SP.Kap/30/VIII/2019/Reskrim tanggal 25 Agustus 2019dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:1.Penyidik Nomor:SP.Han/29/VIII/2019/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2019 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor :B1889/Q.4.20/Eoh.1/09/2019 tertanggal 13 September 2019 terhitung sejak tanggal 14 September 2019sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;Penuntut Umum Nomor:Print1205/Q.4.20/Eoh.2/10/2019 tertanggal 22 Oktober2019 terhtung

Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.Bdwmohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini agarmenghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Madyah seama 20 Bubn(terhtung sejak bun April tahun 2012 sampai bulan Desember 2013) setiapharinya sebesar Rp. 60.000, (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Perkaraini Mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;7.

HELMIbon/ tagihan yang belum dibayar oleh terdakwa tersebut, lalu H.HELMI menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa telahmenggelapkan barangbarang atau hasil penjualan barangbarangdi toko still milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa barangbarang yang dipesan terdakwa terhitung sejak bulanFebruari 2014 sampai bulan Juli 2014 adalah spare part alatalatChain saw dan perlengkapannya serta mesinmesin chain saw dangenerator;Bahwa terdakwa seteelah memesan barangbarang di toko sinarDunia milik saksi terhtung

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya untuk menjatuhkan di dalam putusan sela di dalam perkara ini,agar Tergugat untuk tetap wajib melakukan pembayaran atas gaji/upahPenggugat yang belum dibayarkan/ditangguhkan setiap bulannya secaratunai dan sekaligus dengan perhitungan total sebesar Rp26.730.000,00terhitung sejak Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015 atausampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sertauang service charge yang belum dibayarkan setiap bulannya terhtung

MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Para Tergugat secaratanggung renteng bersamasama membayar kerugian Materiil danimmateriil sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milliard rupiah) secara tunaidan kontan;Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela olehPara Tergugat maka Penggugat mohon agar Para Tergugat untukdihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesarRp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalaimemenuhi isi putusan, terhtung

);Dengan total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milliard rupiah);Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill secara tanggungrenteng bersamasama membayar kerugian Materiil dan immateriilkepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milliard rupiah)secara tunai dan kontan;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus riburupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhtung

NegeriSurabaya untuk menjatuhkan di dalam Putusan Sela di dalam perkara ini,agar Tergugat untuk tetap wajib melakukan pembayaran atas gaji/upahPenggugat yang belum dibayarkan/ ditangguhkan setiap bulannya sebesarRp.4.233.320, secara tunaidansekaligus dengan perhitungan totalsebesar Rp.42.333.320, terhitung sejak 1 Juli 2016 sampai denganbulan April 2017 atau sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap serta uang service yang belum dibayarkan setiapbulannya sebesar Rp.1.500.000, terhtung

Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo menghukum Para Tergugat secara tanggung rentengbersamasama membayar kerugian Materiil dan immateriil sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milliard rupiah) secara tunai dan kontan;Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh ParaTergugat maka Penggugat mohon agar Para Tergugat untuk dihukummembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan,terhtung

(lima milliard rupiah) secara tunai dankontan;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah)setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhtung sejak putusan diucapkanhingga dilaksanakan;Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor :189/Pdt.G/2017/PN.Sgr16.

demikian Tergugat Dalam Rekonvensi sudah sepatutnyadihukum untuk menerima pengembalian uang sebesar Rp.216.190.000,(dua ratus enam belas juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) ;24.Bahwa untuk menghindari adanya kerugian Penggugat Rekonvensiyang lebih besar akibat dari berlarut larutnya penyelesaian perkaraini sampai mempuyai kekuatan hukum tetap dan tuntas dieksekusimaka sudah sangat wajar kepada Tergugat Dalam Rekonvensidibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) perhari terhtung

2015, dimana tertulis padakolom Jabatan tercantum pekerjaan sebagai Guru;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat telah mengikutiProgram Induksi Guru Pemula (PIGP) di SMA Negeri Alas Kabupaten Sumbawapada tanggal 15 Januari 2018 dan mendapatkan Sertifikat Program Induksi GuruPemula;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat telahkeliru dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dimana Tergugat menghitung masakerja Penggugat sebagai PNS adalah 3 tahun 9 bulan yaitu terhtung

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sangatmempengaruhi kelangsungan kerja (kepercayaan masyarakat) pada PenggugatRekonvensi, maka besar kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 99.000.000.000,(sembian puluh sembian milyar rupah).Menghukum Para Tergugat Rekonvens/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar uangpaksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp.5.000.000, (Lana juta rupiah) setiap sehari apabia lhhi dalam mekksanakan putusan perkara inisecara sekaligus dan seketika, terhtung

Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I11 Yogyakarta Nomor : TAP/19K/PM II11/AD/II/2015 tanggal 23 Maret 2015 selama 30 (tiga puluh) hari terhtung mulaitanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015.5.

Pasal 1603 h.KUHPerdata dan memperhatikan kondisi perusahaan yang sudahberhentiberoperasional sejak tanggal 1 Februari 2014, serta memperhatikan Surat PerintahUntuk Sementara Waktu Tidak Bekerja Nomor : MNA/DZ/469/AD.3/2016 tertanggal 5April 2016, karenanya Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Para Tergugat terhtung sejak tanggal 30 April 2016;Halaman 39 dari 43 hlm.

TERGUGAT USD 5.500 = Rp66.000.000, (terhtung : enam puluh enam juta rupiah) (denganperhitungan nilal USD 1 = Rp 12.000,);e. BNI cabang Harapan Indah Bekasi an.PENGGUGAT Rp.253. 355.540,(terhitung .dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu limatarus empt puluh rupiah )f. Bank Mandiri Cabang Harapan Indah Bekasi1.USD 16.841, = Rp 202.092.000.an. PENGGUGAT(USD 1 = Rp 12.000,)2 USD. 22.109, = Rp 265.308.000,an. TERGUGAT(USD 1 = Rp 12.000,):g.

sejak terjadi Hibah,pemenuhan kebutuhan dan perhatian dari para Tergugat tidak pernahterbaikan, sebagaimana diketahui bahwa semenjak meninggalnya AimH.ABD MUIN (Suami dan ayah para pemberi Hibah), segalakepentingan dan keperluan para Pemberi Hibah telah dipercayakandan diurus oleh Para Tergugat ( para Penerima Hibah red), sedangkanwali Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan perhatiankepada para pemberi hibah, ujukujuk baru sekarang tampil, padahalporses Hibah telah terjadi 3 tahun silam ( terhtung

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabayauntuk menjatuhkan di dalam Putusan Sela di dalam perkara ini, agar Tergugatuntuk tetap WAJIB melakukan pembayaran atas gaji/upah Penggugat yang belumdibayarkan / ditangguhkan setiap bulannya ratunai dan sekali nganperhitungan total sebesar Rp.26.730.000, terhitung sejak Januari 2015 sampaidengan bulan September 2015 atau sampai dengan perkara ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap serta uang service charge yang belum dibayarkansetiap bulannya terhtung

Bahwapadaperundingan ke 10 tanggal 13 Maret 2015 tentang kenaikan upahtahun 2015 telah tercapai kesepakatan tim perunding manajemen dengan timperundingan PB GSPB sebagai berikut Gaji pokok2014 RP.2.900.000,kebawah kenaikan sebesar Rp.432.810,, Gaji pokok 2014 diatasRp.2.900.000, kenaikan = GP 2014 +((8%xGp2014)+Rp.345.500.).Kesepakatan tersebut akan diberlakukan terhtung 16 Desember 2014, bagiyang keberatan maka kenaikan upah 2015 akan diberlakukan efektif tanggal 1Januari 2015.5.

Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi tidak melewati waktumenempuh Keberatan Administratif.Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administrasi, 90 hari terhtung keputusan upayaadministrati diterima oleh masyarakat.

Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi tidak melewati waktumenempuh Keberatan Administratif.Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administrasi, 90 hari terhtung keputusan upayaadministrati diterima oleh masyarakat.

Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi tidak melewati waktumenempuh Keberatan Administratif.Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administrasi, 90 hari terhtung keputusan upayaadministrati diterima oleh masyarakat.

sepanjang bulanDesember 2016 dan sering terjadi longsor serta kondisi tanah yang labilmenyebabkan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehinggaPenyedia/kontraktor kembali mengajukan permohonan Addendum kepadaPEMOHON guna perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari, hal inisebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Addendum PerpanjanganHalaman 11 dari 74 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN MdnWaktu Nomor: 01.b/SPADD/BM.VI/DAK/DPW/XII/2016, tertanggal 30Desember 2016 untuk jangka waktu terhtung