin perbulan.

Hal ini bertentangan dengan Petunjuk Tehnis (Juknis) Program Raskin KabupatenBrebes Tahun 2011 tanggal 09 Maret 2011 BAB IV Poin 3 huruf g yakni : apabiladititik bagi jumlah RTS melebihi Data RTSPM hasil PPLS08 BPS maka PokjaRaskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada Rumah tangga miskinyang tidak terdaftar dalam DPM1*.

Bahwa dari pembagian raskin yang tidak sesuai dengan Petunjuk Tehnis (Juknis)Program Raskin Kab. Brebes Tahun 2011 tanggal 09 Maret 2011 tersebut terdapatsisa Raskin sebanyak 166 kantong dengan perhitungan dari 1.197 kantong yangseharusnya didistribusikan kepada 1.197 RTSPM, hanya didistribusikan sebanyak1.031 kantong.

Berdasarkan Petunjuk Tehnis (Juknis) Program Raskin Kab.

Pencarian tahap berikutnya (tahap Il) dapat dilaksanakan bedasarkanrekomendasi Bupati/Walikota dan atau tim teknis kabupaten /kotasesuai penilaian kinerja LUEP.Bahwa rekomendasi/pertimbangan tehnis DPM LUEP Kabupaten Garutkhusus kepada 3 peserta LUEP (1.PD.AGS Dewi Murni an.AGUS SAMAN ,2.PD Karya mukti (AMS) an.AHMAD KOHAR, 3.PD Sri Murni an.OBAN ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) secara berlanjut dilakukanTerdakwa Ir.'

sebagai berikut : Bahwa awalnya pada tahun anggaran 2003, Provinsi Jawa Baratmendapatkan alokasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha EkonomiPedesaan (DPMLUEP) dari Proyek Pengembangan KelembagaanKetahanan Pangan Masyarakat (PPKKPM) sebesar Rp. 23.820.000.000,00(dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk 220 LUEPdi 16 Kabupaten.; Bahwa Kabupaten Garut mendapat alokasi DPMLUEP adalah sebesarRp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkanrekomendasi tim tehnis

HERMANTO) selakuwakil ketua tim teknis Kabupaten Garut , diberi tugas dan wewenang untukmelakukan : Melaksanakan identifikasi calon penerima DPMLUEP Melaksanakan kajian/analisa kelayakan usaha sesuai dengan usahayang berlaku Halhal yang lain mendukung persayaratan LUEPAkan tetapi surat Tugas tersebut hanya diterima oleh Terdakwa,Bahwa rekomendasi/pertimbangan tim tehnis DPMLUEP Kabupaten Garutkhusus kepada 3 peserta LUEP (1.PD.AGS Dewi Murni an.AGUS SAMAN,2.PD Karya Mukti (AMS) an.AHMAD KOHAR, 3.

Pencairan tahap berikutnya (tahap Il) dapat dilaksanakanberdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dan atau Tim TeknisKabupaten/kota sesuai penilaian kinerja LUEP.Bahwa akan tetapi Terdakwa selaku pegawai negeri yang memilikikewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah dari saksiIrHERMANTO selaku Wakil Ketua Tim Tehnis Kabupaten Garutsebagaimana tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajiban tersebutdengan cara membantu, memberi kesempatan atau kemudahan ketigaLUEP dimaksud (1.PD.AGS Dewi Murni

No. 351 K/Pid.Sus/2008secara parsial seolaholah perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasukdalam kategori "Pembantuan" sebagaimana rumusan Pasal 56 KUHAP dimana Majelis Hakim terlalu sempat menafsirkan pengertian rumusan Pasal56 KUHAP dengan berpandangan bahwa Surat Perintah Wakil Ketua TimTehnis DPM LUEP Kabupaten Garut Nomor: 01/DPMLUEP/2003 tanggal25 Pebruari 2003 yang ditujukan kepada unsurunsur tim tehnis termasukTerdakwa untuk melaksanakan identifikasi calon penerima DPMLUEP dimana Terdakwa

Hal ini bertentangan denganLampiran Bab huruf F.1.f. 7 Keputusan Presiden RI (Kepres)Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah: spesifikasi tehnis dan gambar tidakmengarah kepada merk/produk tertentu;Bahwa setelah selesai kegiatan Aanwijzing tersebut, TERDAKWADARSAN SIMAMORA,SE menjumpai saksi Ir. BATAHANPANGARIBUAN, kemudian saksi Ir.BATAHAN PANGARIBUANmengarahkan TERDAKWA DARSAN SIMAMORA,SE untuk membeliHal. 3 dari 39 hal. Put.

tehnis juga dilakukan evaluasi harga, dan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa tidak menggunakan HPS untukmelakukan evaluasi, bahkan CV.Putra Dolok Sanggul lolos evaluasiwalaupun Formulir penilaian kualifikasi tidak ditandatangani olehTERDAKWA DARSAN SIMAMORA,SE selaku direktur namunditandatangani oleh Heksa Br Simbolon (karyawan CV.DolokSanggul) dengan mempergunakan nama TERDAKWA DARSANSIMAMORA,SE.

Hal ini bertentangan denganLampiran Bab huruf F.1.f.7 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah: spesifikasi tehnis dan gambar tidak mengarah kepadamerk/produk tertentu;Bahwa setelah selesai kegiatan Aanwijzing tersebut, TERDAKWADARSAN SIMAMORA,SE menjumpai saksi Ir.

Arion Intan Jaya, CV.Putra Mandiri danPT.Dipapanalasa, padahal perbuatan tersebut bertentangan denganPrinsip Dasar dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalamPasal 3 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa pada tanggal 6 Mei 2008 dilakukan evaluasi terhadappenawaran yang masuk dengan metode sistem gugur, namunpenawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tetapdilakukan evaluasi tehnis dan penawaran yang tidak

memenuhidokumen tehnis juga dilakukan evaluasi harga, dan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa tidak menggunakan HPS untukHal. 10 dari 39 hal.

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

adalah nama lengkap Ismaillahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorHalaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor84/Padt.P/2019/PN.PolKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orangyang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai Jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan orang yang

.= Bahwa dalam kegiatan proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan GedungKantor UPTBP (Unit Pelaksana Tehnis Balai Penyuluhan) Rupit TA. 2012 dilakukan lelang secaraterbuka. Perusahan yang menjadi pemenang adalah CV.

Balai Penyuluhan) Rupit TA. 2012 ;Bahwa dasar hukum saksi ditunjuk sebagai sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatanPembangunan Gedung Kantor UPTBP (Unit Pelaksana Tehnis Balai Penyuluhan) Rupit TA. 2012berdasarkan SK Kepala Badan Nomor : 59/KPTS/Bapeluh PPK/2012, tanggal 16 April 2012 ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa dalamkegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTBP (Unit Pelaksana Tehnis Balai Penyuluhan) Rupit TA.2012, yakni

Zulkarnain sebagai Konsultan Perencana dan KonsultanPengawas dan Masyudin sebagai PPTK.Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas Lapangan Tehnis dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karyauntuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTBP Rupit Tahun Anggaran 2012;Bahwa dasar hukum saksi ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan Tehnis dari pihak Dinas Pekerjaan UmumCipta Karya untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTBP Rupit TA 2012 adalah :1 Surat dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

Adi Krisna, sebesar Rp. 731.308.000,00.Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTBP (Unit Pelaksana Tehnis Balai Penyuluhan)Rupit, yang dijadikan pihak rekanan Yaitu CV.

cukup dan menurut saksi ada pihakkonsultan dan tim tehnis yang memeriksa pekerjaan ;Bahwa jika mengacu pada hasil laporan dari Saudara Rodi Ihsan, ST yang menyatakan adanya selisihvolume kurang yang dikerjakan oleh pihak kontraktor, mengapa pekerjaan tersebut menjadi kurang, saksimenyatakan selaku pengendalian kegiatan ini telah berkonsultasi dengan orang tehnis pihak konsultanpengawas saksi Ir.

ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor81/Padt.P/2019/PN.PolMenimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Mei 2007:Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor81/Padt.P/2019/PN.PolMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orangyang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan orang yang

Spesifikasi Tehnis Barang/Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3. Rancangan Kontrak;Bahwa nilai HPS yang diterima panitia pelelangan dari PPKyang telah ditandatangani oleh PPK, Pejabat Pelaksana TehnisKegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sebesar Rp3.400.000.000,00 sama dengan nilai anggaranyang telah disyahkan dalam APBD oleh DPRD Kota Palembang Tahun2012.

Kalaupun Main Dealer menjual kendaraan jenis Dump Trucksepesifikasi tehnis Dump (bak) belakang kendaraan tidak sesuaidengan kebutuhan dan pihak Main Dealer tidak akan memenuhipermintaan sepesifikasi tehnis yang dibutuhkan dan Main Dealerhanya menjual chasis Dump Truck saja dan tidak mengacu kepadaspek tehnis kendaraan Dump Truck yang dibutuhkan untuk angkutansampah;Bahwa pada metode pelelangan umum, HPS dan spesifikasi tehnissudah ditentukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa PenggunaAnggaran (KPA

), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (PPTkK);Bahwa pada pelelangan umum, spesifikasi tehnis merupakan tugas dankewenangan PPK sesuai Pasal 11 angka 1 huruf a Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan penyedia barang menentukan harga penawaran sesuaiHPS yang ditetapkan PPK;Bahwa kwalifikasi kendaraan yang spesifikasi tehnisnya melalui metodepelelangan umum berbeda dengan kendaraan Dump Truck yang dibelidengan metode penunjukan langsung, sehingga hasilnya tidak samakarena spesifikasi

tehnis yang dihasilkan kwalitasnya berbeda, denganadanya perbedaan kwalitas tersebut maka harganya akan lebih mahaldari penunjukan langsung;Hal. 34 dari 41 hal.

Kendaraan DumpTruck dengan mobil spesifikasi tehnis tersebut diatas sangat jelasperbedaanya, bahwa harga 10 unit mobil Dump Truck yangdilakukan dengan pelelangan umum tersebut yang ditawar olehpenyedia barang secara terbuka harganya lebih tinggi dariHal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017penunjukan langsung yang dilakukan secara negosiasi.

Busman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor37/Padt.P/2020/PN PolPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

mempertimbangkan poin angka 3 (tiga) petitum permohonanpemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan ahli waris, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

Berdasarkan keterangan dari saksi ahli Arie Yoewono Soepirman yangmenyatakan berdasarkan UndangUndang no. 22 Tahun 2001 tentangminyak dan gas bumi dalam Pasal 23 ayat 1 kegiatan usaha hilirsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dalam bidang usahapengangkutan/ penimbunan/penyimpanan/niaga BBM harus ada jijin daripemerintah dengan mengajukan permohonan kepada Menteri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tehnis paling sedikit memuatnama penyelenggara, jenis usaha yang diajukan, kewajiban

Berdasarkan keterangan dari saksi ahli Arie Yoewono Soepirman yangmenyatakan berdasarkan undangundang no. 22 tahun 2001 tentang minyakdan gas bumi dalam pasal 23 ayat 1 kegiatan usaha hilir sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 5 angka 2 dalam bidang usaha pengangkutan/penimbunan/penyimpanan/niaga BBM harus ada ijin dari pemerintah denganmengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratanadministrasi dan tehnis paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenisHal. 4 dari 12 hal.

No. 1828 K/Pid.Sus/2011usaha yang diajukan, kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraanperusahaan, dan informasi mengenai rencana dan syarat tehnis dengankegiatan usaha.Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalamPasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUAPRIMAIRBahwa mereka Terdakwa I.

Berdasarkan keterangan dari saksi ahli Arie Yoewono Soepirman binSopirman yang menyatakan berdasarkan UndangUndang no. 22 tahun 2001tentang minyak dan gas bumi dalam Pasal 23 ayat 1 kegiatan usaha hilirsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dalam bidang usahapengangkutan/ penimbunan/penyimpanan/niaga BBM harus ada ijin daripemerintah dengan mengajukan permohonan kepada Mentri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tehnis paling sedikit memuatnama penyelenggara, jenis usaha yang diajukan

yang digunakan olehmasyarakat umum dan bukan untuk dijual kembali.Berdasarkan keterangan dari saksi ahli Arie Yoewono Soepirman binSoepirman yang menyatakan berdasarkan UndangUndang No. 22 tahun2001 tentang minyak dan gas bumi dalam Pasal 23 ayat 1 kegiatan usahahilir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dalam bidangusaha pengangkutan/ penimbunan/penyimpanan/niaga BBM harus ada ijindari pemerintah dengan mengajukan permohonan kepada Mentri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tehnis

, saat itu Ali Santomenyatakan bersedia meminjamkan perusahaannya dengan kesepakatan AliSanto akan diberi fee 3% dari setiap pembayaran pekerjaan, beberapa waktukemudian sekitar bulan Agustus 2006 Terdakwa bertemu dengan Ali Santo dansaat itu dibicarakan administrasinya yang mengerjakan Terdakwa denganmeminjam kop perusahaan PT.Santo Mandiri dari Batam, setelah administrasijadi lalu dikirimkan ke Batam untuk ditandatangani oleh Ali Santo ; Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi tehnis

Terdakwa datang ke lapangan di Senggarangbersamasama Ir.Anhmad Helmi (konsultan perencana), saat itu ditunjuk titik nololeh Ir.Anmad Helmi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan pekerjanyamenentukan titik nol bangunan, pada tanggal 11 September 2006, Terdakwabersamasama dengan Eddy Rivana, ST selaku Pengendali Kegiatan (saat itumasih berstatus sebagai CPNS pada Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang),IrAhmad Helmy dan Zainul Feriadi selaku Konsultan Pengawas dan KonsultanPerencana, Suherman selaku tenaga Tehnis

dari Terdakwa dan Andi LuthfiPratama selaku pengawas tehnis dari Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang danstaf lainnya datang ke lokasi untuk menentukan Garis Sempadan Bangunan(GSB), pada saat itu timbul perbedaan pendapat mengenai titik Garis SempadanBangunan, dimana menurut Eddy Rivana, ST selaku Pengendali Kegiatan danAndi Luthfi Pratama selaku Pengawas Tehnis dari Dinas Kimpraswil Kota TanjungPinang Garis Sempadan Bangunan jaraknya 30 meter dari as jalan, hal itumenyebabkan pergeseran dari titik

, saat itu Ali Santomenyatakan bersedia meminjamkan perusahaannya dengan kesepakatan AllSanto akan diberi fee 3% dati setiap pembayaran pekerjaan, beberapa waktukemudian sekitar bulan Agustus 2006, Terdakwa bertemu dengan Ali Santodan saat itu dibicarakan administrasinya yang mengerjakan Terdakwa denganmeminjam kop perusahaan PT.Santo Mandiri dari Batam, setelah administrasijadi lalu dikirimkan ke Batam untuk ditandatangani oleh AU Santo ; Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi tehnis

dari Andi LuthfiPratama selaku pengawas tehnis dari Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinangdan staf lainnya datang ke lokasi untuk menentukan Garis SempadanBangunan (GSB), pada saat itu timbul perbedaan pendapat mengenai titik GarisSempadan Bangunan, dimana menurut Eddy Rivana, ST selaku PengendaliKegiatan dan Andi Luthfi Pratama selaku Pengawas Tehnis dari dinasKimpraswil Kota Tanjung Pinang Garis Sempadan Bangunan jaraknya 30 meterdari as jalan, hal itu menyebabkan pergeseran dari titik awal Garis

RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 besertalampiran spesifikasi tehnis dan desain segel amplop Pemilu Pilpres2004;1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel pengaman amplopsurat Pemilu No. RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004beserta lampiran spesifikasi tehnis dan segel Pemilu 2004;1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU kepada Wasekjen KPUtanggal 26 Mei 2004 No. 543/ND/V/2004 tentang permohonanpembayaran PT.

Kepada KantorPos;1 (satu) eksemplar rekening Koran Bendaharawan OperasionalKPU;Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 olehSetot M Mardjuki;Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahanspesifikasi tehnis tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahanspesifikasi tehnis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 5 Maret 2004oleh Setot M.

RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, besertalampiran spesifikasi tehnis dan Hi Level Security Design;1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel Pengaman amplopSurat Pemilu No. RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 besertalampiran spesifikasi tehnis dan desain segel amplop Pemilu Pilpres2004;1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel pengaman amplopsurat Pemilu No.

Kepada KantorPos;1 (satu) eksemplar rekening Koran Bendaharawan Operasional KPU;Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh SetotM Mardjuki;Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahanspesifikasi tehnis tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahanspesifikasi tehnis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;Hal. 38 dari 49 hal. Put.

. ; Buku Petunjuk Tehnis berupa Buku Panduan Bantuan Operasional SekolahUntuk Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutuDari direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 dan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2010 tentangPetunjuk tehnis Penggunaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahunanggaran 2011, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama dansebagai pedoman bagi Tim Managemen

BOS Kabupaten / Kota, Sekolah danpihak lainnya, serta bertujuan agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengantertib administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektifitas, tepat waktu,serta terhindar dari penyimpangan ;Petunjuk tehnis Penggunaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS)digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan sebagai berikut :1.

berupa Buku Panduan Bantuan Operasional SekolahUntuk Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 yang bermutu Daridirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan...Pendidikan Nasional tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 37 tahun 2010 tentang Petunjuk tehnis Penggunaandana bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011, dmaksudkanuntuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi TimManagemen BOS Kabupaten

berupa Buku Panduan Bantuan Operasional SekolahUntuk Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 yang bermutu Daridirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan Nasional tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 37 tahun 2010 tentang Petunjuk tehnis Penggunaandana bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011, dmaksudkanuntuk...untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi TimManagemen BOS Kabupaten

(empat puluh dua jutaenam ratus dua puluh empat ribu rupiah ) berdasarkan Buku peraturanMendiknas Nomor 37 tahun 2010 tentang petunjuk tehnis penggunaan danaBOS tahun anggaran 2011, perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 JoPasal 18 ayat (1), (2) a, b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;ATAU :KEEMPAT ;Bahwa terdakwa MUKLISON

Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000yang menetapkan~ sdr.Sunartoto Gunadi, M.Eng danbeberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri danpemilik saham PT Kaliman, beralamat di TangerangPropinsi Banten yang usahanya bergerak di bidang jasakalibrasi :Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian danPengembangan KIMLIPI (Sdr.Sunartoto Gunadi, M.Eng.NIP 320002053), menerbitkan Surat Keputusan nomor126/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001 yangmenugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikanbantuan tehnis

kepada PT Kaliman selama periode 1Februari 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 =;Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian KIM LIP(Sunartoto Gunadi, M.Eng, NIP 320002053), Nomor0250A/J1.1/KP.02/2002 tanggal 1 Februari 2002,13menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengansebelumnya untuk memberikan bantuan tehnis kepada PTKaliman selama periode 1 Februari 2002 sampai dengan21 Januari 2004 ;Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa IImiah LIPI(Sunartoto Gunadi, M.Eng,APU), Nomor004a/ST/SG/11/2004, tanggal

1 Februari 2002menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengansebelumnya untuk memberikan bantuan tehnis kepada PTKaliman selama periode 1 Februari 2004 sampai dengan31 Januari 2006 ; Akte Notaris Ida Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000yang menetapkan Sdr.

NIP 320002053),menerbitkan Surat Keputusan nomor126/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001 yangmenugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikanbantuan tehnis kepada PI Kaliman selama periode 1Februari 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 SCSurat Keputusan Kepala Pusat Penelitian KIMLIP I(Sunartoto Gunadi, M.Eng, NIP 320002053), Nomor0250A/J1.1/KP.02/2002 tanggal 1 Februari 2002,menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengansebelumnya untuk memberikan bantuan tehnis kepada PTKaliman

Sunartoto Gunadi, M.Eng danbeberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri danpemilik saham PT Irasindo, beralamat di Tangerang,Propinsi Banten yang usahanya bergerak dibidang jasapemasaran ; Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan PengembanganKIM LIP Nomor 127/V1.1/KP.01.06/2001, tanggal 1Februari 2001 yang menugaskan 3 (tiga) orang pegawaiKIM LIP I untuk memberikan bantuan tehnis kepadaPT.lrasindoselama periode 1 Februari 2001 sampai dengan31 Januari 2002 :Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa

Putusan Nomor 88/B/2019/PTTUN.Mks.Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut didasarkan padaBukti P15, P16, Bukti Tl10, TIl20 dan lampiran bukti Tl22, Bukti P11 dan P12 dimana telah diperoleh fakta bahwa telah dilakukan evaluasi dokumenpenawaran, Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur pada tahapevaluasi tehnis dan digugurkan pada evaluasi tehnis karena referensidikeluarkan oleh CV.

Putusan Nomor 88/B/2019/PTTUN.Mks.bagian IV angka 7, pada tanggal 27 April 2018 hasil Evaluasi DokumenPenawaran atas paket yang diikuti oleh Penggugat/Pembanding untuk paket 32pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi Lorong (ID Paket 749292)dan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.Katimbang(ID Paket 729292), dengan Evaluasi Penawaran (Administrasi, Tehnis, Harga,Konstruksi, Presentasi Harga, HPS dengan dinyatakan Penggugat (CV.

BungaAlam) TM (Tidak Memenuhi) syarat pada penawaran teknis, sehinggaPenggugat tidak bisa mengikuti proses/tahapan pelelangan selanjutnya ;Menimbang, bahwa mencermati Bukti P15, P16, TI10, T I22, diperolehfakta bahwa Penggugat/Pembanding (CV Bunga Alam) tidak memenuhi syaratevaluasi tehnis, karena referensi Personal Inti dikeluarkan oleh perusahansendiri, harusnya dari PPK (Dinas yang bersangkutan) vide Bukti P11, P12) ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebutdikaitkan dengan

Daftar pembayaran upah tanggal 27 Oktober 2009 untuk pembayaran upah kerja tanggal 24Nopember 2009 kegiatan Pemeliharaan Jalan Wilayah IV di Kalangbret yangditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST,MM(selaku KPA), WINARKO, ST (selakuPejabat Pelaksana tehnis), INGGIT YULIA PD, Ssi (selaku bendahara pengeluaran), danSUGIONO, ST (Pelaksana Kegiatan)3675.

Daftar pembayaran upah 4 Nopember 2009 untuk pembayaran upah kerja tanggal 26Agustus 2009 kegiatan pemeliharaan Jalan Wilayah II di Campurdarat yangditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST,MM(selaku KPA), WINARKO, ST (selakuPejabat Pelaksana tehnis), INGGIT YULIA PD, Ssi (selaku bendahara pengeluaran), danSUTIGA, ST(Pelaksana Kegiatan)3773.

Daftar pembayaran upah tanggal 4 Nopember 2009 untuk pembayaran upah kerja tanggal 28Agustus 2009 kegiatan pemeliharaan Jalan Wilayah I di Campurdarat yangditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST,MM(selaku KPA), WINARKO, ST (selakuPejabat Pelaksana tehnis), INGGIT YULIA PD, Ssi (selaku bendahara pengeluaran), danSUTIGA, ST(Pelaksana Kegiatan)3825.

Daftar pembayaran upah tanggal 4 Nopember 2009 untuk pembayaran upah kerja tanggal 27Agustus 2009 kegiatan pemeliharaan Jalan Wilayah I di Campurdarat yangditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST,MM(selaku KPA), WINARKO, ST (selakuPejabat Pelaksana tehnis), INGGIT YULIA PD, Ssi (selaku bendahara pengeluaran), danSUTIGA, ST(Pelaksana Kegiatan)3827.

Daftar pembayaran upah tanggal 3 Desember 2009 untuk pembayaran upah kerja tanggal 16Agustus 2009 kegiatan pemeliharaan Jalan Wilayah I di Campurdarat yangditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST,MM(selaku KPA), WINARKO, ST (selakuPejabat Pelaksana tehnis), INGGIT YULIA PD, Ssi (selaku bendahara pengeluaran), danSUTIGA, ST(Pelaksana Kegiatan)3831.

sebelum ada bantuan ada pertemuan di Kantorsaksi yang dihadiri oleh semua kelompok; Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan proposal ; Bahwa Proposal itu sebelum penerimaan dana; Bahwa saksi membibing secara tehnis kelompok tani; Bahwa tugas saksi koordiantor lapangan membantu tim tehnis; Bahwa tugas pokok kelompok tani mebina kelompoknya; Bahwa pembinaan dilakukan oleh penyuluh; Bahwa format kami menyalin dan nanti kelompok tani yangmeneruskan; Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari ImanNurrahman

MUHUR ZOKHRI; Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan ada dibuatkanBAP dan benar semua;44Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan SaranaPertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, juga selakuKetua Tim Tehnis dalam pengelolaan dana bantuan sosial untukoptimalisasi lahan tahun 2012 dengan susunan tim tehnis sebagaiberikut : Ir.Muhur Zohri (saksi sendiri ) selaku Ketua ; Agus Sulistio, SP selaku Sekretaris ; Damayanti, SE, M.Si selaku Anggota ; Indah Suswanti, SP

Triono Waspodo, M,Si selaku Anggota ; Serly Andan Dewi, SP selaku Anggota ; Akmaluddin selaku Anggota;Bahwa tugas pokok tim tehnis adalah membimbing secaratehnis kelompok tani;Bahwa benar jumlah kelompok tani di Kabupaten Lombok Baratadalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok tani;Bahwa jumlah pagu anggaran pada pengelolaan dana bantuan sosialoptimalisasi lahan tahun 2012 di Dinas Pertanian, Peternakan danPerkebunan Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.2.240.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat

laporan ada pembelian sesuai dengan RUKK;Bahwa saksi dalam mengurus ini dibantu oleh Koordinator lapangan;46 Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada menyerahkan berbentuk uang; Bahwa waktu ada pertemuan kelompok tani juga diundang dandatang; Bahwa pada waktu itu kita memberikan bimbingan tehnis danmemberikan penjelasan dengan aitemaitemnya dan saksitidak menentukan merk obatobatannya; Bahwa waktu rapat kita undang kepala Dinas semua dan yangmengundang waktu itu kepala dinas; Bahwa PT Dyriz ada waktu

Dyriz;Bahwa benar sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi ke kelompoktani oleh Tim tehnis bersama koordinator lapangan ;Bahwa dana bantuan tersebut untuk dugunakan sesuai dengan RUKKkalau tidak sesuai maka itu tidak sesuai dengan petunjuk tehnis(Juklak) dan petunjuk pelaksanaan (Juknis);Bahwa saksi pernah mengunjungi dan survey ke lapangan;Bahwa kalau di daerah Terdakwa luas tanah memang memungkinkandan saksi melihat kKomunitas tanaman dan turun ke lapangan;49Bahwa ada membuat laporan sebelum sampai

No.2053 K/Pid.Sus/2012yang menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikanbantuan tehnis kepada PT.

2002menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnyauntuk memberikan bantuan tehnis kepada PT.

Februari 2002menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnyauntuk memberikan bantuan tehnis kepada PT.

No.2053 K/Pid.Sus/2012Keputusan Nomor : 126/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001yang menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikanbantuan tehnis kepada PT.

Tabalong Tahun Anggaran 2010 (kode rekening 5.2.3.26.01)- 1 (satu) bundel dokumen Permendiknas No.18 tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SD/SDLB;- 1 (satu) eksemplar Dokumen Usulan Kegiatan dan Biaya/Hasil pemetaan atas usulan SD calon penerima DAK TA 2010;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/414/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penetapan 52 SD Penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2010;- 104 (seratus

Tabalong yang ditunjuk selaku anggota tim tehnis dalamkegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD/SDLB pada DinasPendidikan Kab. Tabalong yang dananya bersumber pada APBN (DAKbidang pendidikan tahun 2010);Bahwa setahu saksi Tim tehnis tersebut dibentuk berdasarkan SK KepalaDinas Pendidikan Kab.

Tabalong),terdakwa juga ditunjuk selaku Ketua Tim Tehnis pada KegiatanPengadaan Buku Perpustakaan untuk 52 SD/SDLB tersebut; Bahwa selaku Ketua Tim Tehnis terdakwa pernah mengadakan pertemuandengan anggota Tim Tehnis lainnya pada akhir bulan Desember 2010 danpada saat itu diperoleh Laporan bahwa belum ada SD/SDLB yangmenerima pengiriman buku dari pihak rekanan (PT Bagus Tirta Wardana),sehingga tindakan terdakwa waktiu itu adalah menghubungi pihak rekananPutusan Nomor 30/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm

Tabalong bersama samadengan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPIK), Tim Tehnis, TimPemeriksa Barang/Jasa serta Pengguna Anggaran telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.675.090.000, (sembilan milyarenam ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No.

Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yaitu H. SYAIFUL YAZANS.Pd;3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa;4. Tim Tehnis;5. Tim Pemeriksan Barang/Jasa; Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan Lelangsebagaimana Surat Pengumuman Lelang Nomor 16/PanDisdik/APBD/2010tanggal 12 Oktober 2010 mengenai kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi danPengadaan Sarana Perpustakaan untuk SD/SDLB Kab.

Tabalong bersama samadengan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan(PPTK), Tim Tehnis, TimPemeriksa Barang/Jasa serta Pengguna Anggaran telah mengakibatkanKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.675.090.000, (sembilan milyarenam ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No.