Ditemukan 8180 data
MARSANDI,SH
Terdakwa:
RIDO LELONO
58 — 21
MUFTI;1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 3452/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 22 Desember 2015;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 111/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 300 k/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 28 Desa Gebang, Kecamatan.
18 — 5
Bahwa TERGUGAT REKONPENSI secara tegas menolak terhadapposita point 7 Replik Rekonpensi PENGGUGATREKONPENSI, tidakseharusnya gugatan pembagian harta bersama digabung bersamaandengan perceraian dan bahkan nafkah anak karena mengingat memilikiperbedaan klasifikasi tuntutan, sebagaimana beberapa putusan pengadilanyang telah menolak mengenai penggabungan harta bersama dalamperceraian serta hakhak lainnya, antara lain putusan Pengadilan TinggiSurabaya No. 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby, putusan Peengadilan AgamaPalangkaraya
24 — 11
Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lssmengambil sebuah dasar pada Putusan Pengadilan Tinggi MakasarNomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 249/Pdt.G/2010/PTA.Sby, yang menghukum mantansuami untuk membayar nafkah terutang kepada istrinya, dan adapunyang menjadi suatu kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensiuntuk membayar nafkah terutang selama ini adalah sebesar Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya,sehingga apabila diperhitungkan dalam
Terbanding/Penggugat : SITI JULAIKHA BINTI MUHAMMAD
203 — 67
Selain itu terdapat putusan Pengadilan Tinggi Agama SurabayaNomor 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Agama BandungNomor 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, bahkan Putusan Pengadilan Agama PalangkaRaya sendiri Nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk sebelumnya telah menolak perkara halyang sama. Ketentuan Pasal 103 Rv menjelaskan tentang tuntutan bezit tidakHalaman 18 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.
69 — 5
2 (dua)orang anak yang bernama:e XXX, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2009, berdasarkan KutipanAkta Kelahiran Nomor 81/DS.T/2010/KAB.MR;e XXX, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2016, berdasarkan KutipanAkta Kelahiran Nomor 3516/LT/1804.2016/0047.Bahwa pernikahan antara Penggugat rekonpensidengan Tergugat rekonpensi telah diputus cerai berdasarkan putusanPengadilan Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 1Oktober 2020 jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor503/PDT/2020/PTA.Sby
94 — 22
Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18September 1986, Nomor : 3038 K/Pdt/1981, yang menyatakan : "keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhipersyaratan formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRIsetempat, " Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dijadikan landasan bagiPengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara.Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby, menyatakan : Untuk keabsahan
230 — 74
Bahwajawaban Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II poin 3adalah pengaburan fakta karena objek sengketa merupakan % (Setengah)bagian Harta bersama dengan Turut Tergugat dan yang % (setengah)bagian lain sudah dikuasai Turut Tergugat , tentang Harta Bersama inisudah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dengan PutusanPengadilan Agama Surabaya Nom or 2961/Pdt.G/2013/PA.Sby, PutusanPengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0288/Pdt.G/2014/PTA.Sby, danPutusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Ag/2015
169 — 23
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.661.000, ( duajuta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat kemudianmengajukan banding, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggiese,SALINANAgama Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/ Pdt.G/ 2014/ PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan
49 — 327
Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor30/Pdt.G/2008/PN.Kdr tanggal putusan 16 Desember 2008 (Bukti T.14); Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor205/Pdt.P/2012/PN.Kdr tanggal putusan 06 Juni 2012 (Bukti T.15); Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor206/Pdt.P/2012/PN.Kdr tanggal putusan 06 Juni 2012 (Bukti T.16); Fotokopi Salinan Putusan perkara cerai talak atas nama TERGUGAT 3(pembanding) dan AYAH KANDUNG TERGUGAT 1 DAN 2 (Terbanding)Nomor 03/Pdt.G/2003/PTA.Sby
66 — 9
./60 = (bukti T6);e Fotokopi surat pernyataan hak milik rumah di Kecamatan Wonokromo (bukti T7);e Fotokopi surat keterangan oper /dijual tanah kepada Sdr Oentoro ( bukti T8);e Fotokopi hibah dan peralinan hak atas tanah dari Notaris (bukti T9);e Fotokopi surat keterangan ahliwaris Ngadijo dan Waris (bukti T10);e Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5539/Pdt.G/2020/PA.Sby.( bukti T11);e Fotokopi Putusan nomor 228/Pdt.G/2021/PTA.Sby Pengadilan Tinggi Surabaya(bukti T12);e Foto XXX (almarhumah
179 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, ---- BINTI -----, tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor -----/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menerima permohonan banding Pembanding;- Memperbaiki Putusan
28 — 16
Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan bukti P2, yangmenunjukkan bahwa Pemohon penduduk desa Kedungpanji, kecamatan Lembeyan,kabupaten Magetan, berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 105/Pdt.g/2010/PTA.Sby. (Bukti P.3),Termohon berdomicili di Dukuh Deles, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan,Kabupaten Madiun, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU.
111 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PEMOHON, tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 156/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menerima permohonan banding Pembanding;- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:
Ramli Malik
Tergugat:
1.Amir Ali
2.Hj. Nur Asikin
3.Hj. Nuraeni
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
2.Abdul Rahim L. SH.M.Kn
3.Muhammad Mansur Hanise, SH.M.Kn
107 — 12
Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2019/PN Sgmdidasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038 K/Pdt/1981tanggal 18 September 1986 yang pokoknya menyatakan bahwa:keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harusmemenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu olehKBRI setempat.Putusan Mahkamah Agung tersebut juga dijadikan landasan bagiPengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara.Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby
HENRY SUTANTO als. HENRY TEN
Tergugat:
1.YETTI SUSNA MULYATI
2.CAROLYN SOETANTO
3.CECILIA SOETANTO
155 — 79
(ii) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yangmenyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negen ditambah lagipersyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakahsurat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mestiharus di legalisaisi KBRI.
55 — 3
Karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak ataumenyatakan tidak dapat diterima semua permintaan Para Penggugatsebagaimana dalam petitum gugatannya;MV GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (nietonvankelijke verklaard)Berdasarkan Surat Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor0370/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 28 Januari 2016 atas nama Hasan Al. H.HANAN BIN MISKAT Cs melawan TERGUGAT Cs dalam perkara yangdimohonkan banding.
Melawan
MOHAMMAD MARHABAN,dkk
274 — 105
14);18.Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 1645, surat ukur 219 tahun 1983 Kel.Mangkujayan Ponorogo, bermaterai cukup dan sesuai ada aslinya, diberitanda bukti (TT IVI 15);19.Fotokopi Surat Somasi dari Kantor Advokat ARIF BUDHI WITONO,SH &REKAN tertanggal 7 Agustus 2010, bermaterai cukup dan sesuai adaaslinya, diberi tanda bukti (TT IVI 16);20.Fotokopi Putusan no. 915/Pdt.G/2010/PA.PO, bermaterai cukup dan sesuaiada aslinya, diberi tanda bukti (TT IVI 17);2221.Fotokopi Putusan no. 209/Pdt.G/2011/PTA.Sby
28 — 7
Dalampertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama SurabayaNo.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabayamenyatakan : untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeriditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadisoal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atauOtentik, mestiharus DILEGALISASI KBRI. Syarat ini bertujuan untukmember kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan suratkuasa di negara yang bersangkutan.
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa II ke Pengadilan Agama Malangdengan Putusan No.915/Pdt.Gl2008/PA.MLG tanggal 20 Agustus2009, yang amarnya berbunyi :MENGADILI :DALAM EKSEPSI :e Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;e Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkaraini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.841.000, (satu jutadelapan ratus empat puluh satu ribu rupiah),Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.26/Pdt.G/2010/PTA.SBY
262 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 705 PK/Pdt/2014Putusan Mahkamah Agung tersebut juga dijadikan landasan bagiPengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara.Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama SurabayaNomor 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby., Pengadilan Tinggi Agama Surabayaantara lain menyatakan:Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambahlagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI.