Ditemukan 806 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN NUNUKAN Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 — PT. ADINDO HUTANI LESTARI, berkedudukan di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KING BARLIAN NURDIN, S.H. dan SATRIA LESMANA, S.H., Para Advokat/ Litigation PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan PT. SEBAKIS INTI LESTARI, berkedudukan di Jalan Sutanto No. 57, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh R. M. Andiasworo Suryo Kusumo, Direktur Utama PT. Sebakis Inti Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H., MUHAMMAD RIDWAN, S.H., DAVE ADVITAMA, S.H., M.H., ADREAS DONY KURNIAWAN, S.H., ARIE AGUNG, S.H., M.H., IRSAN PARDOSI, S.H., ARIE WIRAHADIKUSUMA, S.H., LL.M., LARIS PANJAITAN, S.H., M.H., M. TAUFAN EPROM HASIBUAN, S.H., M.H., HUSNI AZ-ZAKY, S.H., M.H., dan SRI HARDINMAS WIDAJANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 068/ MRP-SIL/ SK/ VII/ 2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus No. 078/ MRP-SIL/ 3005/ SK/ IX/ 2017, tanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Mansapa, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASRUNI, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, MUHTAR, S.H., M.Si. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan I, HARKO SUNTIOWANGI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, dan ALDILLA WARGANDA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sei Jepun, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/ HK/ 72/ VII/ 2017, tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok l, Jalan Gatot Subroto – Senayan, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISNA RYA, S.H., M.H., IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H., BAMBANG WIYONO, S.H., M.H., ENDI SUGANDI, S.H., M.H., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., HATONI, S.H., SRIWATI, S.H., dan M. ZAENURI, S.H., Kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt.. 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017, tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
350178
  • TKI;Bahwa saksi sebagai kepala daerah saat itu, mempunyai kewenanganberupa mengeluarkan diskresi;Bahwa saksi menciptakan lapangan kerja dengan cara membuka lahanyang dikelola oleh Tergugat berdasarkan surat izin yang saksi terbitkan;Bahwa saksi lupa kapan menerbitkan izin untuk Tergugat;Bahwa saksi tahu izin Penggugat sempat dicabut oleh Turut Tergugat Ilnamun saksi lupa kapan pencabutan tersebut terjadi;Bahwa sepengetahuan saksi, tukarmenukar kawasan hutan pada saatitu dengan kawasan yang tidak bertuan
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
154100
  • Budi Harsono (Pakar Hukum Agraria) menyebutkanTidak ada sejengkal tanah pun di negeri ini yang tidak bertuan, makasetiap penguasa hak tanah harus dilandasi dengan hak.
Register : 22-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ULU Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
5640
  • Ring Road IIIditengah kota Samarinda yang tertunya mempunyai nilai ekonomis yang tinggimana mungkin tanah tersebut tidak bertuan?
Register : 01-07-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 50/PDT.G/2014/PN.MKL
Tanggal 30 Juni 2015 — DANGGO’, ADOLFINA BANNE (PENGGUGAT) VS DRS MATIUS TANGKE, AHAF MORRA, RANNU DOPING, DKK (TERGUGAT)
10546
  • Tapisemuanya tanah Ne Salappe dengan Ne' Pong Torro;Tanah obyek sengketa dulu tanah kosong (tak bertuan). Itusepengetahuan Saksi. Jadi orang masih bebas masuk pada waktu itu;2 (dua) lumbung yang di depan Tongkonan yang diukir, yang duluanadalah Tongkonan direnovasi, baru lumbung. Waktu lumbung dibuat,tidak ada yang berkeberatan;Saksi tidak tahu kenapa masalah ini sampai ke Pengadilan.
Putus : 03-10-2012 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 544/PDT.G/2011/PN.Tng
Tanggal 3 Oktober 2012 — PT. MEGA MUSTIKA GEMILANG Lawan SUKARBI CS.
6624
  • 45.960 M2 berdasarkan OVERALIH GARAPAN dari ke42 (empat puluh dua) orang Penggarap( Para Tergugat ), adalah merupakan sebahagian dari TANAHNEGARA atau TANAH YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA, yangDIPERUNTUKAN OLEH PEMERINTAHRI sebagai LAHAN PENGGANTIbagi Kepala Keluarga yang terkena PROYEK PEMBANGUNANPELABUHAN UDARA INTERNATIONAL JAKARTACENGKARENG;Jadi secara fakta hukum, Tanah aquo yang dikuasai oteh ke42(empat puluh dua) orang Penggarap (Para TergugatI) dan TergugatllBUKANLAH TANAH YANG TIDAK BERTUAN
Putus : 29-12-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
11461232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwadengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yangdiminta oleh Permai Group adalah total sebesar 600 (enam ratus)milyar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisamengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) milyar rupiahkarena harus dibagibagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwameminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uangsebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwaberalasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknyadianggap tidak bertuan
Register : 16-04-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 39 /Pid.B/2012/PN.PSB
Tanggal 28 Juni 2012 — SARIPUDIN Pgl POPOH Bin SARUDIN, dkk
8425
  • PMJ maka hak atas tanah dalam SK Bupatiakan di coret dan diganti oleh orang lain ;Menimbang, bahwa Penghulu (dalam bahasa Minang disebut Pangulu) danMinik mamak di Minang Kabau mempunyai peranan yang sangat penting danmenentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minang itu sendiri, tanpa penghulu danninik mamak suatu nagari di Minang Kabau diibaratkan seperti kampung atau negeriyang tidak bertuan karena tidak akan jalan tatanan adat yang dibuat, Elok nagari dekPangulu sumarak nagari dek nan mudoMenimbang
Register : 30-11-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM.
187106
  • di kembalikan ;Bahwa terkait dengan masalah adanya selisih dana PNBP sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi tidakmengetahuinya, yang saksi tahu hanya saksi Iffan Jaya Kusuma menyetordana PNBP ke kas negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) dari Dana PNBP sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah) yang diserahkan oleh saksi Sri Fatmawati, sedangkan uangsejumlah Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) itumerupakan uang tidak bertuan
    akhirpersoalan ini menjadi kasus ;Bahwa tidak ada arahan atau perintah untuk segera menyetorkan uangpendapatan sebesar Rp 252.401.045,00 (dua ratus lima puluh dua jutaempat ratus satu ribu empat puluh lima rupiah) tersebut melainkanTerdakwa selaku kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok hanyameminta saksi Iffan jaya Kusuma untuk membuatkan laporan dalam artikemana pengeluaran atau penggunaan uang PNBP tersebut ;Bahwa uang sejumlah Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh jutarupiah) itu merupakan uang tidak bertuan
Register : 16-08-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2017 — AGUS HERMAWAN, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7656
  • kepalakeluarga; Bahwa kondisi di Kampung Leuser sekarang telah lebih baik ada alat untukantisipasi kebakaran, tempat ibadah dan sudah ada penghijauan termasuktanaman obatobatan ;Bahwa semenjak saksi lahir sampai sekarang tidak pernah mengetahuiataupun melihat dalam lahan tersebut ada bangunan yang menyatakan milikinstansi PDAM ditanah tersebut; Bahwa orang tua saksi sudah almarhum bernama Ahmad Bin llyas bekerjasebagai supir metromini, tinggal dilahan tersebut karena lahan tersebut adalahlahan tidak bertuan
Register : 03-10-2018 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 549/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
1.Nyonya Ipit Patimah
2.Tuan Muslim
3.Tuan Ishak
4.Nyonya Neneng Nuriah
5.Tuan Muhammad Imam Nurjaeni
6.Nyonya Nuraini
7.Nyonya Nurhasanah
8.Nyonya Nurhayati
Tergugat:
1.PT DUTA PERTIWI TBK
2.Kantor Pertanahan Kota Admistratif Jakarta Pusat
211671
  • SERATUS DELAPAN JUTA RUPIAH) (PBB tahun 2017; Bukti P 14).Bahwa Para Penggugat berkeyakinan selain SHGB yang tersebut pada butir 12di atas, Tergugat memiliki SHGB lainnya atas Objek Gugatan ini karenaberdasarkan peta yang telah diminta oleh Tergugat kepada Tergugat II padatahun 2010 terlihat luas tanah yang diminta pengukurannya adalah 29,361hektar (Peta dengan Pemohon PT Duta Pertiwi Tok; Bukti P 15)Bahwa Facta Non Verba, sudah terang benderang jika di DKI Jakarta sangatmustahil memperoleh tanah TAK BERTUAN
Putus : 27-03-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1361/PID.SUS/2013/PN.Jkt.Tim
Tanggal 27 Maret 2014 — SLAMET PILIH UTOMO Alias PILIH Alias LUFTI Alias LUT
17195
  • Maksud dari diadakan penyeranganpenyerangan tersebut adalah untuk menebarkan teror atauketakutan secara meluas di lingkungan masyarakat Posomaupun aparat kKeamanan yang bertugas di sana sehinggaPoso kita akan jadikan wilayah tidak bertuan yang penuhdengan kekacauan seperti yang terjadi saat kerusuhanterdahulu dan saksi kKemudian akan berusaha menguasai Poso,saat itulah Poso menjadi lahan /darul hijroh bagi saksi ataupunikhwanikhwan dari seluruh penjuru tanah air bahkan dunia.Bahwa benar Saksi juga
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
7422
  • Hanya saja, di mata para Penggugat,dengan logika hukum yang bengkok tersebut, perubahan penomorankohir (dari Kohir 298 menjadi Kohir 1177) dalam administrasipertanahan Kelurahan Jatiranggon tersebut telah menjadikan tanahtersebut sebagai tanah yang tidak bertuan, yang tidak mempunyai asalusul yang jelas.
    Karena menurut logika bengkok para Penggugat yangmenganggap tanah tersebut sebagai tanah yang tidak bertuan, makapara Penggugat menyimpulkan dan menyatakan bahwa tanah yangtelah didaftarkan ke Badan Pertanahan Kota Bekasi yang menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 131, tanggal 8 Juli 1986, dan penggantinyaberupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1210/Jatimelati, tanggal 14Nopember 2012, tersebut bukan lagi berasal dari Persil 19 Kohir 298Halaman 91 dari 186 Putusan No.477/Pdt.G.2019/PN Bks31.4.
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat: 1.Tn. OEY ALBERT 2.SANTOSO 3.Ny. YULIANA 4.Tn. ALFRED Tergugat: 1.Tn. MADE INDRA 2.DAYA KURNIA Turut Tergugat: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
1059
  • prosesnya tidaksesuai maka sertifkatnya bisa dilakukan pembatalan di PTUN;Bahwa apabila ditemukan adanya kesalahan/ ketidakbenaran datakepemilikan, maka PN berhak untuk membatalkan kepemilikan atassertifikat tersebut, akan tetapi pembatalannya tetap di PTUN;Bahwa apabila kepemilikannya dibatalkan, dan orangnya tidakmengajukan pembatalan ke BPN, maka sertifikat tersebut menjadi statusquo;Halaman 105 dari 145 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PN KlaBahwa menurut Ahli, maka tanah tersebut menjadi tidak bertuan
Putus : 11-03-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK /PID.SUS/ 2014
Tanggal 11 Maret 2015 — WIDOYO, S.H., M.M.
133256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa suatu penafsiran yang keliru bahwa tanah negara adalah merupakantanah yang tak bertuan, sewenangwenang diberikan oleh BPN. Kepadasiapa saja yang dikehendaki, tanah negara adalah tanah yang belumdilekatkan hak, atau habis masa berlaku hak akan tetapi bukan tidak adapemiliknya yang dalam perkara a quo adalah PT. Pertamina perusahaanBUMN yang merupakan aset negara ;5.
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017
Tanggal 20 September 2017 — TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
1153493 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Hakim Judex Facti tidak berwenang memutuskanseluruh atau sebagian dirampas untuk Negara (barang tak bertuan).d.
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
168158
  • Sehingga perjanjian itu batal demihukum;Bahwa Yang jelas tanah negara adalah tanah yang tidak ada hak diatasnya.Tanah negara itu tanah yang tidak bertuan sebetulnya. Dalam PeraturanMenteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pengajuan danperolehan serta pembatalan hak atas tanah, sudah dijelaskan pengertiantentang syaratsyarat bisa orang atau badan hukum mendapatkan ataumengajukan permohonan terhadap tanah negara.
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
9627
  • MdBahwa barang yang dibeli bukan dari DIPA, statusnya tak bertuan dan tidak dianggarkan;Bahwa barang yang dibeli diluar DIPA berdasarkan asset yang tercatatantara lain TV 14 inc, AC, korden, meja pendaftaran, talang; Bahwa mekanisme perencanaan obat dalam awal tahun anggarandidasarkan dari data informasi instalasi farmasi yang berbentuk usulanobat yang berisi mengenai jumlah dan nama jenis obat yang dibutuhkan(sudah termasuk prediksi, jumlah pasien / kebutuhan obat sesuaiformularium), harga obat
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
12063
  • tidak pernah dibangun olehPT Way Halim Permai;Apakah pernah ada orang yang menjarah tanah tersebut mengira tanahtersebut kosong, terbengkalai;Penjarah tersebut telah ada yang membangun rumah hampir selesai tetapidihancurkan lagi, namun masih ada pancangnya;Tanah tersebut selama ini tidak ada yang mengelola/mengurus;Tanahtanah tersebut ada dibangun oleh masyarakat sekitar tahun 1980;Orangorang tersebut bisa membangun tanpa seijin yang PT Way HalimPermai mungkin mereka mengira tanah tersebut tidak bertuan
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
299162
  • Terhadap persoalan ini Prof.Herawan Sauni SH.MSahli dalam ilmu hukum agraria menyatakan bahwa sesungguhnya tidak adatanah yang tidak bertuan, jika ada tanah yang telah dibebaskan namun tidakdicatat sebagai aset dan tidak pula di daftarkan haknya. Staus tanah itu tetapmilik dari Pemda Kota Bengkulu ;Menimbang, bahwa terkait dengan aset daerah/negara yang tidakdilakukan pencatatan ini.
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 14-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
TRI AGUS HERYONO SH Bin RUYONO SUMOWIDIGDO
537253
  • telpon bu Suhartinah bisa tidak kita siapbkan uang 150 jutakalau tidak bisa ini bisa dilelang dan saksi menunggu di bank saat itu dankalau bisa diupayakan dan pada saat itu setelah itu saksi telpon lagi kanini harus yang bersangkutan yang menandatangani suratsurat ini tapikatanya sudah pak lehan saja akhirnya saksi tanda tangani atas perintahbu Suhartinah dan akhirnya saksi tanda tangani atas nama saksi sendiri,dan kenapa saksi berani tanda tangani karena kalau tidak uang itudianggap uang tidak bertuan