Pin dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2018, dan Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 20 September 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggan waktu selama 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caraserta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang

Umum tersebut baikPenasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan kontramemori banding;Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara (inzaqe) Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks bahwa Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umumpada tanggal 26 November 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29November 2019 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor1167/Pid.Sus/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassardalam tenggan

19Desember 2018 kepada Penggugat sehingga dalam gugatan inidisebut Obyek Gugatan;Tenggang Waktu Gugatan;Mengingat gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang No. 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga gugatan yangHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.diajukan Penggugat masih dalam tenggan

hukummengajukan keberatan atas putusan BPSK KabupatenSerdang Bedagai kepada Pengadilan Negeri Tanjung balai dankarenanya secara hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalaiadalah berwenang memeriksa dan mengadili perkarakeberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ; B.Tentang ten ng waktu mengajukank ratanterhPutusan BPSK ; Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 1 tahun 2006Tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menyebutkanbahwa keberatan diajukan dalam tenggan

bahwa unsur dalam Pasal 486 KUH Pidana ini, lazim disebut*Residive Umum, dimana ancaman hukuman terhadap kejahatan yang ditentukandalamPasal 486 KUH Pidana tersebut, ditambah dengan sepertiganya, jika dipenuhisyaratsyarat sebagai berikut :a Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undangundang dianggap samamacamnya misalnya mencuri lagi atau menipu lagi;b Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim;c Harus hukuman penjara da bukan hukuman kurungan atau denda;d Tenggan

Agustus 2015 M/12 Zulkaidah 1436 Hijriah ;Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya pada tanggal08 Oktober 2015, sedangkan Terbanding tidak menyampaikan kontra memoribanding, pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) perkara banding kepadaTerbanding pada tanggal 15 Oktober 2015, dan pemeriksaan berkas bandingoleh Pembanding dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2015;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olehPembanding/Para Tergugat ternyata masih dalam tenggan

Dan kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2017Nomor 35/ Pdt.G/2016 /PN Big.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Perkara Perdata Nomor 35/Pdt G/2016/PN Big,telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 06 Juni 2017,kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukanpermohonan banding pada tanggal 15 Juni 2017, dengan demikianpermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggan waktu danmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

Tenggan waktu antara tindak pidana yang sebelumya dilakukan pelakudengan tindak pidana lainnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun, sejak pelakumenjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telahdijalankannya;Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan unsur ini, makaMajelis Hakim mengambil seluruh pertimbanganpertimbangan yuridis unsurunsur sebelumnya yang telah terbukti dan terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan

Tenggang waktu diantara perbuatanperbuatan itu tidak teerlalu lamaatau tidsk hsrus dalam tenggan waktu yang lamaMenimbang bahwa pengertian tindak pidana yang berlanjut atauberkelanjutan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah bahwa serangkaian tindakpidana dimaksud harus memenuhi beberapa syarat utama antara lain:a. Dalam melakukan beberapa perbuatan itu Terdakwa mempunyai hanyasatu niat atau Kehendak yang mendasar.Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 686/Pid.B/2020/PN Bppb.

Tenggang waktu diantara perbuatanperbuatan itu tidak teerlalu lamaatau tidsk hsrus dalam tenggan waktu yang lamaMenimbang bahwa pengertian tindak pidana yang berlanjut atauberkelanjutan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah bahwa serangkaian tindakpidana dimaksud harus memenuhi beberapa syarat utama antara lain:a. Dalam melakukan beberapa perbuatan itu Terdakwa mempunyai hanyasatu niat atau kehendak yang mendasar;b.

Putusan Nomor 98 PK/Pid/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011, serta demi kepastian hukumdan keadilan, Kejaksaan telah mengembalikan pemberitahuan dimulainyapenyidikan (SPDP) kepada Termohon/Penyidik DJP, selanjutnyaadministrasi penanganan berkas perkara dihapuskan dalam register perkaratindak pidana umum, karena Penyidik tidak dapat melengkapi berkasperkara sesuia tenggan waktu yang telah ditentukan.

25 Januari 2018, 26 Januari 2018 dan ; 29 Januari2018TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa Perkara Perdata gugatan Perlawanan Nomor17/Pdt.G/Plw/2017/PN Pwr. .tersebut diatas telah diputus oleh PengadilanNegeri Purworejo tanggal 3 Januari 2018, dan kemudian terhadap putusanHalaman 15 Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT SMG.tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan, telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 16 Januari 2018, dengan demikianpermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggan

,dengan cara yang diatur dalam pasalpasal berikutnya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 207 Rbg, menyatakan1) Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakanisi putusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonanseara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebutdalam Pasal 206 ayat (1) Rbg, agar putusan tersebut dijalankan;2) Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah itu untuk datang menghadapkepadanya dan memberikan teguran agar ia dalam tenggan

MKs dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019, dan Jaksa Penuntut Umum padatanggal O04 Februari 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggan waktu selama7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sertasyaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undangundang

Pati Jawa Tenggan. Keterangan Saksi5 dalam persidangan pada pokoknya sebagaiberikut : 22222 ono nnn nnn nnn n nn nn nnn nnn n cen1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saatSaksi order barang Dagangan di Pasar Johar Semarang, namuntidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa dari perkenlan tersebut Saksi dan Terdakwa salingmenukar Nomor HP.

Pati Jawa Tenggan. Keterangan Saksi6 dalam persidangan pada pokoknya sebagaiberikut : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nes1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinyaperkara ini, Terdakwa adalah menantu SaksSi. 2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi5 (anak kandungSaksi) pada tanggal 9 Oktober 2008, adapun pernikahan Terdakwadengan Saksi5 dilakukan dengan nikah siri.

dalam Akta Perkawinan yang didaftarkan di KantorCatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Akte aslinya dikuasai oleh Tergugatdinyatakan putus karena perceraian;3 Menyatakan hukum bahwa seluruh anak yang lahir dalam perkawinan yangsah tersebut adalah merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dengansegala akibat hukumnya dikemudian hari;4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusanperceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Badung, dalam tenggan

Perdata yang menegaskanbahwa hak Numpang Karang berakhir karena lewat dengan tenggan waktutiga puluh tahun lamanya oleh karena ituberdasarkan bukti oukti yangdiajukan Penggugat / kini Terbanding dihubungkan dengan ketentuan hukumtersebut maka alasan Pembanding dengan tuduhan bahwa Majelis Hakimberusaha menghilangkan peristiwa daluarsa tidak berdasar hukum makadengan demikian alasan Pembanding tersebut berdasar hukum untuk ditolak.Bahwa terhadap alasan Pebanding semula Tergugat pada lembaran ke5 yangpada

., masingmasing tanggal 25 September 2017 dan 2 Oktober 2017 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa Perkara Perdata gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Pm. .tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang padatanggal 10 Agustus 2017, dan kemudian terhadap putusan tersebut KuasaPembanding semula Tergugat , telah mengajukan permohonan banding padatanggal 22 Agustus 2017, dengan demikian permohonan banding tersebutdiajukan dalam tenggan waktu dan menurut' tata cara serta memenuhipersyaratan

Tenggan waktu antara masingmasing tindakan tidakterlalu lama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangdiperoleh terdakwa melakukan perbuatannya memang sudah diniatkandimulai karena korban mau saja memberikan uang kepada terdakwayang mengaku sebagai petugas pengawas barangbarang bersubsiditermasuk gas elpiji, Kemudian terdakwa menawarkan bahwa terdakwabisa membantu korban menjadi agen gas elpiji,kkarena memiliki koneksiatau. orangorang dekat di Pertamina pusat, dari kesepakatanpembayaran

untuk melakukan inzagetanggal 26 Februari 2018, dan berdasarkan Berita Acara Inzage yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 7 Maret 2018 Terbandingtelah datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage).Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 25 April2018 , dengan Nomor Register 0052/Pdt,G/2018/PTA.Mks.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan Banding dalam perkara ini telahdiajukan dalam tenggan

Dengan demikian surat keputusan Tergugat telah bersifatfinal dan telah menimbulkan akibat hukum.Ill Tenggan k lam pengajuan nBahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera UtaraNomor : 170/381, tanggal 20 Januari 2014 tersebut diatas di ambil olehFransiskus adek Penggugat atas suruhan Penggugat dari Biro OTDAKantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014penggugat terima faxnya dan Penggugat sampai di Medan pada tanggal 7Februari 2014 Penggugat terima Surat