Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana

Perbankan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa tidak pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan,Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang RI No 10 Tahun1998 tentang perubahan atas undangundang RI No 7 Tahun 1992 tentangPerbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981

keterangan saksisaksi yang dibacakan olehPenuntut Umum tersebut ternyata tidak dibawah sumpah, maka tidakmemenuhi syarat formalitas sebagai saksi oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa keterangan sakssaksi tersebut patut untukdikesampingkan ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahliahliyang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :25.AHLI WARSONO SE : Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan ahli diminta sebagai ahlisehubungan dengan tindak pidana

Perbankan dengan dugaanpenyimpangan keuangan/kredit fiktif/rekayasa kredit yang terjadi di PTBPR Artha Sari Sentosa Cabang Wonogiri, yang beralamat di JI.RM SaidNo.3 Wonogiri ; Bahwa yang menjadi dasar memberikan keterangan ahli adalah SuratKapolres Wonogiri No.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan keterangan ahli WARSONO,SEPegawai OJK Solo, yang dibuat Penyidik Pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia pada Kepolisian Resort Wonogiri tertanggal 12 Juli2016 terkait peristiwa tindak pidana perbankan pada saat dilakukanpemeriksaan pada tahap penyididkan, belum pernah dilaporkan kekantor Otoritas Jasa Keuangan (OJkK);B.

Bank Mandiri, diterima oleh pihak Security Bank barukemudian diterima oleh saksi; Bahwa saksi tidak pernah melihat/menerima POPO secaralangsung dari Harry Suganda; Bahwa atas seluruh PO tersebut saksi telah melakukan verifikasiperihal keasliannya dan juga mendapatkan konfirmasi atas POPOtersebut; Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan PT Rockit Aldewaybermula ketika PT Rockit Aldeway mengajukan proses PKPU; Bahwa saksi menjadi terpidana dalam perkara lainnya dengantindak pidana perbankan (kerahasiaan

Memverifikasi tentang apakah ada hutang piutang antarabuyer atau suplyer tersebut dengan PT Rockit Aldeway;Bahwa dari uraian tersebut, Ahli berpendapat langkahlangkah yang telahdilakukan oleh BNI SKM Jakarta Timur dalam pemberian kredit kepadaTerdakwa selaku Direktur PT Rockit Aldeway sudah seusai denganprosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di BNI; Bahwa Tindak Pidana Perbankan, diatur dalam pasalpasalsebagai berikut:1.

GAN di Perumahan Citra Raya PerumahanCitra Raya Cikupa Tangerang secara tunai kepada Kasirbernama WIWIN SUMARNI uang investasi tersebut untukpembelian produk kesehatan Chlorophyl SpirulinaSEDANGKAN Isteri hanya menerima uang dari para Investortersebut.287Bahwa benar berkaitan dengan Laporan Polisi yang saksi buatPolda Metro Jaya, tentang adanya dugaan tindak pidanaPenipuan dan Penggelapan, Tindak Pidana Pencucian Uangdan Tindak Pidana Perbankan yang diduga dilakukan olehTerlapor ARMAN ARSITO, ILHAM

Blambangan Foodpackers Indonesiasejak tahun 2001 s/d sekarang ini, dengan jabatan sekarangsebagai Marketing Manager diperiksa sebagai saksi berkaitandengan perkara pidana penipuan dan penggelapan, TindakPidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perbankan,sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, pasal 372KUHP, pasal 3, 4 dan 5 UU no. 8 tahun 2010 dan atau pasal81, 82 dan 85 UU No. 10 Tahun 1998, berdasarkan LaporanPolisi Nomor: p/B/542/V/2012//PMJ/Restro Tangerang Kotatanggal 25 Mei 2012, LP/2157=

Untuk itu perlu didalami juga prosespencairan kredit yang seharusnya diterima oleh 4 (empat) debitur tapi122,hanya diterima oleh satu debitur dan juga ada penggunaan yang tidaksesuai dengan tujuan kredit, menurut ahli pada saat pencaiaran kreditsudah terjadi tindak pidana perbankan. Tentu selanjutnya dari hasilpencairan kredit yang melanggar ketentuan kejahatan Perbankan dankemudian digunakan disini berarti telah terjadi tindak pidana pencucianuang dari tindak pidana asal kejahatan Perbankan.

Muhammad dijadikan sarana untukmendapatkan uang sehingga memperkaya dirinya sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, jadi BUKAN kejahatan atau tindak pidana perbankan sebagaimanayang dipahami oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwakeberatankebetaran Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa Terdakwa adalah Pihak ketiga yang ikut menjaminkan asetpribadinya, selanjutnya Terdakwa selaku penjamin, ditagih

Dan itu tunduk padaHukum Perseroan Terbatas ;Bahwa penyelesaian hukum yang benar apabila terjadi wanprestasi, maka harusmengacu pada perjanjian pokok yang telah mengatur skema penyelesaiannya ;Bahwa demikian pula apabila terjadi tindak pidana di bidang perbankan, makasangat bergantung pada rumusan deliknya ; bahwa Tindak Pidana Korupsiberbeda atau tidak sama dengan Tindak Pidana Perbankan ;Bahwa bila terjadi mismanagement atau kesalahan dalam mengelola perseroanterbatas, maka berlakulah Pasal 97

AGUS BUDI HANANTO bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: 49 ayat (1) huruf a UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menjatunkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjaraselama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan3. Menyatakan barang bukti berupa:1. Disita dari Sdri.

TandaAnggota sebagai Peradin ( Perhimpunan AdvokatIndonesia ) atas nama Penerima Kuasa tersebut di atas.Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini supayaBx1.2.Menyatakan terdakwa BAMBANG SUYADI, SH. bersalahmelakukan tindak pidana

Perbankan, yaitu dengancara mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan BankIndonesia, oleh Bdan Hukum yang berbentuk Koperasi,yang dilakukan secara bersamasama dan dari beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yangberdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokoksejenis, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 46 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang Undang RI.

Muhammad dijadikan sarana untukmendapatkan uang sehingga memperkaya dirinya sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, jadi BUKAN kejahatan atau tindak pidana perbankan sebagaimanayang dipahami oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwakeberatankebetaran Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa Terdakwa adalah Pihak ketiga yang ikut menjaminkan asetpribadinya, selanjutnya Terdakwa selaku penjamin, ditagih

Kita bicaraditindak pidana perbankan. ltu menjadi hal yang tersendiri, tapi memang Pasal2 itu membuka luas kepada sumber dari tindak pidana asal. Bisa jadi karenatindak pidana perbankan itulah yang kemudian memunculkan satu perbuatanyang namanya pencucian uang;Hal. 229 dari 380 hal.

Pasal 49 kerap terjadi dalamtindak pidana perbankan. Maka uang yang diajukan melalui mekanisme kredityang tidak sah, ini kan melanggar undang undang perbankan Pasal 2 makajadilah itu objek /aundering juga;Bahwa apakah proses penjaminan itu dapat disamakan dengan prosespengalihan, menurut Ahli dalam konteks pengalihan ini adalah yang dimaksuddalam Pasal 3 atau pengalihan Pasal 4, sekali lagi Ahli mengacu pada undangundang money laundry. Karena pengalihan itu ada di sini.

li>

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Desember 2015 Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Blt, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Wiwit Puspasari, SH, CFE:Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, saatitu ahli menjabat sebagai Asisten Direktur di Bank IndonesiaKantor Pusat Jakarta dan saat ini ditugaskan sebagai InvestigatorSenior pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi250Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor PusatJakarta.Bahwa riwayat keahlian ahli dalam memberikan keterangan ahlidalam perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan modus(predicate crime) tindak pidana perbankan untuk beberapa

kasustindak pidana perbankan dimana terdapat unsur kerugiankeuangan Negara/Daerah, antara lain pada beberapa bankumum/bank pembangunan daerah (konvensional) maupun banksyariah/Unit Usaha Syariah (UUS) serta BPR/BPRS yangberbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) baik di Jakarta maupundi daerah.Bahwa disamping itu ahli juga pernah memberikan keterangansebagai Ahli untuk beberapa kasus dugaan tindak pidanapencucian uang dengan predicate crime tindak pidana perbankandi Bank Umum serta beberapa kasus tindak

YANHOK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Perbankan Pertama, Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentangPerbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

Padahalsebagaimana diketahui, sudah menjadi suatu konvensi dan keharusan dalampenegakan hukum pidana dan proses penyelesaian perkara pidana, bahwaperadilan pidana termasuk pidana perbankan harus dilakukan dan ditujukanuntuk mencapai kepastian hukum.Bahwa sejalan dengan semangatdan tujuan untuk mencapai kebenaranmateriil di atas kepastian hukum dan keadilan dari suatu peradilan pidana,khususnya dalam perkara a quo dan dengan mengingat kewenangan sertafungsi peradilan dalam tingkat Peninjauan Kembali

Bahwa putusan judex facti in casu Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK,tertanggal 24 Juli 2009 dalam putusannya taelah keliru dan salah dalammenerapkan hukum, tidak sepantasnya Terdakwa/Pemohon Kasasidinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan secarabersamasama in casu Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor :10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo.

Menyatakan Terdakwa FIKRI SALIM terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Penggelapandalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu. yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahulatau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimanadiatur dalam Kesatu Primair: pasal Pasal 374

Halini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yangdipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapatmengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang padadasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan;semangat mengklasifikasikan tindak pidana perbankan digolongkan sebagai tindakkejahatan, diharapbkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadapketentuan dalam Undangundang ini dan melindungi industri perbankan

;bahwa pernah sebagai Ahli dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi; dalam kasus tindakpidana Merk; dalam kasus Tindak Pidana Perbankan; dalam kasus memberikan keteranganpalsu dibawah sumpah; dalam kasus menggunakan surat palsu; dalam kasus korupsipabrik kompos (penyimpangan APBD); dalam kasus penyimpangan rehabilitasi jaringanirigasi Mambal dan Kedewatan; dalam kasus menyuruh memasukkan keterangan palsudalam akte authentik dan penggelapan kedudukan warga; dalam kasus Penggelapan;bahwa Pasal 2 ayat

Karimata Solusi Padu (KSP).e Bahwa saksi selaku Deputi Direktur pada GIP/DIMP BI, bertugasmemimpin SDM di Divisi Investigasi Perbankan 4 (Diper 4) dalammelaksanakan tugas dalam rangka menindaklanjuti informasiadanya dugaan tindak pidana perbankan yang diterima dari SatkerPengawas/Pemeriksa Bank atau masyarakat.e Bahwa pengadaan perluasan jaringan layanan 100 unit ATM senilaiRp. 82.500.000.000, yang dilakukan oleh Direksi dan Pejabat BankDKI dengan cara lelang yang diputuskan dimenangkan olehTerdakwa

Menyatakan Terdakwa AGENG ILHAM DANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan tindak pidana pencucian uang;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawabanBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badanhukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan NegaraSuatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana

perbankan dan tindakpidana korupsi dapat saja pelakunya dituntut berdasarkan tindak pidanakorupsi.

Tambahan lagi, bila suatuperbuatan termasuk tindak pidana perbankan tetapi juga memenuhitindakpidana korupsi, namun dipilin tetap sebagai tindak pidana korupsi,dikembalikan ke norma asal tindak pidana korupsi, yaitupencurian/penyuapan/penipuan, dan dilakukan pejabat publik.

Tambahan lagi, bila suatuperbuatan termasuk tindak pidana perbankan tetapi juga memenuhi tindakpidana korupsi, namun dipilin tetap sebagai tindak pidana korupsi,dikembalikan ke norma asal tindak pidana korupsi, yaitupencurian/penyuapan/penipuan, dan dilakukan pejabat publik.